Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai upaya pemberdayaan terhadap masyarakat terasing telah dilakukan, namun hingga saat ini masih ada warga masyarakat terasing yang belum mendapatkan pelayanan, diperkirakan berjumlah 227.377 kk yang tersebar di 18 Propinsi. Sedangkan yang telah dibina melalui Program SPS sejak awal Pelita Pertama hingga akhir Pelita Keenam sejumlah 78.371 kk (310.505 jiwa) yaitu baru 37,80 % dari jumlah populasi. Tidak terkecuali keberadaan masyarakat terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dimana menurut data dari Kanwil Depsos pada tahun 1998 masih berjumlah 2.656 kk (12.326 jiwa). Seiring dengan 5K Menten Sosial RI No. 60 Tahun 1998 : Pemberdayaan masyarakat terasing merupakan suatu proses dimana diberikan dan dihargainya inisiatif dan kreasi masyarakat terasing terhadap persoalan yang dihadapi. Untuk itu pemberdayaan masyarakat terasing diupayakan pada pengembangan kemandirian melalui Sistem Pemukiman Sosial, yang terdiri dan lima tipe yaitu : Tipe Pemukiman di tempat Asal (TPA), Tipe Pemukiman di Tempat baru (TPB), Tipe Stimulus Pengembangan Masyarakat (TSPM), Tipe Kesepakatan dan Rujukan (TKR) dan Tipe Peran Serta Masyarakat (TPM). yang sesuai dengan keinginan mereka. Untuk Lokasi Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar, pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat terasing Suku Anak Dalam yaitu melalui Sistem Pemukiman Sosial Tipe Pemukiman di Tempat Baru (SPS-TPB). Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pokok penelitian yaitu bagaimana proses pelaksanaan kebijakan serta strategi yang dilakukan olehpetugas lapangan daiam memberikan pelayanan dan pemberdayaan Suku Anak Dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana kebijakan dan pelaksanaan proses pemberdayaan serta strategi yang dilakukan oleh pelaksana program (pekerja sosial) hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut dan usaha untuk mengatasinya. Secara praktis penelitian ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program SPS dan secara akademis, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperiuas wacana sekaiigus pengembangan pemikiran tentang pemberdayaan Suku Anak Dalam. Penelitian ini bersifat diskriftif analitis melalui pendekatan kualitatif, sasaran penelitan adalah masyarakat terasing suku anak dalam yang terdapat di Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Suku Anak Dalam melalui SPS belum sepenuhnya mengacu pada aspirasi masyarakat sasaran dan belum menyentuh apa yang sebenamya diinginkan oleh masyarakat sasaran, dalam hal ini Suku Anak Dalam. Meskipun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat.partisipatif atau bottom up namun dalam implementasinya masih bersifat Top Down. Strategi yang dilakukan oleh petugas lapangan daiam pemasaran sosial berdasarkan ketentuan yang berpedoman pada Juklak dan Juknis semata-mata, tanpa usaha untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga aspirasi masyarakat sasaran belum diakses secara penuh oleh petugas lapangan. Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, temyata masih sebatas wacana dan belum dapat diimplementasikan oleh petugas Iapangan. Disisi lain, kurang berhasilnya pola pemberdayaan program SPS pada Suku Anak Dalam (SAD) tidak terlepas Pula dari kondisi geografis dan tofografis yang sulit dijangkau serta kualitas sumber daya manusialpelaksana program dilapangan, sementara untuk membina .kelompok sasaran yaftu Suku Anak Dalam (SAD) membeukan pemahaman tentang kebijakan dan penguasaan keterampilan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Seiring dengan hal tersebut disarankan kepada supervisor agar selalu mengadakan sepervisi ke lokasi pemukiman SAD begitipun dengan pekerja sosial yang ditempatkan di lokasi sudah memahami tugas yang harus dilakukan, juga perusahaan yang terdapat disekitar pemukiman lebih peduli dan tanggap dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran (SAD). "

