Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orang dewasa di seluruh dunia mempercayakan keberlanjutan dari dunia ini kepada manusia yang sekarang masih anak-anak. Akan tidaknya dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali juga tergantung kepada kemampuan anak-anak sekarang mengelola, melestarikan dan mengupayakan perbaikan secara terus-menerus. Apabila orang dewasa sadar akan kebutuhan masa depan tersebut dan menyiapkan anak-anak dengan baik, maka dunia akan semakin tua, bermutu, dan nyaman untuk ditempati oleh manusia. Manusia berbeda dengan makluk lain ciptaan tuhan, karena manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, kemauan dan kemampuan-kemampuan unggulan lain. Kemampuan-kemampuan ini pulalah yang diamanatkan untuk dipakai, sehingga manusia menjadi makluk yang lebih bermartabat dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan tuhannya. Itulah sebabnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia baik anak-anak maupun dewasa adalah suatu kehakikian yang harus dilakukan. "

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"