Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengetahuan akan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dirasakan penting untuk dikaji lagi lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi regional propinsi yang menerima penanaman modal asing (FDI) di 26 Propinsi. Data yang dinalisis berupa data sekunder periode tahun 2000- 2006 dengan menggunakan metode analisis data panel.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi FDI masih relatif kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah, melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetatan manajemen dan produktivitas sumber daya manusia. Selain FDI, jalan, modal dan tenaga kerja juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Regional development aimed to improve community?s welfare. Regional development consists of integral part of national development and continuously. Therefore, knowledge shall influence Foreign Investment against the growth of province regional economic growth is deemed important to be studied. This research aimed to learn the influence of province regional economic growth that shall receive foreign investment (FDI). Research methodology used is survey to the regional economic growth variable, FDI, Capital, labour, and Road infrastructure on 26 Provinces receiving FDI. Data analyzed consists of secondary data for period of 2000-2006 obtained from competent institution.

Based on research result obtained FDI shall have significant influence to the regional economic growth. FDI contribution still relatively small but very important to the regional?s improvement, through transfer of technology and management improvement and human resource productivity. Other than FDI, a good infrastructure road, capital and labour are also has significant influence to the economic development."

"FDI in the last four years has been decreasing. There are two key factors that can influence FDI behavior . ....."

"Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung sektor industri manufaktur di Indonesia. Hal lain yang dibahas adalah prioritas alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi investasi asing di sektor tersebut. Kajian data dilakukan dengan menggunakaan Proses Analisis Hirarki (PAH). Metode PAH adalah proses pembandingan langsung antara beberapa variabel tertentu yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing langsung di Indonesia khususnya sektor industri manufaktur. Dengan melakukan proses perbandingan terhadap beberapa variabel tertentu yang dianggap panting yang didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh para ahli yang dianggap benar-benar memahami dan terkait langsung pada masalah pembinaan PMA dan pengembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Dari hasil perhitungan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing khususnya sektor industri manufaktur dan alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi para investor asing di Indonesia. Untuk keberhasilan upaya penciptaan daya tarik investasi tersebut perlu diupaya kerjasama antara instansi pemerintah terkait, industri domestik , lembaga keuangan, perguruan tinggi , lembaga penelitian dan riset dan pihak terkait lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dalam upaya menciptakan daya tarik investasi asing yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara - negara pesaing lainnya."

"Masalah kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan (ekonomi) merupakan ciri umum yang banyak kita jumpai pada negara sedang berkembang. Investasi Asing Langsung (foreign direct investment atau FDI) menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal ) yang penting bagi negara berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Masalahnya adalah bagaimana agar investasi asing langsung tersebut masuk ke suatu negara, hal tersebut perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu investor asing agar mau menanamkan modalnya tersebut pada suatu negara.Model analisis penelitian Ini merupakan merupakan karakteristik yang ada pada negara Indonesia dalam periode tahun 1977-2004 dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least square = OLS) dengan menggunakan data-data pendapatan nasional suku bunga, jumlah tenaga kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah berupa deregulasi mei 1986 sehingga akan diketahui apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data urut waktu (time series) yaitu 27 (1977-2004) tahun berupa data sekunder yang berbentuk tahunan yang didapat dari Biro Pusat Statistik Indonesia dengan kondisi data banyak hal-hal penting yang belum terukur seperti infrastruktur untuk listrik dan telepon , sehingga dalam penelitian ini infrastruktur diukur berdasarkan panjang jalan yang ada di Indonesia.Hasil studi ini menunjukan bahwa hubungan variabel pendapatan nasional dengan investasi asing langsung menunjukan hubungan yang positif, sedangkan hubungannya dengan infrastruktur negatif dan hubungan investasi asing langsung dengan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai faktor yang sangat berpotensi di dalam negeri akan tetapi kebijakan pemerintah berupa deregulasi Mei 1986 tidak berpengaruh secara signifikan hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah karena adanya anggapan bahwa keluarnya suatu kebijakan baru justru meningkatkan biaya investasi berupa cost of doing bussiness, hal dapat dicegah dengan tranparansi dan good goverment, secara keseluruhan hasil studi ini telah dapat menjawab pertanyaan dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia selama perlode kuartal Itahun 1990 sampai kuartal II tahun 2007. Ada 8 faktor yang diduga mempengaruhi arus FDI ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup: Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan PDB,financial development, lnfrastruktur, kurs, ekspor, pajak dan risiko politik. Sementara itu, dengao adanya krists ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 dlduga memberikan perbedaan terhadap FDI ke Indonesia sebelum dan sesudah krisls tersebut. Perbedaan ini dijeiaskan dengan memasukkan variabel dummy. Metode yang digunakan ialah kointegrasl Johansen untuk menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel dan metode regresi ECM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antar varlabel. Hasil penelitlan menunjukkan bahwa semua varlabel memberikan pengaruh yang sesuai dengan hlpotesls pada berbagai tingkat signlfikansl. Pengaruh tiap variabel diharapkal) dapat memberlkan petunjuk bag! arah kebijakan FDI di Indonesia."

"Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan dan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia internasional. Guna mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yakni pemenuhan persyaratan pembentukan lokasi serta pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Kandidat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 sehingga layak untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

---

In the face of challenges such as the need for capital to enhance economic growth, performance and distribution of development, we need a strategy that can maximize the investment flow into Indonesia. Issues to be discussed in this thesis are the objects and criteria of the establishment of Special Economic Zones in Indonesia; privileges granted and the efforts the Government of South Sumatra Province and Banyuasin District Government in establishing Special Economic Zones in Tanjung Api-Api.The methodology of this thesis based on legal normative approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research.The conclusion of this thesis is the Special Economic Zones in Indonesia formed as an strategy to increase capital investment growth and competitiveness of Indonesia in the eyes of the international community. To achieve the goal, all requirements and criteria must be fulfilled and facilities in the form of incentives must be granted. The candidate of Special Economic Zones Tanjung Api-Api in South Sumatra has met the requirements stipulated in Law No. 39 Year 2009 and it is worth to be one of the Special Economic Zones in Indonesia."

"ABSTRAKOrganisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuan tanpa dukungan anggota organisasi. Hal ini tidak terkecuali berlaku pula bagi organisasi pemerintahan yang bersifat nonprofit. Organisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya secara optimal tanpa kontribusi dari segenap jajaran pegawainya. Program kerja yang telah disusun sedemikian rupa dalam rangka mencapai target-target tertentu bisa sia-sia apabila tidak disokong oleh kinerja pegawai yang optimal. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja merupakan faktor yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan organisasi, karena kinerja ádalah prasyarat dan sekaligus modal dasar untuk membangun kinerja organisasi. Kinerja organisasi tidak akan optimal tanpa dukungan kinerja pegawai yang optimal pula.Bagi organisasi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, kinerja dapat terkait dengan pelayanan publik (masyarakat) sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan segenap Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungannya. Sebagai unit organisasi pemerintah, DJP memberikan pelayanan publik dalam bidang perpajakan. Namun, seperti unit kerja organisasi pemerintah lainnya, kinerja pegawai pajak yang dilakukan DJP tidak selamanya mulus. Indikasinya antara lain tampak dari masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur DJP, misalnya yang terkait dengan kekurangramahan aparatur saat memberikan pelayanan, kekurangtanggapan aparatur terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat wajib pajak, dan kekurangsabaran aparatur dalam membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kecenderungan seperti ini tidak terkecuali juga muncul di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yang menjadi obyek penelitian ini.Kondisi tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah: motivasi, kemampuan, harapan, aktualisasi diri, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sikap, kepuasan kerja, pengetahuan, kreativitas, persepsi, kompetensi, disiplin, komitmen organisasi, komunikasi organisasi, pelatihan, kepemimpinan, koordinasi, iklim organisasi, kompensasi, manajemen sdm, budaya organisasi, konflik peran, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, penilaian kinerja, dan Pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya maka pemerintah melalui instansi Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa memantau potensi penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut hanya atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam kuesioner yang diberikan terdapat 18 (delapan belas) variabel yang mempengaruhi kinerja, dimana terdapat 4 ( empat ) faktor yang mempunyai mempengaruhi signifikan terhadap kinerja pegawai yaitu kreativitas, kemampuan melayani dengan sigap dan tepat waktu, kepuasan dan manajemen sumber daya manusia . Sedangkan 14 (empat belas) faktor yang lain ternyata tidak mempunyai dampak yang signifikan dengan kinerja yaitu, harapan, motivasi, sikap, kepuasan, komitmen, kompensasi, iklim organisasi, penilaian kinerja, kompetensi, kebersediaan untuk berbagi, kenyamanan untuk saling menghargai, kesiapan melayani tanpa diskriminasi, aktualisasi diri, dan pimpinan.Dengan adanya faktor-faktor yang signifikan semoga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, agar dapat mengaplikasikan faktor yang signifikan tersebut terkait dengan kinerja para pegawainya. Sedangkan terhadap faktor ? faktor yangtidak berpengaruh secara signifikan menjadi perhatian bagi para pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, agar proses modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak terganggu. Faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan lebih baik lagi, supaya dapat bersinergi dengan empat faktor yang signifikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, sehinggaa visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan dapat terwujud.

