Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ketenagalistrikan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonorni. Rencana pengembangan Pembangkitan, Transmisi dan Gardu Induk dari tahun 1999 sampai 2002 meliputi proyek Pembangkit 1066 MW, proyek jaringan Transmisi 8925 kms, dan Gardu induk 11.730 MVA. Pembangunan suatu gardu induk, perlu memperhitungkan salah satu bagiannya yaitu pemasangan elektroda pembumian yang kaitannya dengan keselamatan manusia, mengingat panjang elektroda suatu sistem pembumian adalah tertentu. Dalziel telah merekomendasikan besar arus yang masih dianggap aman bagi manusia sebesar lb =116/t mA, dengan t adalah lamanya arus yang mengalir pada tubuh manusia. Perhitungan panjang elektroda mendatar, hingga didapatkan tegangan mesh yang nilainya harus lebih kecil atau sama dengan tegangan sentuh yang diizinkan, akan menghasilkan luas elektroda pembumian minimum di suatu gardu listrik.

---

Development of the electrical powering is to increase welfare and prosperity with just, even and to support the economy activity of people. A develop planning of the generator, the transmission and the sub station from 1999 to 2002 consist of 1066 MW generator project, 8925 kms transmission, the network project and 11730 MVA substation.

There for, development of substation, one of division of sub station necessary give consideration to development of the ground electrode. Which have relationship to human welfare, where as the electrode that uses for the grounding system has special electrode length.

An according to Dalziel?s experiment that maximum current is lb = 1161It mA is save, were t is duration of the current conducted through a human body.

The calculated of grid conductor length, will be able mesh voltage is must be less-than or same with touch voltage is allow will be able minimum area of ground electrode at the electric station."

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang cukup besar. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan kebutuhan gas bumi yang cukup besar. Pulau Flores merupakan salah satu pulau di NTT yang memiliki potensi energi khususnya energi terbarukan yang cukup besar. Namun, masih banyak proyek pemanfaatan energi terbarukan yang belum terealisasi. Selain rasio elektrifikasi yang rendah, Pulau Flores memiliki permasalahan lain berupa harga LPG yang masih cukup mahal dikarenakan letak terminal LPG terdekat cukup jauh. Salah satu bentuk pemanfaatan gas bumi yang dapat diaplikasikan pada terminal regasifikasi adalah LPG recovery. Hasil simulasi menggunakan Aspen Hysys v11 menunjukkan bahwa terminal regasifikasi terintegrasi dapat menghasilkan 4,54 MMSCFD gas bumi dan 9,71 ton LPG/hari. Hasil dari analisis profitabilitas mendapatkan skema S-1b sebagai opsi terbaik dari segi ekonomi dengan nilai NPV $ 14.365, IRR 8,61%, dan PBP 9,42 tahun. Harga gas plant gate yang didapat dari perhitungan adalah sebesar $ 7,6/MMBTU dengan biaya regasifikasi sebesar $ 1,7/MMBTU.

---

Indonesia is one of the countries in the world that has considerable oil and gas potential. East Nusa Tenggara (NTT) is one of the regions with considerable natural gas needs. Flores Island is one of the islands in NTT which has considerable energy potential, especially renewable energy. However, there are still many renewable energy utilization projects that have not yet been realized. Besides the low electrification ratio, Flores Island has another problem in the form of LPG prices which are still quite expensive because the location of the nearest LPG terminal is quite far away. One form of natural gas utilization that can be applied to the regasification terminal is LPG recovery. Simulation results using Aspen Hysys v11 show that an integrated regasification terminal can produce 4.54 MMSCFD of natural gas and 9.71 tons of LPG / day. The results of the profitability analysis obtained the S-1b scheme as the best option in terms of economics with a NPV value of $ 14,365, an IRR of 8.61%, and a PBP of 9.42 years. The gate plant gas price obtained from the calculation is $ 7.6 / MMBTU with a regasification fee of $ 1.7 / MMBTU."

