Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah pembangunan nasional secara teratur dan terencana dilakukan selama empat Pelita, adalah menarik untuk mengkaji masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah. Di beberapa daerah tampak adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, padahal kontribusi daerah-daerah tersebut sebagai penghasil ekspor nasional cukup tinggi. Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti: belum seimbangnya perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan, masih terlalu besarnya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan banyaknya ketergantungan APBD pada bantuan pemerintah pusat. Karena menurunnya harga minyak bumi sehingga kemampuan pemerintah pusat menyediakan dana semakin terbatas, maka dalam meneruskan pembangunan nasional diusahakan agar pemerintah daerah tidak terlalu tergantung lagi pada pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu masalah-masalah yang ada di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Sampai berapa jauh potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan agar tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat. (2) Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan bagaimana pola perkiraan di masa depan. (3) Bagaimana bentuk peranan butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional, mengingat masalah-masalah tersebut dapat mengganggu Ketahanan Nasional. Penelitian ini bertujuan: [1]Mendeskripsikan potensi dan pembangunan ekonomi daerah dalam hubungannya dengan ekonomi nasional. [2]Mengukur distribusi pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan mencoba menprediksi faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang. [3]Menghubungkan dan mengevaluasi butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional masa kini dan masa yang akan datang. Metode yang digunakan antara lain: analisis pergeseran dan pangsa, analisis perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan daerah, regresi linier, serta analisis cross impact matrix antar gatra Ketahanan Nasional. Penemuan utama yang didapat ialah: [1]Laju pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja daerah, dan ekspor daerah merupakan variabel﷓variabel penentu pembangunan ekonomi daerah yang ikut menunjang Ketahanan Nasional. [2]Hasil prediksi pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa 70% dari variansi pertumbuhannya ditentukan oleh variabel ekspor daerah dan variabel tenaga kerja daerah, sedangkan sisa yang 30% ditentukan oleh variabel-variabel lain termasuk gatra-gatra lain dari Ketahanan Nasional. [3]Daerah perbatasan dan daerah terpencil, antara lain: propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Timor Timur dan Maluku dalam konteks Ketahanan Nasional merupakan daerah-daerah strategis dan rawan terhadap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TANG). [4]Daerah-daerah Indonesia Bagian Barat relatif lebih maju dari pada daerah-daerah Indonesia Bagian Timur. [5]Daerah-daerah yang memiliki subkomponen Industrial Mix (IM) yang positif antara lain propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan subkomponen Competitive Share (CS) yang positif menyerap banyak tenaga kerja."

"Penelitian ini hendak menjawab permasalahan kondisi pesantren salafiah serta strategi memberdayakannya ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisis SWOT menunjukkan pesantren Al-Munawar berada pada posisi kuadran kedua sedangkan pesantren Miftahul Huda dan Sukahideng menempati posisi kuadran pertama. Selain itu pesantren Al-Munawar dapat dikatakan sebagai pesantren lokal yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sambil mengaji kitab kuning yang hanya dikaji melalui ilmu alat saja. Pesantren Sukahideng merupakan pesantren salafiah ideal yang mampu menunjukkan variasi kebutuhan santri untuk menjadikan basis pesantren sebagai suplemen dan komplemen pendidikan formal, dengan tidak mengabaikan keberadaaan santri yang menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Sementara itu pesantren Miftahul Huda merupakan model pesantren substitusi pendidikan formal terlepas dari berbagai kelemahannya.Era otonomi daerah merupakan keharusan pemerintah memberdayakan diri dan berbenah diri, dalam kapasitasnya sebagai pemberdaya dengan mengevaluasi program-program pemerintah selama ini terhadap pesantren salafiah. Kunci utama strategi memberdayakan ini sebenarnya ada pada kyai pimpinan pesantren, sedangkan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren (terutama santri) sangat tergantung pada kualifikasi keilmuan pendidik pesantren, dengan dukungan program kelembagaan pesantren yang terencana, terpola dan dilembagakan secara resmi serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.Strategi memberdayakan pesantren melalui metode pembinaan dan kemitraan dengan Pola Pemikiran Kerangka Esman (baik variabel lembaga maupun variabel kaitan), menyangkut kualitas sumber daya manusia pesantren dan lembaganya. Strategi memberdayakannya dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu strategi umum menyangkut keseluruhan pesantren serta strategi khusus untuk pesantren salafiah sampel penelitian sehingga tercipta keuletan dan ketangguhan serta kesejahteraan dan keamanan yang akhirnya bermuara pada tingkat Ketahanan Nasional."

