Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Analisis Pendapatan Daerah dengan menyoroti pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 yang realisasinya jauh di bawah target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan daerah dan memberikan jawaban atas realisasi pajak yang masih di bawah targetnya dengan meninjau faktor-faktornya. Teori yang digunakan adalah administrasi perpajakan daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan perpajakan otomotif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi karena belum maksimal menggunakan data potensi dan tahap assessment karena pelaksanaannya masih belum mencerminkan kondisi yang paling adil. Penegakan hukum merupakan akar masalah yang paling dominan menjadi penyebab realisasi penerimaan PKB masih jauh dari target yang direncanakan.

---

ABSTRACT

This thesis analized local revenue by highlighting automotive taxation of Banten province in 2015 which realization was under the target. This study aimed to describethe local revenue of automotive taxation in Banten Province and answers why realization of the tax was still far below the target by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were local tax administration, local own-source revenue management, and automotive taxation. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Results of this study showed that all stages covering tax policy have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification because of not fullest using potentian tax data and phase of assessment because of its implementation was still doesn't reflect the fairest condition. Law enforcement is the main cause of realization of the tax which was still far below the target."

"ABSTRAKSejak tahun 1990an, berbagai negara di Asia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan yang kian memburuk di masyarakat. Akan tetapi, evaluasi terhadap kebijakan ini sendiri masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa fiskal desentralisasi dapat memperparah kesenjangan pendapatan di daerah karena pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali untuk mendistribusikan pendapatan nasional secara merata ke daerah. Di lain pihak, kebijakan desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini memberi insentif berupa kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Guna mengetahui evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah, penelitian ini melakukan analisis kuantitatif pada level nasional dengan menggunakan data 25 provinsi meliputi periode sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal (1994-2000 dan 2001-2010). Hasil analisis pada sisi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan regional menurun pada periode setelah kebijakan desentralisasi diterapkan. Disamping itu, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil estimasi pada tingkat nasional, dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif (regresi) pada tingkat provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

---

ABSTRACTSince 1990s, many Asian countries implemented a decentralization reform of their government system. One of the purposes of this reform was to mitigate the increasing income disparity. The evaluation of this policy is, however, contradictory. Many scholars argued that a fiscal decentralization increased regional income disparity because the central government lost its power to redistribute the national income. On the other hand, it was insisted that decentralization decreased regional income inequality because it could enhance the efforts of local government to improve the economic performance of their region. To come to a plausible evaluation, this study conducts an empirical analysis of the effect of fiscal decentralization on regional income equality in Indonesia, where a radical decentralization reform was implemented in 2001. Using panel data of 25 provinces in this country, this study conducts a regression analysis of the data for the period before and after the reform (1994 to 2000 and 2001 to 2010). Our analysis shows a negative correlation between fiscal decentralization and regional income disparity, which means that the former reduced the latter. On top of this national level analysis, we did research on Yogyakarta Province to know more precisely the process and meaning of the decentralization reform in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat,pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah pendudukterhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selamaimplementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaranpemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkankoefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakanpendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di ProvinsiJambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfertidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaranpemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikanhasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfertidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanyaflypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi

---

ABSTRACTThis research is intended to know the influence of unconditional grants, localrevenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditurein Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on thelocal government’s expenditure model specification, the existence of flypapereffect was detected by comparing the regression coefficients of unconditionalgrants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008. The result of fixedeffect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDPsignificantly affect on expenditure of government’s districts/municipalitygovernment’s expenditure, while the variable of population has not significantaffecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of theregression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates theexistence of flypaper effect on the districts/municipality government’sexpenditure in the Province of Jambi during the period"

"Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah.Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan.Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

---

One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government.

This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.

The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."