Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FIS1P Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kendala upaya koperasi dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian dilaksanakan dengan metoda Analisis Kualitatif, yaitu teknik yang dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk narasi atau pemyataan-pernyataan tertulis dari berbagai sumber data. Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 7 Informan penelitian dari unsur pengurus, unsur anggota koperasi biasa, anggota koperasi luar biasa, dan dari Dinas Koperasi Pidie, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dari Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga memasuki tahun 2000, upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan produksi ikan, kepemilikan perahu, peralatan penangkapan ikan pada tahun 1999, Laporan Neraca Keuangan Koperasi Samudra Pidie Per 31 Desember Tahun 2000, jumlah anggota aktif koperasi sebanyak 49 nelayan dan adanya usaha koperasi untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak melalui pemberian kredit, pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari melalui unit toko kelontong serta pengelolaan TPI secara benar. Namun keberhasilan ini tidak berkesinambungan, karena pada tahun 2001 Koperasi Samudra Pidie tidak lagi mempunyai kegiatan usaha. 2. Keberhasilan upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa yang tidak berkesinambungan merupakan fenomena perkoperasian yang tidak hanya terjadi di Kelurahan Pasirawa, tetapi banyak juga terjadi di hampir seluruh Daerah Indonesia. Fenomena ini terbentuk oleh sebab adanya sejumlah kendala yang menyebabkan lembaga koperasi sulit mendapat kepercayaan masyarakat, sulit mengelola potensi usaha dan mengembangkan kepercayaan mitra kerja serta tidak mampu mengantisipasi persaingan usaha. 3. Kendala upaya lembaga Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa adalah sebagai berikut : a. mentalitas para pengurus koperasi yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola hal-hal yang penting untuk diketahui para anggota, terutama dalam hal keuangan. b. adanya dominasi sekelompok orang dalam koperasi yang menyebabkan asset dan manajemen koperasi dikuasai oleh sekelompok pengurus; dan c. komunikasi yang kurang efektif di antara para pengurus dan para anggota koperasi. "

"ABSTRAKDunia saat ini sedang memasuki Revolusi Industri Keempat yang ditandai denganpenggunaan teknologi informasi dan elektronika untuk otomatisasi produksi olehindustri-industri yang ada. Hal ini akan memberikan dampak yang besar terhadapseluruh industri barang maupun jasa. Industri kesehatan seperti rumah sakit juga tidakakan terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan elektronika ini.Pertumbuhan rumah sakit di Indonesia semakin meningkat dengan pertambahan jumlahrata-rata sebesar 5,2% sejak tahun 2012 sampai dengan bulan April 2018 yangdidominasi oleh rumah sakit swasta profit yaitu sebesar 17,3%. Persaingan antar rumahsakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi semakin sengit. Pelayananrawat jalan merupakan salah satu pelayanan kesehatan rumah sakit yang harus menjadiperhatian karena merupakan etalase rumah sakit yang menjadi pintu masuk dan titikpertama dari kontak awal antara pasien dan rumah sakit. Jumlah kunjungan pasien rawatjalan yang besar, ramai dan padat akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Kualitaspelayanan merupakan salah satu determinan pendorong yang menjadikan teknologiinformasi sebagai salah satu prioritas kebutuhan di dalam pelayanan kesehatan saat ini.Salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang mulai diminati dan berkembangadalah penggunaan teknologi mobile dan nirkabel di dalam pelayanan kesehatan.Penggunaan teknologi ini sebagai bagian dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian inibertujuan untuk mengembangkan suatu aplikasi digital untuk pelayanan kesehatan diInstalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Penelitian ini merupakansuatu penelitian kualitatif dengan disain analitik operasional dengan melakukanwawancara mendalam untuk menggali berbagai permasalahan dalam pelayanankesehatan di rawat jalan. Permasalahan akses ke pelayanan kesehatan dan pertukaraninformasi menjadi permasalahan-permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitianini. Fitur pendaftaran poliklinik, e-konsultasi, rekam medik mobile, informasipelayanan, informasi produk, edukasi kesehatan, hubungi kami, pengingat danpermainan dalam suatu aplikasi digital dapat menjadi alternatif solusi terhadappermasalahan yang ditemukan pada pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Jalan.Pengembangan aplikasi digital ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatanyang ada.Kata kunci: Revolusi Industri Keempat, Teknologi Informasi dan Komunikasi, KualitasPelayanan Kesehatan, Aplikasi Digital, Sistem Informasi Rumah Sakit

