Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tiga bale adat peninggalan turun temurun suku Sasak yang ada di tiga dusun di pulau Lombok, yaitu dusun Sade, Bayan, dan Senaru, masih berdiri tegak dalam keunikan wujud arsitektur dan budaya lokal. Bale adat dalam masyarakat tradisional dapat dilihat sebagai cerminan budaya setempat dalam bentuk simbol arsitektural. Melalui, orientasi bangunan, bentuk, dan susunan ruang, nilai nilai tradisi disampaikan kepada masyarakat. Sikap masyarakat yang terbuka menyebabkan terjadinya dinamika pergeseran dan perubahan kebudayaan seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat suku Sasak. Skripsi ini mempertanyakan sejauh mana telah terjadi penyesuaian antara bale adat dan perubahan pola hidup dan pandangan masyarakat di masing masing desa. Penelusuran langsung dilakukan di tiga dusun. Data terkumpul dalam bentuk sketsa, foto, dan wawancara dengan pengurus bale adat. Pendekatan arsitektural dan antropologis terutama mengenai teori perubahan kebudayaan digunakan untuk melihat perubahan sikap yang terjadi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa arsitektur bale adat tidak lagi terbaca sebagai simbol yang memiliki makna nilai tradisi oleh masyarakatnya. Ada kekuatiran bahwa arsitektur bale adat lama kelamaan akan diperlakukan sama dengan bangunan lainnya yang ada.

---

Three bale (traditional house) indigenous Sasak hereditary heritage existing in three hamlets on the island of Lombok, which Sade village, Bayan and Senaru that still standing upright in a unique form of architecture and local culture. Bale is customary in traditional societies can be seen as a reflection of the local culture in the form of architectural symbols. From building orientation, shape, and arrangement of space, the value of tradition conveyed around community. The soft attitudes of community led to the dynamics of culture shift and change over time. Similarly, what happened to the Sasak people. This skription questions the extent to which there has been an adjustment between the bale and the indigenous lifestyle changes and public opinion in their respective villages. Direct searches performed in three hamlets. Data collected in the form of sketches, photographs, and interviews with official custom bale. Architectural and anthropological approaches, especially regarding culture change theory is used to see the change in attitude occurred. The results of the analysis concluded that the custom bale architecture no longer be read as a symbol of traditional values ​​that have meaning by society. There is concern that the custom bale architecture over time will be treated the same as other existing buildings."

"Tesis ini membahas konflik dalam kekerabatan yang terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Bima berada dalam lingkaran kekerabatan, tetapi terselimut konflik di dalamnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengungkap relasi konflik di balik fenomena tawuran antar kampung. Dalam kajian ini, penulis melakukan pengamatan langsung (observasi) dengan metode induktif, wawancara mendalam (deep interview) dan observasi partisipasi (participant observation), analisis deskriptif dan refleksi autobiografi penulis sendiri sebagai insider. Hasilnya, penulis menemukan adanya rentetan konflik di masa lalu yang telah menjadi sebuah ?teks / narasi? sebagai acuan bagaimana masyarakat melanggengkan konflik, sekaligus dialektika struktur tersembunyi atas pengalaman konflik dalam kebudayaan masyarakat Bima. Narasi konflik diregenerasi, diproduksi dan diperkuat oleh sentimen identitas spasial kampung yang menjadi solidaritas untuk melawan kampung lain, mengalahkan narasi kekerabatan antara mereka. Kemudian, konflik di Bima melibatkan banyak aktor kepentingan di dalamnya yang memainkan pengaruh terhadap konflik sehingga konflik dan tawuran antar kampung terus terjadi.

---

The focus of this study is about conflict on kinship in Bima West Nusa Tenggara?s society. The society is actually in a lineage of kinship, but veiled conflict in it. This study purposes to analyze, describe and reveal conflict relation behind the inter village communal violance. In this study, I took direct observation by inductive method, deep interview, participant observation, descriptive analysis and also my own autobiographical reflection. The result, I found the sequence of past conflict as a ?text/narration? referencing society to perpetuate conflict with ?deep structure? dialectic of conflict experience on the society?s culture. Conflict narration is regenerated, produced and strengthened by sentiment of identity spatial of village becoming solidarity to fight another village, more exist than kinship narration. Conflict involves many interest actors actuating influence on conflict to sustain conflict and the inter village communal violance continued in Bima."

