Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Proyek Belitang Buay Madang oleh Yayasan Budi Asih di Desa Pandan Sari Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai upaya yayasan tersebut ikut menunjang program pemerintah daiam bidang Usaha Kesejahteraan Sosiai (UKS). Penelitian ini penting mengingat terpuruknya perekonomian bangsa ini sejak pertengahan tahun 1997 yang dampaknya berkepanjangan hingga saat ini, semakin memperparah kondisi kemiskinan yang memang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah hanya togas pemerintah semata, namun juga harus melibatkan semua pihak baik itu swasta maupun lembaga lembaga swadaya masyarakat, karena memang pemerintah memiliki keterbatasan. Untuk itu maka pemerintah khususnya Pemerintah Daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, harus memberikan ruang yang cukup bagi sektor lain untuk membantu masyarakat keluar dad kondisi kemiskinannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoieh meiaiui wawarlcara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan. Dengan demikian maka informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperiukan dalam penelitian ini secara tepat dan mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Proyek Belitang Buay Madang Yayasan Budi Asih menerapkan dua strategi pendekatan. Dimulai pada pendekatan sosio-karitatif dengan program yang sifatnya bantuan semata (charity) ke arah pendekatan sosio-ekonomis dengan program yang bersifat pengembangan. Pelaksanaan kedua pendekatan ini dilakukan dengan cara bertahap. Pada pendekatan yang sifatnya bantuan semakin tahun semakin dikurangi, dan sebaliknya pada pendekatan pengembangan kegiatannya semakin beragam. Dilaksanakannya pendekatan sosio-ekonomis (pengembangan) ini sebagai upayaYayasan Budi Asih memandirikan masyarakat, agar apa yang telah mereka bantu dapat tetap dipertahankan jika proyek telah berakhir. Keterlibatan yang penuh dan masyarakat pada pelaksanaan proyek ini memberi pecan kepada masyarakat bukan hanya sebagai subyek dalam pembangunan, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber days, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya sebagai mana yang ingin dituju pada paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).Meski pelaksanaan proyek ini mampu berjalan dengan baik, ada beberapa catatan kiranya dapat dijadikan pemikiran untuk memperoleh hash yang lebih balk iagi. Sehingga pendekatan pengembangan yang dilaksanakan akan menjadi pendekatan yang strategis. Dengan pendekatan yang strategis masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hakhak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa, merupakan sesuatu yang panting agar apa yang mereka usahakan dapat memperoleh hash yang maksimal. Demikian juga menyiapkan petugas Yayasan Budi Asih sendiri, agar lebih beragam budaya yang mereka miliki. Serta yang juga panting adalah bagaimana memanfaatkan potensi laical yang ada di Desa Pandan Sari. Tentunya potensi iokal ini adalah potensi yang memang bisa dikembangkan.Sangat disayangkan adalah kurangnya keterlibatan dan dukungan Pemeritah Daerah terhadap pelaksanaan proyek ini. Padahal apa yang telah dikerjakan oieh yayasan Budi Asih nyata sebagai upaya untuk membantu mengurangi tanggungan pemerintah dalam memerangi kemiskinan yang memang merupakan tanggung jawabnya. Bahkan sebenamya Pemerintah Daerah dapat belajar bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan Yayasan Budi Asih dalam melaksanakan proyek ini, untuk dapat dicontoh dan ditularkan pada proyek serupa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada desa-desa lain."

"Tesis ini mengangkat permasalahan lemahnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara menyeluruh yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Adapun mengenai pelaksanaan koordinasi penyuluhan pertanian tersebut agar dapat berjalan lancar dan efektif dipengaruhi oleh faktor kepastian hukum terhadap kedudukan dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan serta pedoman penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian secara umum, keterpaduan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara umum, susunan birokrasi penyuluhan pertanian yang proporsional, profesionalisme SDM penyuluh pertanian, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta ketaatan dan loyalitas terhadap pekerjaan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan. Dengan demikian maka informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini secara tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya perubahan yang dilakukan terhadap penyuluhan pertanian secara menyeluruh, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan, menuntut para penyuluh pertanian dapat menyelaraskan keadaan tersebut terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kegiatan penyuluhan pertanian perlu mengadakan koordinasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyuluhan pertanian secara umum. Namun, adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi berupa belum adanya pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan koordinasi, perencanaan penyuluhan pertanian yang belum terpadu dan terarah, struktur birokrasi yang tidak proporsional, profesionalisme dan jumlah SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang tidak mendukung, serta ketaatan dan loyalitas terhadap pekerjaan, menyebabkan lemahnya pelaksanaan koordinasi tersebut dan belum dapat dilakukan secara efektif. Untuk itu, perlu ada pembenahan dari faktor-faktor tersebut agar kelancaran dan keefekfifan dari pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik.Sangat diharapkan agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Untuk itu, perlu kiranya Pemerintah Daerah sesegera mungkin membuat suatu pengaturan terhadap kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan agar koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan lancar. Selain itu, perlu adanya pengkajian kembali dari pihak Dinas terhadap keberadaan dan Kantor Cabang Dinas dan Balai Penyuluhan Pertanian yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengaturan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Dan penyuluh sendiri juga harus mempunyai kesadaran dan pengabdian yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana."

"Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."

"Penelitian terapan ini (action research) dilakukan setelah mahasiswa Sosiologi Pedesaan FISIP UI mengadakan kuliah lapangan November 1998, yang salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi dampak krisis moneter/ekonomi terhadap warga desa Sawangan di kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang. Hasil kunjungan yang paling mengesankan mahasiswa adalah kegiatan "ngobor" jangkrik yang memberikan pendapatan tambahan untuk masyarakat setempat Demikian seringnya "ngobor" dilakukan, sehingga populasi jangkrik alam menurun drastis. Timbul pertanyaan apakah jangkrik itu dapat dibudidayakan. Ternyata dapat, dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia bersedia memberikan dana melalui program Riset Unggulan Universitas Indonesia. Karena penelitian ini merupakan action research, kekuatan utamanya ada pada penerapan dan pengembangan model melalui ujicoba. Perspektif konstruksi sosial yang dipakai sebagai dasar pengembangan model di sini menganjurkan untuk mulai dulu dengan model yang ada, dan sambil jalan di lapangan model itu dikembangkan. Pengembangan model dilakukan melalui wadar demplot yang dapat dikontrol untuk tujuan uji efisiensi dan efektifitas model pemberdayaan. Metode utama yang digunakan adalah pengamatan, bimbingan melalui diskusi, wawancara dan kesempatan untuk mengadakan ujicoba. Hasil ujicoba menunjukkan kecenderungan (1) keberhasilan dalam budidaya jangkrik dalam pengertian memelihara, membesarkan untuk dipanen, tetapi (2) gagal dipasarkan karena daya tahan jangkrik budidaya rendah untuk mampu bertahan dalam sistem pemasaran yang membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk sampai ke konsumen akhir. Jalan keluar yang diusulkan di sini adalah ujicoba tahap berikutnya, untuk membuat tempat pemeliharaan mirip dengan setting alamiah jangkrik sedemikian, sehingga jangkrik itu dapat bergerak lebih leluasa untuk memungkinkan daya tahan tubuhnya lebih kuat menyerupai jangkrik alamiah. Namun sistem penetasan dan pemeliharaan nimpha awal tetap dalam penangkaran kotak. Ujicoba ini intinya menggabungkan faktor budidaya dengan sifat kontrol yang ketat, dan faktor alamiah yang menjamin daya tahan yang kuat. Model pemberdayaan yang dapat disusun dari hasil studi ini dibagi ke dalam dua bagian : tahap produksi dan tahap pemasaran. Model pada tahap produksi : (1) petunjuk yang terdapat dalam buku jangkrik dapat digunakan dengan sejumlah modifikasi yang dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu; (2) budidaya jangkrik dapat dilakukan oleh siapa saja karena sangat mudah; (3) perlu menjalin integrasi horizontal dan vertikal untuk mempeoleh hasil optimal; (4) perlu ujicoba baru yang mengkombinasikan faktor alamiah dan faktor budidaya. Model pada tahap pemasaran (t) hubungan dengan bandar sekarang sebaiknya dipertahankan karena fungsinya sebagai mata rantai untuk integrasi vertikal dalam bidang usaha dan pemasaran jangkrik; (2) hubungan dengan pemerintah seperti antara lain dilakukan melalui PPL perlu ditingkatkan."

