Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia mencanangkan swasembada gula pada 2014, dimulai sejak 2009. Namun, produksi gula hingga musim giling 2013 belum menggembirakan sehingga sulit menggapai swasembada tepat waktu. Sebelum kemerdekaan, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor gula, namun produksi gula terus menurun hingga akhirnya menjadi negara pengimpor gula terbesar kedua setelah Rusia. Pada tahun 2013, produksi gula sekitar 2,6 juta ton, mendekati posisi ketika Indonesia menjadi pengekspor gula pada tahun 1930-an dengan produksi 2,9 juta ton. Namun, pencapaian produksi saat ini lebih disebabkan oleh perluasan area tebu. Peningkatan produksi melalui perluasan area di masa depan sulit diandalkan karena adanya kendala terkait dengan kependudukan, kepemilikan/status lahan, dan alih fungsi lahan. Peningkatan produksi gula ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, rendemen, efisiensi industri gula, dan rekayasa sosial. Pemanfaatan sumber daya genetik untuk mendapatkan varietas tebu dengan produktivitas >120 t/ha dan rendemen >12% masih sangat memungkinkan. Teknologi budi daya cukup tersedia, walaupun terjadi pergeseran usaha tani tebu dari lahan beririgasi ke lahan kering. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara tropis memungkinkan usaha tani tebu memperoleh hasil optimum dengan memanfaatkan intensitas cahaya secara maksimum. Saat ini yang diperlukan ialah motivasi yang tinggi, perencanaan yang baik dan fokus, dengan menghindari usaha yang cenderung instan untuk mewujudkan swasembada gula dalam waktu dekat."

"Studi Mengenai Pers dan Pemilu di Indonesia masih sangat langka. Studi-studi yang senacam pernah dilakukan dalam batas-batas tertentu, terutama pada pemilu 1977 dan 1982, sementara penelitian-penelitian yang sifatnya partial juga pernah dilakukan. Namun demikian, ,penelitian yang melihat secara khusus terhadap cara suatu liputan serta interaksi antara pers dan proses kampanyenya sendiri belum banyak dan bahkan barangkali belum pernah dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dipilih sebagai pokok kajian. Pokok masalah penelitian ini berkaitan secara langsung dengan cara penyajian berita serta pilihan isu berita ten-tang pemilu. Apakah hal tersebut merupakan hal yang utama dari suatu proses penyampaian bdrita yang dikatakan sebagai medium aspirasi politik bagi pembacanya? Kerangka acuan teoritik yang digunakan adalah merupakan sintesa dari pikiran-pikiran Lippmann (1924,1965), Lasswell (1948), Klapper(1960) dan Patterson(1980) yang mengarah kepada exposure media, dampak media dan potensi media. Metoda yang digunakan adalah analisis isi surat kabar selama masa kampanye pemilu 1987 dari 10 surat kabar yang terbit di Ibukota Jakarta dan di daerah. Dengan menggunakan alat ukur yang dituntut dalam suatu studi analisis isi, maka diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: Pada umumnya surat kabar-surat kabar yang diamati pada masa kampanye pemilu 1987 lebih banyak menampilkan topik-topik berita yang hanya mendasarkan atas apa yang diperkirakan disukai oleh .pembacanya, akan tetapi kurang melihat kepada isu yang di kampanyekan. Topik berita yang secara substantif berisi isu-isu kampanye tidak banyak mengisi halaman-halaman surat kabar, akan tetapi justru didominir oleh topik-topik berita yang non-substantif sifatnya. Keadaan ini tidak saja dijumpai di surat kabar-surat kabar Ibukota, akan tetapi juga di daerah. Liputan-liputan berita yang tinggi lebih banyak diberikan kepada kontestan GOLKAR dan sangat kurang untuk PPP' maupun PDI. Dari Cara liputan semacam ini terdapat suatu korelasi yang lemah antara liputan berita disatu pihak dengan perolehan kursi dilain pihak. Liputan yang tinggi terhadap Go1kar ada kecenderungan mencerminkan kuatannya ikatan-ikatan yang sifatnya paternalistik antara para dengan elit penguasa, sedangkan ikatan-ikatan premordial di antara surat kabar-surat kabar baru muncul pada saat mereka mempertanyakan jati-dirinya masing-masing. Walaupun demikian ada di antara surat kabar yang memperlihatkan secara tegas sifat partisan-nya kepada salah satu kontestan yang ada. Cara penyajian ini justru lebih memberi warna kepada kebijakan redaksional surat kabar-surat kabar tersebut. Kurangnya isu yang ditampilkan semasa kampanye, ada kecenderungan mendorong surat kabar untuk menyajikan topik-topik berita yang bernada sloganistik. Pada satu sisi surat kabar miskin akan materi kampanye, akan tetapi pada`sisi lain kaya dengan aspek hiburannya. Kedua hal ini telah mewarnai kampanye-kampanye selama ini. Gaya berkampanye dari para tokoh merupakan salah satu daya tarik di dalam setiap penampilan. Ada kecenderungan dan relevansi antara liputan media (media exposure) yang tinggi dengan perolehan suara dalam pemilu untuk jabatan-jabatan wakil rakyat. Studi ini perlu dilakukan lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan analisis isi dan yang secara langsung pula berkaitan dengan para pemilih dan calon pemilih baru."

""Selama 4 tahun mulai tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Suharto yang otoriter sentralistik dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai instrument untuk melanggengkan kekuasaannya. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis cukup mendukung perlunya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.Dilihat secara kuantitatif dan kualitatif perubahan yang dilakukan dalam sidang MPR sangat banyak dan mendasar sehingga Undang-Undang Dasar aslinya tidak dikenali lagi karena secara prinsipil sudah berubah sama sekali. Dapat dikatakan bahwa melalui 4 kali amandemen tersebut MPR sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Dasar baru dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, berdasarkan hukum, dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antar organ negara disertai prinsip check and balances, perluasan jaminan hak asasi manusia dan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukannya tanpa masalah.Terdapat sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Akibatnya setelah lebih dari 10 tahun perubahan Undang-Undang Dasar praktek penyelenggaraan negara kita masih jauh dari harapan, karena kegamangan aturan dasar dalam bernegara maupun karena budaya birokrasi kita belum banyak berubah. Masih diperlukan waktu dan upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Untuk itu penyemaian dan pemupukan spirit konstitusionalisme diberbagai lapisan masyarakat merupakan suatu keharusan disertai keteladanan dari para pemimpin.""