Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun TNI telah berubah dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran serta merumuskan paradigma barunya, tetapi (sebagian) masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Benarkah perubahan tersebut telah membuat TNI lebih fungsional ? Permasalahan tersebut penulis pandang penting untuk diteiliti karena persamaan visi dan persepsi antara masyarakat dan TNI. Tentang peran TNI adalah merupakan aspek penting dalam tata kehidupan nasional. Ditinjau dari aspek fungsional, fenomena tuntutan terhadap penghapusan Dwifungsi ABRI dapat dikatakan sebagai tuntutan agar ABRI dapat kembali Iebih fungsional. Oleh karena itu analisa fungsional akan digunakan untuk memahami permasalahan tuntutan pembubaran Dwifungsi ABRI dan konsepsi serta implementasi Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Dalam hal ini penulis bependapat bahwa teori fungsionalisme Robert K. Merton dan Niklas Luhmann merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian seperti yang dimaksudkan, ditetapkan 10 orang informan yang terdiri dari para pengamat/ pakar dengan 2 Surat Kabar Harian sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik : wawancara mendalam (depth interview), content analisis dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan (80% lebih) yang terdiri dari para pakar/ pengamat menilai bahwa baik konsepsi maupun implementasi Paradigms Baru/ Reformasi Internal TNI adalah langkah dan proses perubahan internal TNI yang sangat positif. langkah-Iangkah perubahan dalam Reformasi internal TNI tersebut dipandang sebagai Iangkah nyata yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan perkembengan yang ada. Tentang pemberitaan media massa, Secara umum media massa telah memberikan perhatian terhadap Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Nilai pemberitaan pada dua media massa ibukota menunjukkan bahwa 48,7% benilai positif (informatif positif). Lainnya sebanyak 32,2% bernilai negatif (kritik negatif). Sedang sebagian kecil (19%) pemberitaannya bersifat netral (kritik positif). Dari data yang ada menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ada gap persepsi antara pandangan pakar dengan konsepsi maupun implementasi Pradigma Baru TNI, Seluruh informan menilai proses perumusan konsepsi dan penyusunan program implementasi Pradigma Baru/ Reformasi Internal TNI telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan publik. Kesenjangan terjadi antara nilai pandangan para pakar dan nilai pemberitaan pada media massa. Hal ini bisa terjadi karena para pakar memiliki konsistensi dalam pengamatan intensif terhadap proses Reformasi Internal TNI. sementara media massa cenderung mengangkat fenomena-fenomena yang muncul khususnya yang bernuansa polemis. Ditinjau dari aspek fungsional, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa mayoritas informan (80%) menilai (bahwa setelah melakukan Reformasi internal dan meninggalkan Dwifungsinya, keadaan TNI dipandang menjadi mergarah pada keadaan yang lebih fungsional yang demikian ini karena TNI telah meninggalkan peran Sospol yang implementasinya dimasa lalu dipandang telah menimbulkan ekses dan bias-bias yang merusak netralitas dan profesionalisme TNI. Ada beberapa indikasi penting yang dipandang para pakar telah mengarah pada proses pembentukan TNI lebih fungsional. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa upaya-upaya TNI merumuskan dan mengimplementasikan Paradigma Baru/Reformasi Internalnya telah menunjukkan adanya perubahan signifikan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan perannya yang iebih fungsional. "

"Pertumbuhan perekonomian dunia cenderung semakin berkembang dengan pesat seiring meningkatnya pula hubungan yang saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Kondisi menjadikan tantangan semakin terbuka, serta secara positif sebisa mungkin harus dapat dimanfaatkan untuk suatu keberhasilan pelaksanaan-pembangunan nasional di berbagai bidang.Globalisasi yang terjadi terutama pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, selanjutnya dipengaruhi oleh tata hubungan ekonomi antar bangsa. Dimana globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antara suatu negara dalam berbagai praktek dunia usaha seakan tidak berlaku lagi.Sementara itu, globalisasi di bidang produksi, keuangan, perdagangan dan teknologi, adalah komponen yang telah membawa kepada globalisasi di bidang hukum. Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum telah berdampak pada bidang-bidang dan sektor-sektor lain untuk ikut berbenah terhadap keadaan ini. Salah satu sektor itu adalah bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas)."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 22 tahun 1999 yang merupakan penjabaranpasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah,Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasionalyang Berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dandaerah dalam rangka NKRI, pada hakikatnya mengaturpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakanpelaksanaan asas desentralisasi. Dalam kenyataan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dianggap terlalu memberikankeleluasan (discretionary of power) kepada daerah, sehinggaakan dikuatirkan akan menimbulkan disintegrasi. Jikaberbicara mengenai otonomi daearah itu akan menyangkutpertanyaan sampai sejauh mana Undang-undang Nomor 22 tahun1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untukmenyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asasdesentralisasi. Bagaimana hubungan kewenangan antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerah setelahdiberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Faktorpenghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi.Desentralisasi pada hakikatnya merupakan media dalampelaksanaan hubungan antara level pemerintah dalam lingkupsuatu negara. Hubungan antara level pemerintah ini berbedapenerapannya pada negara dengan sistem negara kesatuandengan sistem negara federal. Pemberian otonomi kepadadaerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia telahterakomodasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalampenyusunan tesis ini digunakan pendekatan yuridis normatifdi mana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif denganmenggunakan teori hukum serta pendapat para pakar.Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor22 tahun 1999 secara luas diletakkan di daerah Kabupatendan daerah Kota bukan kepada daerah provinsi. Pemerintahdan masyarakat mengatur sendiri daerahnya secarabertanggungiawab. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerahmenjadi paradigma baru dalam implementasi Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999."

"Community policing as new paradigm of Indonesian National Police."

"Contents: Paradigma baru manajemen pembangunan -- Pengembangan kapasitas manajemen pembangunan -- Tolok ukur keberhasilan manajemen pembangunan -- Epilog"