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada kota-kota besar saja,melainkan juga mencakup pembangunan desa yang jumlahnya banyak tersebar di seluruh Indonesia, terlebih lagi bagi desa yang berada di luar Pulau Jawa yang relatif miskin termasuk Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang aktif dari seluruh lapisan, tetapi pada kenyataannya sistem perencanaan pembangunan desa selalu bertumpu pada sistem top down dengan mengabaikan bottom up. Atas dasar itulah PPK dirancang untuk lebih mengedepankan peran masyarakat desa dan pemerintahan yang paling rendah agar mampu membuat keputusan bagi pembangunan di desanya dengan tujuan utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat demi menangguiangi masalah kemiskinan.Ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Penelitian ini dilakukan di Desa Pelangko dengan 15 orang informan, menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi literatur.Setelah dilakukan penelitian, ternyata dari hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pelangko terhadap Program Pengembangan Kecamatan tersebut cukup baik. Perhatian masyarakat terhadap PPK yang dilaksanakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program.Ada empat kegiatan yang dapat diukur sebagai partisipasi masyarakat dalam perencanaan PPK, yaitu pemilihan fasilitator desa, penggalian gagasan, musbangdes III dan penentuan usulan desa, TTD dan wakil desa. Seluruh proses pada perencanaan program langsung dilaksanakan oleh masyarakat, mereka mempunyai hak suara yang sama dalam memilih, dipilih maupun dalam hal pengajuan usulan kegiatan desa. Serta tiga kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan PPK, yaitu pencairan dana, usulan ekonomi produktif dan kegiatan sarana/prasarana. Adapun proses pada pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing baik oleh masyarakat maupun fasilitator dan penegakkan berbagai aturan yang ada dalam PPK itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat cukup baik dalam PPK adalah karena adanya tokoh-tokoh informal desa, kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah."

"ABSTRAKLatar belakang masalah adalah, bahwa setiap program pembangunan yang direalisir pada orang Amungme masih banyak menunjukkan kurangnya peranserta aktif mereka. Timbul pertanyaan: Mengapa orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam pembangunan ? Tulisan ini berusaha mengungkapkan pertanyaan tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan antara pola pembangunan yang ada dengan pola tradisional orang Amungme. Menurut peneliti perbedaan ini terletak pada perbedaan persepsi peranserta dan jenis peranserta orang Amungme dengan persepsi pelaksana pembangunan. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan bahwa perbedaan itu terwujud dalam hubungan antara pola program pembangunan dengan aspek kekuasaan dalam keluarga, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.Studi ini berupaya mendeskripsikan, mencari, menjelaskan sistem peranserta, kepemimpinan, kekuasaan dan pengambilan keputusan orang Amungme. Analisa dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik observasi langsung dan partisipasi serta wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, dan wawancara terbuka dilakukan juga terhadap berbagai orang dan pada berbagai kesempatan. Selain pengumpulan data di lapangan, dilakukan juga di perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait di Irian Jaya dan Jakarta.Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peneliti menemukan bahwa persepsi peranserta dalam pembangunan menunjukkan perbedaan. Persepsi peranserta orang Amungme dalam pembangunan lebih mengarah pada wujud gotong royong tolong menolong dalam berbagai aktivitas hidup yang dinyatakan dengan suatu perhitungan secara tajam dan spontanitas berdasarkan kategorisasi kegiatan. Sedangkan persepsi peranserta pelaksana pembangunan lebih mengarah pada upaya keterlibatan aktif penduduk dalam pengambilan keputusan, pengalokasian kebijaksanaan, dan distribusi serta implementasi perencanaan. Di sini dituntut bahwa orang Amungme harus terlibat dan memelira serta mengembangkan program pembangunan sebagai bagian untuk mereka. Dalam pelaksanaan, pelaksana pembangunan lebih banyak menerapkan bentuk kekuasaan paksaan atau coercive power.Dikaitkan dengan kekuasaan secara tradisional pada orang Amungme yang masih menerapkan bentuk kekuasaan konsensus atau consensual power, menujukkan adanya perbedaan. Selain itu peranan Me-ki sebagai pemimpin tradisional dalam pengambilan keputusan, kurang memainkan peranan penting. Kepala desa serta istrinya lebih banyak memainkan peranan dalam pengambilan keputusan. Akibat perbedaan tersebut di atas, maka orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam segala program pembangunan yang direalisir."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Nelayan Desa Penjajap di Desa Pemangkat Kota sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang terkena bencana abrasi pantai dan gelombang pasang. Program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dimulai pada tahun 2001 dengan membangun sebanyak 112 unit rumah dengan sistim swakelola dan stimulan bagi penerima sasaran.Program pembangunan perumahan yang melibatkan partisipasi masyarakat pada era sekarang ini merupakan suatu instrumen yang lebih efektif dan efisien serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan. Masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang lama, ia menjadi unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan nelayan desa Penjajap di dusun Sebangkua Desa Pemangkat Kota dan mengetahui faktor-faktor penghambat / pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan sejumlah 112 unit rumah tahun 2001 ini terbatas kepada kegiatan pembangunan prasarana, pembentukan kelompok kerja dan kegiatan pembangunan perumahan. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas karena merupakan rangkaian dari program-program bantuan sebelumnya yang pernah ada di kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dengan melaksanakan sistim swakelola dan stimulan.Program pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan 3 (tiga) tahap. Tahap I tahun 2001 sebanyak 112 buah. Tahap II akan dilaksanakan tahun 2003, sebanyak 106 buah dan Tahap III akan dilaksanakan tahun 2004, sebanyak 118 buah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan pada tahap I dimulai bulan Pebruari 2001 dan selesai dibangun bulan September 2002 sebanyak 112 unit rumah. Ternyata pada pelaksanaannva terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat partisipasi tersebut adanya perencanaan sentralistik, sifat ketergantungan masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sebanyak 86 KK yang bersedia menetap di lokasi yang baru, dan 26 KK yang tidak bersedia pindah. Namun di antara 86 KK tersebut terdapat 11 KK yang sering kembali ke rumah asalnya dan hanya sesekali menetap di rumahnya yang baru. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang murni menetap di dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota adalah sebanyak 75 KK.Sedangkan faktor yang mendorong mereka bersedia pindah adalah kondisi dan kebutuhan masyarakat akan rumah, peran fasilitator (tim penyuluhan dan pembinaan pemindahan penduduk) dan peran tokoh-tokoh formal dan informal desa Penjajap dalam mendukung program tersebut.Partisipasi program pembangunan tersebut dapat dikatakan berorientasi kepada proyek yang kurang mengarah kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang belum sesuai dengan konsep pentingnya partisipasi dan tujuan partisipasi dimana feed back yang diharapkan adalah pelibatan masyarakat, mulai dari persiapan program, proses perencanaan program, pelaksanaan program dan proses pembuatan keputusan program, masyarakat harus dilibatkan. Kemudian secara komprehensip dan terintegrasi melibatkan dinas instansi terkait, kepala Desa serta Lembaga-lembaga desa yang ada di desa yang bersangkutan."

