Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting perannya, karena dari kegiatan usaha memberikan proteksi kepada masyarakat asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi, dimana dana tersebut dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan aman. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kondisi Industri asuransi kerugian di Indonesia dan bagaimana perlakuan akuntansi serta perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai data-data yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan (review dokumentasi) terhadap berbagai literatur yang relevan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan, koreksi fiskal dilakukan untuk menentukan laba kena pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal tersebut disebabkan oleh beda waktu dan beda tetap. Untuk mempermudah penyusunan serta penyajian laporan keuangan fiskal dan komersial, perusahaan asuransi diharapkan lebih memahami perbedaan- perbedaan tetap dan sementara dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut kebijakan akuntansi dengan ketentuan perpajakan di bidang asuransi.

---

Effort for Insurance as one of financial institution non bank becomes increasingly important its the role, because of business activity gives protection to Insurance public also is instituting fund accumuiator steming fram premium acceptance, where the fund can be invested at safe and productive sectors. This research aim to study how industry condition of general Insurance in Indonesia and how accounting treatment and taxation in determining in debt income tax at general Insurance taxpayer. Research method applied to analysing is descriptive that is depicting research method or description systematically about data collected. Data analytical technique utilized is qualitative analysis. Data collecting is done by the way of literatur study (review documentation) to various relevant literatures. Based on result of analysis concluded that there is difference of accounting treatment with taxation rule, fiscal correction done to determine profit hits tax based on tax rule. The fiscal correction because of timing difference and permanent difference. To water down compilation and presentation of financial statement of fiscal and commercial, Insurance company expected to be more comprehendingly permanent differences and timing difference in income confession and expense of according to policy of accountancy with taxation rule in insurance area."

"ABSTRAKPajak Penghasilan adalah iuran wajib atas setiaptambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak balk untuk konsumsiataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, kepadapemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapatdipaksakan) dan tidak mendapat kontraprestasi secaralangsung dari pemerintah kepada Wajib Pajak bersangkutan.Pajak Penghasilan tersebut akan dipergunakan untuk menjadisalah satu sumber pembiayaan pemerintahan. Notaris/PPATmerupakan salah satu Subjek Pajak Dalam Negeri yang telahmenerima atau memperoleh penghasilan, sehingga mempunyaihak dan kewajiban selaku Wajib Pajak Orang Pribadi.Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yangdikemukakan dalam penelitian ini adalah penghasilanNotaris/PPAT apa saja yang termasuk Objek Pajak, carapenghitungan apa yang dapat digunakan Notaris/PPAT dalammenetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak, dan apa alasanNotaris/PPAT dalam memilih salah satu cara penghitungantersebut. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut makadalam penelitian ini digunakan dua metode penelitian, yaitu ^®toci0 p©n©litia.n kepustakaan dan m©tod© p©n©litianlapangan. Dari penelitian yang telah dilakukan makakesimpulan yang diperoleh adalah penghasilan Notaris/PPATyang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang telah dilakukanberkaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagai Pejabat Umumdan jasa pendukung lainnya. Sejalan dengan itu ada dua carapenghitungan Notaris/PPAT dalam menetapkan besarnyaPenghasilan Kena Pajak yaitu: Pembukuan dan NormaPenghitungan. Notaris/PPAT banyak menggunakan NormaPenghitungan karena lebih mudah dan sederhana dalam carapenghitungannya. Tetapi disarankari lebih baik menggunakanPembukuan, karena lebih jelas, terinci, tercatat dandihitung segala penghasilan dan pengeluaran, sehinggam©nggainbarkan k©adaan yang seb©narnya."

"Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilanjutkan dengan reforrnasi Undang-Undang perpajakan yang salah satunya adalah Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Irisan dari kedua undang-undang tersebut adalah diperkenankannya zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak yang beragama Islam.Hal tersebut menjadi sangat berarti mengingat sekalipun penerimaan pajak selalu meningkat tiap tahunnya tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi dan kesenjangan pendapatan juga sangat lebar. Instrumen zakat diperlukan untuk memperkuat peran pajak dalam distribusi pendapatan yang di Indonesia masih sangat lemah.Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah peran dan kedudukan baik zakat serta pajak dalam masyarakat Indonesia serta aspek sinergis antara keduanya. Penelitian pun dilakukan dengan mengadakan telaah literatur serta penggunaan data sekunder dari para pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu bersumber dari literatur-literatur yang telah ada tanpa mengumpulkan data primer.Kesimpulan yang diambil adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia juga mengatur masalah kebijakan fiskal. Juga di jaman Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi, sekalipun dalam bentuk yang berbeda, kebijakan zakat dan pajak telah diterapkan. Karena itulah antara zakat dan pajak dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan fiskal negara Indonesia yang berpenduduk (mayoritas) muslim. Fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih terbatas pada zakat atas penghasilan, sedangkan potensi zakat yang cukup besar menyangkut pada zakat harta (zakat mal).Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar dilakukan sosialisasi baik tentang kebijakan zakat maupun pajak. Selain itu pula secara terus menerus memantau sistem perpajakan dan penyalurannya agar tidak melanggar prinsip keadilan. Agar fasilitas tersebut dimanfaatkan optimal oleh masyarakat, maka diperlukan perbaikan peraturan yang mengarah pada kemudahan masyarakat dalam membayar zakat agar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Agar fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak lebih menarik sehingga akan lebih mendorong wajib zakat melaporkan keadaan yang sebenarnya dan sekaligus melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar perlu dipertimbangkan untuk memperluas fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak tidak hanya terbatas pada zakat atas penghasilan tetapi sekaligus zakat atas harta (zakat mal). Sedangkan bagi non muslim perlu dipertimbangkan untuk diperlakukan kembali Pajak Kekayaan."