Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia.WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia.Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks.Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan."

"ABSTRAKSetelah pembangunan nasional secara teratur dan terencana dilakukan selama empat Pelita, adalah menarik untuk mengkaji masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah. Di beberapa daerah tampak adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, padahal kontribusi daerah-daerah tersebut sebagai penghasil ekspor nasional cukup tinggi. Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti: belum seimbangnya perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan, masih terlalu besarnya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan banyaknya ketergantungan APBD pada bantuan pemerintah pusat. Karena menurunnya harga minyak bumi sehingga kemampuan pemerintah pusat menyediakan dana semakin terbatas, maka dalam meneruskan pembangunan nasional diusahakan agar pemerintah daerah tidak terlalu tergantung lagi pada pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu masalah-masalah yang ada di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Sampai berapa jauh potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan agar tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat. (2) Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan bagaimana pola perkiraan di masa depan. (3) Bagaimana bentuk peranan butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional, mengingat masalah-masalah tersebut dapat mengganggu Ketahanan Nasional. Penelitian ini bertujuan: [1]Mendeskripsikan potensi dan pembangunan ekonomi daerah dalam hubungannya dengan ekonomi nasional. [2]Mengukur distribusi pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan mencoba menprediksi faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang. [3]Menghubungkan dan mengevaluasi butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional masa kini dan masa yang akan datang. Metode yang digunakan antara lain: analisis pergeseran dan pangsa, analisis perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan daerah, regresi linier, serta analisis cross impact matrix antar gatra Ketahanan Nasional. Penemuan utama yang didapat ialah: [1]Laju pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja daerah, dan ekspor daerah merupakan variabel﷓variabel penentu pembangunan ekonomi daerah yang ikut menunjang Ketahanan Nasional. [2]Hasil prediksi pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa 70% dari variansi pertumbuhannya ditentukan oleh variabel ekspor daerah dan variabel tenaga kerja daerah, sedangkan sisa yang 30% ditentukan oleh variabel-variabel lain termasuk gatra-gatra lain dari Ketahanan Nasional. [3]Daerah perbatasan dan daerah terpencil, antara lain: propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Timor Timur dan Maluku dalam konteks Ketahanan Nasional merupakan daerah-daerah strategis dan rawan terhadap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TANG). [4]Daerah-daerah Indonesia Bagian Barat relatif lebih maju dari pada daerah-daerah Indonesia Bagian Timur. [5]Daerah-daerah yang memiliki subkomponen Industrial Mix (IM) yang positif antara lain propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan subkomponen Competitive Share (CS) yang positif menyerap banyak tenaga kerja."

"Pasar modal sebagai wahana guna menghimpun dana bagi perusahaan dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional memang merupakan alternatif yang tepat. Pada awalnya kegiatan pasar modal baru diramaikan dengan sembilan perusahaan yang melakukan emisi. Namun dari waktu kewaktu kegiatan pasar modal menunjukkan kegairahan yang sangat menakjubkan. Hingga pertengahan bulan Maret 1995, kegiatan pasar modal telah diramaikan oleh 223 perusahaan yang mencatatkan efek untuk diperjualbelikan pada bursa efek Jakarta dengan total kapitalisasi mencapai 104 trilyun rupiah. Saat ini perusahaan kecil menengah telah dapat turut berkiprah pada bursa reguler yang mulai membenahi diri dengan pola otomatisasinya. Peranan pemodal asing juga membawa dinamika bagi kegiatan pasar modal. Go-public BOMN baik melalui bursa domestik, internasional maupun transnasional adalah juga dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN serta guna memprediksikan penjadwalan pembayaran hutang luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang mapan, stabilitas politik yang mantap adalah merupakan faktor pendukung berkembangnya pasar modal di Indonesia. Agar ada kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal, maka Undang-undang Pasar Modal yang saat ini sedang dibahas di DPR-RI memang sangat urgent kehadirannya."