Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenyamanan ruang adalah hal yang harus diperhatikan dalam sebuah perancangan bangunan. Tanpa memperhatikan hal tersebut, bisa dikatakan sebuah perancangan akan gagal karena ruangan yang tercipta tidak akan digunakan secara maksimal. Salah satu faktor kenyamanan ruang adalah kenyamanan suhu dan kelembaban ruangan. Untuk daerah tropis lembab seperti kota Jakarta, kenyamanan termis biasanya dicapai pada suhu 24 ? 28° C dengan keadaan udara bergerak pelan.Sayangnya dengan kemajuan teknologi di bidang air conditioner, perancangan sebuah ruangan khususnya ruang publik yang besar (contoh : ballroom) bergantung sepenuhnya kepada AC untuk mencapai tingkat kenyamanan suhu ruangan. Dalam sebuah survey, ditemukan bahwa 80% konsumsi energi listrik dalam hotel tersebut adalah untuk chiller AC.Disaat krisis energi yang tengah melanda dunia, (harga minyak mentah melambung tinggi), krisis iklim karena polusi yang semakin tinggi, dan meningkatnya minat dalam sustainable architecture, maka penelitian terhadap pengudaraan alami yang hemat energi menjadi penting.Dengan bantuan simulasi software CFD (Computational Fluid Dynamics), pengamatan lapangan, dan data kuesioner, dijelaskan bagaimana aliran udara pada sebuah gedung olahraga menjadi sulit dirasakan oleh atlet yang bertanding dan para penonton yang hadir. Pepohonan di sekitar bangunan dapat memantulkan angin yang datang menjauhi bukaan masuk, dan perbandingan bukaan yang kecil dengan volume ruangan yang terlalu besar membuat aliran udara hanya terasa di area sekitar bukaan, sedangkan di dalam ruangan kecepatannya menjadi lambat.

---

Room comfort is one thing that has to be considered in a building design process. Without it, a design process can be a failure because the room will not be properly used. One of the factors of room comfort is room temperature and humidity. For a hot humid climate in Jakarta, thermal comfort usually achieved at 24 ? 28° C with the air moving slowly.

Unfortunately the development of air conditioning technology makes designers relied heavily on air conditioner to achieve comfort room temperature. In a survey, it was found that 80% of power consumption in a hotel was for running the chiller.

Because of the global energy crisis occurring right now (crude oil price sky rocketing), climate crisis because of high pollution rate, and the high interest of sustainable architecture, attention to low cost natural ventilation become very important.

With the aid of CFD (Computational Fluid Dynamics) software, field observation, and questioner data, it will be explained how the air flow in a sport hall became barely noticeable. Trees around the sports hall can block and prevent air flow from entering the sports hall and the un-proportional balance between room volume and openings make the air flow only can be felt around the inlet, while at the hall the velocity became slow."

"Keppres No. 4 Tahun 1984 dan Ka. BPN NO. 169/HPL/BPN/89 merupakan kedua peraturan yang mendasari diberikannya Hak Pengelolaan kepada Badan Pengelola Gelora Senayan yang sekarang dikenal dengan Gelora Bung Karno. Kedua peraturan ini memberikan wewenang yang cukup besar dan menyangkut tanah yang cukup luas di wilayah DKI Jakarta. Namun, pemberian ini dapat dan telah menimbulkan konflik sengketa pertanahan antara pemerintah dengan swasta dalam hal ini PT. Indobuildco (kasus Hilton). Karenanya perlu dibahas kedua peraturan tersebut baik dari segi riwayatnya, perolehan, maupun keberlakuan dari peraturan tersebut. Dengan demikian hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Hak Pengelolaan dapat diberikan di atas tanah dengan Hak Perorangan dan apakah secara hukum dapat dibenarkan bahwa dengan suatu Keputusan Presiden tentang Badan Pengelola langsung secara otomatis membatalkan hak atas tanah yang telah ada sebelumnya serta memberlakukan hak baru di atas tanah tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat ekplanatoris, dimana data berasal dari data hukum primer, sekunder, dan tertier.Penelitian ini juga bertujuan agar para pemegang hak atas tanah mengetahui jaminan kepastian hukum atas haknya tersebut apabila berhadapan dengan suatu peraturan perundangan yang terkait dengan hak atas tanahnya tersebut, diharapkan pula dalam penelitian ini diperoleh suatu gambaran umum tentang salah satu sengketa pertanahan yang cukup menjadi fenomena di negeni ini dengan jumlah kerugian Negara yang cukup besar. Setelah dilakukan penelitan dalam tulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat diberlakukan terhadap tanah yang masih dilekati dengan hak atas tanah lain. Bahwa tidak dibenarkan suatu Keputusan Presiden membatalkan Hak Atas Tanah yang telah ada sebelumnya.

---

Presidential Decree No. 4th , 1984 and The Head of National Land Body No. 1691HPLIBPN189 are the regulations which given an authority to Badan Pengelola Gelora Senayan (has known as Gelora Bung Karno). Those regulations have given a lot of authority to the lands in Jakarta. This authority or the governing right (Hak Pengelolaan) can make conflicts between government cq. Badan Pengelola Gelora Senayan and people who have the rights of the lands. Due to that reasons, it needs a research to those regulation in many aspects from the history, procedures and validity. This research are focus on "is the governing right can be valid on the others rights of land and Is it legal one presidential decree (No. 4th, 1984) can be automatically valid and denied the existing rights." This research has used based on explanatory law methods research which gain data from prime, second, third data.The goals of this research are people have known their rights to the lands which proved by certificate of land and the guarantee of law in the certificate. From this research, we can have a big picture about land problems in Indonesia, especially in Jakarta (according to the governing right Badan Pengelola Gelora Senayan. The conclusion of this research are governing right (Hak Pengelolaan)can not be apply in the land which still exist the other rights of land and The President Decree No. 4th , 1984 can not cancel the existing rights of lands."