Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi perekonomian nasional menimbulkan potensi serta tantangan bagi industri pelayaran nasional. Menurut jadwal yang telah disepakati bersama, rangkaian perjanjian AFTA, GATT, WTO serta NAFTA akan diimplementasikan penuh oleh seluruh negara negara anggotanya selambatlambatnya pada tahun 2020.Dikarenakan industri pelayaran yang bersifat permintaan dan merupakan derived demand, peranan tidak langsung industri pelayaran pada perekonomian nasional adalah lebih besar daripada peranannya secara langsung. Perekonomian suatu negara memiliki keunggulan kompetitip bukan saja karena mampu menghasilkan komoditi yang sesuai dengan selera konsumen, dengan harga murah dan dengan kualitas yang prima. Daya saing perekonomian juga ditentukan oleh tersedianya transportasi yang mampu menyampaikan barang pada konsumen dengan cepat, murah, dan tepat waktu. Tersedianya transportasi (termasuk pelayaran taut) yang handal telah memungkinkan pelabuhan, seperti Amsterdam, Singapura dan Hong Kong mampu menjadi pusat distribusi regional dan internasional.Berdasarkan itu maka diperlukan studi-studi penting untuk bidang kelautan terutama armada niaga dan pelabuhan. Dalam tesis ini ditinjau pada pola pergerakan armada kapal laut yang memuat kontainer dengan dibatasi waktu minimal selama kapal melakukan siklus/voyage dan turn round time di pelabuhan dilihat dari sisi komposisi armada. Armada ini dibagi menjadi 5 (lima) golongan yakni, golongan I yang berbobot mati ( DINT) dibawah 14000, golongan II antara 14000 sampai kurang dari 30000, golongan III antara 30000 sampai kurang 40000, golongan IV antara 40000 sampai kurang dari 50000, terakhir golongan V lebih dari 50000 DWT. Masing-masing kapal mempunyai daya muat kontainer sebesar, golongan 1500 teus, golongan II 1000 teus, golongan III 1800 teus, golongan IV 3000 teus dan golongan V 4180 teus.Untuk menghitung jumlah komposisi armada kapal laut bermuatan kontainer dan waktu minimal tersebut diperlukan model matematis yang sederhana namun memenuhi fungsi kendalanya. Model ini diaplikasikan pada kapal-kapal berbagai golongan tersebut sehingga didapat komposisi yang memenuhi syarat.Hasil keseluruhan analisa didapat bahwa : waktu sikius kapal dan waktu putar kapal di pelabuhan mencapai kondisi optimum sehingga persamaan model optimasi dapat digunakan, karakteristik pelabuhan mempengaruhi komposisi kapalnya. Kapal golongan V tepat untuk pelabuhan Tanjung Priok, kapal golongan I dan II tepat untuk pelabuhan Tanjung Perak, Panjang dan Tanjung Emas, kapal golongan I, II dan V tepat untuk pelabuhan Panjang.Daftar Pustaka 24 ( 1990 - 2003 )"

