Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 184550 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alessius Asnanda
"Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita.
Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat (public services) serta Pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Landak.
Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan penataan terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya pembuatan sejurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan apabila dipelajari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan menarik yang perlu dikaji. Namun dari sejumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenai penataan format pemerintahan sebagai pengganti Pemerintahan Desa yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan, kemandirian, akomodatif, transparan, bertanggunJ'awab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut.
Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu :
pertama : Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagai pengganti sistem Pemerintahan Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak.
Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
Ketiga : Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud.
Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga masyarakt dalam rangka pelayanan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aries Munandar
"Kehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi momentum bagi daerah untuk dapat lebih leluasa mengatur sendiri penyelenggaraan rumah tangganya berdasarkan aspirasi masyarakat lokal di daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu segera melengkapi dirinya dengan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena kelembagaan perangkat daerah adalah `tools' bagi pemerintahan daerah untuk dapat bergerak dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya itu. Dengan penataan kelembagaan perangkat daerah yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan di Kota Bengkulu, diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu dapat bekerja dengan lebih optimal, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu.
Agar dapat melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah maka diperlukan assesmen terhadap kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam hal ini kebutuhan daerah ditentukan dari kebutuhan akan penyediaan pelayanan dasar (basic services) dan kebutuhan pengembangan potensi-potensi unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Dengan mengidentifikasi kebutuhan basic services dan core competencies pemerintah daerah dapat diketahui kewenangan rill pemerintah Kota Bengkulu, berupa jenis-jenis pelayanan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang selanjutnya akan menjadi rujukan untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.
Basic services diidentifikasi dengan 5 indikator, yaitu : protective services, environmental services, personal services, recreation services dan commercial services. Dan core competencies diidentifikasi dengan melihat struktur mata pencaharian penduduk, struktur penggunaan lahan serta kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bengkulu. Sementara penataan kelembagaan dioperasionalisasikan dengan merujuk kepada 5 komponen dasar organisasi, yaitu : strategic apex, middle line, techno-structure, support staff dan operating core.
Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 3 pertanyaan penelitian, yaitu: 'Bentuk pelayanan apa saja yang dibutuhkan dan perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu `Bagaimana format kelembagaan perangkat daerah yang sesuai untuk Kota Bengkulu berdasarkan kebutuhan tersebul T dan ' Apakah kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ?'
Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama adalah studi dokumen dan kepustakaan sedang untuk tahap kedua dilaksanakan studi lapangan dengan 'observasi non partisipan' dan `interview'. Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif-deskriptif sehingga terhadap data-data statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendulum analisa.
Dari proses analisa data diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan dasar (basic services) yang menjadi kebutuhan di Kota Bengkulu terdiri dari 49 jenis urusan. Sementara berdasarkan karakteristik potensi unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerahnya, di Kota Bengkulu dibutuhkan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan bidang usaha jasa, perdagangan dan pertanian. Setelah dikurangi dengan 8 jenis pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pihak-pihak lain diluar Pemerintah Kota Bengkulu, diketahui bahwa pelayanan yang perlu diselenggarakan di Kota Bengkulu terdiri dari 41 jenis pelayanan.
Dengan menggunakan teori-teori organisasi dan aturan-aturan norrnatif yang ada dirumuskan 3 alternatif bentuk kelembagaan untuk perangkat daerah Kota Bengkulu, Dan dari masing-masing alternatif itu dapat dibagi lagi ke dalam 2 altematif format susunan organisasi. Sehingga secara keseluruhan terdapat 6 alternatif kelembagaan perangkat daerah yang cukup sesuai untuk Kota Bengkulu.
Dari keenam alternatif tersebut teridentifikasi bahwa format kelembagaan yang dinilai paling ideal untuk Kota Bengkulu adalah format kelembagaan yang terdiri dari 28 jenis lembaga dengan kedudukan Sekretaris Daerah yang `kuat'.
