Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas upaya pemenuhan kesejahteraan anak pemulung terkait kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan anak yang dilakukan di Pusat kegiatan BelajarMasyarakat PKBM yang ada di komunitas pemulung di area Tempat Pembuangan Akhir TPA Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi serta faktor risiko dan faktor pelindung padaanak pemulung yang mempengaruhi pemenuhan kesejahteraan anak pemulung. Penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan informan darikepala sekolah dan guru PKBM, anak pemulung serta orangtua pemulung. Hasil penelitianmenggambarkan kondisi pendidikan dan kesehatan anak pemulung kemudian upaya yangdilakukan PKBM dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sertaadanya faktor risiko dan faktor pelindung yang mempengaruhi anak di setiap tingkatan darimicro-, meso- dan exo-system.

---

ABSTRACTThis thesis discusses fulfillment effort for child scavengers welfare that related to the needsin education and health, that conducted at Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Community Learning Center in the scavenging community in the dumpsite area atSumur Batu Bantar Gebang Bekasi. discussed well as risk factors and protective factors inchild scavengers that affect the fulfillment of the child scavengers welfare. This researchused qualitative method with descriptive approach, the informant for this research is fromprincipal and teacher of PKBM, child scavengers and parent from child scavenger. Theresult of the study describes the condition of child scavengers education and health, andthan the efforts made by PKBM in order to fulfill the educational and health needs, as wellas the existence of risk factors and protective factors affecting children at every level ofmicro system, meso system and exo system"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) masyarakat Kabupaten Karimun berdasarkan pekerjaan; 2) persepsi masyarakat terhadap pendidikan; dan 3) peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mengurangi buta aksara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap warga belajar, tokoh masyarakat, dan Pegawai Dinas Pendidikan serta Diskusi Kelompok Terpimpin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pekerjaan masyarakat Kabupaten Karimun adalah buruh, nelayan, penyelam, pedagang, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menggunakan paspor wisatawan yang tidak mensyaratkan pendidikan, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil, 2) Masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah terhadap pentingnya pendidikan, mengingat tanpa bersekolah pun mereka dapat memperoleh penghasilan yang besar, dan 3) Peran PKBM di Karimun sangat penting dalam mengurangi buta aksara ditandai dengan banyaknya peserta dewasa yang mengikuti Program Keaksaraan Paket A, B, dan C, serta Keaksaraan Usaha Mandiri dan Keaksaraan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini menyimpulkan Peran PKBM sangat penting dalam mengurangi buta aksara di Kabupaten Karimun, karena waktu belajar di PKBM lebih fleksibel dibandingkan dengan sekolah formal. Hambatan pelaksanaan PKBM di Karimun, antara lain jam kerja warga belajar, jauh dan sulitnya jarak tempuh, keterbatasan jumlah tutor dan besar honor tutor."

"ABSTRAKUsaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses pembaharuan yang terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk berhasilnya suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi dari masyarakat. Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten serta berdasarkan kebutuhan yang paling utama. Tetapi berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan partisipasi, khususnya warga masyarakat setempat di mana mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pada jalur ke-6 dari 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan pada disadarinya peranan partisipasi itu dalam usaha-usaha pembangunan mengingat bahwa partisipasi itu sebagai inti dalam keberhasilan pembangunan. Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda-participatie atau dari bahasa Inggris-participation, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin-participatio yang terdiri dari dua suku kata, yakni "pars" yang berarti bagian dan "capere" yang berarti mengambil. Jadi participatio berarti mengambil bagian. Perkataan participatio berasal dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Jadi partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dalam Kamus Baru Bahasa Indonesia dikatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian. Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan, yang merupakan usaha perubahan secara sadar dan berencana, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih baik, melalui proses perubahan sikap yang dapat mengikuti perubahan sosial dan memahami arti pembangunan serta program-programnya."

"Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini izinkanlah saya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWI", yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berada di ruang ini dalam keadaan sehat wal'afiat dapat berkenan menyaksikan upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Parasitologi.Judul pidato pengukuhan yang akan saya kemukakan adalah Peran Entomologi Kedokteran dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Saya memilih judul ini dengan pertimbangan keterkaitan Entomologi Kedokteran dalam berbagai kenyataan sebagai berikut: Dalam GBHN telah digariskan, bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan kesehatan merupakan bagian pembangunan nasional yang bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimalt2i. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal oleh setiap penduduk dibutuhkan antara lain pengetahuan yang cukup termasuk Entomologi Kedokteran, status gizi yang memadai dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.Dalam menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II), pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan dengan lebih mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran termasuk Entomologi Kedokteran, walaupun dalam PJPT I telah berhasil menurunkan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) yang menjadi indikator paling peka untuk mengukur derajat kesehatan, yaitu dari 107 menjadi 70 per 1000 kelahiran hidup seperti yang terjadi antara tahun 1975?Entomologi Kedokteran yang menjadi substansi Parasitologi Kedokteran masih belum secara mendalam dipahami oleh para staf pengajar di Fakultas Kedokteran apalagi oleh masyarakat awam. Ilmu ini telah banyak memberikan informasi penting antara lain yang berkaitan dengan tata cara yang harus dilakukan dalam menghadapi penularan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular seperti penyakit malaria, demam berdarah dengue dan penyakit kaki gajah (filariasis). Penyakit ini penularannya terjadi dari seorang penderita kepada orang yang sehat melalui gigitan nyamuk tertentu.Apa yang dimaksud dengan Entomologi KedokteranKata entomologi berasal dari kata Yunani enfomon (= serangga) dan logos (= ilmu). Entomologi Kedokteran dalam arti yang sempit adalah ilmu yang mempelajari serangga (nyamuk, lalat, lebah, tuma dll.) yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran."

