Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Single presence policy is a policy which is surprising not only for businessman in banking sector but also for general community..."

"Single Presence Policy is a policy which is surprising not only for businessmen in banking sector but also for general community. The policy called "Pakto" (The Package of October Policy) 2006 reminds us to last "Pakto" policy in 1988 that was 18 years ago where in national banking promoted a concept of liberalization. Jumping to liberalization without proper anticipation and good manner has impacted on the emerge of mushrooming bank without sufficient preparation to banking risk management. Banking liberalization concept has an effect on the policy of merger, consolidation, closing down and bank liquidation. Liquidity Assistance of Bank of Indonesia (BLBI) scenario has no end, but creating a vriminal accusations in banking practices. Single Presence Policy (SPP) bring a new panorama into banking industry. Substances of SPP has potential to create inconsistency to other regulations of business competition, limited corporation, and therefore open to foreign investor for dominating national banking."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional."

"Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat.

---

With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam.

The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society."