"ABSTRAKTNl- Angkatan Laut sebagai bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan komponen utama pertahanan keamanan negara, dituntut untuk mampu menjamin terselenggaranya kepentingan Nasional di dan atau lewat laut, baik aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan. Untuk itu TNI- Angkatan Laut harus senantiasa memelihara, meningkatkan serta membina kemampuan kekuatan dilaut guna menegakkan kedaulatan dan hukum diperairan yurisdiksi Nasional.Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diperlukan adanyamaterial alat utama yang berupa KRI ( Kapal Perang RI ) yang siap dan andal dalam jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan Operasi Laut. Untuk dapat mewujudkan adanya KRIyang siap dan bernilei guna tinggi haruslah diupayakan agar pemeliharaan dan perbaikan KRI dapat dilaksanalan secara terencana, teratur dan berlanjut.Idealnya semua tingkat pemeliharaan dan perbaikanKRI harus dapat dilaksanakah sendiri oleh pihak TNI-Angkatan Laut , tetapi mengingat masih terbatasnya sarana, prasarana serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki oleh pangkalan pangkalan TNI- Angkatan Laut,maka pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI tingkat menengah dan tingkat Depo hingga saat ini diborongkan keperusahaan perusahaan galangan kapal Nasional.Untuk mendapatkan prioritas didalain melaksana kan peraeliharaan dan perbaikan kapal kapalnya, TNI-Angkatan Laut mangadakan kerja sama dengan 8 (delapan) Perusahaan Galangan Kapal Nasional yang dianggap mampu. Dalam kerja sama ini pihak TNI-Angkatan Laut memberikan beberapa kemudahan terhadap pihak Perusahaan Galangan Kapal.kemudahan tersebut antara lain berupa : bahwa Perusahaan Galangan Kapal untuk mendapatkan order pekerjaan dari TNI-Angkatan Laut tidak perlu mengikuti proses lelang ( tender ).Seluruh kapal perang R.I. ( KRI ) yang ada dikelompok-kelompokan berdasarkan type / jenis serta adanya persamaan karakteristik tehnisnya. Tiap / masing-masing kelompok KRI tersebut pemeliharaan dan perbaikannya di proyeksikan untuk ditangani oleh satu perusahaan galang kapal tertentu yang telah ikut menandatangani piagam kerja sama tersebut diatas. Selain itu didalam kerjasama ditentukan pula bahua suku cadang KRI yang akan di perbaiki harus disediakan oleh pihak TNI- Angkatan Laut, pihak perusahaan galangan kapal hanya melaksanakan pekerjaannya saja.Setiap KRI yang akan melaksanakan pemeliharaan dan per baikan mengajukan daftar perbaikan ( repair list ) kepada, perusahaan galangan kapal. Pihak TNI-Angkatan Laut bersama pihak perusahaan galangan kapal memerli'ksa kerusakahKRI.Kesepakatan dari hasil pemeriksaan dituangkan keda dalam kontrak / surat perjanjian secara terinci.Dilingkungan TNI- Arigkatan Laut digunakan 2 (dua) bentuk standard / format Surat perjanjian pemborongan .1. SPK ( Surat Perintah Kerja ).bentuk / format surat perjanjian ini digunakan untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 1,000.000,- ( satu juta rupiah ) hingga bernilai Rp 20.000.000( dua puluh juta).Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI - bentuk / format surat perjanjian ini jarang digunakan.Karena nilai kontrak perbaikan sebuah KRI rata rata diatas Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah),2. Surat Perjanjian Jual Beli.Bentuk /format surat perjanjian ini dipergunakan dalam mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah).Kedua bentuk / format standard surat perjanjian tersebut isinya telah dibekukan: untuk keseragaman didalam pembuatan surat perjanjian bagi seluruh jajaran TNIAngkatan Laut dalam menyelenggarakan perjanjian dengan pihak pemborong.Didalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan KRI, sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pihak pemborong diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % { lima persen ) dari nilai kontrak.Sering terjadi bahwa tanggal waktu penyalesaian pekerjaan sesuai yang teiah diperjanjiakn didalam surat perjanjian tak dapat ditepati. Hal ini dapat di sebabkan karena :1. Adanya pengembangan volume pekerjaan. Jika pengembangan pekerjaan ini disetujui kedua be lab pihak dibuatlah Amandemen.2. Kesulitan untuk mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan.3. Adanya kelalain dari pihak.pemborong/ perusahaan galangan kapal.Didalam pasal 5.1 surat perjanjian dicantumkanadanya sanksi terhadap kelalaian penyelesaian pekerjaan ini. Sanksi berupa denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.Hasil penelitian penulis dengan cara membandingkan jumlah rupiah yang dapat dituntut dengan kerugian yang dialami TNI-Angkatan Laut, ternyata sanksi denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan adalah terlalu kecil, tidak sebanding dengan kerugiannya.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI berdampak luas. Karugian TNI-Angkatan Laut tidak hanya dalam bidang biaya saja tetapi juga meliputi kerugian dalam bidang material KRI, moral dan disiplin ABK ( anak buah kapal ) dan last but not least adalah kerugian dalam bidang militer Operasional."

"Dalam suatu manajemen proyek dilakukan suatu pengaturan sumber daya sehingga proyek tersebut dapat melakukan aktualisasi kegiatannya yaitu berproduksi, baik itu menghasilkan produk jasa maupun produk barang jadi_ Dalam pengaturan sumber daya yang dilakukan dalam proyek tersebut sehingga mampu beraktualisasi dilakukan konirol atas tiga aspek panting dalarn proyek tersebut yaitu cost (biaya), time (jadwal) dan quaiiiy (kualitas).POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) adalah suatu metode pengontrolan biaya, jadwal dan kualitas dengan melakukan kontrol pada kegiatan terkecil dari suatu proyek sehingga penggunaan sumber daya yang direncanakan dan penggunaan sumber daya yang sebenarnya tidak mengalarni penyimpangan yang terlaiu besar. Dalam melakukan konlrol biaya, jadwal dan kualitas dengan menggunakan metode POKONS, kegiatan terkecil dari suatu proyek diidentiikasi dengan menggunakan Rode-kode_ Dengan mengidentiiikasi setiap kegiatan terkecii dari suatu proyek diharapkan setiap Iapisan manajemen dapat memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman akan proyek yang sedang di]a1ankan sehingga penyimpangan antara, perencanaan sumber daya yang digunakan dalam proyek dan realisasinya, yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi atau bahkan dieiiminir.Berdasarkan analisa yang dilakukan untuk proyek pemeliharaan dan perbaikan KM- Surya Kartika terbukti bahwa metode POKONS mampu menekan penyimpangan jam orang, mesin dan alat hingga mencapai 8-3 %.

---

Managing a project meant controlling three major aspects of the project, they are cost, time and quality. POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) is a method to control cost, time and quality by controlling key operation in the project thus to prevent, the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use, vary too greatly.

The aim of this analysis is to analyze the effectiveness of POKONS method when applied at ship maintenance and repair project. The method to be used is by applying POKONS method in one of ship maintenance and repair project and in this case is the maintenance and repair project of KM. Surya Kartika. POKONS identitied the key operation using codes and by identifying this key operation hopefully all level of the management will have the same perception of the project and thus will minimize or eliminate the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use. The result of the analysis showed that POKONS method is successfully reduce the deviation of man hour, machine hour and the cost of material to 8.3%. Because the deviation is below 10% this proved that POKONS method is effective if applied in ship maintenance and repair project at the shipyard where the KM. Surya Kartil"

"ABSTRAKPerum Pelabuhan II yang berdiri sejak tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 dan mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1985 membawahi pelabuhan Tanjung Priok sebagai cabang utamanya. Dari sejumlah bidang usaha yang dikelola oleh cabang Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 2(dua) jenis pelayanan jasa yang memerlukan penanganan sehingga secara ekonomi maupun secara yuridis dapat terlaksana sebagaimana mestinya yaitu kegiatan-kegiatan pemanduan (piloting) dan penundaan (towing) kapal-kapal niaga di dalam wilayah perairan wajib pandu dan wajib tunda yang sudah ditetapkan batas-batasnya oleh Pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.159/K/PHB- 1 74 tanggal 25 Apr11 1974 dan Nomor KM. 92/PR.302/PHB- 1 85 tanggal 11 April 1985 daerah wajib pandu ~ dan wajib tunda di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari perairan-perairan pandu A, B, C dan D namun hingga sekarang perairan-perairan pandu C dan D tersebut belum dapat dilayani dengan alasan bahwa armada pemanduan Tanjung Priok berupa kapal tunda, kapal pandu dan kapal kepil yang masing-masing sebanyak 13, 8 dan 8 unit belum memadai baik kuantitatif maupun kualitatif. Keadaan terakhir inilah yang mengundang perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan menganalisa aspek-aspek ekonomi management dan hukum disertai dengan penyusunan langkah-langkah managerial menuju sistim pengelolaan armada pemanduan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip perusahaan menurut kebijaksanaan Pemerintah."