Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang variasi waktu penyelesaian masalah pelanggaran disiplin kerja PNS yang bekerja dilingkungan Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi masalah yang timbul dalam proses penyelesaian dan alternatif pemecahan untuk meminimalkan keterlambatan dalam penyelesaiannya. Penelitian bersifat kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam pada 6 orang informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilimpahkan ke Kanwil sebagian besar belum dilampiri dokumen yang lengkap dan sebagian besar kasus diolah dalam waktu lebih dari 3 bulan. Sanksi baru diberikan pada yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, namun belum untuk pelanggaran disiplin berat. Masalah utama yang dirasakan di Kabupaten/UPT adalah PNS tidak memenuhi panggilan Kepala Dinas/RS dan Kepala Tata Usaha belum dilibatkan dalam penetapan sanksi. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis. Masalah yang dihadapi di Provinsi meliputi ; Tidak lengkapnya dokumen Kabupaten dan pendataan kepegawaian ; PNS tidak memenuhi panggilan ; Staf bekerja kurang profesional ; Masalah kepegawaian belum menjadi kegiatan prioritas ; Pada kondisi tertentu motivasi kerja staff menurun ; Pembinaan atasan belum optimal. Upaya penting yang harus dilakukan meliputi ; Pembentukan tim pelanggaran disiplin tingkat provinsi ; Dirancangnya daftar pertanyaan baku untuk pelanggaran disiplin ; Pelatihan /seminar kepegawaian bagi pejabat struktural ; Pembinaan oleh Kepala Bagian Kepegawaian ditingkatkan ; Pembuatan dan keharusan mematuhi Protab ; Monitoring dan evaluasi kasus ; Menindak lanjuti realisasi surat usulan jabatan fungsional kepegawaian ke pusat.

---

Analysis of Problem solving time in violation of work discipline at Health Department Provincial office of West Sumatera Province in year 2000.In the time being most of cases can be solved in longer than 3 months. The aim of this study is to collect the information related with the violation of time needed to solve the disobedience against rules and regulation and to identify others related problem and, in order to find out the alternative solution, which is, in turn, will minimize delay time in solving the problem. Qualitative study based in depth interview method on 6 informant, Analysis of case tracing indicate up graded cases to be solved at provincial office are most of attached with insufficient documents and most of cases which can be solved longer than 3 months. The understanding of Manager /Hospital Manager as well as head of administration on rules and regulation is not sufficient which is in turn contribute to process of problem solving is not conducted in accordance with approved standard operating procedure. Head of administration concludes the main problem are ;The employee did not respond accordingly to the letter of warning issued by health department staff at recent level l hospital manager. Therefore, investigation report could not be prepared.; Sanction is sentenced without any participation and involvement from head of administration.; Insufficient attention and appreciation of superior to administration activities in turn, lesser the employee motivation. Case 1 problem solving process at provincial level is conducted implemented through out the following stages ; Insufficient data & documents of employee at regency office; Employee did not respond to the warning letter; Lack of professionalism at personal office ; Less priority is given to administration personal; Monitoring as well as evaluation is not optimal; There is no program to motivate the employee and staff . Urgent and important effort shall be conducted to over come the delay in disobedience problem solving process, in order, the process itself shall be conducted and terminated on the right time, covering the following ; To develop the team for violation of rules and regulation case at provincial level; To design standardized check sheet for disobedience; To train structural officer in personal administration management , both of provincial and regency level; To intensively develop and training program provided and managed by head of personal office and its team.; To prepare and to obey the standard operation procedure; To monitor and to evaluate cases.; To follow up the realization of recommendation letter; To implement and to activate functional occupation for personal."

"Tenaga keria di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk den perkernbangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan keria. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, make masalah tenaqa kerie dan lapanqan kane juga melanda perkembanqan desa. Untuk men qatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerla. Dalam kenyataannya masih ada kesenjanqan antara upaya dan hasil yang dicapai dafam pelaksanaan kebijakan tersebut. lniIah yang menarik kami untuk mencoba menqadakan suetu anahsis tentang kebihakan tenaga kane khususnya tenaga kerta pedesaan denqan mengambil kasus di pulau Jawa. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat diqunakan sebaqai alat untuk menqindikasikan dan membandinqkan antara kebijakan yang sedang benlaku denqan berbaqal kemunqkinan perkembanqan situasi dan kondisi masyarakat pedesean sekarang ml. Kebijakankebijakan tentana tenaqa kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan keputusan pemerintah Iahnnya. Data tentanq ketenagakerjaan penulis himpun dan Biro Pusat Statistik ( BPS ); denqan memilih dan memilah-milah data ketenaqakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanakan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas clan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. lroninya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya clan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar. Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN clan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C. LESTIARINI. Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa mi adalah karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 ( tiga ) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan clan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia ), (2) penyediaan lapangan kerja, clan (3) penyebaran tenaga kenja. Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya Iainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi pemenintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut."

"Skripsi ini membahas Analisis Tingkat Disiplin Kerja Tenaga Kependidikan Dekanat FISIP UI Tahun 2011. Pendekatan penelitian kuantitatif, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan survey, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan konsep disiplin dari Moenir dan Soejono. Hasil penelitian menunjukan tingkat disiplin kerja tenaga kependidikan Dekanat FISIP UI masih berada pada tingkat rendah. Terdapat beberapa indikator yang mengahasilkan nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Indikator tersebut adalah kepatuhan berpakaian seragam, dan kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Saran adalah perlu dibuatnya peraturan yang lebih tegas, dikenakan punishment (hukuman) atau sanksi untuk karyawan yang disiplinnya rendah, diberikan reward maupun penghargaan secara berkala dalam bentuk piagam untuk karyawan yang disiplinnya tinggi, dibutuhkan pelatihan dan pengembangan karyawan agar karyawan lebih disiplin kembali.

