Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe fast-paced development of internet technology and the infiltration of mobile communication devices have produced the ?always on? society phenomenon. Atthe same time, the concept of ?smart city? considered to be relevant to overcoming plenty of challenges that 21st century urban areas face. The utilization of technology by means of ?mobile government? (?m-government?) isbelieved to be competent to bridge public needs with public service that government provided. One form of the ?m-government? is the usage of mobile application (mobile app) as a medium of government communication.This research is undertaken with a case study of Qlue mobile app organized by the Provincial Government of DKI Jakarta. The qualitative methods used are interviews and observations to validate this research. The vital discovery of this research is that Qlue comes up as the tool for public-oriented government communication. Qlue has been operated not only for running the communicationfunction of government, which becomes the media for government socialization; but also to become the channel of public needs aspiration delivery. In the contextof good governance, the use of mobile apps has been contributing to implement the principles of participation, equality, and accountability."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi pada proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perlakuan akuntansi terdapat pada akun pendapatan dan piutang. Kedua akun tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Cash Toward Accrual (CTA) dan akrual. Selain itu juga dibahas mengenai penyajian kembali (restatement) atas perubahan kebijakan dari basis CTA menjadi basis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada pendapatan telah sesuai dengan SAP, namun perlakuan akuntansi piutang belum diterapkan sesuai dengan SAP terkait dengan penyisihan dan penghapusan piutang tidak tertagih. Perubahan basis akuntansi memberikan nilai tambah informasi finansial dalam laporan keuangan yang sebelumnya hanya menyediakan informasi secara anggaran. Perubahan basis akuntansi juga terkait dengan mekanisme restatement yang menggunakan pengukuran penggolongan umur piutang, akan tetapi terbitnya IPSAP No. 4 menggugurkan kewajiban restatement. Namun, perlakuan akuntansi atas dampak tersebut disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

---

ABSTRACT

the rural and urban tax Government of Lumajang. Accounting treatment contained in the revenue and accounts receivable. Both the account associated with the recognition, measurement, presentation and disclosure, as well as for compliance with Government accounting standards based Cash Toward Accrual (CTA) and accrual. It also discussed about the restatement on policy changes from the base of the CTA be accrual base. This research is qualitative research with approach case studies. Results of the study stated that the accounting treatment in revenue were in acordance with standards, however accounts receivable accounting treatment have not been applied in accordance with standards related allowance and removal of accounts receivable. Change the base accounting provide added value accounting to financial information in the financial statements that were previously only provides information in the budget. Change the base accounting is also related to the restatement mechanism using measurements of single aged receivables, but the publication of IPSAP No. 4 has waived liability restatement. However, the accounting treatment over the impact of changes presented in the report changes in equity."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah yang berlarut-larut penyelesaiannya dan menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011, dimana sampai dengan saat ini belum selesai ditindaklanjuti. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dan strategi penelitian single studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemindahtanganan barang milik negara telah sesuai dengan PMK 165/PMK.06/2016 dan Logic Model Theory namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Berlarut-larutnya penyelesaian pemindahtanganan ini disebabkan karena calon penerima hibah (masyarakat/Pemerintah Daerah) tidak berkenan menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. Perlu dilakukan perubahan rencana pemindahtanganan dari semula melalui proses hibah, agar dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan atau melakukan penghapusan barang milik negara dengan alasan sebab-sebab lain.

---

This study aims to evaluate the implementation of the transfer of state-owned asset through a grant and became the findings of an examination by the Supreme Audit Agency in 2011, which until now has not been followed up. This research uses a descriptive qualitative analysis method and a single case study research strategy. The results of the study show that the implementation of the transfer of state-owned asset is in accordance with PMK 165/PMK.06/2016 and Logic Model Theory but has not been optimal in its implementation. The protracted settlement of this transfer was due to the fact that the prospective grant recipients (the community/local government) did not wish to submit a statement of willingness to accept the grant. It is necessary to change the transfer plan from the original through the grant process, so that the transfer is carried out through sales or write-off of state-owned asset for other reasons."

"Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh warga di Dusun Bogoran, Wonosobo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hutan rakyat merupakan salah satu bentuk guna lahan yang dominan di Bogoran. Dalam hutan tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman. Hutan rakyat sudah sejak lama dikelola oleh warga Bogoran. Ini disebabkan karena wanatani adalah bidang pekerjaan utama warganya sejak dahulu. Hutan rakyat ini menjadi sumber produksi, penghasilan warganya, dan juga sumber pakan ternak. Warga Bogoran menyadari pentingnya arti hutan secara ekonomi dan ekologis bagi kehidupan mereka. Petani hutan di Bogoran memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan sehingga hutan harus dikelola dengan baik agar hutan dapat terus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Warga Bogoran melihat hutan sebagai kehidupannya.

---

This study focuses on forest management based on local community in Bogoran Hamlet, Wonosobo. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that forest management based on local community is one of the dominant land use in Bogoran. This is because agroforestry is community's main occupation since old times. Forest community becomes product resources, community's income, and also the source of livestock feed. Bogoran community not only recognize the importance of forest on ecomony value, but also the importance of forest ecological value for their lives. Farmers in Bogoran have simple mindset, they live in forest so the forest must be managed properly for making money to fulfill their needs. Bogoran community seeing forest as their lifes."

"Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditempuh melalui beberapa kebijakan umum. Salah satu kebijakan umumnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaran pemerintahan dengan program prioritas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Namun sampai saat ini beberapa permasalahan seperti belum optimalnya pemanfaatan SI/TI, terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia SI/TI masih menjadi isu strategis organisasi. Beberapa faktor telah diidentifikasi seperti kurangnya integrasi antar aplikasi, investasi TI yang tidak mendukung tujuan bisnis dan kurangnya sumber daya manusia TI. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu perencanaan strategis sistem informasi Pemerintah Kabupaten Lebak yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah Peppard dan Ward dengan alat analisis seperti Business Model Canvass, Value Chain, SWOT, Balanced Scorecard, Critical Success Factor, PEST Analysis dan McFarlan Strategic Grid. Sedangkan analisis tematik digunakan sebagai metode analisis datanya. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Strategi SI yang dihasilkan berupa pembangunan dan pengembangan 37 aplikasi yang dapat mempercepat proses layanan, mengotomasi proses bisnis, memangkas birokrasi serta mudah di akses. Strategi TI yang diusulkan adalah pembangunan pusat data pada Dinas Komunikasi dan Informatika, penambahan infrastruktur serta peningkatan keamanan data dan jaringan internal organisasi. Sedangkan strategi manajemen SI/TI meliputi kebijakan SI/TI yang terpusat, perubahan struktur organisasi SI/TI serta penataan sumber daya manusia TI. Hasil tersebut diatas menjadi rekomendasi dalam melaksanakan prioritas pengembangan, sumber daya dan investasi TI terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lebak.

---

Nowdays, information technology utilization has become a necessity for local governments in improving public service-oriented governance. The Government of Lebak Regency has a strategic objective of improving the performance of local government through several general policies. One of the common policies is to optimize the utilization of information technology that supports the implementation of government with priority program optimization of information technology utilization. But until now some problems such as limited facilities, infrastructure and human resources of IS/IT still become strategic issue of the organization. Several factors have been identified such as lack of integration between applications, IT investments that do not support business goals and lack of IT human resources.

This paper aims to create a strategic planning information system of Lebak Regency Government that aligns with the goals and objectives of the strategic organization. The Peppard and Ward framework was used with analytical tools such as Business Model Canvass, Value Chain, SWOT, Balanced Scorecard, Critical Success Factor, PEST Analysis and McFarlan Strategic Grid. While thematic analysis is used as a method of data analysis. This research resulted in strategic planning of information system consisting of SI strategy, IT strategy and management strategy of IS/IT that aligned with organizational business objectives.

The IS strategy is the development of 37 applications that can accelerate the service process, automate business processes, cut bureaucracy and easily access. The proposed IT strategy consist of the development of data centers at the Office of Communications and Information, the addition of infrastructure and increased security of data as well as internal network of the organization. While the IS/IT management strategy includes a centralized IS/IT policy, changes in organizational structure of IS / IT as well as IT human resource management. These become a recommendation in prioritizing IT development, investment and resources in order to achieve the goals and objectives of the Lebak Local Government."

"Pemerintah Kabupaten Agam terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan SI/TI yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI dan perbaikan e-government yang lebih baik di masa depan. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan portofolio aplikasi masa depan dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Agam. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu lima tahun. Dengan adanya rencana strategis SI diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Agam.

---

The Agam Regency Government continues to strive to improve the service function to the community by utilizing IS/IT that is in line with the vision and mission of the Agam Regency Government. The main problem currently faced by the Agam Regency Government is the lack of utilization of IS/IT to support its vision and mission as well as all of its business processes. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan as a reference for IS/IT development and improvement of e-government in the future. The methodology for preparing the information system strategic plan refers to the Ward & Peppard methodology using several analytical techniques, including value chain, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan's strategic grid. The Ward & Peppard methodology is carried out in two stages, namely the input and output stages. The input stage consists of an analysis of the internal and external conditions of the business and IS/IT. The resulting output stages include formulating an IS strategy, an IT strategy, and an IS/IT management strategy. Then, a draft portfolio of future applications and recommendations for IS/IT development was prepared in the form of an IS/IT road map for the Government of Agam Regency. The IS/IT development roadmap is designed based on the IS/IT development priorities within a five-year period. With the IS strategic plan, it is hoped that it will be able to align the IS/IT strategy with the Agam Regency Government's vision, mission, and business processes."

"ABSTRAKPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemkab Bekasi menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu adanya dukungan dari teknologi guna menyelenggarakan suatu eletronic government (e-government). Hal ini memerlukan terbangunnya integrasi antar berbagai aplikasi yang saling terkait untuk menghasilkan suatu proses kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien. Integrasi data ini tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK) Pemkab Bekasi tahun 2015. Langkah awal dalam melakukan integrasi data ini adalah membuat penyusunan standar kode pada Pemkab Bekasi yang kedepannya akan disahkan oleh kepala daerah berupa pemberlakuan dokumen standar data. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penyusunan standar kode yang dilakukan dengan pendekatan Data Management Book of Knowledge (DMBOK) dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk standar data yang diberlakukan dalam organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melakukan pengembangan sistem informasi di Pemkab Bekasi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan.

---

ABSTRACT

Bekasi Local Government trying to give better public services all the time. They realised that they need technology support to make it come true. Then, they are developing electronic government (e-government) right now. E-government in a whole Bekasi Local Government needs to integrate all of their information system to make an effective and efficient government activities. The data integration is state on their framework in 2015. The initial step to get closer with data integration is making the reference data standard that will be approved by the regent in a formal statement that will be complied by the other units. According to that, the purpose to develop a reference data standard is doing with Data Management Book of Knowledge (DMBOK) approach. The result of this research will be available in formal form that will be applied to all of business units in Bekasi local government."