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."

"Tesis ini meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di Propinsi Bengkulu. Program PDM-DKE ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Program ini berlaku di seluruh wilayah RI termasuk juga desa Pagar Dewa dan desa Sukarami. Akibat dari krisis ekonomi ini masyarakat di kedua desa tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang sangat berat yaitu: Pertama, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan usaha produktif yang mereka kelola kurang mendatangkan hasil yang memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mengembangkan usaha produktifnya mereka membutuhkan modal dari pihak lain. Kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama masyarakat, masyarakat saling curiga mencurigai satu dengan yang lainnya oleh karena itu masyarakat selalu tertutup dalam hal menerima gagasan maupun kehadiran orang lain. Ketiga, tidak ada lembaga yang dapat menyatukan pandangan, gerak dan Iangkah mereka secara bersama-sama untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang dialami oleh mereka. Keempat, masyarakat belum menyadari rnasalah dan potensi, serta belum mampu memilih alternatif dan merencanakan usaha apa yang harus mereka kembangkan di desanya. Masyarakat dikedua desa ini menjadi tidak berdaya nnenghadapi situasi yang demikian, oleh karena itu pemerintah menggulirkan program PDM-DKE.Program PDM-DKE merupakan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mereka marnpu mengatasi permasalahan hidupnya sehari-hari dan tidak terjebak dalam kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, kedua mengetahui hasil yang dicapai, dan ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di kedua desa tersebut.Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan program PDM-DKE di desa Pagar Dewa maupun di desa Sukarami.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan program PDM-DKE di kedua desa tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan program, dilaksanakan secara transparan di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian. Setiap pengambilan keputusan didasarkan atas hasil kesepakatan bersama melalui rapat musyawarah desa. Hasil yang telah dicapai dari proses pemberdayaan ini cukup baik. Baik ditinjau dari faktor peningkatan pendapatan, keterbukaan, musyawarah desa, maupun kemandirian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan ini adalah kondisi masyarakat dikedua desa tersebut dan kebijakan program itu sendiri. Secara keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, dalam prakteknya masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang dihadapi baik oleh pengurus sebagai pendamping, maupun masyarakat sebagai anggota pokmas penerima manfaat.Saran yang disampaikan, dalam memberdayakan masyarakat miskin selain dengan memberikan bantuan dana untuk pengembangan usaha produktif, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan yang memadai agar usaha yang akan dikelola tidak bersifat spekulatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu lebih ditanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelestarian program. Sedangkan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program dapat diadakan pendekatan secara individual atau pendekatan kelompok."