Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article tries to explain two things. Firstly, the relations between the terrorist movements operating in United States and those working in the region of Southeast Asia. In the search, if is found that the second links itself to the first through the training done in Afghanistan, in the time of Cold War, when the Mujahiddins armed themselves to fight against Sovyet invasion. The spirit of defending Islam was thus imparted from the first to the second. The global war on terrorism fro United States was, consequently, also covering Southeast Asia. Secondly, this paper also tries to] describe the responses from the states in this region in handling the antiterrorism campaign fro United States. The different responses emerge when the Muslim-dominated countries in this region, -, like Indonesia, which also need to consider the domestic political dynamics in accepting United] States' proposals, are compared to those which have a long historical relations in security] cooperation with United States, like Phillipines and Thailand."

"Penelitian ini berfokus pada peran imigrasi Indonesia di forum ASEAN dalam rangka penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan menggambarkan kerjasama yang telah dilakukan imigrasi Indonesia di forum ASEAN dan menemukan kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama belum berhasil dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan adalahdengan wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teorimengenai Hubungan Internasional yang menganalisis kerjasama internasional yang terjalin dan teori Ketahanan Nasional yang menggambarkan bagaimanakah kerjasama internasional dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : imigrasi Indonesia mempunyai peran dalam menangani masalah penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara walaupun bersifat tidak langsung, beberapa kerjasama telah terjalin dengan negara lain namun kurang berjalan dengan maksimal karena terbentur beberapa kendala.

---

This study focuses on the role of immigration in Indonesia ASEAN forum in order to counter-terrorism in Southeast Asia. In this study will describe the collaboration that Indonesian immigration in ASEAN forum and find the constraints that lead to cooperation has not been successful.

This study is a descriptive qualitative research design. The method used was to interview and study of literature. The theory is used to analyze the theory of International Relations who analyze international cooperation that exists and National Resilience theory that describes how international cooperation can affect national security.

From the results, it can be concluded that: Indonesian immigration has a role in dealing with counter-terrorism in Southeast Asia though indirect, some cooperation has been established with other countries but less run with the maximum due to hit some obstacles."

"ABSTRAKLetak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral."

"Pada saat penyelenggaraan World Food Summit: five years later (KTT Pangan 5) tahun 2002, dunia dihadapkan pada permasalahan lebih dari 800 juta penduduk mengalami kerawanan pangan. Untuk mengatasinya, FAO memandang bahwa suatu upaya bersama seluruh pihak khususnya negara dalam meningkatkan kerjasama di tingkat global (multilateral) untuk menciptakan ketahanan pangan harus dilakukan. Untuk itu, FAO menetapkan target bahwa pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi dapat berkurang setengahnya atau sebanyak 400 juta orang.FAO memperkirakan bahwa jumlah terbesar masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi berada di negara berkembang sebanyak 799 juta orang dan mayoritas sebanyak 500 juta berada di kawasan Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut 31 persennya di antaranya berada di kawasan Asia Tenggara (data FAO periode tahun 1995-1997).Dengan latar belakang itu, tesis ini disusun untuk mengkaji langkah-langkah penanganan isu ketahanan pangan pada tingkat global dengan mengkaji peran yang telah dimainkan o]eh FAO sejak penyelenggaraan KTT Pangan tahun 1996 hingga KTT Pangan 5 tahun 2002 dengan memotret kemajuan implementasinya di kawasan Asia Tenggara.Untuk itu, penelitian akan menggunakan interstate level of analysis (Goldstein: 1996) karena fokus kajian adalah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkaji peran aktor non-negara, walaupun memiliki peran yang menentukan dalam penciptaan ketahanan pangan di tingkat nasional dan global. Penelitian juga tidak ditujukan untuk mengkaji isu pangan dalam konteks perdagangan bebas. Dalam mengkaji isu ketahanan pangan, tesis ini menggunakan perspektif Green Thought (Swans dan Petti ford: 2001) yang menegaskan bahwa isu lingkungan hidup dapat dijclaskan scbagai isu scdcrhana yang saat ini diarahkan pada pemecahan masalah yang dapat dicapai melaiui kerjasama internasional. Untuk menjelaskan kerjasama internasional yang dilakukan maka akan digunakan konsep multilateralisme (Ruggie: 1993).FAO telah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perhatian seluruh pihak khususnya negara dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen global untuk menciptakan ketahanan pangan terutama terhadap komitmen yang dihasilkan pada KTT Pangan 1996 dan KTT Pangan 5 tahun 2002. Terdapat tiga faktor penyebab isu ketahanan pangan masih sulit diwujudkan yaitu: minimnya akses pangan masyarakat pada pangan, minimnya komitmen politik negara dan mobilisasi dana yang belum memadai di tingkat global.Untuk kawasan Asia Tenggara, penanganan isu ketahanan pangan telah menjadi kepedulian bersama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagian bestir masyarakat yaitu heras. Namun dernikian, sebagaimana permasalahan klasik integrasi kawasan di Asia Tenggara, implementasi kesepakatan ASEAN di bidang ketahanan pangan oleh negara anggotanya belum menunjukkan hasil dan kerjasama yang optimal."

"Tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi, mengeksplorasi, dan menganalisis pengaruh antara perpajakan terhadap ketimpangan pendapatan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk periode 1998-2019 dengan model data panel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi two stage least square (2SLS) dengan fixed effect dan variabel instrumen. Instrumen perpajakan dibagi menjadi dua, volume pajak yang diwakili oleh tax ratio dan struktur pajak yang diwakili oleh pajak langsung, pajak tidak langsung dan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen pajak yang mempunyai peran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah tax ratio, pajak langsung dan pajak penghasilan.

---

The purpose of this study is to investigate, explore, and analyze the effect of taxation on income inequality for countries in the Southeast Asian region that are members of ASEAN for the period 1998 to 2019 with a panel data model. The method used in this study is a two-stage least square (2SLS) estimation technique with fixed effects and instrumental variables. The tax instrument is divided into two, the volume of taxes represented by the tax ratio and the tax structure defined by direct taxes, indirect taxes and income taxes. The results of this study indicate that tax instruments that have a role in reducing income inequality are the tax ratio, direct tax and income tax."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."