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Penelitian terapan ini (action research) dilakukan setelah mahasiswa Sosiologi Pedesaan FISIP UI mengadakan kuliah lapangan November 1998, yang salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi dampak krisis moneter/ekonomi terhadap warga desa Sawangan di kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang. Hasil kunjungan yang paling mengesankan mahasiswa adalah kegiatan "ngobor" jangkrik yang memberikan pendapatan tambahan untuk masyarakat setempat Demikian seringnya "ngobor" dilakukan, sehingga populasi jangkrik alam menurun drastis. Timbul pertanyaan apakah jangkrik itu dapat dibudidayakan. Ternyata dapat, dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia bersedia memberikan dana melalui program Riset Unggulan Universitas Indonesia. Karena penelitian ini merupakan action research, kekuatan utamanya ada pada penerapan dan pengembangan model melalui ujicoba. Perspektif konstruksi sosial yang dipakai sebagai dasar pengembangan model di sini menganjurkan untuk mulai dulu dengan model yang ada, dan sambil jalan di lapangan model itu dikembangkan. Pengembangan model dilakukan melalui wadar demplot yang dapat dikontrol untuk tujuan uji efisiensi dan efektifitas model pemberdayaan. Metode utama yang digunakan adalah pengamatan, bimbingan melalui diskusi, wawancara dan kesempatan untuk mengadakan ujicoba. Hasil ujicoba menunjukkan kecenderungan (1) keberhasilan dalam budidaya jangkrik dalam pengertian memelihara, membesarkan untuk dipanen, tetapi (2) gagal dipasarkan karena daya tahan jangkrik budidaya rendah untuk mampu bertahan dalam sistem pemasaran yang membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk sampai ke konsumen akhir. Jalan keluar yang diusulkan di sini adalah ujicoba tahap berikutnya, untuk membuat tempat pemeliharaan mirip dengan setting alamiah jangkrik sedemikian, sehingga jangkrik itu dapat bergerak lebih leluasa untuk memungkinkan daya tahan tubuhnya lebih kuat menyerupai jangkrik alamiah. Namun sistem penetasan dan pemeliharaan nimpha awal tetap dalam penangkaran kotak. Ujicoba ini intinya menggabungkan faktor budidaya dengan sifat kontrol yang ketat, dan faktor alamiah yang menjamin daya tahan yang kuat. Model pemberdayaan yang dapat disusun dari hasil studi ini dibagi ke dalam dua bagian : tahap produksi dan tahap pemasaran. Model pada tahap produksi : (1) petunjuk yang terdapat dalam buku jangkrik dapat digunakan dengan sejumlah modifikasi yang dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu; (2) budidaya jangkrik dapat dilakukan oleh siapa saja karena sangat mudah; (3) perlu menjalin integrasi horizontal dan vertikal untuk mempeoleh hasil optimal; (4) perlu ujicoba baru yang mengkombinasikan faktor alamiah dan faktor budidaya. Model pada tahap pemasaran (t) hubungan dengan bandar sekarang sebaiknya dipertahankan karena fungsinya sebagai mata rantai untuk integrasi vertikal dalam bidang usaha dan pemasaran jangkrik; (2) hubungan dengan pemerintah seperti antara lain dilakukan melalui PPL perlu ditingkatkan."

"Pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada kemandirian Pemerintah Daerah untuk bisa mengupayakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mampu mengajak masyarakat lokal menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang mandiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang mandiri, tidak terlepas dari kondisi perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mana kegiatan usaha kecil dan menengah mendominasi hampir di seluruh daerah di Indonesia.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus mengenai pengembangan usaha kecil di daerah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dengan memberikan kredit lunak kepada kegiatan usaha milik masyarakat yang dikategorikan pada usaha masyarakat menengah ke bawah. Implementasi program tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat (Community Empowernment).Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, mengingat sebagian besar masyarakat Kota Sabang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengusaha indistri rumah tangga.Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di Kota Sabang yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kerja pengembangan usaha menengah ke bawah sesuai kompetensi ekonomi lokal. Dengan adanya program ini pendapatan dan volume produksi usaha kecil akan meningkat dan pada akhirnya akan mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan proses pemberian kredit lunak dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai upaya peningkatan usaha kecil masyarakat di Kota Sabang dan sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam {in-depth interview) secara semi struktur dan pengamatan langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian kredit lunak melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER).Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) tersebut, Pemerintah Kota Sabang membentuk panitia pelaksana. Dengan adanya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada panitia, panitia merumuskan enam tahapan yang akan dijalankan untuk mendapatkan kredit lunak dari pemerintah. Tahapan tersebut yaitu: tahap pertama meliputi kegiatan pengajuan dan pengagendaan proposal serta penyeleksian tahap awal; tahap kedua meliputi kegiatan pengajuan proposal kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Dinas teknis, studi kelayakan jenis usaha, survey lapangan, dan merekomendasikan kembali ke panitia; tahap ketiga yaitu survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dan tim gabungan; tahap keempat yaitu pengumumam penerima dana bantuan; tahap kelima yaitu pengambilan rekomendasi oleh penerima bantuan; dan tahap terakhir yaitu pencairan dana yang dilakukan di PT. Bank BPD Kota Sabang. Tahapan tersebut dirumuskan guna tertib administrasi serta mengantisipasi timbulnya kecurangan dari berbagai pihak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PER melalui pemberian kredit lunak kepada masyarakat Kota Sabang telah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah setempat. Namun program itu masih terkesan hanya proyek pemberian kredit dana dengan bunga ringan karena sangat sedikit dari proses itu yang menggunakan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities). Konsep pemberdayaan hanya tercermin pada pembelajaran bagi masyarakat tentang cara membuat proposal permohonan bantuan dana. Pemberdayaan masyarakat belum menyentuh keseluruhan aspek dalam tahapan pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil. Padahal suatu program yang mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, Kedua, sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat melalui pengalaman dengan merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan proyek pemberian dana kredit dengan bunga ringan.Perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara aparat pemerintah Kota Sabang dengan masyarakatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terjalin suatu komunikasi aktif stakeholders dengan pemerintah menuju pengembangan masyarakat madani. Masyarakat yang berkembang akan membentuk suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri."

"Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengeloalan Sumber Daya Perikanan (Co-Fish Project) Riau, dari visi dan misinya merupakan program untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Upaya ini dilakukan dengan anggapan dasar bahwa pada dasarnya setiap orang tersebut memiliki kelebihan dan mampu untuk dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan usaha alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan sumber daya laut yang potensi lestarinya semakin terbatas. Usaha alternatif ini merupakan usulan dari masyarakat sendiri yang kemudian dilakukan studi kelayakan oleh proyek untuk pengembangannya. Dengan proyek ini berarti merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan memberdayakannya.Visi dan misi pemberdayaan yang di emban Co-Fish Project ini merupakan program nyata yang ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi aktor utama dari proyek itu, dari kenyataan ini muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan alternatif pemecahannya, proses pemberdayaan masyarakat oleh proyek serta sejauh mana proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk proses pemberdayaan yang telah dijalankan selama ini terhadap masyarakat Pesisir di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya. Serta 3) Mendeskripsikan dan melihat manfaat dari Proyek Pembangunanan Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Riau dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif dengan tujuan mampu melihat permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat serta mendiskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang dilakukan proyek serta melihat manfaat dari proyek itu secara objektif.Adapun upaya yang dilakukan proyek yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, penyadaran masyarakat penegakan hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan pantai, pengadaan/ perbaikan sarana prasarana sosial serta pengembangan usaha kecil dan penganekaragaman pendapatan.Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasikan dan didiskripsikan berbagai upaya pemberdayaan yang dilaksanakan proyek serta LSM kepada masyarakat. Dan hasil wawancara mendalam dan pengamatan selama penelitian serta analisa yang penulis lakukan, dapat dikatakan proyek ini berhasil memberdayakan masyarakat. Walaupun disana sini masih perlu pembenahan dalam pelasanaan selanjutnya. Keberhasilan pemberdayaan ini salah satu indikasinya yaitu munculnya partisipasi serta swadaya lokal sebagai generator bagi pembangunan di Desa Meskom, Masyarakat terlihat pro aktif dalam menanggapi setiap proyek yang ada di desanya. Bangkitnya kesadaran masyarakat ini tercermin pula pada kesadaran yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Dan juga orang tua tidak lagi terlalu membebankan pekerjaan kepada anak-anaknya pada saat jam sekolah.Rekomendasi dari penelitian ini kepada Co Fish Project dan LSM yaitu, memperkuat dorongannya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan ini perlu di dorong secara optimal, lebih aktif mendorong masyarakat untuk menggali mata pencaharian alternatif. Untuk pemerintah direkomendasikan agar melakukan evaluasi terhadap proyek, serta bersama DPRD segera membuat perda untuk melindungi nelayan lokal, serta menindak tegas terhadap nelayan-nelayan yang merusak sumber daya perikanan."

