Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Topik penulisan tesis ini ditetapkan menjelang akhir tahun 1997, lebih kurang enam bulan dari era reformasi, yang ditandai dengan penggantian pucuk pimpinan negara pada bulan Mei 1998.Judul tesis " Peranan DPRD Tingkat II Dalam Pembuatan Peraturan Daerah ", dengan Studi Kasus Pada Pemerintah Kotamadya DT.II Bogor, sengaja dikedepankan untuk menggugah semangat demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana issue pemberdayaan DPRD Tk.l1 merupakan fokus perhatian dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah sebagai wujud kemandirian dalam rangka otonomi daerah.Perubahan yang melanda organisasi publik, terutama pada tingkat pemerintahan daerah, perlu diawali dengan perbaikan dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara yang lebih demokratis agar terwujud suatu kondisi good governance pada Daerah Otonomi Tingkat II.Permasalahan yang timbul dan mengusik perhatian dan minat penulis, bagaimanakah peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai suatu kebijakan publik pada Daerah Tk.II, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peranan tersebut.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pengaturan administrasi pemerintahan daerah melalui UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan penggunaan security approach dalam paket lima UU di Bidang Politik telah mengakibatkan kecilnya peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, Di samping itu, penelitian yang dilakukan juga menemukan tiga faktor yang mempengaruhi terhadap peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, yakni faktor partisipasi politik, pola hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Tk.II dan faktor pemberdayaan DPRD Tk.II sebagai lembaga perwakilan rakyat pada Daerah Tingkat II Kotamadya Bogor.Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berjalan, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan bersama-sama dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, bahkan harus lebih mengemuka dalam masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu semua, maka peranan DPRD Tk.II hares lebih dikuatkan dan dibebaskan agar terwujud kondisi good governance pada pemerintahan daerah."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

---

This thesis provides a description of the position of Council as an institution has been called "legislative" by the local community, but it is not so. Council is one of the elements of the regional administration, together with the Regional Head, so the Council is in the executive area. Council only perform the function of legislation in areas with established rules and regulations in regional level together with Regional Head, such as local regulation. This research is a descriptive qualitative research design.

Research results showed that Banyumas Regency has run its legislative function well, where it is seen from local regulations that have been generated. Because of local regulations is an integral part of the system of national legislation there must be monitoring mechanisms to it, either through the executive (executive review) and the judiciary (judicial review). This is necessary so that the local government does not abuse his authority in doing his job as a regional administrator."

"Regional Regulation as a tool of social engineering does no other than want to place it as a moving motor than later could disseminate idea and goals, which wanted to be implemented in accordance with what has already been planned well and sysematically. Wiith the function of Regional Regulation as law not only constitutes legislation function merely, but also constitutes activity of the implementing bureaucracy."

"This thesis discusses the implementation of PP 41 of 2007 in the organizational restructuring of regional policy in Lampung Province. The purpose of this study is to describe the process of organizational restructuring of regional policy and the actors that influence this policy implementation. The design of this study is description with positivism approach.The organizational restructuring of regional policy in the Government of Lampung Province is stipulated in Regulation No. 9, 10, 11, 12 in 2007, which promote large organization. Organizational restructuring policy is influenced by several factors like: ineffective communication and coordination, inadequate human resources, bureaucratic structure, disposition and restructuring policies that support the socio-political conditions of interest groups.

---

Tesis ini membahas mengenai implementasi PP 41 Tahun 2007 dalam kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi pada Pemerintah Provinsi Lampung. Desain penelitian ini adalah dekriptif dengan pendekatan positivisme.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dituangkan pada Perda Nomor 9, 10, 11, 12 Tahun 2007, yang menghasilkan organisasi perangkat daerah yang lebih besar dan gemuk. Kebijakan restrukturisasi organisasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu : komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai, struktur birokrasi, disposisi yang menunjang kebijakan restrukturisasi dan kondisi sosial politik yang mempengaruhi kebijakan karena adanya kepentingan kelompok."

"ABSTRAKini, bertujuanuntuk meneliti, mempelajari serta mengetahui dasarkewenangan Pemerintah melalui Keputusan Menteri DalamNegeri dalam membatalkan Peraturan Daerah di Indonesia,penerapan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah serta alasan danpertimbangan yuridis Keputusan Menteri Dalam Negeri dalammembatalkan Peraturam Daerah di Propinsi Bengkulu.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian hukum normatif-empiris, sifat penelitiandeskriptif-analitik-preskriptif, alat pengumpulan data yangdipergunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studikepustakaan (library research), meliputi: Bahan hukumprimer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.Metode analisis data dalam penelitian ini, terlebihdahulu dikelompokan berdasarkan kualitas, pola, tema, dankatagori tertentu sesuai kebutuhan pembahasan. Data yangsudah dikatagorikan tersebut dianalisis untuk memahami danmenjelaskan gejala-gejala hukum dengan cara melakukanpenafsiran dengan model penafsiran surface structure dandeep structure. Penafsiran surface structure dilakukanterhadap teks dan fakta yang dalam ini pemaknaan difokuskanterlebih dahulu pada persoalan yang tertuang dalam teks danrealitas yang muncul. Berdasarkan penafsiran ini kemudiandikembangkan kepada penafsiran deep structure yangbertujuan untuk mengungkap makna-makna yang tersirat dibalik suatu aktivitas penafsiran.Hasil dan simpulan penelitian ini ialah, Menteri dalammenyelenggarakan pemerintahan mempunyai kekuasaan dankewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan,baik yang berasal dari delegasi, atribusir PeraturanKebijakan (beleidsregel), maupun kebebasan bertindak(freies Ermessen, discretainr discretionary power).Berdasarkan kajian teori mengenai jenjang norma hukum(Stufentheorie) yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen dandikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky. A. Hamid S.Attamimi mengkolerasikan dengan kontek Negara Indonesia,serta disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraanpemerintahan di Indonesia pada saat ini. Atas landasanteori dan ilmu perundang-undangan serta hasil penelitianTesis ini, jenjang norma hukum (Stufentheorie) masih sangat relevan dan tetap menjadi acuan/patokan dalam menafsirkanhierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan rumusanPasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Penerapan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembatalanPeraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Padapelaksananaannya, rumusan yang mengharuskan pembatalanPeraturan Daerah melalui Peraturan Presiden tersebut diatas, dari hasil penelitian didapat bahwa setelahdiundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, kurun waktu 15 Oktober 2004 sampaidengan 8 Mei 2007, hanya 1 (satu) Peraturan Daerah yangdibatalkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2006 yakni pembatalan Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal34 ayat (8) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Alasanatau pertimbangan yuridis pembatalan Qanun Aceh tersebutadalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Alasan dan pertimbangan yuridis Keputusan MenteriDalam Negeri dalam membatalkan Peraturan Daerah di PropinsiBengkulu, karena Peraturan Daerah tentang retribusi danpajak daerah tersebut, antara lain: a. Bertentangan dengankepentingan umum, yaitu jika Peraturan Daerah tersebutdiberlakukan maka akan berakibat terganggunya kerukunanantar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, danterganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakanyang bersifat diskriminasi, b. Bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi,meliputi:1). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak dan Retribusi Daerah; 2). Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) . PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4) .Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah; 5) . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam BidangPerdagangan; 6) . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995tentang Izin Usaha Industri; 7). Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor:590/MPP/Kep/10/1999tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin UsahaIndustri, dan 8). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:09/MDag/Per/3/2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara PenerbitanSurat Izin Usaha Perdagangan."