Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus bermula pada tahun 1969 dengan ditempatinya rumah oleh YW atas dasar surat izin menempati rumah dari Walikota Sukabumi. Pada tahun 1974 terbit sertipikat atas nama AB dan kemudian terjadi jual beli tanah dengan RI yang menimbulkan sengketa dengan melibatkan YW hingga terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 3819 K/Pdt/1988 yang menyatakan sah jual beli dan surat izin menempati. Pada tahun 2012 para ahli waris YW mengajukan gugatan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2753 K/Pdt/2013.Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana keberlakuan dari Surat Izin Menempati tersebut apabila pemegang hak izin menempati telah meninggal dunia? dan bagaimana keabsahan dari jual beli terhadap objek tanah yang terdapat izin menempati rumah dari Walikota serta status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Cikole yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sukabumi?. Tidak adanya aturan dan meninggalnya pemegang surat izin menempati menjadikan surat izin menempati tidak berlaku lagi dikarenakan pemberian izin bukan pemberian hak yang dapat diwariskan. Mengenai jual beli yang dilakukan adalah sah dikarenakan objek jual beli bukan lagi merupakan aset Pemda dan status SHGB adalah sah dengan telah dipenuhinya prosedur penerbitannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung dan kemudian dikaji beradasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan kasus dan dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan saran dan pendapat mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi.Kata Kunci : Surat Izin Menempati, Jual Beli Tanah, Penerbitan SHGB.

---

Case began in 1969 with the house occupied by YW based on a license to occupy the land and house from the Mayor of Sukabumi. In 1974, published a Building Rights Certificate on behalf of AB and sold to RI which generate a dispute involving YW. The dispute of land transaction issued a Supreme Court rsquo s Decision number 3819 K Pdt 1988 which stated the validity of the transaction and the licence to ocuppy the house. The heirs of YW filed a lawsuit in 2012 to follow up the previous supreme court decision and its end with the supereme court decision number 2753 K Pdt 2013. The main problems in this thesis on how is the validity of the permission to occupy the house which held on the local government land if the holder of the permission has passed away and how is the authenticity of the land trading that contains a land that has a permission to occupy by the local government an how is the status of the land certificate which published by the land office . The absence of rules and the death of the holder of a license to occupies the house makes the license is no longer valid due to the granting of entitlements that can not be inherited. Regarding the purchase being made is legitimate because the object of purchase is no longer an asset to the local government and the Building Rights Certificate status is valid in the fulfillment of its issuance procedure. This research was using juridical normative method by researching the case of a supreme court decision then arranged by positive regulation and manisfested it in analytical prescriptive written which give an advice and opinion about the problem which occured.Keywords Licence to Occupy the Land and House, Land Transaction, The Publishing of Building Rights Certificate."

"ABSTRAKPermohonan dan pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya merupakan prosedur penting yang harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik Cinta Manis dan bagaimanakah hambatan yang muncul dalam permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak guna usaha atas lahan perkebunan seluas 8.866,75 ha di Kabupaten Ogan Ilir sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya terbit sertipikat hak guna usaha. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang muncul seperti adanya okupasi lahan secara ilegal, permasalahan terkait rawa-rawa, dan adanya pemekaran kabupaten. Pemerintah sebaiknya mengawasi dan menindak lebih tegas terhadap tanah-tanah yang belum dilakukan pengurusan hak atas tanahnya. Perusahaan-perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan dan tidak lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak atas tanahnya.