"Tesis ini meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di Propinsi Bengkulu. Program PDM-DKE ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Program ini berlaku di seluruh wilayah RI termasuk juga desa Pagar Dewa dan desa Sukarami. Akibat dari krisis ekonomi ini masyarakat di kedua desa tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang sangat berat yaitu: Pertama, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan usaha produktif yang mereka kelola kurang mendatangkan hasil yang memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mengembangkan usaha produktifnya mereka membutuhkan modal dari pihak lain. Kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama masyarakat, masyarakat saling curiga mencurigai satu dengan yang lainnya oleh karena itu masyarakat selalu tertutup dalam hal menerima gagasan maupun kehadiran orang lain. Ketiga, tidak ada lembaga yang dapat menyatukan pandangan, gerak dan Iangkah mereka secara bersama-sama untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang dialami oleh mereka. Keempat, masyarakat belum menyadari rnasalah dan potensi, serta belum mampu memilih alternatif dan merencanakan usaha apa yang harus mereka kembangkan di desanya. Masyarakat dikedua desa ini menjadi tidak berdaya nnenghadapi situasi yang demikian, oleh karena itu pemerintah menggulirkan program PDM-DKE.Program PDM-DKE merupakan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mereka marnpu mengatasi permasalahan hidupnya sehari-hari dan tidak terjebak dalam kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, kedua mengetahui hasil yang dicapai, dan ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di kedua desa tersebut.Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan program PDM-DKE di desa Pagar Dewa maupun di desa Sukarami.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan program PDM-DKE di kedua desa tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan program, dilaksanakan secara transparan di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian. Setiap pengambilan keputusan didasarkan atas hasil kesepakatan bersama melalui rapat musyawarah desa. Hasil yang telah dicapai dari proses pemberdayaan ini cukup baik. Baik ditinjau dari faktor peningkatan pendapatan, keterbukaan, musyawarah desa, maupun kemandirian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan ini adalah kondisi masyarakat dikedua desa tersebut dan kebijakan program itu sendiri. Secara keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, dalam prakteknya masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang dihadapi baik oleh pengurus sebagai pendamping, maupun masyarakat sebagai anggota pokmas penerima manfaat.Saran yang disampaikan, dalam memberdayakan masyarakat miskin selain dengan memberikan bantuan dana untuk pengembangan usaha produktif, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan yang memadai agar usaha yang akan dikelola tidak bersifat spekulatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu lebih ditanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelestarian program. Sedangkan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program dapat diadakan pendekatan secara individual atau pendekatan kelompok."

