Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka Restrukturisasi Pertamina dan diberlakukannya Undang-undang Migas tahun 2001 serta mengantisipasi persaingan kedepan yang sangat ketat. Untuk mencapai tujuannya maka Pusat Rekaya Dit. Pengolahan memerlukan strategi yang tepat. Pusat Rekayasa Pertamina Dit. Hilir kedepan, diharapkan dapat bertahan dan berkembang agar mampu bersaing dengan perusahaan - perusahaan sejenis disamping dapat menjaga Image Pertamina sebagai suatu Perusahaan Oil and Gas kelas Dunia. Penelitian dari tesis ini dilakukan guna melihat Potret diri dari Pusat Rekayasa saat ini, untuk dapat menentukan strategy yang tepat sebagai acuan dalam menuju suatu Business Unit dimasa depan. Untuk ini dipilih Analisa RWA (Ready, willing, Abillity) dari BCG (Boston Consultan Group) sebagai acuan yang dilengkapi dengan Analisa SWOT di dalamnya guna menentukan Strategy Pusat Rekayasa ke depan. Questionares yang dipakai dalam Analisa RWA adalah spesifik dipilih untuk Pusat Rekayasa baik sebagai Perusahaan Enjiniring atau merupakan bagian dari Pertamina dalam sektor Industri Migas. Hasil analisa telah mulai segera ditindaklanjuti mengingat bahwa tugas yang dihadapi oleh pusat Rekayasa saat ini dalam menangani pekerjaan Enjiniring khususnya terhadap Proyek Intern Pertamina Hilir dibidang Pengolahan, Pemasaran Niaga serta Perkapalan harus segera ditindak lanjuti. Diharapkan Pusat Rekayasa akan terus berkembang dan bertahan serta akhirnya dapat menjadi suatu Unit Bisnis yang mandiri."

"Daerah "X" merupakan daerah prospek mineralisasi yang terletak di daerah Papandayan, Jawa Barat. Mineralisasi daerah penelitian tergolong low sulfidation. Proses mineralisasi umumnya dikontrol oleh pembentukan struktur geologi berupa sesar dan kekar. Pembentukan mineralisasi yang ada dapat diamati dari struktur rekahan singkapan batuan di permukaan. Namun, keberadaan singkapan batuan ini telah tertutup oleh lapisan vulkanik muda yang cukup tebal. Sehingga menjadi kendala dalam mengidentifikasi keberadaan struktur geologi bawah permukaan. Bermula dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penyelidikan dengan metode gayaberat. Metode gayaberat sangat efektif digunakan dalam mengidentifikasi strukur patahan. Indikasi adanya struktur patahan diamati dari peta anomali residual. Umumnya ditunjukan dari nilai anomali positif dan negatif yang dibatasi kontur rapat. Analisis horizontal gradient juga dilakukan untuk menentukan batas kontras densitas pada anomali residual. Batas kontras tersebut mengindikasikan adanya zona patahan. Keberadaan mineralisasi dapat dideteksi dengan metode Resistivity umumnya berdekatan dengan bidang batas dari kontras resistivity. Dengan hasil interpretasi terpadu dari ketiga metode tersebut diharapkan dapat menentukan sebaran zona mineralisasi. Sehingga kesuksesan rasio pemboran dalam eksplorasi mineral emas dapat ditingkatkan.

---

Area "X" is a mineralized prospect areas located in areas Papandayan, West Java. Mineralization study area classified as low sulfidation. This mineralization process is generally controlled by the formation of geological structures such as faults and fractures. Formation of the existing mineralization can be observed from outcrop fracture structures on the surface. However, the existence of this outcrop has been covered by younger volcanic layer. Thus an obstacle in identifying the existence of subsurface geological structures.

From these problems, the investigation done by the gravity method. Gravity method is effectively used in identifying the structure of the fault. Indication of fault structures observed residual anomaly map. Generally shown the value of positive and negative anomalies are tightly constrained contour.

Horizontal gradient analysis was also conducted to determine the density contrast in the residual anomaly. The contrast limits indicate the fault zone. The presence of mineralization can be detected by resistivity methods. Indicated the presence of minerals generally adjacent to the boundary of contrast resistivity. An integrated interpretation of the results of the three methods is expected to determine the distribution of the mineralized zone. Thus drilling success ratio in the mineral exploration of gold can be improved."

