Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak sebagai karena tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, mempunyai kedudukan yang khas dan khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak merupakan aset yang berharga yang diliki oleh suatu bangsa, sebab anak adalah potensi, tunas, masa depan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak perlu mendapat kesempatan yang seluasnya -luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik intelektual mental maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak dan pemenuhan haknya merupakan syarat mutlak untuk pengembangan anak."

"Akibat kemiskinan orang tua, anak harus berada di jalan atau bekerja untuk ikut membantu menunjang ekonomi keluarga. Sebagai konsekuensi, anak harus meninggalkan bangku sekolah. Padahal, menurut pasal 28 dari Konvensi Hak Anak (KHA) pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, dan negara wajib untuk memfasilitasi pemenuhan hak tersebut melalui penyelenggaraan program pendidikan dasar wajib bagi semua anak tanpa kecuali secara cuma cuma. Pendidikan luar sekolah merupakan program pendidikan alternatif, yang ditujukan agar anak jalanan dan pekerja anak tetap dapat memenuhi hak mereka akan pendidikan. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, seperti anak jalanan dan pekerja anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi para tutor yang mendampingi pekerja anak dan anak jalanan melalui program pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan FGD dan wawancara mendalam kepada pendiri, staf dan pengurus LSM penyelenggara program pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan dan pekerja anak, para tutor yang mendampingi kegiatan belajar anak, dan anak jalanan serta pekerja anak yang mendapat manfaat langsung dari program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh LSM.

---

Due to poverty, children have to be on the street or involve in child labour to support the families? economy to survive. As a consequence, children have to drop their school activities out. Refering to article 28 of the Convention of The Rights of The Children (CRC) children have the right to education and the states party recognizes to achieving this right by providing primary education compulsory and available free on the basis to equal opportunity. Non formal education is an alternative education for street children and working children, intended for them to fulfill their right to education. The aim of this study is to identify important factors that are essential for designing and implementing educational program for out-of school children, such as street children and working children. In addition, this study is intended to identify training needs for tutors who facilitate street children and working children in their non formal education program. In order to achieve the research objectives, series of FGDs and in depth interviews with staff of NGO working with out-of school children, tutors who facilitate children?s learning processes, and street children and working children as the beneficiaries of the non-formal education program implemented by the NGO."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi kampanye Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (DP dan KS) dalam pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan melihat bagaimana pelaksanaan program DP dan KS di wilayah Depok dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Penelitian ini mengacu pada penerapan Keputusan Mendiknas nomor 0441U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta pembentukan DP dan KS bedasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (pasal 56 ayat 2) tentang Sistem Pendidikan NasionalSukses tidaknya program tersebut dituntut adanya strategi.komunikasi yang mampu membangun perilaku masyarakat untuk dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas clang fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dimaksud. Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan adalah melalui kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye program DP dan KS, penulis melakukan penelitian masalah strategi komunikasi kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dilakukan oleh Diraktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan sejauh mana pelaksanaan program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di daerah Depok Jawa Barat.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS, Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS dan sejauh mana pelaksanaan program DP dan KS di Kota Depok. Informan sebagai sumber informasi yang diteliti berasal dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Depok, Dewan Pendidikan Kota Depok, Kepala SD, dan masyarakat sekolah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memaparkan, menguraikan, mengelolah dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yang dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen menggunakan saluran komunikasi massa (TV, Koran, dan Radio) disamping itu melalui Lokakarya maupun Seminar dengan melibatkan stakeholder pendidikan, juga disertai dengan penyebaran informasi melalui poster, leaflet, brosur yang disebarkan secara terbatas. Di samping itu juga melalui sosialisasi dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah terbentuk sehingga pelaksanaan program DP dan KS dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya.Kesimpulan penelitian adalah dalam melakukan strategi kampanye program DP dan KS telah menggunakan media massa dan hasilnya sangat efektif untuk mengenalkan lembaga DP dan KS tersebut, namun demikian untuk dapat dipahami program DP dan KS tersebut perlu dilakukan model komunikasi selektif serta materi kampanye yang mempunyai kesan bagi khalayak. Komunikasi selektif dilakukan untuk memberikan informasi secara rinci tentang program DP dan KS serta untuk menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai akses pada media massa misalnya pada masyarakat di pedesaan.Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yaitu agar dilakukan lebih bervariasi misalnya melalui penayangan sinetran, sosialisasi langsung berupa penyuluhan kepada masyarakat dan penyebaran brosur, leaflet, newsletter yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum termasuk didaerah terpencil sekalipun. Untuk Dewan Pendidikan Kota Depok pelaksanaan program telah berjalan dengan baik namun untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu melakukan sosialisasi sendiri umpamanya melalui pembuatan bilboard serta sosialisasi kepada dunia usaha untuk memperoleh dukungan partisipasinya dalam dunia pendidikan. Pada tingkat sekolah sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan-kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan operasional sekolah yang dianggap tidak mendukung adanya partisipasi masyarakat."

"Akibat kemiskinan orang tua, anak harus berada di jalan atau bekerja untuk ikut membantu menunjang ekonomikeluarga. Sebagai konsekuensi, anak harus meninggalkan bangku sekolah. Padahal, menurut pasal 28 dari KonvensiHak Anak (KHA) pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, dan negara wajib untukmemfasilitasi pemenuhan hak tersebut melalui penyelenggaraan program pendidikan dasar wajib bagi semua anak tanpakecuali secara cuma cuma. Pendidikan luar sekolah merupakan program pendidikan alternatif, yang ditujukan agar anakjalanan dan pekerja anak tetap dapat memenuhi hak mereka akan pendidikan. Penelitian ini ditujukan untukmengidentifikasi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan programpendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, seperti anak jalanan dan pekerja anak. Penelitian ini jugabertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi para tutor yang mendampingi pekerja anak dan anak jalananmelalui program pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan FGD danwawancara mendalam kepada pendiri, staf dan pengurus LSM penyelenggara program pendidikan luar sekolah bagianak jalanan dan pekerja anak, para tutor yang mendampingi kegiatan belajar anak, dan anak jalanan serta pekerja anakyang mendapat manfaat langsung dari program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh LSM.Due to poverty, children have to be on the street or involve in child labour to support the families’ economy to survive.As a consequence, children have to drop their school activities out. Refering to article 28 of the Convention of TheRights of The Children (CRC) children have the right to education and the states party recognizes to achieving this rightby providing primary education compulsory and available free on the basis to equal opportunity. Non formal educationis an alternative education for street children and working children, intended for them to fulfill their right to education.The aim of this study is to identify important factors that are essential for designing and implementing educationalprogram for out-of school children, such as street children and working children. In addition, this study is intended toidentify training needs for tutors who facilitate street children and working children in their non formal educationprogram. In order to achieve the research objectives, series of FGDs and in depth interviews with staff of NGO workingwith out-of school children, tutors who facilitate children’s learning processes, and street children and working childrenas the beneficiaries of the non-formal education program implemented by the NGO."

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "