Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Pengalihan Hutang untuk Kegiatan Konservasi atau Debt-for-Nature Swap (DNS) adalah salah satu mekanisme konversi hutang negara-negara berkembang yang dapat menjadi salah satu sumber utama pendanaan lingkungan hidup. Tahun 2008 nilai hutang pemerintah Indonesia Rp 1.548 triliun dan rasio terhadap Pendapatan Domestik Bruto sudah mencapai 30 persen. Tahun 2006, pemerintah Republik Federal Jerman dan pemerintah Indonesia menyepakati program DNS III senilai EUR 12,5 juta (Rp 125 miliar) yang akan dilaksanakan selama lima tahun, untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Hasil analisis sensitivitas dengan AHP menunjukkan bahwa aspek transparansi merupakan isu kebijakan yang memiliki sensitivitas tertinggi sehingga menjadi faktor utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi. DNS III. Isu-isu dan masalah kebijakan yang penting berikutnya berturut-turut adalah aspek teknis UMK, kebijakan anggaran dan hutang luar negeri, komitmen negara kreditor, dan kelembagaan. Isu Tranparansi dapat mempengaruhi kinerja program lebih dari 50 persen. Metode analisis kebijakan dan AHP menyimpulkan bahwa untuk mengoptimasikan program DNS III, maka prioritas perbaikan dari para pengambil kebijakan, harus dilakukan dari isu dan masalah yang memiliki tingkat sensitivitas tertinggi termasuk isu tentang partisipasi publik, publikasi dan akses kepada informasi.

---

The debt-for-nature swap (DNS) is one of the debt conversiori mechanisms that could become a major environmental fiinding sources in the future. Indonesia is one ofthe most debtor country with total Rpl.548 billion debt in 2008 or reached over 30 percent to its Gross Domestic Product (GDP) on the same year. Finally, in 2006 Indonesia and Federal Republic of Germany agreed to implement DNS DI five years project’s tema for EUR12.5 miilion debt conversion. Using AHP’s analysis of sensitivity, the result ot this research shows the main issue that get most attention from stakcholders from highest to lowest is Transparancy, Technically Problem of MSE, Budgeting and Extemal Debt Policy, Creditor’s Commitment, and Institution. Tranparancy could influence more than 50 percent to the program performance. Both policy analysis and AHP method indicates that to optimize program performance, policy makers need prioritizing activities from the high sensitivity issue includes public participation, publication, and access to program report."

"Tesis ini memodifikasi penelitian Fraser, Zhang, dan Derashid (2006) yang berjudul ?Capital Structure and Political Patronage: the Case of Malaysia.? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya politik patronase di dalam struktur dewan perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berhutang lebih. Penelitian ini mendeteksi adanya politik patronase di dalam perusahaan dengan adanya hubungan mantan menteri, mantan staf ahli kementerian, purnawirawan (baik TNI maupun Polri), relasi pejabat, dan/atau relasi bisnis di dalam struktur dewan perusahaan. Secara mengejutkan, adanya politik patronase pada Dewan Komisaris perusahaan akan mengurangi leverage perusahaan walaupun pada Dewan Direksi akan semakin meningkatkan leverage. Struktur kepemilikan, praktik tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, aset tetap, tingkat profitabilitas, dan kesempatan investasi memiliki pengaruh signifikan pula terhadap keputusan struktur modal perusahaan yang memiliki informasi patron. Selain itu, ditemukan juga bahwa majority shareholders atau komisaris sebagai political executive akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berhutang lebih.

---

This thesis is modifying research done by Fraser, Zhang, and Derashid (2006) named ?Capital Structure and Political Patronage: the Case of Malaysia.? This research aims to find out whether the presence of political patronage in the board could enhance the firm?s ability to carry more debt in its capital structure. The political patronage is detected by the presence of ties between the former ministers, the former ministry expert staff, the former high-rank military/police officers, the family of officials, and/or the business relation in the board. Surprisingly, the presence of political patronage on the board of commissioners may reduce debt despite the presence of it on the board of directors may increase the debt. Ownership structure, good corporate governance, firm size, fixed asset, profitability, and investment opportunities had significant impacts to decisionmaking process related with the capital structure of companies that had those patrons. In addition, the result also shows that majority shareholders or commissioners as a political executive will enhance the firm?s ability to carry more debt in its capital structure."

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."

"Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi perseroan untuk melakukanpenyelamatan karena dapat membantu perseroan keluar dari krisis ekonomimaupun dari keadaan insolvensi. Restrukturisasi juga bermanfaat bagi perseroandi Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembanganekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk mengantisipasi bangkrutnya usaha akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo baik secara yuridismaupun non yuridis. Salah satu upaya non yuridis yang sering dilakukan adalah upaya restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham. Adapun sarana hukum melakukan restrukturisasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tetang Tagihan-tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tesis ini berupaya untuk meneliti bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi menjadi setoran saham pada perseroan terbatas sebagai pelaksanaan restrukturisasi pinjaman dan bagaimana prosedur serta mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif, yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi pinjaman dengan melakukan konversi tagihan menjadi saham. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori danpembahasan yang telah saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah bentuk tagihan yang ada karena Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.Sedangkan Prosedur dan mekanisme restrukturisasi dengan pola konversi tagihan sebagai setoran saham (debt equity swap) adalah dengan melalui tahapan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat RUPS, dan setelah RUPS

---

Restructuring is an effort for the company to perform a rescue because it can heip

the company exit from the economic crisis and the insolvency status.

Restructuring is also beneficial for the company in Indonesia deal with the

globalization era, comply with the global economic developments and competitive

world markets. Various attempts were made by the parties to anticipate the

collapse of the business as a result cannot fulfilled due date o f the obligations in

both judicial and non-judicial. One of the non-judicial efforts is done with a loan

restructuring with debt to equity swap system. As for the legal means to

restructure can be seen in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies, Act No. 37 o f 2004 concerning Bankruptcy and Moratorium of

Payments, and Government Regulation No. 15 of 1999 Particular Of Debt Into O f

Shares. This thesis seeks to examine the forms of debt into shares in the

corporation as the implementation of loan restructuring and how the procedures

and mechanisms debt to equity swap of loan restructuring in the corporation. By

using a normative juridical approach that examines the legal norms contained in

the legislation and decisions of the judges, this study is to classified in descriptive

writing, discussing and describing the circumstances or indication that occur to

the problem of loan restructuring with debt to equity swap system. Based on the

existing problems as well as theoretical studies and discussions, it can be

concluded that particular debt into shares is particular debt that the company

received money or tangible goods, the Company became the insurer or guarantor

of debt from a party where the company has received the benefits that can be

valued by money, the Party became the insurer or guarantor of debt obligations

the company has paid the fUU debt liability. While the procedures and mechanisms

for debt equity swap is through Pre-General Meeting Of Shareholders phase, at

the General Meeting Of Shareholders phase, and after the General Meeting Of

Shareholders phase."

"This paper deals with the issue of Japan's public debt, particularly from a governance perspective. Japan's public debt continues to follow a rising path mainly due to the fact that, in the harsh economic climate the country has experienced since the 1990s, the government has ended up increasing public sector spending in order to support the Japanese economy....."

"Obligasi sebagai surat berharga merupakan Efek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan bentuk surat bukti utang Emiten kepada kreditur obligasi yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun seringkali Emiten tidak membayar lunas obligasi tersebut, baik karena Emiten tidak mampu atau tidak mau membayar maupun karena Emiten sedang dalam proses Kepailitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk membayar obligasinya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU . Rencana perdamaian tersebut dapat berupa Debt to Equity Swap. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara Debt to Equity Swap terhadap obligasi jenis Non-Convertible dalam rangka perdamaian di PKPU, dan bagaimana kedudukan serta peran Wali Amanat sebagai perwakilan dari Pemegang Obligasi dalam proses Debt to Equity Swap. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Obligasi jenis Non-Convertible yang akan melalui proses Debt to Equity Swap dalam rangka PKPU harus melalui upaya pembatalan atau percepatan waktu jatuh tempo sehingga sebelum obligasi batal atau jatuh tempo, peran Wali Amanat dalam proses Debt to Equity Swap masih akan terus ada untuk mewakili pemegang obligasi.