---

ABSTRACTThe world is currently on the cusp of Fourth Industrial Revolution which ischaracterized by the use of information and communication technology for theautomation of industrial production. This revolution will impact the entire goods andservices industry. Health industries such as hospitals will also be affected. Hospitalgrowth in Indonesia has been increasing approximately by 5.2% since 2012 until April2018, 17,3% dominated mostly by profit oriented private hospitals. The competition willbecome tougher. Outpatient care is one of the hospital health services that should begiven more attention because it is the entrance and first point of initial contact betweenpatient and hospital. It will reflect the overall quality of hospital services. Large numberof outpatient visits and crowded environment will cause various negative effects.Quality of service is one of the driving determinants for the importance and usage of theinformation technology. It becomes priority in health services industry nowadays.Mobile and wireless technology are amongst the most popular information technologygrowing and used in health services. As part of the Hospital Information System, thistechnology will be able to improve the quality of health services in hospital. Thisresearch aims to develop a digital application for health services in the OutpatientDepartment of Santa Maria Hospital Pekanbaru. This is a qualitative study withoperational analysis design by conducting in-depth interviews to explore the problemsin outpatient health services. Access to health services and information exchange arethe main problems found in this study. Features of polyclinic registration, econsultation,mobile medical records, service information, product information, healtheducation, contact us, reminders and games in a digital application provide analternative solution to the health service problems in Outpatient Department. Thedevelopment of this digital application will improve the quality of health services.Keywords: Fourth Industrial Revolution, Information and Communication Technology,Health Services, Digital Applications, Quality

"

"Article 157 section 4 of the Limited Corporation Act stated that Company which does not reform its statuta within a periode of time arranged by article 157 section 3, the company can be dissolved by Court's decision based upon attorney's petition or authorized party. It does not mean automatically dissolve but should be liquidated. It could appen that a limited corporation may not reform its statuta after August 16th, 2008 but the company still exists because it does not automatically cause the last of its legal entity status. A limited corporation is still recognised as a legal entity eventhough the corporation does not reform its statuta according to Limited Corporation Act No. 40/2007 because there is no single article which arranges legal sanction for contravention of the article 157 section 4."

"Penelitian ini membahas tentang model perhitungan konsumsi energi dan emisi karbon yang dihasilkan pada pengoperasian MRT Jakarta. Model ini selanjutnya memberikan perhitungan uji kelayakan pada investasi regenerative braking dan memberikan perhitungan pendapatan non-farebox yang diperoleh dari Clean Development Mechanism (CDM) dengan penekanan emisi karbon. Pendekatan Co-Benefits dan framework ASIF digunakan untuk melakukan perhitungan konsumsi energi dan emisi karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRT Jakarta harus memaksimalkan penggunaan regenerative braking dengan tingkat efisiensi minimal sebesar 17% untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Selanjutnya, MRT Jakarta harus memaksimalkan model operasi untuk mendapatkan tingkat efisiensi semaksimal mungkin sehingga mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan penekanan emisi karbon.

---

This research discusses an assessment model of energy consumption and carbon emissions generated in the operation of MRT Jakarta. The model provides feasibility study of investment on regenerative braking technology and gives the calculation of non-farebox revenue derived from reduction of carbon emissions through Clean Development Mechanism (CDM). Co-Benefits approach and ASIF framework are used to perform calculations of energy consumption and carbon emissions.

