Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper explain descriptively the relevance and the progress of the creative economy in Indonesia. This concept develops flourishingly in the recent years.The creative economy entails industries such as film,entertainment,art,craft,tourism etc...."

"Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan negara Indonesia dan banyak ditopang oleh bantuan luar negeri, selain membawa keberhasilan di satu sisi, ternyata juga membawa dampak kesenjangan antar wilayah yang ada di negara Indonesia. Langkah selanjutnya yang digencarkan oleh pemerintah adalah membuat regulasi dan deregulasi untuk menarik minat penanam modal. Selain itu, langkah yang juga ditempuh adalah menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai motor pertumbuhan. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah penetapan wilayah Kabupaten/Dati II Bima dan Dompu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut, dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan persepsi dari para pengusaha atau wajib pajak terhadap fasilitas pajak itu sendiri dan tingkat ketertarikan pengusaha terhadap fasilitas perpajakan yang sedang ditawarkan. Materi pengujian dilaksanakan berupa kuesioner baik kepada perusahaan bidang perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, dipilih pula perusahaan yang memiliki cabang dan atau berstatus penanaman modal asing (PMA). Hal ini dilakukan mengingat tujuan dari KAPET yang ingin menarik investasi dalam jumlah besar. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun bukan faktor utama, perpajakan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan para pengusaha sebelum menanamkan modalnya di suatu wilayah. Tingkat ketertarikan yang ditunjukkan responden didominasi tingkat ketertarikan sedang yang berarti para pengusaha ragu-ragu atau tidak cukup pengetahuan tentang fasilitas perpajakan itu. Berdasar hasil penelitian tersebut, nampak bahwa kebijakan pemberian fasilitas perpajakan perlu dibenahi terutama dalam hal sosialisasi kebijakan tersebut. Selain itu juga perlu memperhatikan dampak buruk dengan adanya investasi tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh skala optimum belanja pemerintah dibandingkan dengan produk domestik regional bruto (government size) terhadap pertumbuhan ekonomi dan Financial Distress kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku. Government size secara intuitif akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terutama daerah timur Indonesia yang tingkat aktivitas ekonominya cenderung rendah. Disaat yang sama, besarnya belanja pemerintah berisiko menimbulkan kerentanan finansial terutama di daerah karena pendapatannya berpotensi tidak mampu menutupi belanja Mandatory dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa government Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) per kapita dan kerentanan fiskal kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku, namun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,selain itu tingkat kewajiban pemerintah berdampak signifikan terhadap kerentanan fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya komposisi belanja pemerintah terutama belanja wajib dalam memberikan dampak kepada ekonomi dan ketahanan keuangan pemerintah daerah"

"It has become a reality that a woman is the second class citizen in the society. The role of the woman had not been counted on. In the field of education , economics,social , religious conviction , also politics, woman has alwaysbbeen gazed at an eye...."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari perlambatan ekonomi terhadap relevansi nilai atas nilai buku ekuitas dan laba. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari 312 perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, terkecuali tahun 2013. Hasil regresi menunjukkan bahwa informasi akuntansi berupa nilai buku ekuitas dan laba memiliki relevansi nilai pada semua kondisi ekonomi. Pada masa perlambatan ekonomi, relevansi nilai atas nilai buku ekuitas terbukti mengalami penurunan, sedangkan relevansi nilai atas laba terbukti mengalami peningkatan. Penurunan relevansi nilai atas laba ternyata lebih disebabkan oleh adanya laba negatif dibandingkan dengan kondisi perlambatan ekonomi.

---

The purpose of this study is to examine the effect of the economic slowdown on the value relevance of book value of equity and earnings by using sample from 312 non financial firms listed in Jakarta Stock Exchange from 2011 to 2015, except 2013. The result shows that book value of equity and earnings are value relevant on every economic condition. In the economic slowdown period, value relevance of book value of equity proved to be decreasing, while value relevance of earnings proved to be increasing. The decreasing value relevance of earnings is more attributable to the existence of negative earning, instead of economic slowdown."

"Buku yang berjudul "The consumer's good chemical guide : a jargon-free guide to the chemicals of everyday life" ini ditulis oleh John Emsley. Buku ini merupakan sebuah buku panduan mengenai bahan kimia untuk para konsumen."