"Rasio elektrifikasi yang rendah di 3 daerah kabupaten/kota di bagian timur Pulau Sumbawa tidak begitu mengalami perubahan yang berarti selama beberapa tahun terakhir. Kondisi rasio elektrifikasi yang konsisten lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional menjadi poin perhatian bagi pemerintah daerah setempat. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi rasio elektrifikasi di daerahtersebut. Untuk mengkaji hal tersebut digunakan model regresi linear berganda atas data runtun waktu yang mencakup 3 daerah kabupaten/kota dan periode waktu bulanan, mulai Januari 2005 sampai dengan Agustus 2010. Berdasarkan pertimbangan tentang ketersediaan data runtun waktu dalam periode bulanan maka diputuskan bahwa model regresi linear berganda sebagai model yang cocok. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kapasitas terpasang ke rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap rasio elektrifikasi dan biaya pokok produksi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap rasio elektrifikasi. Sedangkan tarif berpengaruh negatif dan significant secara statistik terhadap rasio elektrifikasi, walaupun hal itu berbeda dari hipotesis awal yang menyatakan bahwa tarif berpengaruh positif pada rasio elektrifikasi.

---

Low electrification ratio in 3 regions/municipal that located in the east Sumbawa island does not have significant improvement during recent years. Condition of electrification ratio that consistently stays at lower level than national electrification ratio has become point of concern for local government. So that, it is necessary to investiga te factors affecting electrification ratio in mentioned area.

To analyze that case a multiple linear regression model is utilized on the time series data that covered 3 regions and on monthly periods, started from January 2005 until August 2010. Based on consideration regarding to the availability of time series data in the monthly periods, a decision is taken that multiple linear regression is the suitable method.

Estimation result shows that installed capacity of electric meters for households has a positive effect and statistically significant to electrification ratio and production cost has a negative effect and statistically significant to electrification ratio. Meanwhile tariff also has a negative effect and statistically significant to electrification ratio, even though it violates original hypothesis which stated that tariff should give positive effect on electrification ratio."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap IPM di Indonesia secara umum dan secara khusus, yaitu analisis spesifik terhadap provinsi yang sudah dipisahkan menjadi berbagai kategori. Lambatnya laju pertumbuhan IPM dan tidak meratanya IPM di berbagai provinsi mendorong pemerintah untuk mengupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong rasio elektrifikasi yang merata antar provinsi. Rasio elektrifikasi diketahui mempunyai peranan penting dalam meningkatkan seluruh indikator dalam IPM, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi pada tahun 2010-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara umum rasio elektrifikasi memberikan pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pengaruh rasio elektrifikasi pada berbagai kategori provnisi menunjukkan hasil yang bisa bernilai positif atau negatif. Rasio elektrifikasi mempunyai pengaruh terbesar pada sub kategori provinsi yang mempunyai PDRB rendah, IPM rendah dan kinerja PDRB rendah  IPM rendah.

---

This study aims to analyze the effect of the electrification ratio on HDI in Indonesia for general and specific purpose: with a specific analysis of provinces divided into various categories. The slow growth rate of HDI and the disparity of HDI in various provinces has pushed the government to work out the right solution to overcome these problems. One effort that can be done is to encourage an equal electrification ratio between provinces. The electrification ratio is known to have an important role in improving all indicators in HDI, which include economy, health and education. This study uses panel data from 33 provinces in 2010-2018, with the fixed effect estimation method. The empirical results show that in general the electrification ratio has a positive effect on HDI. Meanwhile, the effect of the electrification ratio in various categories of provinces shows that the results can be positive or negative. The electrification ratio has the greatest effect on the sub-categories of provinces that have low GRDP, low HDI and low IPM low GRDP performance."

"[Kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan tidak akan terlepas dari value chain aktivitas ketenagalistrikan yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan ritel. Dalam siklus aktivitas ketenagalistrikan tersebut, selalu timbul adanya susut energi listrik akibat dari selisih antara jumlah energi listrik yang diproduksi dengan jumlah energi listrik yang dicatat sebagai penjualan kepada pelanggan. PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, sejak Desember 2007 telah memiliki kebijakan perusahaan dalam rangka pengendalian susut jaringan distribusi yang dituangkan dalam buku berjudul Pedoman Peta Kegiatan dan Identifikasi Proses Bisnis Distribusi.Karya akhir ini meneliti bagaimana upaya pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi yang dilakukan di PT PLN (Persero) area distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dampaknya terhadap subsidi listrik Pemerintah pada PT PLN (Persero). Faktanya, aktivitas pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi dibagi menjadi aktivitas pengendalian karena penyebab faktor teknis dan faktor non teknis.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors., Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.]"