The results show that MRT should maximize the use of regenerative braking with a minimum efficiency level of 17% for significant financial gain. Furthermore, MRT Jakarta should maximize the model operation to obtain the maximum level of efficiency so that it will lead to larger financial benefit and creating a better environment by reducing carbon emissions."

"Penelitian tentang 'Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat' ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses pelembagaan didalamnya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan organisasi pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek lembaga.

---

Research on "Institutional Analysis of Public Welfare In Development Effort" is intended to study the role of local institutions in an effort to realize the economic resilience of the community as part of the development of public welfare.

This study used qualitative methods to generate descriptive data obtained through in-depth interviews with informants.

Cooperative Financial Services (KJK) PEMK is a local organization formed by the community and in the midst of village communities, but has not become a local institution because they have to take the process of institutionalization in it.

Conclusions obtained from this study are the factors underlying the change in community empowerment programs implementing organizations are juridical aspects, philosophical aspects and aspects of the institution."

"Budaya GCG pada perkembangannya masih harus menghadapi tantangan yang besar karena masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengubah kultur perusahaan di kalangan dunia bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah pokok GCG principles dan bagaimana relevansinya untuk kasus GCG di Indonesia, sehingga paling tidak dapat menjadi acuan dasar untuk suatu negara yang bercita-cita agar perusahaan-perusahaan dinegaranya tidak salah urus dan salah kelola. Terkait dengan GCG, maka bentuk dewan dalam sebuah perusahaan merupakan dasar dan arahan dari terlaksananya GCG, yakni board system meliputi two board system dan one board system yang merupakan faktor penting dalam GCG. Two board system tercermin dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur berbagai bentuk badan usaha dan atau perusahaan, termasuk mengatur mengenai pola tata kelola perusahaannya yang biasanya dapat dilihat secara eksplisit dalam ketentuan atau pasal yang mengatur kepengurusan atau organ suatu badan usaha atau perusahaan. Two board system bila dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang baik maka dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur berbagai bentuk perusahaan di Indonesia terdapat berbagai inkonsistensi yang susbtansi dalam menerapkan two board system sehingga mengakibatkan perusahaan tidak dapat mewujudkan maksud dan tujuan perusahaan secara maksimal dan optimal. Dalam perkembangannya, terdapat pencerminan unsur-unsur atau pola-pola tata kelola perusahaan dalam one board system dalam beberapa badan di Indonesia ini tercermin dalam ketentuan atau pasal yang mengatur mengenai organ, seperti pada Undang-Undang tentang Bank Indonesia di mana Bank Indonesia mempunyai dewan gubernur dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia, merupakan satu-satunya board dalam Bank Indonesia yang bertugas melakukan pengurusan dan pengawasan sekaligus. UU LPS mengatur bahwa struktur organ LPS menganut one board system, di mana seluruh tindakan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisioner dan tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh kepala eksekutif berujung pada keputusan dewan komisioner melalui Rapat Dewan Komisoner (RDK) (dalam hal RDK, kepala eksekutif tidak mempunyai hak suara). Penggunaan istilah dewan komisioner kurang tepat untuk diterapkan dalam LPS (tetapi bukan merupakan kesalahan dimana dalam hal ini LPS sebagai lembaga sui generis) dengan pertimbangan istilah dewan komisioner adalah tetap sebagai padanan dari BoD dalarn one board system, bukan BoC menurut bagian Direktorat Hukum dan Peraturan di LPS, demi mendukung kelangsungan penerapan GCG di Indonesia pada umumnya dan penerapan one board system di Indonesia pada khususnya dalam tata kelola perusahaan di Indonesia yang menganut two board system."

