Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang : Implan kontrasepsi adalah batang subdermal yang melepaskan progestin selama 3-5 tahun. Efek samping implan yang paling umum dan sering terjadi adalah perdarahan uterus abnormal (PUA). Berbagai teknik diagnostik tersedia untuk menentukan penyebab PUA. Namun, belum ada penelitian tentang temuan patologi endometrium dari ultrasonografi (USG) transvaginal dan histeroskopi yang dikonfirmasi dengan histopatologi endometrium pada akseptor kontrasepsi implan satu batang Monoplant®. Tujuan : Untuk menentukan temuan patologi endometrium dari USG transvaginal, histeroskopi, dan histopatologi pada akseptor kontrasepsi implan satu batang Monoplant® Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan metode cross sectionaldilakukan pada akseptor implan levonorgestrel batang tunggal yang mengalami perdarahan uterus abnormal usia 20-35 tahun. Wanita dengan kanker serviks, stenosis serviks, penyakit radang panggul, atau penyakit yang tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan ini dieksklusikan dari penelitian ini. Semua subjek dalam penelitian ini diperiksa menggunakan USG transvaginal, histeroskopi, dan pemeriksaan histopatologi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Hasil : Sebanyak 20 subjek direkrut untuk penelitian ini. Semua subjek diperiksa menggunakan USG transvaginal, histeroskopi, dan pemeriksaan histopatologi. Tidak ada patologi lain selain penipisan endometrium dan atrofi endometrium. Hasil USG transvaginal dan histeroskopi dibandingkan dengan hasil histopatologi. Kesimpulan : Atrofi endometrium adalah penyebab utama perdarahan uterus abnormal pada wanita yang menggunakan implan satu batang levonorgestrel. Namun, pemeriksaan harus dilakukan untuk menyingkirkan etiologi tambahan yang menyebabkan perdarahan uterus abnormal.

---

Background:Contraceptive implants are subdermal rods that release progestins over a 3-5 year period. The most common and frequent side effect of implants is abnormal uterine bleeding (AUB). Various diagnostic techniques are available to determine the cause of AUB. However, there have been no studies on the findings of endometrial pathology from transvaginal ultrasound and hysteroscopy confirmed by endometrial histopathology in single-rod Monoplant®implant contraceptive acceptors Objective : To determine the findings of endometrial pathology from transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and histopathology in single-rod Monoplant®implant contraceptive acceptors Methods:An observational descriptive study using cross sectional method was performed on acceptors of single rod levonorgestrel implant having abnormal uterine bleeding aged 20-35 years old. Women with cervical cancer, cervical stenosis, pelvic inflammatory disease, or any disease that would the examination impossible were excluded. All of the subjects in this study was examined using transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and histopathology examination. Collected data was then analyzed accordingly. Results: A total of 20 subjects was recruited to the study. All of the subjects were examined using transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and histopathology examination. There was no other pathology other than endometrial thinning and endometrial atrophy. Results of transvaginal ultrasound and hysteroscopy were compared to histopathologic results. Conclusion:Endometrial atrophy is the main cause of abnormal uterine bleeding in women using single rod levonorgestrel implant. However, examinations should be performed to eliminate additional etiologies causing abnormal uterine bleeding."

"ABSTRAKDi sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.

---

ABSTRACTIn water services sector, planning and budgeting is the authority of local government, as well as monitoring on PDAM performance. Bi policy direction in water service aims at the universal access to water 100 and fulfilment of minimum service standard. The identification of important factor variable in achieving these objectives shown that important variables from PDAM performance are i Non revenue water ii Replacement of water meter iii Effective billing process and, iv quality of water. In the further analysis, the study applied descriptive approach using illustrative table to compare the consistency between the important variable factor with the planning and budgeting decision by the Provincial Government Central Java . The budgeting decision will define which PDAM will receive budget support from the Provincial Government Water program Budget Support . These analyses summarize findings of inconsistency in the planning and budgeting decision by the Provincial Government with the identified variable, as well as the achievement of objectives in improving coverage to universal access and fulfilment of minimum service standard.Both analysis quantitative and qualitative descriptive confirm how the planning and budgeting by Provincial Government of Central Java has not applied the evidence as reference to its decision. Thus, in the future policy decision, it is recommended that the local government will utilize the evidence identification with support from field report or other supporting documentation."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.

---

The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."