Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengelola karir merupakan strategi yang harus diputuskan oleh setiap instansi pemerintah, karena melalui pengelolaan karir yang baik akan diperoleh sumber daya manusia PNS yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia bagi organisasi di masa yang akan clatang. Agar pengelolaan karir dapat efektif maka top manajemen harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Melalui penelitian ini akan dijelaskan bagaimana mewujudkan suatu pengelolaan karir yang efektif dan faktor~faktor apa yang menyebabkanlmempengaruhi pengelolaan karir.Tujuan penelltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengernbangan karir pada Direktorat Jenderal Kebudayaan serta untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara faktor-faktor struktur organisasi, komitmen pimpinan/organisasi, budaya organisasi serta power and poiitics dengan penge|o1aan karir. Tipe peneltian ini adalah deskriptif yang rnenggunakn teknis analisis data gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan tabel frekuensi atau "modus" dan "who Spearman's".Penelitian dilakukan pada Kantor eks Direktoral Jenderai Kebudayaan Jakarta dengan mengambil sample sebanyak 83 orang responden yang masing-masing mewakili enam unit kerja yang ada di lingkungan eks Direktorat Jenderal Kebudayaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat hubungan yang cukup kuat antara faktor-faktor struktur organisasi, komitmen pimpinanlorganisasi, budaya organisasi serta power and politics dengan pengelolaan karir. Dari keempat faktor yang mempengaruhi pengelolaan karir tersebut ternyata tidak ada faktor yang paling dominan_ rata-rata memiliki kekuatan hubungan yang sama yailu ?cukup kuat", kecuali variabel power and politics mempunyai tingkat korelasi "rendah" pengelolaan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan karir adalah struklur organisasi, komitmen pimpinanlorganisasi, budaya organisasi serta power and politics."

"Semua pihak terkait dalam industri pariwisata perlu memiliki gambaran yang utuh dan terpadu dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki pada masing-masing kabupaten di Pulau Sumbawa serta diperlukan arah dan strategi yang jelas untuk mengembangkan potensi-potensi baik budaya maupun alam yang terkait dengan kepariwisataan. Diharapkan setiap kabupaten telah memiliki pola pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang jelas dan terproduktlfdalam jangka waktu tertentu sehingga mampu mengembangkan berbagai abyek dan daya tarik wisatanya sesuai dengan situasi clan kondisi pada musing-masing daerahnya."

"Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi.Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put.Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas.Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan.Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan.Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

---

Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making.A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach.This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview.The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff.The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee.After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management.After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community."

"Tesis ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan pengembangan SDM di sektor pariwisata secara makro, terutama pada subsektor perhotelan, dikaitkan dengan fenomena perkembangan yang terjadi dalam industri perhotelan dan pariwisata saat ini serta pada era diberlakukannya pasar bebas. Masalah pokok yang menjadi fokus dalam pembahasan tesis ini, adalah untuk mengkaji kembali apakah kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan/pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar kerja di bidang perhotelan dan pariwisata. Fokus penelitian tesis ini berisikan pembahasan tentang kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan, sehingga teori yang menyangkut kebijakan pengembangan SDM dan kepariwisataan dan perhotelan tetap merupakan substansi pokok pembahasan dalam tesis ini, sedangkan teori yang menyangkut dengan penelitian kebijakan dan evaluasi kebijakan merupakan landasan central yang dijadikan sebagai pendekatan dalam membahas masalah dalam penelitian ini. Pertimbangan dilaksanakannya penelitian ini, didasarkan kepada pemikiran bahwa subsektor perhotelan merupakan salah satu tulang punggung dalam meningkatkan devisa negara dan meningkatkan kesempatan kerja di sektor pariwisata. Sehingga dalam upaya mendorong kemajuan industri perhotelan di masa datang, diperlukan suatu kebijakan pengembagan SDM makro yang kondusif terhadap peningkatan kemampuan profesional tenaga kerja Indonesia di subsektor perhotelan. Berdasarkan kepada pendekatan penelitian tersebut diatas, maka diketahui bahwa kebijakan makro pemerintah dalam pengembangan SDM di subsektor perhotelan masih belum sepenuhnya menunjang kepada upaya pengentasan kekurangan tenaga profesional nasional di bidang perhotelan. Dalam era pasar bebas, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri perhotelan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang baik serta memiliki sikap mental dan perilaku yang kreatif, inovatif dan berorintasi kepada upaya pemenuhan kepuasan pemakai jasa hotel. Untuk dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional di di bidang perhotelan, terutama dalam menghadapi era pasar bebas, perlu dukungan kebijakan makro yang bersifat holistik yang menyangkut aspek iptek dan sikap mental serta didasari oleh visi dan misi yang berorintasi kepada terciptanya keunggulan SDM di masa datang."

"Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut. Penelitian ini studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi. Teknik pengelolahan data; metode wawancara dari informan secara struktur, metode pengelolahan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik analisis data memilah-milahnya menjadi satuan, mensintesiskannya. Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja, karena adanya konflik kepentingan terutama pelakunya para pemegang kekuasaan dan kewenangan, habibtus proses mendapatkan kekuasaan dan kewenangan di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi. Para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan. Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan bshame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

---

This dissertation research analyzes the phenomenon of the transmission of the culture of corruption in the management of oil and natural gas resources in Indonesia, since it was managed by Permina then became Pertamina and currently PT. Pertamina, Tbk, is marked by a culture of corruption. The problem of this research is that Indonesia is equipped with abundant natural resources, including oil and natural gas resources. The oil and natural gas resources should be controlled by the state for the greatest prosperity of the people. In fact the Indonesian people are also not prosperous despite the abundance of oil and natural gas resources. This research is a case study of the culture of corruption, a qualitative research method approach. This type of research is ethnographic, the research subject of the actors in the habit of corruption. Data processing techniques; structured interview method of informants, data processing methods used to trace historical data, data analysis techniques to sort them into units, synthesize them. The results of the study clearly show that corruption in the management of oil and gas resources in Indonesia has been cultured. This supports and strengthens allegations about the culture of corruption in Indonesia, due to the transmission and structure of corrupt institutions and individuals. The transmission of a culture of corruption in the misappropriation of oil and gas resources in Indonesia begins with the transmission of a culture of abuse of power that tends to commit corruption as a behavior carried out by anyone, due to conflicts of interest, especially the perpetrators of power and authority, habibtus of the process of gaining power and authority in state institutions and state-owned enterprises (BUMN), in this case the Management of Oil and Natural Gas Resources in Indonesia, which is filled with transactional mechanisms in every moment of transition, has dragged the government process into a vortex of corruption. Corrupt actors are due to their love of money, love for a luxurious lifestyle is the root of crime. Researcher's suggestion is to symbolize all components of the nation to carry out a share culture and limit discretion to the bureaucrats, executives and legislatures as public officials, and social control is needed for public officials in state institutions as independent checks and balances."

"Usaha dalam bidang pos di Indonesia yang semula bersifat monopoli, dalam perkembangannya, bergerak ke arah kompetisi. Perubahan pola peraturan dan kebijaksanaan telah meminimasi hambatan bagi aktivitas kompetitif. Munculnya beberapa pesaing dibidang yang sama telah memberi 'pilihan' bagi pelanggan; karenanya 'kekuasaan' (power) berada di tangan mereka. Dengan demikian, ditengah perubahan yang begitu cepat dalam cara sama suatu pekerjaan dilaksanakan, diperlukan pengadopsian keahlian baru dan peningkatan kapabilitas melalui program pengembangan sumber daya manusia serta penciptaan iklim yang kondusif bagi semua tingkatan pegawai. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran atas sosialisasi budaya dalam konteks upaya pengembangan sumber daya manusia di PT. Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang dinyatakan sebagai antisipasi terhadap perubahan dimana tuntutan yang disebabkan oleh perubahan status badan hukum menjadi persero dan iklim kompetisi menjadi semakin tinggi. Analisis dilakukan pada aspek budaya berupa nilai-nilai yang diarahkan pada penciptaan perilaku yang dikehendaki oleh strategi pengembangan sumber daya manusia. Karena itu budaya disoroti dengan penekanan pada dimensi perilaku dari budaya yang diciptakan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya penciptaan iklim kondusif, terutama bagi pengembangan sumber daya manusia yang menjadi strategi utama perusahaan dalam pencapaian tujuan. Diketahui bahwa secara umum, perubahan status telah menggeser gaya manajemen yang merupakan pencerminan dari budaya yang cenderung termasuk pada tipe birokratik ke arah partisipatif. Upaya sosialisasi nilai-nilai budaya PT. Pos Indonesia yang diharapkan dapat menjadi ciri-ciri dan kebiasaan hidup insan pos membawa perubahan suasana, meskipun belum dikatakan efektif. Perbandingan kondisi budaya pada masa sebelum perubahan status dari perum menjadi persero dengan budaya yang hidup saat ini, menurut persepsi karyawan, menunjukkan adanya perubahan kearah positif. Meskipun prinsip kehati-hatian yang dicerminkan oleh tingkat toleransi resiko dan toleransi konflik yang rendah serta banyaknya sistem dan prosedur yang menjadi pedoman perilaku yang harus dipatuhi menjadi ciri yang belum berubah. Unsur-unsur iklim yang diperlukan bagi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dengan demikian belum sepenuhnya dianut."

"Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, prinsip-prinsip umum dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, dugaan PT Angkasa Pura I telah melakukan praktek diskriminatif dengan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta penerapan secara hukum pemberian hak pengelolaan reklame oleh PT Angkasa Pura I di lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan untuk meneliti tindakan diskriminatif PT Angkasa Pura I dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan. Penulis juga melakukan penelitian hukum dengan cara menganalisa putusan KPPU.

---

This thesis explains the development of business competition law in Indonesia, forms of unfair competition business, general principles of competition law in Indonesia, allegations of PT ANGKASA Pura I had to do with discriminatory practices in violation of article 19 in Law Number 5 Year 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, and legal application of the Generation of Advertising Management in Outdoor Location of Juanda International Airport used the literature study completed with case study about the discriminatory acts of PT Angkasa Pura I connected with legal rules laid down by the legislation and judicial decisions. The author also carries out legal research through KPPU decision analysis."