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tidak adanya sistem informasi akuntansi (SIA) yang memadai yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dengan perencanaan anggaran, aset, dan sistem informasi persediaan. Fakta ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa SIA yang ada tidak menyediakan fitur pelaporan yang lengkap sehingga tahapan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi, serta menyediakan desain model logis SIA sebagai bagian dari (iFRAMES) yang secara grafis dijelaskan dalam Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan User Interface. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, termasuk wawancara dan telaah dokumen. Teori Kontingensi dan PIECES Framework digunakan dalam menganalisis kebutuhan organisasi akan SIA dan menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007) sebagai dasar untuk teori metode pengembangan sistem. Studi ini menemukan bahwa tidak adanya SIA yang memadai berpotensi menyebabkan berbagai hal, termasuk siklus akuntansi yang tidak lengkap, meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi akun, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Sistem informasi Akuntansi, Anggaran, Aset dan Persediaan.

---

This research was conducted based on the absence of an adequate accounting information system (AIS) that can be applied to the Regional Public Service Agency (BLUD) on Jakarta Provincial Government and integrated with budget planning, asset, and inventory information system. This fact is supported by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) report (2016) that states the existing AIS does not provide complete reporting features, and as a consequence, the stages of preparing financial statements are still done manually.

This research is expected to help identify information system needs, as well as provide logical model designs of AIS as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES) that are graphically described in Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagram, User Interface. 

This research use case study with data triangulation approach, including interviews and document review. Contingency Theory and PIECES Framework are used in analyzing organizational needs for AIS and using the Framework for the Application of System Thinking (FAST) developed by Whitten and Bentley (2007) as a basis for systems development method theory.

This study found that the absence of an adequate AIS has the potential to cause various things, including incomplete accounting cycle, increasing the risk of error in recording and classifying account. In order to overcome this, an integrated Information System is needed between Accounting, Budget, Assets and Inventory Information System."

"Kurangnya pelayanan kepada masyarakat diperkirakan karena kurangnya pemberdayaan pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai salah satu perangkat organisasi daerah terdepan yang melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang koordinasi, pembinaan dan bidang pelayanan masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menggambarakan tugas umum pelaksanaan tugas kepemerintahan Kecamatan Jatinangor dan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas umum kepemerintahan bidang koordinasi, pembinaan dan bidang pelayanan kepada masyarakat belum optimal karena kurang maksimalnya implementasi kewenangan kecamatan dan kurang tersedianya unsur 3P (Personalia; pembiayan dan sarana, prasarana)."