"Budaya merariq (kawin lari) adalah model perkawinan yang unik dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Islam Sasak, seorang laki-laki harus melakukan mamulang (melarikan) perempuan sebagai bentuk tindakan riil atas tuntutan hati untuk menikah. Dilanjutkan dengan proses sejati, selabar, ngawinan, sorong serah, nyongkolan, dan bales nae. Berdasarkan hal tersebut, penulis hendak melakukan penelitian mengenai relevansi dan pandangan budaya merariq pada masyarakat Islam Sasak, serta tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap praktik budaya merariq. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara, sehingga menghasilkan data deskriptif-analitis. Pandangan masyarakat Islam Sasak terhadap budaya merariq ada dua. Pertama, bagi masyarakat yang memegang teguh budaya dan tradisi menganggap budaya merariq tidak masalah sebab sudah berlaku secara turun temurun. Kedua, pendapat tokoh agama dan kaum terdidik beranggapan merariq itu haram dan dapat menyebabkan pernikahan dini atau merariq kodeq. Untuk relevansi budaya merariq sendiri memperlihatkan pemahaman keagamaan yang khas, artinya antara budaya dan agama mempunyai relevansi antara keduanya. Terkait pandangan perkawinan hukum Islam budaya merariq pada prosesnya sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diajarkan hukum Islam, namun dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran, baik dari segi normatif maupun kemaslahatan umum. Sehingga budaya merariq ini perlu ditinjau kembali dan dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mensosialisasikan terkait prinsip yang baik dalam perkawinan budaya merariq lebih diutamakan.

---

The merariq (elopement) culture is a unique model of marriage and is carried out for generations by the Sasak Islamic society, a man must perform mamulang (escape) of women as a form of real action on the demands of the heart to marry. Continued with the true process, selabar, ngawinan, sorong serah, nyongkolan, and bales nae. Based on this, the author wants to conduct research on the relevance and views of merariq culture in Sasak Islamic society, as well as a review of Islamic marriage law on the practice of merariq culture. This research is a juridical-normative research using a descriptive type of research with data collection tools in the form of literature studies and interviews, so as to produce descriptive-analytical data. The Sasak Islamic community's view of merariq culture is twofold. First, for people who uphold culture and traditions, merariq culture does not matter because it has been valid for generations. Second, the opinions of religious leaders and the educated think that merariq is haram and can lead to early marriage or merariq kodeq. For the relevance of merariq culture itself shows a distinctive religious understanding, meaning that between culture and religion has relevance between the two. Regarding the view of Islamic law marriage, merariq culture in the process has met the provisions as taught by Islamic law, but in practice there are still deviations and violations, both in terms of normative and general benefit. So that this merariq culture needs to be reviewed and it takes the involvement of all parties to socialize related to good principles in merariq cultural marriage is preferred."

"Keramahtamahan merupakan sikap dasar dari manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan dengan manusia yang lain, begitu pula dalam hubungan tuan rumah dan tamu. Sebagai mahasiswa antropologi, menjadi menarik untuk melihat hubungan tuan rumah dan tamu dalam konteks seorang peneliti antropologi dengan kelompok masyarakat yang ditelitinya. Saya melakukan penelitian di Desa Nggela untuk melihat hubungan antara ata Nggela dan ata mai sebagai konteks hubungan tuan rumah dan tamu dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini turut menitikberatkan pada pengalaman para peneliti antropologi dengan status orang asing dapat masuk ke dalam kehidupan ata Nggela. Saya turut menjadi subjek penelitian dengan menekankan refleksi kerangka kerja etnografi dan pemahaman terhadap keramahtamahan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan tuan rumah dan tamu dengan fokus hubungan antara masyarakat setempat—ata Nggela dengan peneliti antropologi—ata mai.

---

Hospitality is a basic attitude of humans as social beings in establishing relationships with other humans, as well as in the relationship between hosts and guests. As an anthropology student, it is interesting to look at the relationship between host and guest in the context of an anthropological researcher and the community being researched. I conducted research in Nggela Village to look at the relationship between ata Nggela and ata mai as the context of host and guest relationships in Indonesian society. This research also focuses on the experiences of anthropological researchers with the status of foreigners who can enter the lives of ata Nggela. I became a research subject by emphasizing reflections on ethnographic frameworks and understandings of hospitality. In the end, this research aims to explain the relationship between host and guest with a focus on the relationship between the local community—ata Nggela and the anthropological researcher—ata mai."

"Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy. Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu allocation, provision, delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB dan Kalimantan Tengah. Alokasi kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksana yang berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah perkawinan anak melalui program GAMAQ. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam.

---

This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by social policy analysis framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated by the high number of child marriage cases in Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in 2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage cases in Indonesia. This study hopefully serves as a reference for both general and specific audiences, such as agents of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many dynamics in the prevention of child marriage in NTB and Central Kalimantan. The policy allocation in each region targets children, but there are still differences in the definition of children based on the laws that become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for the government as the fiscal strength of each region varies."

"Studi ini merupakan evaluasi sumatif terhadap program “Down to Zero” perkawinan anak oleh Gagas Foundation Mataram. Studi dilakukan di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu desa dampingan Gagas. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode campuran (mixed method). Metode kualitatif digunakan untuk menjawab capaian program melalui aspek means-ends analysis, capacity building dan analisis budaya. Sedangkan metode kuantitatif hanya untuk menjawab aspek capacity building melalui penyebaran kuesioner kepada 20 responden. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa peningkatan kapasitas kelompok anak sebagai penerima program telah berhasil dilihat melalui dimensi pengetahuan dan keterampilan tentang pencegahan perkawinan anak. Kemudian keberhasilan program ditinjau melaui aspek means-ends analyisis, program mampu mendorong kelompok anak menjadi agen perubahan dilihat melalui keaktifan anak mengkampanyekan isu-isu ESKA khususnya pada pencegahan perkawinan dan aktif mengorganisir teman sebaya. Selain itu, anak-anak juga telah mampu melaporkan indikasi terjadinya kasus ESKA di desa Rembitan khususnya, sehingga kasus dapat dicegah.

---

This study is a summative evaluation of the "Down to Zero" child marriage program by Gagas Foundation Mataram. The study was conducted in Rembitan Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, which is one of Gagas' assisted villages. The method used in this evaluation is mixed method. Qualitative methods were used to answer program achievements through the aspects of means-ends analysis, capacity building and cultural analysis. Meanwhile, the quantitative method was only used to answer the capacity building aspect through distributing questionnaires to 20 respondents. From the evaluation results, it was found that increasing the capacity of the children's group as program recipients has been successful as seen through the dimensions of knowledge and skills on preventing child marriage. Then the success of the program is reviewed through the means-ends analysis aspect, the program is able to encourage groups of children to become agents of change seen through the activeness of children campaigning on ESKA issues, especially on marriage prevention and actively organizing peers. In addition, children have also been able to report indications of ESKA cases in Rembitan village in particular, so cases van be prevented."

"ABSTRAKMasuknya gagasan mengenai rumah sehat, yang salah satunya dibawa melalui program pembangunan rumah sehat dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bagi masyarakat Desa Oinlasi, melahirkan berbagai dinamika pembangunan rumah tinggal di sana. Pembangunan rumah sehat tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dari rumah tradisional masyarakat Oinlasi, ume kbubu. Jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana pertemuan antara sistem modern dan tradisional yang diwujudkan dalam bentuk rumah tinggal yang terjadi di Desa Oinlasi, telah melahirkan situasi-situasi yang sulit untuk didefinisikan di dalam konteks pembangunan yang berbasis pada pendekatan modernisasi. Penulis menggunakan konsep friction dan hybrid culture untuk menjelaskan kasus-kasus terkait dinamika pembangunan rumah tinggal di Desa Oinlasi tersebut. Metode kualitatif dan pendekatan etnografi digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.Kata kunci:Desa Oinlasi, modernisasi, pembangunan, rumah sehat, ume kbubu.

---

ABSTRACTThe introduction of the idea of healthful houses, one of which was brought through the program of lsquo healthful housing rsquo from the government of South Timor Tengah District for the people of Oinlasi Village, gave rise to various dynamics of housing development. The construction of the healthful house does not necessarily eliminate the existence of the traditional house of the Oinlasi people, ume kbubu. This journal examines how the meeting between the modern and traditional systems, embodied in residential houses in the Oinlasi Village, has created a situation that is not easy to define in the term of development which is based on modernization approach. Writer uses the concept of friction and hybrid culture to analyse the cases that related to dynamics of housing development in Oinlasi Village. This thesis used qualitative method and ethnography approach.Keywords Development, healthful house, modernization, Oinlasi Village, ume kbubu"