---

Bonds are categorized as Commercial Paper in Indonesian Capital Market Law. Bonds that also can be caterogiezed as letter of credit has their maturity date which is the time for the Issuer should pay the bonds to the creditos. But however, it rsquo s a common situation that the issuer doesn rsquo t pay the bonds to the creditors when the maturity day come. It can be happened because the issuer doesn rsquo t want to pay, in a condition of insolvency or in the process of bankruptcy. One of the common way to solve the problem for the creditors to get paid of their bonds is through the process of Suspension of Payment by doing Debt to Equity Swap. This Research will emphasize the Juridical Review of Debt to Equity Swap on Non Convertible Bonds that converted into shares in the Event of The Suspension of Payment. This research will be focused on the procedure Debt to Equity Swap of Non Convertible Bonds in the event of The Suspension of Payment, how Trustee as the representative of Bonds Creditors, participate in the event of Debt to Equity Swap. This research will use normative juridical study and literature review methods. Non Convertible Bonds can be converted for Debt to Equity Swap if the Bonds has already delisted in Capital Market Law or have reached their maturity date. The trustee still have to parcipate as the representative of bonds creditors as long as the bonds haven rsquo t been delisted or reached their maturity date."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaruh financing deficit terhadap long term debt dengan model pecking order pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 -2014, dimana perusahaan-perusahaan tersebut dikelompokkan berdasarkan debt capacity. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur dengan metode purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah financing deficit dan squared of financing deficit, sedangakan variabel dependennya adalah long term debt. Pengelompokkan perusahaan berdasarkan debt capacity dilakukan untuk melihat hubungan antara finacing deficit terhadap penerbitan hutang jangka panjang sesuai dengan model pecking order.Hasil peneliitiaan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan positif antara financing deficit terhadap penerbitan hutang jangka panjang. Selain itu, pengelompokan berdasarkan debt capacity lebih memilih hutang jangka panjang ketika mengalami defisit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki debt capacity yang rendah.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of financing deficit on long term debt of manufactur firms listed in Indonesia Stock Exchange for Periode 2007 2014 according to Pecking order Model and classified by its debt capacity. The research has purposive sampling method. The independent variables are financing deficit and squared of financing deficit, while dependent variable is long term debt. Having classified firms by its debt capacity is needed to examine the effect of financing deficit towards long term debt according to pecking order model. The result showed financing deficit effected long term debt issued significantly. Firms with high level of debt capacity prefer to issue debt than firms with low debt capacity in financing deficit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan perusahaan berupa ukuran perusahaan, aset yang berwujud, tingkat profitabilitas, rasio market-to-book dan tingkat leverage serta credit rating terhadap tipe debt financing perusahaan. Penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan jumlah data observasi sebanyak 101. Penelitian menggunakan model binary logistic regression untuk memprediksi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tipe debt financing. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan antara market-to-book dengan tipe debt financing.

---

This study analyze Effect of Firm Characteristics as size, tangibility, profitability, market-to-book ratio and leverage and credit rating on choice of debt financing. This study uses cross-sectional data to test of 101 observation datas. This study uses binary logistic regression to predict the effect of form characteristic on choice of debt financing. This study proves that market-to-book ratio has significant effect of debt financing."

"Penelitian ini menganalisis peran debt financing dan corporate governance terhadap earning management pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh debt financing dan corporate governance terhadap praktik earning management pada suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel purposive sampling serta menggunakan model statistik regresi berganda data panel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu absolute value of abnormal accruals sebagai variabel dependen, leverage, komisaris independen, dan board size sebagai variabel independen, serta variabel kontrol yang terdiri dari firm size, return on asset (ROA), growth, dan firm age. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 380 perusahan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2019 dengan jumlah observasi sebanyak 2180 observasi. Hasil pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan yang positif antara debt financing terhadap praktik earning management pada suatu perusahaan yang diproksikan melalui tingkat leverage, serta adanya pengaruh signifikan yang positif antara corporate governance terhadap praktik earning management pada suatu perusahaan yang diproksikan melalui komisaris independen dan board size.

---

This research analyzes the role of debt financing and corporate governance on earning management in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2014-2019. The aim of this research is to investigate the influence of debt financing and corporate governance on earning management practices in a company. This research uses a quantitative approach with purposive sampling and employs a multiple regression panel data statistical model. The variables used in this research are the absolute value of abnormal accruals as the dependent variable, leverage, independent commissioner, and board size as the independent variables, and control variables comprising of firm size, return on asset (ROA), growth, and firm age. The data used in this research is financial and annual reports of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2014-2019. The sample used in this research consists of 380 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2014-2019 with a total of 2180 observations. The results of this research show a significant positive effect of debt financing on earning management practices in a company proxied through leverage level, and a significant positive effect of corporate governance on earning management practices in a company proxied through independent commissioner and board size."