"Studi tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya telah banyak dilakukan, terutama mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan implementasinya. Seberapa besar dampak aktivitas perusahaan bagi masyarakat sekitarnya terlihat pada perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi akibat adanya aktivitas perusahaan disuatu wilayah dan relasi-relasi yang terbentuk antara perusahaan dengan aktor-aktor pembangunan dimasyarakat.Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak aktivitas perusahaan (Amoseas Indonesia Inc.) terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya di masyarakat (khususnya 4 desa terdekat di wilayah Kecamatan Pasirwangi yaitu : Desa Padaawas, Desa Barusari, Desa Karyamekar dan Desa Sarimukti), relasi perusahaan dengan masyarakat lokal serta kemampuan relasi perusahaan dengan masyarakat lokal serta implikasinya terhadap pembangunan masyarakat. Analisa relasi perusahaan dengan masyarakat menggunakan kerangka teori hubungan perusahaan dan stakeholders, dinamika hubungan dan locality development.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang hubungan perusahaan dan masyarakat. Metode ini dilakukan mulai dari penentuan lokasi, penentuan informan, pengumpulan data dan observasi lapangan serta studi pustaka. Unit analisa yang peneliti gunakan adalah individu/anggota masyarakat sekitar areal operasi Amoseas Indonesia Inc. di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dengan menggunakan informan sebagai sumber data primer yaitu aparat pemerintah setempat (kecamatan dan desa), para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, pengusaha lokal serta elemen-elemen masyarakat lain.Penelusuran informan menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan (purposive sampling) dan snowball dengan cara mengambil subyek penelitian tidak didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan penelitian. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai adalah 23 orang.Pengumpulan data primer dilakukan dengan melalui wawancara langsung dan mendalam (indepth interview) dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, sebagai bahan penunjang dilakukan penelusuran data sekunder yang diperoleh dari catatan, dokumen, data-data geografis dan demografis lokasi studi serta hasil penelitian sebelumnya. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan relasi Amoseas Indonesia Inc. dengan masyarakat lokal meliputi : kontrol yaitu kemampuan perusahaan dalam menghadapi situasi lingkungan, meliputi : akuntabilitas, kewenangan, kecakapan dan pertanggunggungjawaban. Emosi, yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon hubungan dengan masyarakat, meliputi : persetujuan, keterikatan, keadilan, kepuasan dan kepercayaan. Operasi, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalin relasi dan menampilkan peranan di masyarakat, meliputi : keakuratan informasi, ketersediaan sumber, kapasitas, kemudahan operasi, dan rasa tanggung jawab. Struktur, yaitu sifat media yang digunakan perusahaan dalam menjalin relasi dengan masyarakat, meliputi kelenturan, dan keterbukaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) terjadi perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi masyarakat selama kehadiran Amoseas; b) aktivitas Amoseas memberi pengaruh terhadap dinamika kependudukan masyarakat sekitar; c) kehadiran Amoseas turut mendorong lahirnya institusi-institusi lokal sebagai wadah berkumpulnya masyarakat; d) persepsi masyarakat tentang Amoseas pada umumnya baik, terutama menyangkut bantuan kepada masyarakat; e) Amoseas masih belum mengembangkan hubungan yang seimbang dengan masyarakat dimana lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah formal (Kecamatan); f) kemampuan Amoseas dalam menghadapi situasi Iingkungan masih belum bagus, g) kemampuan Amoseas dalam merespon permasalahan dan kebutuhan masyarakat masih belum bagus; h) kemampuan Amoseas dalam menampilkan peranan dimasyarakat masih belum bagus; kelenturan dan keterbukaan Amoseas dalam menjalin relasi dengan masyarakat masih belum bagus. Hubungan-hubungan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat lokal tersebut berimplikasi pada upaya-upaya dilakukan untuk mengembangkan selari selanjutnya.Berdasarkan hasil penelitian, dirancang suatu strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan pola relasi yang terbentuk antara Amoseas dengan masyarakat Pasirwangi. Model yang digunakan dalam perencanaan pembangunan sosial adalah berupa Pola Keterpaduan Program Pengembangan Masyarakat dengan pendekatan yang digunakan adalah locality development. Melalui model dan pendekatan yang digunakan diharapkan dapat merangkul pihak perusahaan, pemerintah daerah, institusi lokal dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat. Sehingga aktvitas produksi perusahaan dapat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan wilayah sekitarnya."

"Latar Belakang PenelitianPada saat ini kita sudah memasuki Pelita kelima yang merupakan tahap akhir dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Pada akhir Pelita kelima harus tercipta landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus sehingga dalam Pelita keenam pembangunan di Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas, untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makinur berdasarkan Pancasila. Sejak dicanangkannya pembangunan hukum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan hukum di Indonesia pada hakekatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata-mata melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan hukum harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan hukum mengandung makna ganda pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun. Selanjutnya dalam GBHN, berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1988, mengenai sasaran pembangunan di bidang hukum antara lain digariskan bahwa : "Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan kebenaran dan ketertiban dalam Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Selanjutnya dalam GBHN, ditegaskan bahwa "Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat". Pelita kelima (1989-1994) sama dengan Pelita-pelita sebelumnya akan memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi negara kita dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri. Namun dengan ditambahkan sekarang, bahwa prioritas di atas ditujukan kepada "mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara Industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja "(GBHN,1988). Kalimat terakhir ini tidak terdapat dalam rumusan-rumusan GBHN yang lalu. Penambahan yang lain adalah bahwa dalam sektor industri diberikan penekanan pada : "Industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri"."