"Tesis ini merupakan basil penelitian tentang pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Petani Terpadu Binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.Program yang dilaksanakan oleh Gulf ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan dari Gulf terhadap masyarakat petani yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Perhatian yang diberikan kepada masyarakat petani dilakukan Gulf karena melihat masih banyak petani yang hidup miskin, sementara itu lahan mereka banyak yang tidak tergarap disebabkan ketiadaan modal. Untuk itu Gulf berusaha membantu dengan Cara menyiapkan sumber Jaya berupa modal, memberikan pengetahuan dan keahlian kepada para petani sehingga nantinya dapat mereka pergunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Sasaran dari program ini sasaran bidang ekonomi, yaitu tumbuhnya usaha ekonomi produktif di pedesaan seperti usaha peternakan, perikanan dan pertanian yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.Tujuan utama dari penelitian ini sendiri adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd. Sedangkan tujuan khususnya adalah : untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan adanya program petani terpadu, untuk mendeskripsikan perubahan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan setelah dilaksanakannya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd, dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses yang dilalui dalam program petani terpadu ini meliputi langkah persiapan dan proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu : sosialisasi program, penentuan petani peserta program, pelatihan di Bogor, pengajuan proposal dan penyiapan lahan, pencairan dana bantuan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.Mekanisme dari program ini sendiri menunjukkan adanya perubahan paradigma pelaksanaan program, dimana pada program-program yang telah ada sebelumnya ternyata mengedepankan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat termasuk petani, dengan pengalaman itulah maka Gulf berusaha membantu para petani untuk memberdayakan diri dengan potensi dan peluang yang dimilikinya. Namun sangat disayangkan, temyata dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya penyirnpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh petani binaan peserta program, anggota tim pendamping, maupun oleh aparat pemerintahan desa yang juga merupakan pengurus kelompok tani. Di samping itu juga dijumpai kendala-kendala, baik kendala intern maupun kendala ekstern yang ikut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program.Sungguh pun demikian, ternyata program ini boleh dikatakan telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, khususnya petani binaan peserta program, walaupun peningkatan pendapatan tersebut tidak merata antara petani yang satu dengan petani lainnya."

"Proses pembangunan hendaknya dimaksudkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan dan dalam pelaksanaanya peranan atau partisipasi masyarakat lebih diutamakan. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat adalah program P2D yang dalam pelaksanaanya diupayakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D di Nagori Dalig Raya ditinjau dari karakteristik input, proses dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui hasil (outcomes) dari pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian tentang program. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian evaluatif sumatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu SPM Dirjen PMD, Camat Raya, Pokja Kecamatan. Pimbagpro, tenaga pendamping dari tim konsultan (Tim Teknis Lapangan), tenaga pendamping dari Fasilitator Desa, Pangulu Nagori dan Maujana Nagori (BPD), serta Masyarakat yang semuanya berjumlah 28 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.Hasil pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program P2D meliputi tiga bidang yaitu pemberdayaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberdayaan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan P2D, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat pada strata terendah. Hal ini karena tidak semua masyarakat ikut aktif dalam kegiatan dan tidak semua masyarakat merupakan anggota OMS pelaksana kegiatan pembangunan prasarana. Demikian juga kegiatan sosialisasi, perencanaan, dan pelatihan lapangan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang Nadir dengan baik.Berdasarkan keseluruhan evaluasi yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapaian program dan penilaian tentang desain program. Dimana kelemahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya berasal dari masyarakat dan dari pemerintah. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam organisasi kemasyarakatan menyebabkan sikap kurang mendukung terhadap program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah. Sehingga yang mengalami proses pemberdayaan hanya orang-orang tertentu saja atau bisa dikatakan golongan elit masyarakat saja (KDS, OMS, KPP dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya). Untuk itu baik KDS. OMS, KPP dan pemerintah harus berupaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam organisasi yang ada. Kelemahan lain yaitu dalam upaya pelestarian dan pengembangan prasarana masih terhambat karena masalah dana. Untuk itu harus ada kejelasan dukungan pemerintah kabupaten terutama dengan memperjelas pos-pos pendapatan desa, sehingga desa mempunyai sumber dana yang pasti dan tetap untuk dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan prasarana lebih lanjut.Selanjutnya berdasarkan keseluruhan informasi tentang input, proses. output dan outcomes pemberdayaan melalui pelaksanaan program P2D dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program P2D yang mendukung terhadap upaya pemberdayaan yang meliputi 1) program P2D sebagai sarana atau wadah belajar, 2) mekanisme P2D sebagai alternatif proses pembangunan partisipatif, dan 3) penyertaan petugas pendamping dalam setiap tahapan program P2D. Ketiga aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat."

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."