---

This thesis discusses the Analysis of Discipline Dean Faculty of Social Work Personnel UI in 2011. Quantitative research approaches, descriptive, cross- sectional, conducted by surveys, interviews, and literature study. The analysis technique uses the concept of discipline and Soejono Moenir. The results showed the level of labor discipline education FISIP UI Dean remained at a low level. There are some indicators that result in average lower than other indicators. Indicators is uniform compliance, and compliance in the use and maintenance of office infrastructure. Suggestion was made necessary a more explicit rules, subject to punishment (punishment) or sanctions for low employee discipline, rewards and awards are given periodically in the form of a certificate for high employee discipline, employee training and development needs to be more disciplined employees back."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan struktur perilaku dan kinerja industri besar sedang dalam penyerapan tenaga kerja di IndonesiaMetode yang digunakan yaitu analisis kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika data panel. Analisis struktur perilaku dan kinerja industri dianalisis dengan data panel dengan hasil bahwa konsentrasi rasio empat perusahaan terbesar CR4 dan biaya input advertensi berpengaruh signifikan terhadap profit Kinerja industri juga dianalisis dengan data panel yang menunjukkan bahwa profit upah tenaga kerja riil teknologi dan output berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.Koefisien variabel profit 0 05 teknologi 0 04 dan output 0 09 yang bermakna kenaikan satu persen porsi profit atau teknologi atau output akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel upah tenaga kerja riil 0 27 yang bermakna jika terjadi kenaikan upah riil sebesar 1 juta maka akan tingkat penyerapan tenaga kerja akan turun.

---

The focus of this study aims to determine the development of the structure conduct and performance of large and medium industry are employment in Indonesia.

This study used quantitative descriptive methods and econometric of panel data. Analysis of the structure conduct and performance of large and medium industry were analyzed by profit approach with econometric model of the panel which shows that the concentration ratio of the four biggest companies CR4 and input cost advetise significantly influence the profit. Industry performance is also analyzed with panel data showing that profit real wages of labor technology and output have a significant effect on employment in Indonesia.

The coefficient of profit is 0 05 technology is 0 04 and output is 0 09 which indicate if increase 1 percent of the portion profit technology or output will increase the employment rate while the coefficient of wages 0 27 indicate increase 1 million of the portion real wages the employment rate will reduce."

"Meskipun usia serikat pekerja di Indonesia sudah hampir 100 tahun namun sampai saat mi masih lemah clan beluni menjadi kekuatan yang handal dalam memperjuangkan aspirasi clan kesejahteraan pekerja Diratifikasinya Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar clan menimbulkan paradigma baru dalam hubungan industrial di tanah air Hal mm ditandai dengan berdirinya 37 federasm serikat pekerja 56 serikat pekerja BUMN clan ratusan serikat pekerja perusahaan swasta nasional (data sampam akhir tahun 2000) Namun secara substantif sampam saat mi belum memberikan perubahan berarti terhadap kehidupan buruh. Penelitian mm dilakukan dengan memakai data sekunder dan primer Data sekunder clan BPS clan Depnaker dengan metode analisa kuantitatif menggunakan teknik statistik sederhana Data primer mengambml kasus di JABOTABEK dengan 60 responden yang bersifat trmpartit yaitu pekerja/serikat pekerja pengusaha clan pemermntah dengan memakai analisa kualitatif Sampel yang dipilih untuk pekerja/buruh clan pengusaha adalsh perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/buruhnya ada KKB dan bersifat padat karya sedangkan untuk pejabat yaitu yang terkait dengan ketenagakerjaan Sebagam data pendukung dilakukan pula diskusi kelonipok secara mendalam dengan 80 pekerja/buruh clan berbagai perusahaan di empat lokasi di JABOTABEK. Dan analisis yang dilakukan baik yang didasarkan atas tulisan atau lmteratur maupun temuan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya gerakan serikat pekerja di Indonesia secara umum di pengaruhi antara lain kondisi ketenagakerjaan yang tidak seimbang yaitu besarnya jumlah angkatan kerja tmnggmnya angka pengangguran tingkat SMTA kebawah clan kondisi ekonomi makro yang menurun Faktor lain perjuangan serikat pekerja cenderung bersifat partial kurang terkoordinasi clan komprehensif serta Iebih banyak melakukan aktivitas politik clan pada kegiatan pokoknya Sebab latnnya serikat pekerja di satukan dalam wadah tunggal. Temuan di lapangan menunjukkan meskipun pada beberapa perusahaan dampak positif serikat pekerja plural telah dirasakan pekerja namun masalah yang dihadapi pekerja juga masih banyak Dampak positif serikat pekerja plural antara lain meningkatnya keinginan para pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja mendorong serikat pekerja yang ada lebih aktif melakukan kegiatan serta mendorong kenaikan upah clan kesejahteraan pekerja/buruh pelaksanaan KKB clan produktivitas serta mendorong tumbuhnya demokrasi industrial dan fungsi lembaga bipartit Masalah yang dihadapi ialah tekananhintimidasi kepada pekerja/buruh agar tidak mendirikan serikat pekerja tekanan agar tidak melakukan aksi-aksi massal sistem kerja kontrak clan sub kontrak yang banyak dilakukan perusahaan menjadikan UMR sebagai upah standar clan pembayaran upah di bawah UMR serta disiplin clan eksploitasi tenaga buruh secara berlebihan."

"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."

"Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui permasalahan spesifik KAT yang sudah diberdayakan serta kebutuhan pelayana sosial yang masuh diperlukan dilokasi pemukiman KAT...."