Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Process of democracy consolidation is more complex and longer after transition: study on democracy consolidation is varying compared to transition study. Democracy consolidation should be able to do reinforcement to 3 types of political institutions, they are : 1).State administration apparatus (bureaucracy) 2)Representative Institution and Stakeholder of Democracy System (political parties ,parliament and general election system and 3). The Structure guarantees horizontal accountability, constitutionalism and governance based law (judicial system,check and balances institution). In the context of local democracy, it is explained that the bigger autonomy of local governance, whether it's on the meaning of authority in decision - making or financial authority, the bigger is the degree of local politics. In relation to that proposition, it can be concluded that; firstly, the bigger local autonomy is, the bigger is democratization process and local politic, which is characterized the region uniquely. Secondly the more intensive of elite role is , the more developing is social politic dynamic and more dynamic also the development of regional politic. Third, more dynamic of democratization process is, more dynamic is regional politic development. In state constitution system, the ideal of state law is unseparatable part of the development of the idea of Indonesian state since its Independence Day, although in the articles of Undang-undang Dasar 1945 (Indonesia Constitution) before amanded, the idea of state law is no longer firmly explicitly, but in explanation of Constitution, it is firmed that Indonesia follows the idea of "rechstaat" not "machstaat"."

"Perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu perkembangan dalam bingkai politik ketatanegaraan ditandai dengan rumusan konstitusi yang memberikan kerangka dasar bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar rumusan tersebut maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (2). Namun demikian dalam praktek ketatanegaraan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemlihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa model pemilihan dimaksud inkonstitusional. Atas dasar itulah penilaian konstitusionalitas norma pemilihan serentak didasarkan pada metode tafsir konstitusi baik dari sisi original intent maupun tafsir sejarah. Desain konstitusional pemilihan umum serentak sebagaimana dimaksud lahir sebagai upaya untuk menggeser arah transisi demokrasi menuju pada penguatan sistem konsolidasi demokrasi agar praktek buram demokrasi langsung yang cenderung transaksional, koruptif, manipulatif, berbiaya tinggi dan melanggengkan kekuasaan dapat diminimalisasi dalam praktek ketatanegaraan yang berdimensikan pada paham demokrasi dan kedaulatan rakyat."