"Pemerintah sejak tahun 1982 telah menerbitkan buku P5D yang hingga saat ini belum bisa diaplikasikan oleh para perencana daerah secara optimal. Belum optimalnya aplikasi Permendagri selama ini dikarenakan adanya berbagai kendala antara lain: kurangnya tenaga analis di daerah, kurangnya soft-ware maupun hard-ware, dan belum lengkapnya data yang menunjang. Mulai PJPT II ini diharapkan kecepatan dan kesiapan para perencana maupun para pengelola pembangunan untuk mempunyai berbagai alat/instrumen yang baik dalam mengelola kegiatannya. Alat/instrumen tersebut yang bisa dipergunaklan untuk analisis kebijakan, analisis stauktural, maupun berbagai analisis proyeksi. Penelitian ini menyajikan salah satu alat/instrumen dengan menciptakan suatu model link ekonomi-demografi sosial yang diintegrasikan dengan SDM secara nasional dan menurut propinsi Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi Metode yang dipergunakan adalah gabungan antara metode ekonometri, sosiometri, metode demografi, dan metode yang lazim dipergunakan dalam perencanaan pendidikan dan dalam perencanaan tenaga kerja. Model link dirancang sedemikian rupa sehingga keterkaitan antar variabel bersifat simultan, baik antar blok (Ekonomi, Sosial, Demografi, SDM) maupun didalam blok itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model sumber daya manusia secara terpadu tingkat nasional, propinsi, dan integarsinya. Begitu pula model menurut dimensi ekonomi, sosial, budaya dengan model pengembangan SDM. Pada setiap saat model ini bisa di up-date, dan bisa dipergunakan untuk berbagai analisis. Berdasarkan model diharapkan bisa dipergunakan sebagai alat untuk analisis kebijakan, analisis struktural, dan analisis proyeksi jangka menengah maupun proyeksi serta kecenderungannya pada masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Model PSDM yang diintegrasikan dengan model ekonomi-demografi-sosial di tingkat nasional dan di tingkat propinsi menjadi sangat penting, terutama dikaitkan dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang akan mengacu kepada otonomi Daerah Tingkat II. Model ini sangat membantu para pengambil keputusan perencana maupun pelaksana pembangunan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah/propinsi. Model PSDM integrasilterpadu dengan model nasional dan model propinsi sangat penting, terutama dikaitkan dengan perencanaan dan evaluasi implementasi pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang Model ini juga merupakan salah satu model yang bisa dipergunakan untuk simulasi berbagai kebijakan pembangunan, berbagai struktur keterkaitan antara sektor maupun sub sektor serta berbagai dimensi lain yang termasuk inputproses-output dalam pembangunan, dan juga sebagai salah satu alat simulasi untuk berbagai analisis proyeksi. Variabel pendapatan dan pengeluaran sebagaimana pada APBN, maupun APBD juga diikutkan sebagai variabel kebijakan. Hasil penelitian ini disarankan agar di implementasikan di enam propinsi yang diintegrasikan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Implementasi dilakukan di BAPPEDA, sehingga berbagai analisis dan revisi bisa dilakukan secara langsung. Di Bappenas sedang dalam proses implementasi untuk model nasional. Proses awal sedang dilakukan pembenahan data base di Biro Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja bekerjasama dengan Biro Analisa Ekonomi dan Statistik (BASS). Pada proses implentasi atau installment program termasuk didalamnya paket pelatihan alih teknologi bagi staf di BAPPEDA."

"PendahuluanDalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari penindasan penjajah selama kurang lebih 350 tahun, telah dirumuskan suatu cita-cita nasional yang sangat luhur seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : membentuk suatu Pamerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indanesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?1) Sebagai bangsa yang telah merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia berkewajiban dan telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui Pembangunan Nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan cara pandang Wawasan Nusantara. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Nasional adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan sejahtera di seluruh tanah air. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, bertahap, dan berkesinambungan yang dijabarkan kedalam Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Sedang, dan Jangka Panjang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tahap pembangunan adalah makin meningkatnya kesejahteraan, keamanan dan kecerdasan seluruh masyarakat serta makin meningkatnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana guna meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dan berlanjut terus menuju terwujudnya cita-cita nasional. Saat ini bangsa Indonesia telah mampu menyelesaikan Pembangunan jangka Panjang 25 tahun Pertama (PJPT I) yang akan berakhir pada bulan Maret 1994, dan selanjutnya akan memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Tahap Kedua (PJPT II) atau memasuki Tahap Tinggal Landas. Hasil-hasil pernbanguan selama PJPT I secara nyata telah dapat meningkatkan,taraf hidup, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Namun dilihat secara keseluruhan hasil-hasil yang telah dicapai belum optimal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap belum optimalnya hasil-hasil pembangunan adalah kualitas dari penduduk atau sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia sebagai subyek atau pelaku pembangunan merupakan faktor yang sangat panting dan menentukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Di dalam GBHN dinyatakan bahwa : Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar dunia dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 1990 sebanyak 179.321.641 orang. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia juga masih cukup tinggi, meskipun sudah ada penurunan dari 2,3 person pada kurun waktu 1971-1980 menjadi 1,97 person dalam kurun waktu 1980-1990. Dengan angka pertumbuhan yang masih tinggi diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 216 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, dan angka pertumbuhan yang tinggi maka kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, sarana dan prasarana serta kebutuhan yang lain akan terus menerus meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tersebut, pembangunan bidang ekonomi dituntut harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Agar hasil-hasil pemba ngunan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kemampuan pembangunan pada tahap berikutnya, maka laju angka pertumbuhan penduduk harus dapat ditekan dan dikurangi. Hingga saat ini jumlah penduduk yang demikian besar belum dapat dijadikan tenaga kerja yang efektif karena kualitasnya yang masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah justru merupakan beban bagi pembangunan. Keberhasilan pembangunan karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi telah dapat dibuktikan oleh beberapa negara Asia yang kemajuannya demikian pesat seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan?"

"Globalisasi yang menghadirkan keterbukaan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, informasi dan telekomunikasi menjadikan batas antar negara menjadi kabur. Rasa kebangsaan merupakan nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, universal dan langgeng. Paradigma baru pembangunan nasional yang berwawasan kedepan dengan berazaskan Pancasila, demokratisasi dan wawasan kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Propenas. Dalam kaitan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pembangunan dalam menunjang ketahanan wilayah. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan judul "Strategi Pembangunan Aceh Pasca Operasi Militer Dalam Perspektif Ketahanan Nasional".Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi obyektif strategi pembangunan, dan mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan eksternal maupun internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencari berbagai alternatif strategi yang sesuai dan mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.Penelitian dilakukan dengan obyek penelitian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai. metode penelitian. Pada lingkungan internal dilakukan analisis dengan bantuan pemerintahan Provinsi NAD, masyarakat, dan analisis potensi wilayah yang dimiliki, sedangkan pada lingkungan eksternal dengan menganalisa data yang diperoleh dan berbagai institusi dan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan wilayah.Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan menggunakan metode penelitian analisis SWOT, maka strategi pembagunanan Aceh yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi. Meskipun strategi terpilih adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi, namun dalam aplikasinya tidak boleh mengesampingkan strategi pembangunan melalui integrasi horizontal, sebab strategi tersebut yang merupakan bagian dari strategi alternatif berdasarkan analisis SWOT dan keduanya dapat saling memperkuat. Strategi pembangunan melalui integrasi horizontal secara umum ditujukan untuk mempertahankan hasil dan manfaat yang ada.

---

The globalization which has brought about openness along with the development of transportation, information and telecommunication technology has removed the borders between countries. Nationalism constitutes a value which has to be instilled in the life of the community, the nation and the country, where human rights constitute basic rights which are naturally embedded in human being, universal and eternal in nature. The new paradigm of the national development which is future-oriented and based on the state ideology, democracy, and the nationalism concept in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia become a consensus which is formulated into Propenas. In this connection the writer is interested in conducting a research on the development strategy in supporting the regional resilience. In this case the research is carried out and it is entitled "Post-Military Operation Development Strategy of Aceh in the Framework of National Resilience."