"Liberalisasi perdagangan telah meningkatkan interdependensi dan intensitas kerjasama antar negara, namun pada saat yang sama jugs meningkatkan iklim kompetisi secara global. Seiama beberapa dekade terakhir, tren regionalisme semakin meningkat, terutama dalam kerangka kerjasama ekonomi. Integrasi ekonomi regional ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian kawasan secara menyeluruh.Tujuan tersebut tampaknya akan sulit tercapai karena hubungan ekonomi intra-ASEAN yang bersifat non-komplementer. Sebagai stabilisator perekonomian nasional maupun regional, sektor UKM akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari kalangan pengusaha asing. Dalam pembahasan tentang UKM, kesuksesan China dalam mengembangkan sektor UKM-nya secara global tidak dapat dikesampingkan. Integrasi ekonomi ASEAN jugs tidak terpisahkan dari faktor China. Di satu sisi, integrasi ekonomi akan meningkatkan iklim kompetisi regional, namun di sisi lain integrasi ekonomi jugs perlu direalisasikan untuk menghadapi pengaruh ekonomi China di kawasan.Dalam rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, terdapat empat karakteristik utama, yaitu kebebasan arus barang dan jasa, kebebasan arus tenaga kerja ahli, prinsip non-diskriminasi dalam keprofesian, dan kebebasan arus modal. Penerapan pasar tunggal perlu dipandang sebagai peluang (bertambahnya pangsa pasar) sekaligus ancaman (banjirnya produk asing yang lebih kompetitif) bagi kalangan usaha domestik, terutama sektor UKM. Di kawasan Asia Tenggara, sektor UKM Malaysia dan Thailand sudah dianggap sebagai pemain regional yang kompetitif. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari strategi dan kebijakan pemerintahnya masing-masing dalam pemberdayaan UKM.Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan, daya saing sektor UKM Indonesia secara regional masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor UKM Thailand dan Malaysia. Kesuksesan pengembangan sektor UKM China, tidak terlepas dari peran negara (pemerintah pusat) sebagai pengambil keputusan. Dalam menghadapi kompetisi regional, Indonesia perlu merumuskan cetak biru dan strategi pengembangan UKM yang Iebih selaras dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Sementara itu dalam menghadapi China, negara-negara ASEAN perlu segera mewujudkan integrasi ekonomi kawasan dalam komitmen Pasar Tunggal dan Basis Produksi Tunggal.Untuk dapat bertahan dalam liberalisasi ekonomi kawasan, pemerintah Indonesia perlu Iebih proaktif dan bersikap pragmatis. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah tidak dapat lagi terlalu mengandalkan peran korporasi besar dan MNC. Paradigma pembangunan nasional perlu difokuskan pada sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Dalam menghadapi China, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga perlu mengesampingkan friksi-friksi politik yang selama ini masih mewarnai hubungan intra-kawasan.

---

Trade liberalization has resulted both in increasing interdependence and cooperation among nation-states while at the same time also increasing competition between friends and (or) foes. In the last few decades, there was a significant growing trend towards regionalism, especially those in the state of economic cooperation. ASEAN economic integration initially aimed to increase the region's social welfare in an inclusive scale.However, some experts doubt the aspired plan since the nature of infra-ASEAN's trade based mostly on non-complementary relations. SMEs (Small and Medium Enterprises) as a 'controller' on social, political, and economic stability both domestically and regionally, lend to face harder challenges, particularly from large-scale and foreign enterprises. In the framework of SMEs, we can no longer under estimate China's SMEs development at the global scale. At the similar point, ASEAN's economic integration, more or less, also related to this China factor. The implementation of ASEAN Single Market will intensively increases economic and trade competition among member states. On the other hand, ASEAN's economic integration will also entirely needed to overcome China's economic power in the region.There are generally four characteristics in the focal point of ASEAN Single Market free flow of goods and services, free flow of skilled labors, non-discriminatory standard on professional certification. and freer flow of capital among member states, The upcoming Single Markel should be seen - all at once - as both threat (an overflow of more competitive imported goods) and opportunity (growing market) for SMEs practitioners. in the Southeast Asian region, Thai and Malaysian SMEs have been recognized as two of the most competitive regional players. Yet, the achievement must not be seen apart from the goverments' policies and effective strategies in SMEs development.From the standpoint of general policy environment, Indonesian SMEs' regional competitiveness level is still far left behind Thailand and Malaysia. China's attainment in SMEs development is also an outcome of the state's (government's) continuous role as the primary decision maker. In facing the forthcoming regional competition, Indonesian government needs to redesign its domestic policy towards SMEs as well as to put forward a blueprint for SME development that may possibly pursue the values of trade liberalization. Meanwhile in facing China's economic influence, ASEAN member countries should soon put into action the region's economic integration and the committed agreement to build ASEAN as a single market and single production base.To be able to survive in the era of regional trade liberalization, Indonesian government is required to be more practical and 'down to business'. To improve the nation's social welfare, we can no longer depend only on large-scale enterprises and MNCs (Multinational Corporations). National development paradigm should be diverted to SMEs development as the backbone of the communities' subsistence. In facing China's economic dominance, ASEAN member countries must also be able to put aside political friction and ideological confrontation in the region."