---

ABSTRACTThe application and issuance of land titles and registration is an important procedure that must be done to ensure legal certainty for the titles holders. The main problems in this research are how the implementation of the application and issuance of land cultivation right on PT. Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis District and what are the obstacles and how to overcome them. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that PT. Perkebunan Nusantara VII negligent in performing the supervision for land cultivation right on an area of 8.866,75 hectares of plantation land in Ogan Ilir so it takes a long time to finally certificate of land cultivation right is issued. This is due to several obstacles that arise such as illegal land occupation, issues related to the marshes, and the expansion of the district. The government should monitor and crack down more firmly on the lands that have not done the maintenance of their land rights. The companies are expected to pay more attention to the obligations that have been granted and not negligent in handling applications perform their land rights."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis. Selama pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga penting untuk melihat sistem evaluasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, dikarenakan ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Perlu adanya perbaikan atau evaluasi dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran, target program yang terlalu rendah, dan kesenjangan hukum dalam penyelesaian masalah perkara pertanahan.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program by Directorate General of Agrarian Problems Handling, Spatial Use and Land in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency. This research uses a post positivist approach with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In analyzing, researchers used Bridgman and Davis evaluation theory. During the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program, there are various obstacles or problems, so it is important to look at the evaluation system in assessing the success or failure of the program. The Results Showed he implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program has not fully succeeded in achieving its objectives, because there are some components of evaluation that are not fulfilled. There are some aspects that needs improvement or evaluation, such as human resources, budget allocation, targets of the program that are too low, and legal gaps in solving the problems of the land affairs."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan ketentuan mengenai pendaftaran tanah. Dalam membahas permasalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut.Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya timpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Pemerintah telah melakukan keputusan yang tepat untuk melindungi Pemilik tanah yang sebenarnya dengan melakukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Jatiwaringin, dan BPN sebagai pihak nonyudikatif juga telah menggunakan wewenangnya untuk menjalankan keputusan peradilan tersebut. Akan tetapi, pemilik yang sebenarnya, Drs. SUTIKNO CITRO, MM, MSi, tetap dirugikan karena tanah tersebut telah terlanjur menjadi fasilitas umum dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh beliau. Oleh karena itulah, penulis menyarankan agar dilakukan dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak dan dilakukan penggantian rugi terhadap tanah tersebut oleh pihak PT ANTILOPE MADJU sesuai NJOP terhadap pemilik sebenarnya, dan kemudian BPN dapat menghilangkan status sengketa dari tanah tersebut sehingga PT ANTILOPE MADJU dapat memanfaatkan secara legal bidang tanah tersebut.

---

Law No. 5 of 1960 About the Basic Regulation of Agrarian (Act No. 5 of 1960) requires the holding of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia by the Government to ensure legal certainty and the protection of juridical and technical basis for its owner. In practice, they have problems of overlapping land rights, such as the case of being broken in the Bekasi District Court's Decision No. 170 / PDT.G / 2014 / PN.BKS. Problems in this paper regarding legal protection for rights holders to land on any cases of overlapping land rights to a plot and accountability of the National Land Office or the Land Office to provide legal protection in accordance with the duties and functions in implementing the provisions regarding the registration of land , In discussing these problems, the authors use the research methods literature which refers to the principles of law applicable, are ekspalanatoris, and generate qualitative analysis to the problem.The authors concluded that in general overlapping land rights caused by the element of intent, negligence and maladministration. In this case, appears to have occurred inaccuracy by the BPN so as to avoid overlapping land rights. The government has made the right decision to protect the actual land owners by the cancellation of the Certificate of Use No. 7 / Jatiwaringin, and BPN as the non-judicial bodies have also used their authority to carry out the judicial decision. However, the actual owner, Drs. Sutikno CITRO, MM, MSi, remain disadvantaged because the land has already become common facilities and can not be used properly by him. Therefore, the authors suggest that do do mediation by both parties and made restitution to the land by the PT Antilope Madju according SVTO to the real owners, and then BPN can eliminate the status of the dispute of the land so that PT Antilope Madju can utilize legally the ground plane."

"Dalam kasus surat kuasa Tuan A dan Nyonya B kepada Tuan C disebutkan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan hutang dan pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank. Padahal dalam Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 menyebutkan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang didalamnya mengandung unsur kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang tujuannya untuk pemindahan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan dan debitor dapat mengupayakan untuk membatalkan kuasa mutlak antara debitor dengan pihak ketiga.

---

In the case of a power of attorney Mr A and Mrs B to Mr. C. stated that such power is absolute power of attorney is used as the basis for debt settlement and transfer of land rights is still a bank guarantee. Whereas the Minister of Internal Affairs Instruction No.14 of 1982 mentions absolute ban on the use of a power of attorney that contain elements of power that can not be withdrawn which aim to transfer of land rights. The method used in this paper is a method normative research with qualitative approach that produces descriptive data analysis.

