Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyeenggaraan pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "

"There needs to be good will among public education policy makers at national among and regional levels to the point of even inviting representatives from teachers at the local level to participate in the making of the curriculum, asking to be involved in the management of the educational process, soliciting their help in the plan at all levels, asking them to assist in the periodical assessments and following them up on it. These teachers should, in fact, be and actually are at the front line the effort to provide national policy for the system of education and should be actively involved in its Any educational system should aim at the eradication of poverty from society and, at the same time, out of justice, to provide education to everyone and for everyone. These principles really need to be followed considering the variety o the situations of people who are living in Indonesia."

"MPLIKASI mendasar dari Perubahan UUD NRI Tahun 1945 salah satunya politik pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga, desentralisasi kewenangan pemerintah daerah ternyatakan dalam regionalisasi pendidikan. Satu sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya mencakup nilai nilai keindonesiaan dalam regionalisasi pengajaran dan pendidikan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sebab diintegrasikannya lembaga pendidikan Islam madrasah dalam sistem pendidikan nasional dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Adanya dualisme antara sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan barat telah mendorong kelompok muslim moderenis untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam bernama madrasah. Oleh karena itu, madrasah di Indonesia diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam moderen hasil perpaduan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat. Seiring perkembangannya, kualitas pendidikan madrasah terus ditingkatkan hingga menemukan momentumnya pada masa Orde Baru. Pada awalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dilihat oleh umat Islam sebagai upaya untuk mengasingkan madrasah dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut memunculkan reaksi keras dari umat Islam sehingga mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional melalui serangkaian kebijakan.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the integration of madrasah in national education system during the New Order period. This research aimed to know the cause behind Islamic educational institutions integration, known as madrasah in the national education system by using historical research. Data in this research using primary source and secondary source was obtained through literature from some libraries, such as the Library of the University of Indonesia, National Library of Indonesia, and other libraries the author visited. The dualism exsistence between the traditional pesantren education system with the Western education system has encouraged the moderenist Muslim group to establish an Islamic educational institution called madrasah. Therefore, madrasah in Indonesia is defined as a moderen Islamic educational institution resulting from a combination of pesantren education system and Western education system. Along with its development, the quality of madrasah education continues to be improved to find its momentum during the New Order period. Initially, the policies issued by the New Order government were seen by Muslims as an attempt to isolated madrasah from the national education system. This led to a strong reaction from Muslims that prompted the government to integrate madrasah into the national education system through a series of policies."

"Desentralisasi merupakan agenda reformasi bangsa Indonesia yang paling penting setelah pemilihan umum demokratis pada Nuji 1999. Desentralisasi menyentuh seluruh kehidupan bangsa termasuk program dan kegiatan pendidikan...."

"Makalah disampaikan dalam seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, tanggal 12-13 Juli 2005 di Yogyakarta "