"ABSTRAKPerkembangan industri tambang saat ini, mendorong perusahaan untukmelakukan peningkatan kinerja yang kompetitif dan manajemen strategi yangbaik. Strategi diturunkan dari visi dan misi akan menghasilkan indikator kinerjayang bersifat kuantitatif sebagai alat ukur perusahaan untuk menilai kinerjaperusahaan secara keseluruhan. Diperlukan adanya penilaian bobot terhadap KPIyang selaras dengan strategi perusahaan menggunakan metode Analytic HierarchyProcess. Didapatkan indikator kinerja prioritas yang memiliki nilai bobot tertinggiadalah ?Sustainability Growth Rate? sebesar 18,5% (0,185). KPI ?SustainabilityGrowth Rate? ini menjadi penting bagi perusahaan dalam mewujudkan strategiperusahaan. Hasil bobot ini diharapkan dapat menggambarkan arah dan tujuanperusahaan sesuai dengan tema strategi tahunan perusahaan.

---

AbstractDevelopment of the mining industry today, encourages companies to increasecompetitive performance and a good management strategy. Strategy derived fromvision and mission will generate quantitative performance indicators as ameasurement tool to assess the overall corporate performance. Required theassessment of the weight of the KPI is aligned with corporate strategy using themethod of Analytic Hierarchy Process. Obtained priority performance indicatorsthat have the highest weight value is "Sustainability Growth Rate" of 18.5%(0.185). KPI "Sustainability Growth Rate" is important for the company inrealizing the company's strategy. The results of this weight is expected to describethe direction of the company in accordance with the theme of the company'sannual strategy."

"Pertumbuhan ekonomi bersifat sangat dinamis, dan perusahaan menggunakan kebijkan strategi transformasi untuk mempertahankan tingkat kompetisi dan keberlanjutannya dalam era globalisasi industri. Implementasi transformasi organisasi akan memberikan suatu perubahan dalam kondisi internal organisasi. Hasil pengamatan dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan melakukan transformasi dalam perusahaan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah yang secara umum dibawah 50%. Kegagalan dari strategi ini adalah pada pengelolaan yang tidak tepat terhadap perubahan perilaku sebagai akibat dari strategi transformasi yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi pada salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia yang sedang menjalankan transformasi organisasi, dan bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi ataupun pandangan lain secara ilmiah kepada manajemen perusahaan. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membuat suatu keputusan lain untuk menjaga proses transformasi yang sedang berjalan. Sebuah model penelitian dikembangkan berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB) dengan menggunakan validasi pengolahan data sesuai PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Model) untuk mengevaluasi pengelolaan terhadap perubahan dan mengetahui factor signifikan yang mempengaruhi perilaku positif karyawan. Penelitian ini telah menghasilkan bahwa niatan dari karyawan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap perilaku positif karyawan. Sejalan dengan niatan karyawan, sikap karyawan dan kontrol perilaku yang dirasakan juga mempengaruhi secara signifikan terhadap niatan karyawan itu sendiri. Namun, norma subyektif ditemukan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap niatan karyawan. The Importance-Urgency Mapping (Eisenhower method) juga digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat prioritas dari beberapa faktor berpengaruh yang dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut oleh manajemen perusahaan.

---

Economy growth is very dynamic, and companies use organizational transformation strategies for their resilience and sustainability in the era of globalization. The implementations of organizational transformation provide several internal changes. However, several published research showed a low success rate of less than 50% of the organizational transformation strategy. These failures are due to mismanagement actions in handling employee behavioural changes as the impact of the transformation strategy. This paper focused on behavioural changes in one of the mining companies in Indonesia during the recent organizational transformation. This research aimed to discuss and provide feedback to the company's management. Therefore, the company can perform the best decision-making in achieving transformation strategy goals. A research model was developed based on the Theory of Planned Behaviour and validated in PLS-SEM (Partial Least Square – Structural Equation Model) to investigate change management implementation and define significant factors influencing employees' positive behaviour. The research found that employees' intention factors significantly influenced positive behaviour of employee. Moreover, their attitudes and perceived control significantly influenced the employees' intentions. However, the subjective norms did not significantly influence the employee's intention. The Importance-Urgency Mapping was also applied to define the prioritization of management factors within the company."