"Dengan banyaknya platform atau protokol internet of things (IoT) yang dikembangkan oleh beberapa organisasi atau institusi, seperti LoRa, NB-IoT dan SigFox yang memiliki keunggulan dan keterbatasan sendiri-sendiri, sedangkan dibutuhkan investasi yang besar dan jangka panjang untuk menyelenggarakan teknologi IoT, selain daripada itu, kerugian yang diakibatkan oleh pengunaan konvensional meter pada pelanggan listrik yang menyebabkan terjadinya kehilangan pendapatan oleh perusahaan penyedia listrik, riset ini bertujuan untuk memilih teknologi berbasis internet of things untuk smart meter listrik di wilayah PLN Disjaya antara tiga teknologi LoRa, NB-IoT dan Sigfox. Dengan metode prediksi, valuasi ekonomi dan analytic hierarchy process (AHP), riset ini melakukan prediksi jumlah pelanggan dan pendapatan PLN Disjaya selama 10 tahun, perancangan jaringan, analisis coverage, analisis kapasitas dan utilitasi jaringan, perhitungan dan analisis cost benefit, kecepatan data rate dan proprietary, di mana berdasarkan hasil AHP, kriteria coverage menjadi prioritas pertama dan sesuai dengan analisis coverage, teknologi SigFox menjadi pilihan dalam penerapan teknologi IoT untuk smart meter listrik di wilayah PLN Disjaya.

---

With so many platforms or internet protocols of things (IoT) developed by several organizations or institutions, such as LoRa, NB-IoT and SigFox that have their own advantages and limitations, while large and long-term investments are needed to deliver IoT technology, in addition from that, the loss caused by the use of conventional meters on electricity customers which causes loss of income by electricity supply companies, so this study aims to choose the internet-based technology of things for electricity smart meters in the PLN Disjaya region between the three LoRa technologies, NB- IoT and Sigfox. Using prediction methods, economic valuation and analytic hierarchy process (AHP), this study predicts the number of customers and revenues of PLN Disjaya for 10 years, network design, coverage analysis, capacity analysis and network utilization, calculation and analysis of cost benefits, data rate speed and proprietary, where based on AHP results, coverage criteria are the first priority and according to coverage analysis, SigFox technology becomes the choice in the application of IoT technology for electricity smart meters in the PLN Disjaya region."

"

Rasio elektrifikasi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 98.89% namun masih banyak daerah yang rasio elektrifikasinya tergolong rendah, bahkan beberapa daerah masih belum menikmati akses listrik. Elektrifikasi rendah terutama dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) atau di pulau-pulau kecil. Namun di sisi lain, Indonesia yang secara geografis adalah negara kepulauan dan berada di kawasan tropis memiliki potensi tinggi dalam pengembangan energi terbarukan (ET) sebagai sumber tenaga listrik, khususnya energi surya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model solar home & pumpung system (SHPS) dan menilai kelayakannya. Dalam konsep ini skema SHPS bertujuan memberikan akses listrik kepada masyarakat 3T untuk kebutuhan penerangan dan akses air bersih. Sebanyak 4 unit Lampu LED 3 watt yang dilengkapi baterai digunakan untuk penerangan setiap rumah tangga, sementara pompa air 600 watt dapat digunakan secara komunal untuk 150 rumah tangga. Baik lampu maupun pompa air mendapat pasokan energi listrik dari panel surya masing-masing. Terdapat 3 skenario dalam implementasi SHPS untuk total 150 rumah tangga dengan tingkat diskonto untuk investasi sebesar 10%. Skenario 1 adalah investasi penuh sebesar Rp 806 juta, NPV = Rp 2.8 juta, IRR = 10.05%, PI = 1.003, payback period dalam 9 tahun, masa manfaat 20 tahun. Skenario 2 adalah hibah penuh oleh pemerintah/swasta dengan anggaran 480.5 juta. Skenario 3 adalah hibah oleh pemerintah/swasta untuk lampu tenaga surya (program LTSHE) dan skema investasi untuk pompa air tenaga surya dengan biaya investasi Rp 56 juta, NPV = Rp 1.2 juta, IRR = 11.21%, PI = 1.021, payback period 3 tahun, dengan masa manfaat selama 20 tahun. Keunggulan lain dalam skema SHPS adalah potensi eleminasi emisi karbon dioksida sebesar 4.5 ton per tahun jika untuk kebutuhan yang sama digunakan genset berbahan bakar minyak diesel. Oleh karena itu, SHPS layak dikembangkan dalam mendukung peningkatan elektrifikasi di kawasan 3T.

