Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perempuan PRT adalah perempuan pekerja yang menerima upah dengan melakukan pekerjaan domestik. Di Indonesia, perempuan PRT masih dikategorikan sebagai anggota keluarga sekaligus pekerja. Oleh karena itu muncul pemahaman yang mempersepsikan bahwa perempuan PRT bukanlah pekerja profesional. Hal ini mengakibatkan relasi yang tidak setara antara perempuan PRT dan pihak lain, dan memunculkan perbedaan kewenangan bagi mereka. Salah satu upaya perempuan PRT untuk mensetarakan posisi adalah melalui ekspresi narasi terkait profesi profesi mereka. Studi ini mengkaji narasi identitas profesi yang diekspresikan oleh perempuan PRT dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Serta dengan memasukkan konsep kewenangan serta aspek emosi yang muncul dari proses interaksi. Pengumpulan data dilakukan dari enam perempuan partisipan penelitian yang berprofesi sebagai PRT di daerah Jabodetabek, ditambah tujuh orang partisipan penelitian yang merupakan pengguna jasa dan anggota keluarga perempuan PRT. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa temuan, antara lain bahwa proses pembentukan identitas profesi pada perempuan PRT terjadi melalui interaksi antara mind, self dan society dalam interaksi soaial dengan pihak lain. Partisipan menggunakan istilah pembantu dan asisten untuk mengidentifikasi profesi mereka. Namun partisipan melekatkan makna baru pada kata pembantu, yaitu sebagai pekerja keras yang berpengalaman dan terampil, jauh berbeda dari konsep pembantu yang dikenal masyarakat selama ini. Pembentukan makna profesi yang dipahami oleh para partisipan tidak lepas dari peranan significant others yaitu keluarga yang berinteraksi dengan partisipan.Dalam interaksinya dengan keluarga, partisipan mempertukarkan simbol posisi. Sedangkan dalam interaksi dengan pengguna jasa mereka mempertukarkan simbol profesi. Dalam interaksi ini, para partisipan tidak hanya menerapkan aspek Me yang bersifat sosial tetapi juga mengedepankan aspek I yang aktif untuk menunjukkan bahwa perempuan PRT memiliki posisi tawar. Proses interaksi juga merupakan sarana pembelajaran bagi perempuan PRT untuk mendapatkan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai strategi penolakan untuk mensetarakan posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

---

Domestic workers are women who receive wages by doing domestic work. In Indonesia, domestic workers still categorized as a family member as well as a worker. Therefore, they are not perceived as professional workers which make them unequal with other parties and lead to differentiation of power. To equalize their position, women domestic workers expressing narratives regarding their profession. This study is observing the narrative expression of work identity by women domestic workers with the use of Symbolic Interactionism theory. Also, by incorporating the concept of power and emotional aspects that emerge through the interaction process. Data collection was conducted on six women research participants who work as domestic workers in the Greater Jakarta area (Jabodetabek), with the addition of seven research participants consist of the employer and domestic worker’s member of the family. Based on the results of data analysis, several findings were obtained, among others work or profession identification in women domestic workers occurs through the interactions of mind, self and society in their social interactions with other parties. The participants were using term helper and assistant to identify their profession. Yet, research participants embed new meaning in the term of helper, which is identified as hardworking women, experienced and skillful. This definition differs from the existing definition of helper in society. The meaning making of the profession by the participants cannot be separated from the significant others, namely the family who interacts with the participants. In their interaction with the family, the participants are exchanging the symbols of position. While interacting with the employers, they are exchanging the symbols of profession. In these interactions, the participants apply not only the social aspect of me but also put forward the I aspect which is active to show that women domestic workers do have bargaining position. Interaction process also become a learning field for women domestic workers to gain capital and formulating resistance strategy which they use to equalize their position in their daily lives."