"Saat ini industri pertambangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, balk dari segi jumlah investasi dan produksinya. Perkembangan ini disatu sisi merefleksikan semakin besarnya manfaat ekonomi industri pertambangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain, keadaan ini meningkatkan resiko kerusakan lingkungan hidup karena dampak lingkungan hidup melekat dalam setiap kegiatan industri pertambangan. Dampak industri pertambangan terhadap lingkungan hidup mencakup dampak terhadap lingkungan flsik/alamiah maupun lingkungan sosial. Dampak pada lingkungan sosial acapkali bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Sekarang ink untuk mengatasi dampak-dampak sosial tersebut, perusahaan pertambangan menaruh perhatian Iebih besar pada upaya pengelolaan lingkungan sosial melalui pendekatan community development. Namun beberapa penelitian menunjukkan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan masih kurang memadai, karena cenderung reaktif, bersifat jangka pendek dan ditekankan pada program-program fisik. Sedangkan program yang bersifat non fisik, kuhususnya pengembangan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal pengembangan kapasitas masyarakat adalah faktor yang sangat panting untuk mempersiapkan masyarakat menuju ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Disisi lain, karakter utama dari industri pertambangan adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable industry, sehingga industri tersebut hanya bersifat sementara. Jika ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan masih sangat besar, pada saat aktivitas industri pertambangan berakhir, maka pembangunan masyarakat lingkar tambang akan mengalami proses deindustrialisasi yang ditandai dengan berhentinya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mengacu dari penjelasan-penjelasan diatas, tesis ini akan mencoba membahas upaya pengelolaan lingkungan sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang melalui community development yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Deskripsi mengenai hal tersebut ditekankan corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, mendeskripsikan dampak atau implikasi pengelolaan lingkungan sosial yang pada kapasitas masyarakat Iokal. Ketiga, Memberikan penilaian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat lokal dikaitkan dengan kesiapan mereka untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesis kerja penelitian ini adalah: pertama, Pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam derajat tertentu ditentukan oleh corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan. Kedua, pengelolaan lingkungan sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, dalam derajat tertentu dapat meningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan dokumen. Studi kasus dilakukan d PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang sedang mengusahakan penambangan bijih tembanga di Batu Hijau, kabupaten Subawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa perhatian PTNNT pada upaya pengelolaan Iingkungan sosial masyarakat lingkar tambang cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen dan kebijakan Social Lisence To Operate (SLTO) dan Corporate Social Responsibility PTNNT yang memandang penting kedudukan masyarakat lingkar tambang dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan lingkungan sosial PTNNT telah berjalan secara sistematis, berdasarkan konsep dan strategi community development yang cukup jelas, melalui perencanaan jangka panjang dan secara relatif telah melibatan partisipasi masyarakat serta dukungan sumberdaya yang cukup besar dari perusahaan, balk dukungan dalam bentuk organisasi maupun dana atau anggaran. Dalam community developmen nya, PTNNT tidak saja melakukan pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisisk, atau pembangunan kapasitas. Cakupan program pengelolaan lingkungan sosial PTNNT juga sangat luas, meliputi program pengembangan infrastruktur fisik, kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan pengembangan usaha (bisnis) lokal. Walaupun demikian, konsep pengembangan kapasitas dalam community development cenderung dipersepsikan secara terbatas, pelibatan partisipasi masyarakat lingkar tambang pada program tahunan community development cenderung masih rendah dan pengelolaan lingkungan sosial cenderung dilakukan secara sektoral oleh masing-masing divisi dan program yang terdapat dalam Seksi Community Development PTNNT. Bertolak dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan sosial yang dilakukan PTNNT telah mampu meningkatkan kapasitas di tingkat individu. berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan peningkatan kapasitas di tingkat organisasi dan komunitas rnasih kurang terlihat. Berdasarkan hasil tersebut maka, hingga saat penelitian ini dilakukan, peningkatan kapasitas yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang dinilai masih belum cukup untuk mempersiapkan masyarakat lingkar tambang untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh Seksi Community Development PTNNT dalam jangka panjang cukup menjanjikan bag peningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang, bila: a) PTNNT memperluas konsep pengembangan kapasitasnya, b) PTNNT mempertimbangkan program-program yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan visi dan kemampuan untuk memerintah serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan dan perluasan keterlibatan anggota dalam komunitas, dan c) PT. NNT meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi dan program yang terdapat di dalam Seksi Community Development PT. NNT ataupun antar Community Organizer ketika merealisasikan program-program community development.

---

Indonesian mining industry today is growing at a fast pace, both in terms of investments and production. Such progress on the one hand reflects increasing economic benefits generated by the industry for central and local governments; on the other hand, it poses greater risks to the environment because the environmental impact is inherent in every mining activity.

The mining industry affects both the physical/natural and social environments. It is local people that suffer the mostly negative impacts of mining activities on the social environment. In order to deal with these social impacts, mining companies give greater attention to social environment management efforts through a community development approach.