---

The electrification ratio of Indonesia has achieved 98.89% in 2019, but there are still many regions where the electrification ratio is relatively low, even some still do not enjoy access to electricity. Low electrification is especially felt by Indonesians living in 3T areas (terdepan/ frontier, terluar/outermost, dan tertinggal/lagging) or on small islands. On the other side, Indonesia, that is geographically an archipelagic and located in the tropics, has high potential in the development of renewable energy for electrical power generation especially solar energy. This study aims to design a solar home & pumpung system (SHPS) model and assess its feasibility. In this concept the SHPS scheme is purposed to provide electricity access to 3T community for the needs of illumination and access to clean water. A total of 4 units of 3 watt LED lights integrated with batteries are used for lighting each household, while a 600 watt water pump can be used communally for 150 households. Both the lamp and the water pump are supplied with electrical energy from their respective solar panels. There are 3 scenarios in the implementation of SHPS for a total of 150 households with a discount rate for investments of 10%. Scenario 1 is a full investment of Rp 806 million, NPV = Rp 2.8 million, IRR = 10.05%, PI = 1,003, payback period in 9 years, with a lifetime of 20 years. Scenario 2 is a full grant by the government/private sector with a budget of Rp 480.5 million. Scenario 3 is a grant by the government/private sector for solar lights (LTSHE program) and an investment scheme for solar water pumps with an investment cost of Rp 56 million, NPV = Rp 1.2 million, IRR = 11.21%, PI = 1,021, payback period of 3 years, with a lifetime of 20 years. Another advantage in the SHPS scheme is the potential elimination of carbon dioxide emissions of 4.5 tons per year if for the same needs utilized diesel-fueled generators. Therefore, SHPS is feasible to be developed in support of increasing electrification in the 3T region.

"

"Permintaan energi listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10,1 per tahun, sementara pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan hanya dapat memenuhi pertumbuhan listrik sekitar 7 per tahun. Pada tahun 2017, masih terdapat 7,2 rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah terus melakukan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, khususnya di daerah terpencil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta sebagai salah satu upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK . Namun demikian, sejak tahun 2011, 10 dari total unit PLTS yang telah dibangun pemerintah pusat mengalami kerusakan. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis keberlanjutan PLTS di daerah terpencil sebagai energi ramah lingkungan serta memberikan rekomendasi pengelolaan yang sesuai. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sampel sebanyak 88 Kepala Keluarga KK dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Pemilihan KK menggunakan metode pemilihan sampel secara acak. Metode analisis keberlanjutan dalam riset ini adalah analisis multi dimensi atau Multi Dimensional Scaling MDS yang terdiri atas dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi. Penilaian keberlanjutan dilakukan melalui wawancara dengan lima orang pakar, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Bappeda Kabupaten Bogor, Sekretaris Desa Sukaraksa, Ketua RW, dan ketua pengelola PLTS. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan multi dimensi adalah 51,14. Nilai masing-masing dimensi yaitu 61,78 untuk dimensi lingkungan, 47,93 dimensi teknis, 49,14 dimensi sosial, dan 45,73 dimensi ekonomi. Hasil analisis menggunakan perangkat RapRE menunjukkan atribut yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi berturut-turut adalah dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, pelaksanaan pelatihan operator, kesediaan organisasi pengelola, ketersediaan subsidi pemerintah. Berdasarkan hasil riset, dapat disimpulkan bahwa PLTS di Desa Sukaraksa masuk dalam dalam kategori cukup berkelanjutan. Pengelolaan PLTS di daerah terpencil perlu mendapat dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah baik agar dapat berkelanjutan.