Dan melalui proses komparasi diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan daerah, Ini terbukti dengan sudah tercakupnya semua unsur kebutuhan pelayanan oleh urusan-urusan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Namun format kelembagaan yang telah dibentuk tersebut dinilai masih terlalu 'gemuk' dan tergolong cukup rawan untuk terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik dari para pejabat politis di daerah. Sehingga dalam rangka mendapatkan format kelembagaan yang lebih efisien dan ideal maka masih diperlukan perampingan dan penataan kembali terhadap susunan organisasi yang telah ada itu."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T4417
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanif Nurcholis
Jakarta: Erlangga, 2011
352 HAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Otonomi adalah salah satu hal penting di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemikiran ini mana keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting. Untuk itu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan."
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sumber Saparin
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
352 SUM t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi termasuk desa."
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Zen Zanibar M.Z.
"Desentralisasi telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa dimulai sejak diterbitkannya IGO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai titik berat otonomi dengan mengatur desa sebagai daerah otonom, Dati III, sampai akhirnya sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kahupaten. Pengaturan desa periodef RI dengan peraturan baru sehingga desa lebih sebagai bentukan baru. Persoalan utama dalam disertasi ini: bagaiména perbedaan pengaturan desa diakui dan desa dibentuk: ii. Apakah kedua desa tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam pengeloaan SDA. Desa yang diakui atau marga di Sumatera Selatan diatur dengan IGOB. Upaya perubahan dengan UU baru selama periode RI tidak banyak merubah penyelenggaraan marga karena sebagai besar qagal, kecuali UU No. tahun 1979. Marga memiliki kewenangan mengelola SDA seperti pada masa berlakunya IGOB. IGOB terakhir dicabut oleh UU Desapraja tahun 1965. Tetapi karena UU ini ditunda pemberlakunnya, maka pengaturan marga kembali diselenggarakan menurut hukum adat yang sesungguhnya sama dengan IGOB. Karena itu sejak ditundanya pemberlakuan UU Desapraja pengaturan marga diatur dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Mendagri, Perda, dan Keputusan Gubernur. Kewenangan dalam bidang SDA antara kedua desa tersebut sangat berbeda. Perbedaan dimaksud tercermin dari pengaturan otonomi desa yang diatur oleh IGOB, hukum adat dan UU bail: dalam UU Pemerintahan (di) Daerah maupun UU tetang pemerintahan Desa. Perbedaan pengaturan dan kewenangan tersebut ternyata dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional. Upaya Pemerintah Pusat menerapkan desentralisasi ternyata mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut mengarahkan Pemerintah Pusat untuk menata penyelenggaraan negara lebih sentralistik. Pengaturan desentralisasi dan otonomi desa dalam berbagai UU dalam periode RI secara teoritis sejalan dengan teori desentralisasi statis, tetapi tidak sesuai dengan teori desentralisasi dinamis. Karena itu pengaturan tersebut sebagian besar relevan dengan teori desentralisasi statis Hans Kelsen tetapi tidak relevan dengan teori desentralisasi dinamis. Dari sisi kebijakan bentuk peraturan perundang-undangan desetralisasi relevan dengan teori kebijakan (policy process) tetapi dari tata cara pembentukannya tidak sejalan dengan teori hirarki perundang-undangan (stuféntheorie). Penggunaan istilah daerah otonom telah mengaburkan pengertian desentralisasi dan otonami secara teoritis . Konsep desentralisasi dinamis patut diterapkan dengan cara mengatur kewenangan propinsi, kabupaten/kota dan desa dalam satu undang-undang secara tegas sekaligus untuk menetralisir otonomi luas dalam rangka demokratisasi di tingkat lokal."