The conclusion from the analysis is the absolute power of attorney as the basis for the transfer of land rights is still a bank guarantee from a debtor to a third party can not be implemented and the debtor may seek to cancel the absolute power between debtors with third parties. "

"Jual beli Tanah di Indonesia masih sering dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai proses peralihan tanah berdasarkan jual beli yang harus menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli serta penyelesaiannya untuk melakukan proses balik nama.  Hasil analisis dari penelitian ini, jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tetap sah tetapi untuk peralihan hak atas tanahya tidak bisa dilakukan karena untuk peralihan hak atas tanah diperlukan AJB yang dibuat di hadapan PPAT, kemudian tehadap pembeli yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik karena tidak sesuai dengan prosedur jual beli tanah di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila pembeli menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut, maka pembeli dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini, disarankan kepada Kantor Pertanahan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang harus dibuktikan dengan akta jual yang yang dibuat di hadapan PPAT.

---

This thesis examines the process of transfer of name to the sale and purchase of land carried out under the hands that is not in accordance with the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 in the implementation of buying and selling where the object is land. The problem that will be discussed in this thesis is regarding the legitimacy of buying and selling land that is carried out under the hands. In addition, it discusses legal protection for buyers and the solution for carrying out the transfer of names. The research method that will be used is the normative juridical method using secondary data to analyze the legislation, namely the Civil Code, the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24/1997, books and articles related to the discussion in this research will also be investigated. The deed of sale and purchase of land made not before the PPAT causes the authenticity requirements of a deed not to be fulfilled so that it does not have strong evidentiary power so that it is difficult to carry out the process of transferring the rights by changing the name, because for the validity of a transfer of land rights, a sale and purchase deed made before the PPAT is required. To reduce cases like this, it is suggested to the Land Office to provide counseling to the public regarding the procedure for transferring land rights through buying and selling which must be proven by a deed of sale made before the PPAT."

"Penelitian ini menganalisis kedudukan bank tanah sebagai pemegang hak pengelolaan tanah ditinjau dari hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia serta  prospek bank tanah di Indonesia dibandingkan dengan negara  Belanda dan Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bank tanah dalam pengelolaan aset tanah negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum penerapan konsep bank tanah dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan UUPA, yakni hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Bank Tanah harus dilakukan secara independen dengan tetap mengacu pada hukum positif dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Bank Tanah di Indonesia tidak boleh dilaksanakan oleh pihak swasta dan harus berasaskan keterbukaan, akuntabilitas dan non-profit oriented. Prospek Bank Tanah yang menguasai tanah hak pengelolaan harus selaras dengan politik pertanahan dalam konstitusi dan UUPA. Contoh Praktik di Belanda dan Perancis  bertujuan untuk pembangunan perumahan dan membantu para petani dengan cara jual beli tanah, sewa menyewa, dan konsolidasi tanah dapat menjadi prospek Bank Tanah di Indonesia. Saran dalam penerapan Bank Tanah ke depannya Pemerintah sekiranya dapat membuat prioritas utama diantara dua pilihan yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi  dan harus mempelajari pelaksanaan  Bank Tanah seperti yang telah dilakukan oleh negara Belanda dan Perancis.

---

This study analyzes the position of the land bank as the holder of land management rights in terms of state control rights and the rights of the Indonesian nation as well as the prospects of land banks in Indonesia compared to the Netherlands and France. This research uses normative juridical research methods through document studies to obtain secondary data. The results of this study indicate that the concept of a land bank in managing state land assets is expected to create social justice for all Indonesian people. The legal basis for the application of the land bank concept can be found in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the UUPA, namely the right to control the state and the rights of the Indonesian people. The operation of the Land Bank must be carried out independently by still referring to positive law and land policies in Indonesia. Land Banks in Indonesia should not be implemented by the private sector and must be based on openness, accountability and non-profit oriented. The prospect of a Land Bank controlling land with management rights must be in line with land politics in the constitution and the Agrarian Law. Practice examples in the Netherlands and France are aimed at helping farmers by buying and selling land, leasing, and consolidating land, which can be a prospect for Land Banks in Indonesia. Suggestions for implementing the Land Bank in the future, if the Government can make the main priority between two options, namely in order to realize the constitutional objectives and must study the implementation of the Land Bank as has been done by the Netherlands and France."