---

Electricity demand in Indonesia increases by 10.1 per year, while the development of electric infrastructure only raises by 7 per year. In 2017, there were 7.2 of household in Indonesia that has not been electrified. Government has continously develop renewable energy power plant, especially in remote area to increase electrification ratio and to reduce Green House Gasses Emission. However, since 2011, about 10 of total solar power plant unit built by government were broken. Aim of this research is to analyze sustainability of solar power plant in remote area as environmental friendly energy and to provide recommendation in managing its solar power plant. This research use mixed method between quantitative and qualitative. Number of responden were 88 household based on simple random sampling using Slovin Formula. Method of sustainability analysis in this research is Multi Dimensional Scaling MDS which consist of environmental, technical, social and economic dimensions. Sustainability assessment was conducted through interviews with five experts, including Environmental Agency of Bogor Regency, Regional Planning Agency of Bogor Regency, Head of Sukaraksa Village, Head of community, and Head of solar power plant management. The results shows that sustainability index of solar power plant in remote area is 51.14. Value of each dimension is 61.78 for environmental dimension, 47.93 for technical dimension, 49.14 for social dimension, and 45.73 for economic dimension. Analysis using RapRE shows the most influential attributes to environmental sustainability, technical, social and economic dimension are environmental and health impact, operator training implementation, organizational capacity, and availability subsidy from government. Based on research, it can be concluded that solar power plant in Sukaraksa village is considered as quite sustainable. Management of solar power plant in remote areas needs support from all parties, especially local governments, in order to be sustainable. "

"Salah satu strategi untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di beberapadaerah adalah pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT menjadi alternative sebagai antisipasi semakin berkurangnya bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik serta keterbatasan PLN untuk menjangkau lokasi luar dan terpencil.Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan Rasio Elektrifikasi (RE) terendah di Indonesia. Namun di sisi lain Pulau Sumba memiliki sumber alam yang melimpah yang berpotensi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan yang salah satu adalah Pembangkit Listrik dengan Teknologi Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Data menunjukkan bahwa persoalan EBT ini bukan hanya pada supply demand, namun juga pada keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan ketika pembangkit tenaga listrik EBT telah difungsikan. Beberapa desa yang telah dilakukan program elektrifikasi menggunakan energi terbarukan mengalami kendala dalamhal keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan akibat kurang kuatnya kelembagaan yang mengelola pengoperasion pembangkit dengan energi terbarukan yangtelah dibangun.Penelitian ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan di atas dengan tujuan: mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang mendorong kinerja kelembagaan pengelolaan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan khususnya pada PLTMH. Penelitian ini focus pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang terbangun di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek utama yang berpengaruh terhadapat pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah aspek regulasi, aspek kognitif, aspek normatif, aspek manajemen, aspek pengelolaan keuangan dan aspek teknis. Model aspek yang paling berpengaruh adalah aspek regulasi. Model aspek yang berpengaruh diantaranya adalah aspek regulasi dengan sub indikator yakni ketersediaan aturan formal di tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat terkait tata kelola pengelolaan dan pemeliharaanPLTMH.

---

One strategy to support government programs in increasing electrification ratios in several regions is the use of Renewable Energy (ET). Utilization of ET is an alternative to anticipate the reduction in fossil fuels as a power plant and the limitations of PLN to reach outside and remotelocations.

Sumba Island, East Nusa Tenggara Province (NTT) is one of the regions with the lowest Electrification Ratio (RE) in Indonesia. But on the other hand, Sumba Island has abundant natural resources which have the potential for the construction of New and Renewable Energy (NRE) Power Plants. One of the potential energy sources that can be developed on Sumba Island is a Micro Hydro Power Technology (PLTMH) Power Plant. The data shows that this NRE problem is not only in the supply demand, but also in the sustainability of opeartion and maintenance when the EBT power plant has been functioning and operating. Some villages that have been carried out electrification programs using renewable energy experience obstacles in terms of sustainability management and maintenance due to lack of institutional capacity to manage the operation of the plant with renewable energy that has been built. Based on this, further research is needed to identify aspects that can encourage institutional operation and maintenance of sustainable EBTPower Plants.

This research was developed to answer the above question with the aim of: discussing and analyzing aspects that support the improvement of the safety and maintenance of a new and renewable energy power plant specifically for PLTMH. The focus of this research is on the Micro Hydro Power Plant that was built on Sumba Island, East Nusa Tenggara Province.

The results obtained show that the main aspects that influence the management and maintenance of PLTMH in Sumba Island, East Nusa Tenggara Province are regulatory aspects, cognitive aspects, normative aspects, management aspects, financial management aspects and technical aspects. The most influential aspect model is the regulatory aspect. The influential aspect model includes the regulatory aspect with sub indicators, namely the availability of formal rules at the stakeholder and community level related to the management and maintenance of PLTMH."

"Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income.

Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years.

This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia.

The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night.

SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power."