Depok: Universitas Indonesia, 1999
D1061
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Momon Soetisna Sendjaja
Bandung: Alumni, 1983
352 MOM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002
320.8 REF
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lambiombir, Herpie
"Disertasi ini membahas mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permasalahan mengenai kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pasca pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, hal ini menyebabkan terbentuklah pemerintahan desa secara administratif sehingga menyebabkan terjadinya kondisi penyesuaian berlakunya aturan undang-undang Desa dengan kondisi Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara umum masih terbilang prematur dalam menyikapi berlakunya undang-undang desa dengan berbagai tuntutan serta program yang harus dilaksanakan dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman mengenai dinamika pengaturan desa masih terbilang minim sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan desa menjadi tidak seimbang, belum lagi ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai sehiggga menyebabkan sering terjadi konflik dalam pemerintahan desa baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyrakat desa yang berimbas terjadinya konflik berkepanjangan antar desa sehingga dinamika pemerintahan desa belum dapat berjalan secara normal sesuai dengan tuntutan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder yang dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1)Bagaimana Dinamika pengaturan desa-desa di Indonesia? 2)Bagaimana implementasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 3) Bagaimana mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mulai di terapkan dengan baik meskipun Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa. Mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat adalah pengelolaan dan penataan aspek pemerintahan desa, namun juga berhubungan dengan masalah daerah, potensi daerah, kehidupan sehari-hari dan adat istiadat, kesiapan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa yang dianggap sebagai metode untuk mencapai kemandirian desa diantaranya melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta menuntaskan permasalahan di desa. Konsep dari pemberdayaan adalah bertujuan agar menemukan alternatif-alternatif baru menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pengaturan desa-desa di Indonesia hendaknya di berikan pendampingan tidak hanya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ialah produk hukum harusnya berdasarkan dengan teknik pembentukan Perpu yang tertulis pada Undang-Undang Tahun 2011 No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan konsep kemandirian sosial, politik dan ekonomi harus menjadi patokan utama sehingga kondisi desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi desa yang mandiri secara keseluruhan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa desa di kabupaten/kota dalam propinsi Maluku maupun bagi desa-desa lain di Indonesia.

Dissertation discusses the Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency. Problems regarding village independence in the Tanimbar Islands Regency emerged after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages came into force, this led to the formation of village government administratively thus causing conditions for adjusting the entry into force of village laws with the condition of village governments in the Tanimbar Islands Regency which in general were still fairly premature in responding to the enactment of village laws with various demands and programs that must be implemented in the process of village governance. Understanding of the dynamics of village regulation is still relatively minimal, causing the running of the village government to become unbalanced, not to mention the inadequate quality of human resources which causes frequent conflicts within village governance both carried out by village government officials and by the affected village community. the occurrence of prolonged conflicts between villages so that the dynamics of village government cannot run normally in accordance with the demands of Law No. 6 of 2014. This writing uses normative legal research supplemented by primary and secondary data which is carried out in a qualitative descriptive manner to answer questions regarding: 1 ) What are the dynamics of village arrangements in Indonesia? 2) How is the implementation of the Village Law on the implementation of village governance in the Tanimbar Islands Regency? 3) How to realize village independence through the administration of village administration both administratively and customarily? From the results of the study it can be seen that the implementation of village governance in realizing village independence in the Tanimbar Islands Regency has begun to be implemented well, although even so, the implementation of village governance has not run optimally because there are still various problems and obstacles in implementing the Village Law. Realizing village independence through the administration of village government both administratively and customarily is the management and arrangement of aspects of village governance, but also related to regional problems, regional potential, daily life and customs, preparedness of social, political and rural economic institutions. Empowering village communities is considered a method for achieving village independence, including through the active participation of village communities to explore and develop the potentials of the village and resolve problems in the village. The concept of empowerment is aimed at finding new alternatives towards independence in administering village governance. Therefore, the arrangement of villages in Indonesia should be provided with assistance not only in the formation of village regulations. Village regulations are legal products that must be based on the Perpu formation technique written in the 2011 Law No. 12 concerning Formation of Laws and Regulations bearing in mind the limited human resources, facilities and infrastructure in administering village governance, the application of the concept of social, political and economic independence must be the main benchmark so that the conditions of villages in Tanimbar Islands Regency can become independent villages as a whole so that they can become an example for villages in regencies/cities within the Maluku province as well as for other villages in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>