Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbedoon pengaturan otonomi daerah padaUU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 prinsfp yang digunakan adalah otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jowab, sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 prinsip yang digunakan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perbedaon pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan pada asas yang digunakan. "

"Penelitian ini dilakukan melihat sejauh mana UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang ada pada pasal 11 ayat (2) diterapkan dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Tangerang, sedangkan PP No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi urusan pertanahan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, di samping itu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota baik di Jakarta Selatan maupun di Kota Tangerang masih dilakukan sinkronisasi secara vertikal, hal ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden No.103 pada pasal 114 ayat (6).Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada sebagian daerah terjadi konflik kewenangan di Kotamadya Tangerang berdasarkan Perda No.3 Tahun 2001 tentang Bentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus lbukota Jakarta maupun Perda No.24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang memang telah diundangkan namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Kepres No.103 Tahun 2001, masih dilakukan sinkronisasi secara vertikal, bahwa Badan Pertanahan Nasional masih kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian UU No.22 Tahun 1999 belum dapat dilaksanakan khususnya mengenal Pendaftaran Tanah di Jakarta Selatan dan Kota Tangerang tetap belum berubah sesuai UU No.22 Tahun 1999 yang masih dilakukan oleh Kantor Pertanahan masing-masing wilayah."

"Usaha perparkiran merupakan bisnis yang menarik dan menjanjikan di DKI Jakarta. Selain tidak memerlukan investasi yang besar, keuntungan yang diperoleh sungguh signifikan. Perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan pribadi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan pengguna jasa parkir akan tempat parkir semakin besar. Keadaan inilah yang menyebabkan pelaku usaha bebas untuk menentukan perjanjian sepihak yang tidak melindungi hak-hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen dalam menyelenggarakan usaha perparkirannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada sumber hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang paling utama adalah penyelenggara parkir masih menerapkan klausula baku, ketentuan isi karcis parkir yang tidak memenuhi standar, dan tidak menegaskan mengenai jaminan asuransi. Pada prakteknya, penyelenggara parkir masih menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Maka, dibutuhkan suatu pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi penyelenggara parkir untuk menciptakan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir.

---

The parking business is favorable and promising in Jakarta. The benefits given are considerably modest as it does not require a significant amount investment. Growth in population and private vehicles are causing requirements for bigger parking lot. This condition causes the entrepreneurs to freely determine agreement unilaterally and therefore exacerbate rights of service while conducting their business. This study used normative legal research method that refers to the library research study based on secondary data. The results of this study concluded providers are still applying the parking standard clause; the terms of the contents of a parking ticket that does not meet the standards; parking service does not assert the insurance coverage. In practice, the organizers still apply the parking provisions contrary to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Local Regulation 5 Year 2012 on parking regulation. Hence, it is concluded that continuous monitoring and implementation of strict sanctions are crucial for parking organizers to create a protection and legal certainty for consumer."

"ABSTRAKPada negara kesatuan, pemerintah pusat memegangkekuasaan penuh pemerintahan. Namun dimungkinkan adanyapenyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerahdengan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaaneksekutif kepada daerah menjadikan pemerintah daerahmendapatkan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat diteritori kewenangannya. Namun penyerahan tersebut tidakberarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untukmengatur tanpa koordinasi dan harmonisasi kebijakanpemerintah secara sekeluruhan. Mengingat Hubungan antarapemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam negaraKesatuan adalah pemerintah daerah merupakan subordinatedengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifatdependen pada pemerintah pusat. Maka pengawasan daripemerintah pusat terhadap tindakan pemerintah daerahsesuatu yang harus dilakukan. Malah sebenarnya Pengawasandi negara kesatuan merupakan pengikat kesatuan negara. DiIndonesia, pemerintahan daerah telah diatur dalam UUD 1945dan perubahan. kemudian pengaturan tersebut dijabarkandalam UU tentang pemerintah daerah. Dalam kurun waktu masaorde baru hingga saat ini, ada 3 Undang-Undang tentangPemerintahan daerah yang lahir bergantian, yaitu UU no.5tahun 1974, UU no.22 tahun 1999 dan UU no.32 tahun 2004.Penelitian ini mencoba membandingkan hubungan pusat dandaerah serta pengawasan peraturan daerah dalam 3 UUtersebut. Pada pengawasan represif, dimungkinkan peraturandaerah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Padahal dilainpihak, ada wewenang lembaga lain yang dapat menguji ataupunbahkan membatalkan. Menurut Pasal 24 A UUD 1945 danperubahan, UU no.4 tahun 2004 dan UU no.14 tahun 1985 jo UUno.5 tahun 2004, telah diatur bahwa MA sebagai lembagayudisial mempunyai kewenangan untuk menguji peraturanperundang-undangan dibawah UU termasuk peraturan daerah.Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebaiknyapengaturan mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah."