Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan curang dapat dijumpai dalam setiap bidang dan bentuk kegiatan perekonomian, termasuk hubungan pengusaha dan pekerja. Kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dihindari karena secara teorities penyusunan KKB melibatkan kedua belah pihak. Hanya saja pengusaha lebuh sering lebih kuat posisi tawarnya daripada pihak pekerja selama proses perundingan KKB. Untuk menghindari semakin berlanjutnya ketidakadilan ini, maka serikat pekerja harus lebih aktif dalam melindungi kepentingan anggota dalam penyusunan KKB"

"Persoalan yang dihadapi Indonesia dalam kaitan antara industrialisasi dan tenaga kerja adalah bahwa industrialisasi tidak seluruhnya sanggup menampung tenaga kerja yang ada di pasar kerja, dan hampir selalu membawa implikasi kepada ketenagakerjaan dengan adanya upaya penekanan pengeluaran di bidang pekerja. Akibatnya banyak terjadi pemogokan pekerja. Pekerja menjadi tidak tenang dalam menjalankan pekerjaannya. Keresahan pekerja tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan perburuhan yang berkisar pada tuntutan mengenai syarat-syarat kerja, pembentukan serikat pekerja dan perlindungan jaminan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembatasan di wilayah DKI Jakarta, data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai usaha telah diadakan untuk menanggulangi keresahan pekerja. Diadakannya ketentuan mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan upaya menggiatkan pembuatan KKB di Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat merupakan bukti Peran Pemerintah dalam rangka memberi perlindungan terhadap pekerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUID 1945. Kenyataan bahwa (Serikat) Pekerja belum menunjukkan kemandiriannya dalam merundingkan isi KKB dengan pihak pengusaha, hendaknya dapat lebih memacu Pemerintah untuk lebih banyak berperan. Misalnya dengan membandingkan KKB dengan Collective Bargaining Agreement (CBA)/Collective Labor Agreement (CLA) dari negara lain dengan penyesuaian situasi dan kondisi ketenagakerjaan di negara Indonesia. Diharapkan KKB merupakan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan hak yang lebih yang paling minim yang bila dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak dapat mengatasi keresahan pekerja."

"ABSTRAKDalam hubungan kerja diperlukan adanya aturan yang mengatur syarat-syarat kerja. KKB merupakan aturan kerja yang dibentuk atas dasar negosiasi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi, KKB memiliki realisasi terendah dibandingkan aturan lain seperti Peraturan Perusahaan PP . Penyebabnya adalah keengganan pengusaha dan ketidakpahaman pekerja mengenai KKB. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menguatkan KKB sebagai sarana menciptakan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Kementerian Ketenagakerjaan terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang ada serta keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTIn employment relation required the existence of rules that set the terms of work. The KKB is the rules of work that formed on the basis of negotiations between workers and employers. However, KKB has the lowest realization compared to other rules, such as Company Regulation PP . One of the cause is the reluctance of the employers and the lack of understanding of workers regarding KKB. Based on these problems, this research aims to analyze the role of the government in strengthening the KKB as a means of creating industrial peace. This research uses the qualitative method and data collection through in ndash depth interviews and documentation study. The results of the research shows the role of Ministry of Manpower constrained by the quantity of human resource and limited budget which owned by the Ministry of Manpower."

"Dalam suatu perusahaan adanya perselisihan mengenai kesepakatan kerja bersama kadangkala terjadi adanya perbedaan penafsiran terhadap isi materi muatannya. Dalam hal ini sepatutnya perusahaan dan tenaga kerja harus memahami subtansi dalam kesepakatan kerja bersama, sehingga subtansinya tidak boleh menyulitkan posisi para pihak dalam melaksanakan hubungan kerja. Salah satu contoh kasus adanya perbedaan penafsiran subtansi materi kesepakatan kerja bersama terjadi di PT Terang Kita (Tranka Kabel) Jakarta, sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indrustrial, penyelesaian perselisihan ini dapat dilakukan melalui prosedur bipartite, tripartit, hingga berlanjut ke P4D dan P4P serta peradilan lainnya. Masalah yang terkait dengan masalah ini adalah pertama, bagaimana analisis hukum atas terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi dan kesepakatan kerja bersama yang terjadi di PT Terang Kita (Tranka Kabel) Jakarta ? Kedua, bagaimana penyelesaian yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya penyelesaian perselisihan perburuhan terhadap kasus perbedaan penafsiran isi kesepakatan kerja bersama yang terjadi di PT Terang Kita (Tranka Kabel)? Permasalahan tersebut akan dibahas dengan pendekatan yuridis-normatif dan penggunaan data sekunder. Adapun kesimpulan penelitian adalah dapat diidentifikasi dua hal, yaitu perselisihan yang terjadi di PT Terang Kita Tranka Kabel) Jakarta ada dua, yaitu perbedaan penafsiran yang dapat diselesaikan dan perbedaan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama yang masih menimbulkan perselisihan. Alternatif penyelesaian perselisihan ini dapat dilakukan dengan mengutamakan kebijakan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerjanya, salah satunya memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan kesempatan pekerja untuk menerima hak pesangonnya, kemudian ada keleluasan untuk membayar kewajibannya dengan itikad baik."