Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kesehatan jiwa di Indonesia cenderung terus meningkat, sehingga memerlukan tindak penanggulangan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan kesehtan jiwa merupakan bagian integral dari pelayanan visi menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan keperawatan kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari pelayanan visi kesehatan jiwa mempunyai falsafah, visi dan misi yang mengacu pada paradigma keperawatan tentang fenomena sentral yaitu manusia, lingkungan, kesehatan dan keperawatan. Untuk dapat memberikan keperawatan kesehatan jiwa yang holistis, komprehensif dan berkesinambungan sangat diperlukan perawat dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus tentang keperawatan kesehatan jiwa sehingga memungkinkan mereka untuk dapat bekerja pada tiap tatanan pelayanan kesehatan.

---

The mental health problem in Indonesia is increasing which require a comprehensive and continuity of care. The mental health nursing service as an integral part of mental health services has its philosophy, vision and mision based on nursing paradigm of the central phenomena: man, environment, health and nursing intervention. Nurses need to be knowledgeable and skillful on mental health psychiatric nursing to enable them to work at different health sttings."

"Setiap pemerintah saat ini sedang menghadapi krisis yang semakin besar namun tidak berisik. Pemerintah pusat seperti yang terjadi sekarang, semakin menjadi tidak relevan...."

"ABSTRAKPerkembangan yang terjadi pada profesi keperawatan memerlukan legislasi keperawatan untuk mempertahankan identitas dan status profesi, menopang, melaksanakan dan membina standar pendidikan keperawatan dan praktek keperawatan sebagai upaya melindungi masyarakat dan perawat. Selanjutnya perlu diatur mekanisme dan prosedur pengakuan terhadap sikap dan kemampuan perawat profesional dan pengakuan kewenangan melaksanakan praktek keperawatan bagi perawat profesional yang diterima secara nasional.Penanganan akreditasi, registrasi dan lisensi praktek keperawatan sebaiknya dilakukan secara berencana dan bertahap, sehingga tidak menirnbulkan gejolak yang mungkin dapat merugikan banyak pihak, terutama sekali masyarakat. Untuk itu perlu ditindaklanjuti melalui: 1) penyusunan kriteria dan standar pendidikan dan praktek keperawatan; 2) perumusan legislasi keperawatan; 3) pembentukan suatu Badan Pengaturan yang mandiri (Badan Keperawatan); 4) pelaksanaan operasional Badan tersebut; dan pemantauan serta evaluasi sistem tersebut (Parsay, 1986).Untuk terwujudnya legislasi keperawatan yang mantap, diperlukan dukungan dari berbagai pihak pemerintah, badan lain terkait, termasuk dukungan dari organisasi profesi kesehatan lain yang sudah lebih terbina dan kuat untuk memfasilitasi organisasi keperawatan."