Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakMenurut pakar sosiologi pendidikan, terdapat relasi timbal balik (resiprokal) antara realitas dunia pendidikan dengan relitas sosial masyarakat. relasi ini bermakna bahwa hal yng berlangsung dalam masyarakat yang kompleks ini merupakan gambaran dari kondisi dunia pendidikan sesungguhnya. demikian juga sebaliknya kondisi dunia pendidikan mencermikan kondisi masyarakat yang sebenernya."

"Pemerintah Indonesia mencanangkan swasembada gula pada 2014, dimulai sejak 2009. Namun, produksi gula hingga musim giling 2013 belum menggembirakan sehingga sulit menggapai swasembada tepat waktu. Sebelum kemerdekaan, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor gula, namun produksi gula terus menurun hingga akhirnya menjadi negara pengimpor gula terbesar kedua setelah Rusia. Pada tahun 2013, produksi gula sekitar 2,6 juta ton, mendekati posisi ketika Indonesia menjadi pengekspor gula pada tahun 1930-an dengan produksi 2,9 juta ton. Namun, pencapaian produksi saat ini lebih disebabkan oleh perluasan area tebu. Peningkatan produksi melalui perluasan area di masa depan sulit diandalkan karena adanya kendala terkait dengan kependudukan, kepemilikan/status lahan, dan alih fungsi lahan. Peningkatan produksi gula ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, rendemen, efisiensi industri gula, dan rekayasa sosial. Pemanfaatan sumber daya genetik untuk mendapatkan varietas tebu dengan produktivitas >120 t/ha dan rendemen >12% masih sangat memungkinkan. Teknologi budi daya cukup tersedia, walaupun terjadi pergeseran usaha tani tebu dari lahan beririgasi ke lahan kering. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara tropis memungkinkan usaha tani tebu memperoleh hasil optimum dengan memanfaatkan intensitas cahaya secara maksimum. Saat ini yang diperlukan ialah motivasi yang tinggi, perencanaan yang baik dan fokus, dengan menghindari usaha yang cenderung instan untuk mewujudkan swasembada gula dalam waktu dekat."

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun. Atasdasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis:1) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; 2) Rata-rata tuntutan penjara; 3) Tren pencabutan hak politik. Lalu pada konteks kelembagaan hal yang akan disoroti adalah berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya. "