---

ABSTRACTIt is impossible for an organization to achieve its goal without the support from its members. It applies also to non profit governmental organization without exception. It is impossible for an organization to achieve the goal optimally without the contribution of all of its employees. The work program already prepared in such a way in the frame of achieving the certain targets will be useless if not supported by the optimum performance of the employees. It indicates that the performance is the undeniable factors in the life of organization, because it is the prerequisite as well as basic capital to establish an organization performance. The organization performance will not be optimum without the support from the employee having optimum performance too.For a governmental organization giving the public service, the performance may relate to the public service as done by the Directorate General of Taxes with all of Territorial Offices and Tax Service Offices under its shelter. As a governmental organization unit, Directorate General of Taxes gives the public service in tax matter. However, like other governmental organization work unit, the tax service performance of Directorate General of Taxes will not always be smooth. It is indicated among others from the grievances conveyed by the people about the service rendered by the apparatus of Directorate General of Taxes, for example the unfriendly apparatus when rendering the service, non responsive apparatus to the problem encountered by taxpayers and impatient apparatus in assisting the taxpayers having difficulty in filling in Tax Annual Return (SPT) Form. This kind of tendency is also occurred in Territorial Office of Directorate General of Tax of East Jakarta being the object of this research.Such condition is of course not independent. There are many factors that may affect the performance of someone in performing his tasks which are among others motivation, ability, hope, self actualization, emotional intelligent, spiritual intelligent, attitude, work satisfaction, knowledge, creativity, perception, competence, discipline, organization commitment, organization communication, training, leadership, coordination, organization climate, compensation, human resources management, organization culture, role conflict, work characteristic, work environment, performance evaluation and taxpayer supervision to improve the obedience of fulfillment of tax obligation, the government through Directorate General of Tax endeavors to always monitor the tax revenue potency. The Value Added Tax is the tax of public and domestic consumption, namely the imposition of such Value Added Tax will only be on the taxable consumptive goods and or taxable service made in the home country.Based on the research findings in accordance with the statement contained in the questioner already given there are 18 (eighteen) variables affecting the performance, where 4 (four) out of it giving the significant influence to the employee?s performance namely creativity, ability to serve skillfully and timely, satisfaction and human resources management. While 14 (fourteen) other factors are proven having no significant impact to the performance namely hope, motivation, attitude, satisfaction, commitment, compensation, organization climate, performance evaluation, competence, willingness to share, convenience for mutual appreciation, readiness to serve on non discriminative basis, self actualization, and leadership.By those significant factors may the Directorate General of Taxes gives its attention, especially Territorial Office of Directorate General of Taxes of East Jakarta in order to be able to apply the significant factor relating to the performance of its employees. Whereas regarding the insignificant affecting factors, the management within the environment of Territorial Office of Directorate General of Taxes should pay the attention in order that the modernization process will not be uninterrupted. Those factors are improvable to the better manner that it can be synergized with the four significant factors in the frame of improving the service performance of Territorial Office of Directorate General of Taxes of East Jakarta that the vision and mission of Directorate General of Taxes can entirely be realized."

"ABSTRAKLatar Belakang Masalah Kebutuhan akan modal untuk mengembangkan perekonomian negara, menimbulkan gerak arus modal dari luar negeri. Negara yang mendambakan masuknya modal asing memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk menarik investor asing. Melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing Indonesia menawarkan pula berbagai rangsangan seperti keringanan pajak, penggunaan hak-hak atas tanah, dan juga kesediaan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan lain-lain. Perkembangan jumlah persetujuan penanaman modal yang telah dikeluarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :Tabel PERKEMBANGAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL PER PELITA dapat dilihat dalam file pdf.Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing sampai dengan bulan Desember 1997, tercatat 5.806 Proyek dengan nilai investasi sebesar US $ 191,85 Milyar.Dari persetujuan proyek PMA sektor yang paling banyak diminati Tahun 1997 adalah Industri Kimia (US $ 12,3 Milyar), Pengangkutan (US $ 5,9 Milyar), Industri Kertas (US $ 5,3 Milyar), Industri Barang Logam (US $ 2,3 Milyar), dan Listrik, Gas & Air Minum (US $ 1,8 Milyar).Sisi lain dari arus globalisasi dalam permodalan ini adalah akan meningkatnya benturan-benturan dari pelaku ekonomi. Karena itu perlu suatu tindakan antisipasi khususnya tentang persengketaan yang mungkin terjadi di antara investor asing dengan negara penerima modal dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal tersebut.Pembenahan hukum akan memberikan ketertiban dan kepastian hukum sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan ketertarikan investor asing ke Indonesia.Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA hanya menyatakan, bahwa bila ada nasionalisasi dan ada perselisihan yang timbul akibat sengketa, maka mengenai pembayaran kompensasi dapat diselesaikan melalui arbitrase.Pada saat ini dalam perdagangan internasional, berkembang suatu kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, Priyatna mengemukakan bahwa:"ADR procedures are alternatives to the public judicial system found everywhere. Because private disputants are free to agree an variations to basic ADR procedures including adoption of those procedures and rules found in the public judicial system that can be used in ADR".Bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang mulai dipopulerkan di Indonesia saat ini adalah melalui arbitrase.Arbitrase lebih disukai, karena berbagai Masan seperti dikemukakan oleh Gautama Sudargo, Priyatna Abdurrasyid, Erman Rajagukguk, Rene David, dan telah disimpulkan oleh Tineke Louise Tuegeh Longdong."