"Kontribusi wanita dalam ekonomi semakin hari nampak semakin meningkat, baik dalam ekonomi rumah tangga maupun ekonomi nasional. Tetapi tanggung jawabnya di dalam rumah tangga tetap tidak berkurang. Hal ini yang sering disebut sebagai peran ganda. Adanya peran ganda akan menyebabkan beban kerja wanita meningkat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. Seperti diketahui tingkat kesehatan akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja sesearang. Selain itu tentunya akan berpengaruh pula terhadap morbiditas, kesehatan reproduksi dan kematian prematur.Banyak faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja seorang wanita kawin. Apa faktor -faktor yang berpengaruh, sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja wanita kawin (ibu rumah tangga). Dipilihnya Tangerang Jawa Barat sebagai daerah karena daerah ini merupakan daerah industri yang sedang berkembang. Dan penelitian sebelumnya (LEKNAS-LIPI,1985) didapatkan bahwa tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja meningkat di daerah industri yang sedang berkembang.Dalam penelitian ini digunakan disain penelitian survey yang bersifat diskriptif. Disini tidak dilakukan pengujian hipotesa. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat, ditambah dengan analisa multivariat yaitu regresi logistik multipel. Populasinya adalah semua wanita kawin yang ada di kelurahan Uwung Jaya. Sampel diambil dengan Cara 'simple random sampling: Sample frame- nya adalah kepala keluarga yang ada suami dan istrinya.Hasil analisa bivariat meaunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata skor beban kerja pada ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik dengan ibu rumah tangga tanpa pekerjaan tambahan. Sedangkan antara ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik dan yang bekerja di sektor lain (pekerja informal dan pekerja kantor) tidak ada perbedaan rata-rata skor beban kerja. Dan dari analisa univariat didapatkan bahwa kelompok ibu rumah tangga tanpa pekerjaan tambahan merupakan kelompok yang terbesar, yaitu merupakan 69,5 % dari seluruh sampel. Sedangkan kelompok pekerja informal persentasenya (17,.5%). Dari analisa multivariat ternyata yang berpengaruh terhadap beban kerja wanita kawin (ibu rumah tangga) adalah status pekerjaan dan balita.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan, terutama di kelompok pekerja informal, karena kelompok ini masih belum banyak ditangani. Selain itu untuk meringankan beban kerja wanita dan ikut serta dalam mebangun sumber daya manusia disarankan untuk mendirikan tempat penitipan anak (balita) yang profesional tetapi dapat dijangkau oleh golangan ekanomi menegah ke bawah."

"Dalam suatu karya sastra terpancar pemikiran, kehidupan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat. Karena itu, berbicara tentang kesusastraan berarti juga membicarakan suatu segi kebudayaan. Sekarang, di mana-mana kita dapat menyaksikan percampuran budaya. Berkat hubungan antarnegara dan adanya komunikasi modern, dunia menjadi lebih kecil. Lagi pula, situasi politik menunjang percampuran budaya tersebut. Kita masih dapat melihat akibat kolonisasi yang tersebar selama berabad-abad di berbagai bagian bumi ini. Di Paris, misalnya, kita lihat hadirnya berbagai macam budaya bersama pendukungnya, baik yang berasal dari Eropa maupun dari benua lain: dari Asia atau dari Afrika. Mereka tinggal bersama kelompoknya dalam wilayah-wilayah. Muncullah kekhawatiran bahwa Paris akan menjadi menara babel, tempat manusia tidak lagi saling mengerti karena perbedaan bahasa. Hal itu mungkin terjadi jika setiap orang tetap terpencil dalam lingkungannya masing-masing. Akan tetapi selama masih ada komunikasi antar mereka, selama masih ada kontak budaya, kekhawatiran itu tidak perlu ada. Di pihak lain, ada pula kekhawatiran akan terjadinya penyeragaman budaya yang akan mengarah pada kemiskinan budaya. Akan tetapi kita masih jauh dari situasi semacam itu. Justru di sini ingin dikemukakan bahwa hampir dalam setiap negara terdapat keragaman budaya. Demikian pula halnya di Indonesia, negeri yang terdiri dari ribuan pulau. Setiap suku bangsa mempunyai budaya sendiri. Lagi pula posisi geografisnya menyebabkan Indonesia selalu terbuka bagi datangnya berbagai pengaruh budaya dari luar. Indonesia telah lama sadar akan keragaman budayanya. "Bhineka Tunggal Ika" demikian bunyi semboyan bangsa Indonesia. Keadaan itu sebenarnya merupakan suatu kondisi ideal untuk suatu kontak budaya yang dapat mengembangkan pemikiran. Pada umumnya, anak Indonesia dibesarkan dalam keragaman budaya. Kolonisasi Belanda yang berlangsung selama berabad-abad menambah kuatnya keragaman budaya itu. Tidak mengherankan apa bila kita melihat percampuran budaya dalam karya sastra Indonesia."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi upah pembantu rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas tahun 2013. Hasil regresi OLS menunjukkan bahwa faktor umur, jenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, tinggal di daerah perkotaan, berpendikan SMP dan SMA ke atas berturut-turut merupakan faktor yang berpengaruh menaikkan upah pekerja rumah tangga, sedangkan variabel pendidikan untuk SD ke bawah dan pelatihan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik.

---

This study aims to determine the factors that affect wages of domestic workers in Indonesia using data Sakernas 2013. OLS regression results indicate that age, male gender, marital status, living in urban areas, highly educated middle and high school is an influential factor to raise the wages of domestic workers, while education variable to SD down and vocational training has no statistically significant effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan.Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3) Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan) PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

---

This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right.This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University Indonesia as source person in labor legal sector.On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004 regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations. Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair. Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer), because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor developing in the community."