Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian Indonesia yang semakin memburuk semenjak krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Jakarta, sebagai ibukota negara juga turut mengalami hal yang sama. Banyak buruh, pekerja, dan karyawan yang akhirnya kehilangan pekerjaan Hal ini kemudian membuat masyarakat pada kelas ekonomi bawah ini kemudian berusaha untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok masyarakat ini kemudian mulai mencari nafkah pada sektor informal. Berbagai pekerjaan mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Sayangnya, seringkali mereka melibatkan anak- anak mereka untuk turut mencari uang bagi kebutuhan keluarga. Anak- anak yang seharusnya berada di sekolah untuk menuntut ilmu, seringkali terlihat di jalan mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Anak- anak ini seringkali terlantar dan menjadi korban eksploitasi dari lingkungan tempat mereka berlindung, bahkan eksploitasi dari orang tua mereka sendiri. Anak- anak ini kemudian akhimya menjadi komoditi yang dapat digunakan untuk mencari uang dan membantu perekonomian keluarga. Fenomena anak jalanan ibukota yang terus merebak ini kemudian disikapi melalui pemberian bantuan pendidikan dan ketrampilan kepada para anak jalanan untuk meringankan beban mereka. Bantuan ini berdatangan dari berbagai pihak baik dari yayasan dalam negeri, LSM asing, dil. Salah satu pihak yang turut memberikan bantuan adalah pemerintah melalui Pemda DKI. Hal ini sangat berkaitan dengan pasal 34 dalam UUD 1945. Pemda DKI melalui Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial mempunyai peran yang besar untuk menyikapi fenomena anak jalanan ini dengan baik. Berbagai model penanganan ditawarkan untuk membantu membina kembali kehidupan anak jalanan ini. Model- model penanganan ini adalah bentuk kebijakan teknis operasional yang disusun oleh Subdinas Kesejahteraan Anak Keluarga dan Lanjut Usia. Model- model itu kemudian dikembangkan untuk diberlakukan dalam menyikapi anak jalanan ibukota. Dalam pelaksanaannya model ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas. Model penanganan yang diberikan untuk menyikapi fenomena anak jalanan ini beragam mulai dari pengembalian kepada keluarga anak jalanan, pemberdayaan panti sosial dan rumah singgah, serta model penanganan langsung di jalan. Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penyelenggaraan model- model ini. Salah satu di antara kekurangannya adalah masih sedikitnya jumlah anak jalanan yang dapat menerima pembinaan dan pendidikan serta ketrampilan yang diselenggarakan oleh Pemda DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Penulis mencoba memberi gambaran kondisi anak jalanan serta peran Pemda DKI dalam menyikapi fenomena anak jalanan ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan observasi dengan pengamatan tidak terlibat, wawancara tak berstruktur, dan studi kepustakaan."

"Tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Hal itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Banyak orang ingin mendapatkan penemuan jati diri itu"

"Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahn-perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningktanya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlahh dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai jenis hewan. "

"Pemanasan global dikatakan sebagai adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfir, laut dan daratan bumi. Maningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumalh dan pola presipitasi...."

"Tulisan yang dibuat berdasarkan pendapat pribadi ini mendasarkan pada pengalaman Penulis sebagai anggota Tim Penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2006. Namun, tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk mempertahankan konsep yang sudah tercantum dalam RUU, melainkan membuka kesempatan bagi kita semua khususnya para pembaca untuk dapat memberikan masukan yang berimbang, khususnya terhadap isu-isu krusial dalam RUU ini, antara lain mengenai pidana mati, diskresi penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25.000.000,-, kriminalisasi laporan palsu, tidak diperlukannya unsur “kerugian negara” dalam rumusan delik, dan kewenangan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."