The objective of this research is to find out about the objective condition of the development strategy, and to identify various factors -- both external and internal environments - which constitute strengths and weaknesses, as well as to seek for various alternative strategies which are relevant and feasible to be implemented by the local government and the community in overcoming the problems they encounter.

The research is implemented using the Province of Nanggroe Aceh Darussalam as the research object, by means of SWOT analysis as the research methodology. With regard to the internal environment, an analysis is conducted with the assistance of the Administration of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the community, and the analysis on the regional potential; whereas with regard to the external environment the writer analyzes the data obtained from various institutions and the Government policy in regional development.

Based on the findings of the research which is conducted by means of --SWOT Analysis research methodology, it is discovered that the most feasible strategy for Aceh development is the development strategy through diversification. Despite the fact that the selected strategy is the development strategy through diversification. in practice we cannot disregard the development strategy through horizontal integration since it constitutes part of the alternative strategy based on the SWOT Analysis and both of them reinforce each other. The development strategy through horizontal integration in general is aimed at maintaining the existing result and benefit."

"ABSTRAKPotensi suberdaya alam di Nusa Tenggara Barat relatif cukup besar, terutama di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, energi, dan pariwisata. Meskipun demikian pemanfaatannya masih sangat terbatas. Selain itu tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan prosentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat nomor tiga (3) di seluruh Indonesia. Dalam thesis ini dikaji masalah pengembangan sumberdaya manusia sebagai suplai tenaga kerja, hubungan sikap hidup masyarakat dalam perekonomian dan implikasinya terhadap kemajuan perekonomian daerah Nusa "Tenggara Barat. Selain itu dikaji pula tingkat ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode desksiptif analitik dengan populasi wilayah dan penduduk Nusa Tenggara Barat dengan berbagai aktifitas sektor perekonomiannya, dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data; studi dokumentasi, studi literatur, kuesioner dan wawancara. Untuk mengukur kondisi ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat digunakan model pengembangan input yang dikembangkan oleh Wan Usman dalam hubungannya dengan output Ketahanan Nasional dimana dalam kajian ini dijabarkan kedalam ketahanan wilayah. Dalam analisis, untuk melihat signifikansi dan korelasi antar variabel digunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi (ANOVA). Temuan kajian ini adalah: Hasil upaya pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (strukturpendidikan) Nusa Tenggara Barat. Sejalan dengan perkembangan penduduk Nusa Tenggara Barat, maka suplai tenaga kerja meningkat dari Repelita1-V yaitu pada Repelita I sebanyak 91.879 orang dan pada Repelita V sebanyak 215.029 orang. Perkembangan suplai tenaga. kerja ini tidak semuanya dapat diserap oleh lapangan kerja sehingga pengangguran terbuka meningkat dari Repelita 1- V. Kemampuan daya serap suplai tenaga kerja tidak berbeda dari Repelita I - V, tetapi daya serap antar sektor perekonomian menunjukkan perbedaan yang berarti, dimana sektor pertanian masih dominan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Biaya yang diinvestasikan untuk menyerap satu satuan pekerja pada Repelita II - IV lebih besar bila dibandingkan dengan Repelita V. Ini disebabkan pada Repelita 11- 1V investasi pembangunan banyak pada infrastruktur sektor perekonomian (lapangan kerja). Pada Repelita V merupakan tahap pengembangan sektor lapangan kerja yang banyak menyerap suplai tenaga kerja. Walaupun pembangunan terus ditingkatkan dan prioritasnya dipertajam dari Repelita III ke RepeIita V, namun belum dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetapi aspek pemerataan pendapatan agak merata. Sikap hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat antar wilayah pembangunan berbeda, namun tidak berimplikasi terhadap perilaku ekonomi, pendapatan dan penggunaan pendapatan. Perilaku masyarakat Nusa Tenggara Barat berkorelasi positif dengan jumlah anak yang disekolahkan dan jam kerja, karena pendidikan dipandang penting dalam berkarya, dan untuk memperoleh pendapatan harus bekerja keras. Kendatipun pembangunan ditingkatkan, namun hanya mampu mengangkat ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat sampai dengan taraf kondisi sedang. Suatu kondisi agak rawan dan perlu ditingkatkan secara terpadu. "