"ABSTRAKPermasalahan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki lingkup yang luas serta berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa. BPOM menyediakan beberapa akses media sosial untuk menggalang peran aktif masyarakat, namun partisipasi masyarakat secara selaras dan terarah belum memenuhi harapan sehingga dibutuhkan sebuah strategi dalam pemanfaatan media sosial. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan sebuah strategi formal berupa strategi media sosial sebagai upaya meningkatan partisipasi masyarakat dalam komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi kegiatan pengawasan obat dan makanan BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian applied research yang mengambil studi kasus pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave digunakan sebagai kerangka kerja dalam penyusunan strategi media sosial. Data dianalisis secara kualitatif yang dikumpukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan para pakar media sosial yang kemudian dianalisis dengan metode Thematic Analyis, observasi pengelolaan media sosial yang dimiliki BPOM saat ini, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.Penelitian ini menghasilkan 9 daftar kekuatan dan 9 daftar kelemahan yang diidentifikasi dari faktor internal serta menghasilkan 10 daftar peluang dan 9 daftar ancaman yang diidentifikasi dari faktor eksternal. Melalui matriks TOWS, dihasilkan 19 strategi pemanfaatan media sosial yang selaras dengan 4 sasaran strategis media sosial bagi BPOM.

---

ABSTRACTThe problems of food and drugs which under the authority of Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM has a broad scope and as well as the implications for public health and the nation 39 s economy. BPOM provide some access to social media to increase people 39 s active participation, but participation in a harmonious and focused not met expectations and so we need a strategy in the use of social media. This study was conducted to formulate a formal strategy in the form of a social media strategy as an effort to increase community participation in communication, information dissemination and education of BPOM rsquo s food and drug control activities.This research is applied research that takes a case study on Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave is used as a framework in the preparation of a social media strategy. Data were analyzed qualitatively that collected through interviews with stakeholders and experts of social media which is then analyzed by Thematic Analyis, observation of social media management owned BPOM today as well as other supporting documents.This study resulted in 9 list of strengths and 9 list of weaknesses that identified from internal factors as well as generate 10 list of opportunities and 9 list of threats that identified from external factors. Through the TOWS matrix, generated 19 social media strategy implementations that is consistent with the four strategic objectives of social media for BPOM."

"Penelitian ini mencoba mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan pendidikan yang berbasis masyarakat (community-based education). Pendidikan regular yang dilaksanakan pemerintah sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi ternyata bukan jaminan akan juga memberikan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi kepada warganya. Kurikulum yang kaku dan tidak berorientasi pada pengembangan kreatifitas siswanya agar menjadi orang yang mandiri dan bisa berdaya di masa mendatang, membuat jalur pendidikan sekolah kurang diminati oleh rakyat yang lebih membutuhkan beras dari pada ceramah.Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah program pemerintah untuk menyatukan dan memadukan seluruh jalur pendidikan luar sekolah yang ada di masyarakat untuk dibina dan diarahkan agar benar-benar dapat melayani kebutuhan dan minat belajar masyarakat yang real, dan benar-benar bisa memberdayakannya. PKBM berupaya memadukan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill), bahkan mereka bukan hanya sekedar belajar untuk menguasai pengetahuan baru tetapi juga diarahkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau mata pencaharian baru termasuk akses kepada pasar. PKBM adalah media mempertemukan strategi pembangunan dari pemerintah (top down planning) dengan kebutuhan dan permasalahan rakyat (bottom up planning).Penelitian yang dilaksanakan pada dua buah PKBM, "At-Taqwa" Desa Dewasari dan "17 Agustus" Desa Parnalayan di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualititatif.Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan analisis dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, organisasi data, dan interpretasi data untuk mendapatkan jawaban atas tiga permasalahan dalam tesis ini, yaitu; bagaimanakah proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan belajar yang ada di PKBM, apakah kegiatan-kegiatan tersebut benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi untuk mengembangkan PKBM.Dari analisis hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat belum terwujud dengan baik, program pendidikan yang disusun belum berdasarkan pada proses assessment dan identifikasi yang benar. Di pihak masyarakat masih menaruh ketergantungan yang cukup besar pada bantuan pemerintah, sementara di pihak pemerintah masih belum serius memperhatikan pengembangan PKBM. Semangat masyarakat untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang bisa membuat dirinya sejahtera sudah cukup tinggi, namun terhalang oleh sulitnya mendapatkan modal atau investasi.Jika dilaksanakan dengan penuh keseriusan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan luar sekolah yang lebih besar, maka program PKBM akan mampu menjadi motor penggerak bergulirnya ekonomi kerakyatan sejak di tingkat desa hingga nasional. Ditambah dengan perhatian yang besar dan lembaga keuangan maupun investor dalam bentuk bantuan modal maupun kerja sama pemasaran dan teknologi, PKBM akan mampu mewujudkan masyarakat yang mapan secara ekonomi atau self-sufficient economy."

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1% dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat.Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1% of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation's identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation.Spatial and economic analysis results show the role and impact of community in their increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1 dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat. Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1 of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation 39 s identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation. Spatial and economic analysis results show the role and impact of community intheir increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."