A number of researches, however, show that community development programs run by mining companies are considered not satisfactory as they tend to be reactive, short-term and physical programs. Non-physical programs, e.g. one that develops the community's capacities, are not given proper attention despite the fact that community capacity development is an important factor in preparing people to lead a more independent and sustained life.

Mining is a non renewable industry, and it is only temporary. If local people are highly dependent on mining companies, no more mining activities will result in de-industrialization, marked by stoppages of all social and economic activities of the local communities.

Referring to the above statements, this thesis discusses social environment management applied by mining companies to build the capacities of local communities through their community development programs.

This research used a case study method as well as data collection, observations, in-depth interviews and documents. The company studied in the research was PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), a multi-national company mining copper ores in Batu Hijau in the regency of West Sumbawa, West Nusa Tenggara.

Research results show that PTNNT is highly concerned about social environment management as seen from its commitment to and policy on social environment management that respects the community living around the mining areas. Social Lisence To Operate and Corporate Social Responsibility are the basis on which the company makes its commitment and policy. PT NNT has been managing the social environment systematically, with sufficiently clear community development concept and strategy, long-term planning, community engagement and adequate organizational support and funds. The concept of community development applied by the company does not only address physical development but the capacity building of the community as well. The company's social environment management has an extremely wide coverage: infrastructure development, community health care as well as educational, agricultural and local business developments.

It can be concluded that the social environment management programs run by PTNNT are capable of building the capacities of the communities living around mines. However, in the case of, the company focused its social environment management on building the capacity of the community at individual level by promoting the knowledge and skills of community members, leaving their capacities at organizational and community levels not sufficiently attended to. By the time this research was on-going, the company had not been able to make appropriate capacity building efforts to prepare people living around mining areas to carry on with independent and sustainable development.

However, social environment management efforts taken by the Community Development Division of PT NNT are highly promising in the long run for building the capacities of people living around mining areas provided that the company a) develops a better capacity-building concept; b) considers to implement programs related to the establishing and strengthening of a proper vision and instructing capabilities as well as programs concerned with improving the involvement of community members; and c) enhances coordination and communication between sections within the Community Development Section or between Community Organizer to get its community development programs on track."

"Arah kebijakan Indonesia sejak tahun 1967 adalah untuk memperoleh modal sebagai penggerak pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Berbagai kebijakan khususnya tentang tentang Pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Peneiitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kesenjangan perencanaan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan Iahan secara otimal di wilayah hutan lindung Gunung Salak dengan keinginan penduduk yang bermukim di dalamnya, serta memilih alternatif kebijakan melalui analisis kemungkinan strategi dan langkah-Iangkah yang dllakukan oleh pemerintah.Dengan menggunakan metode analisis yang diolah dengan AHP, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pengelolaan Iahan di kawasan hutan lindung menjadi prioritas utama daiam strategi pemerintah, sebagai upaya dalam mencapai sasaran yaitu menjamin terjaganya kawasan hutan lindung Gunung Salak.Sementara bagi masyarakat, strategi penting untuk menjamin kehidupan yang layak adalah dengan memprioritaskan kepastian hak kepemilikan atas lahan yang yang berada di kawasan hutan lindung. Hal tersebut terkait dengan kesejahteraan hidup yang diharapkan secara berkesinambungan."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"Penelitian ini menganalisis faktor kegagalan yang terjadi terhadap insiden di jalur hauling PT. X, dimana insiden di jalur hauling merupakan insiden berulang dengan persentase tertinggi selama dua tahun terakhir. Fokus penelitian merupakan analisis dari faktor individu ke organisasi, yaitu kondisi laten dan kegagalan aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan Human Factor Analysis Classification System in Mining Industry (HFACS-MI) dengan teknik telaah dokumen dan wawacara sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kondisi laten lebih banyak ditemukan, khususnya organizational influence dan unsafe leadership yang berinteraksi dengan kegagalan aktif, dimana skill based error paling banyak ditemukan dalam penelitian. Interaksi dari kedua faktor kegagalan tersebut meningkatkan risiko terjadinya insiden di jalur hauling.

---

This study analyzes the factors contributing to incidents on the hauling route of PT.X, where incidents on the hauling route have been recurring with the highest percentage over the past two years. The research focuses on analyzing factors from individual to organizational levels, specifically latent conditions and active failures. The methodology employed in this study is based on the Human Factor Analysis Classification System in Mining Industry (HFACS-MI), utilizing document review and interviews as data collection techniques. The research findings reveal a predominance of latent conditions, particularly organizational influences and unsafe leadership, interacting with active failures, where skill-based errors are most frequently identified. The interaction of these two failure factors increases the risk of incidents on the hauling route."