Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PendahuluanDi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I I /MFR/1988 dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian kemampuan dan ketangguhan bangsa itu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya harus di hubungkan dengan tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, yang mencakup bidang idealogi nasional, politik, ekonomi, sosial -budaya dan pertahanan-keamanan.Kekuatan di bidang idealogi nasional telah berakar pada kepribadian bangsa sendiri yang nampak dalam Pancasila yang telah menjadi jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi nasional telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.Kekuatan di bidang politik yang merupakan syarat kelangsungan hidup negara telah berlangsung dengan terbinanya stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demakratis yang memadukan kebebasan kreatif dan tanggung jawab, dengan telah ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi segenap organisasi sosial pol i ti k . Lebih jauh Pancasila i ni juga telah membuahkan konsepsi Geopolitik, Wawasan Nusantara. Di sini Pancasila merupakan kebijakan tertinggi, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional tertinggi.Kekuatan di bidang ekonomi sedang diusahakan dengan giat dan mencakup kegiatan yang sangat luas seperti, pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dunia usaha nasional, tenaga kerja, transmigrasi dan pembangunan daerah. Semua itu diusahakan dalam menuju struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, hal mana akan berjalan secara, bertahap melalui Repelita yang berkesinambungan.Sesuai Repelita yang sudah berjalan usaha memanfaatkan lautpun terus berkembang, baik di perairan Nusantara, laut wi l ayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Tambunan (1985) dalam tulisannya. "Investasi di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" dinyatakan bahwa mulai tahun 1979 sampai 1983 hasil produksi usaha perikanan industri mengalami kenaikan rata-rata /tahun sebesar 12,1%. Potensi sumber daya perikanan di ZEE Indonesia itu adalah 2.115.595 ton/tahun. Sementara itu jumlah kapal penangkap Tuna dan Cakalang bertambah terus dari tahun 1979-1983 dari BCC kapal naik menjadi 88,111,127 dan tahun 1983 beroperasi 131 kapal Indonesia milik perusahaan dalam bentuk BUMN, PMA, PMDN dan Swasta Nasional. Tingkat pemanfaatan di ZEE Indonesia itu tercatat tahun 1983 baru mencapai tingkat 23,29 %, sehingga masih terbuka usaha pengembangan dan peningkatan di bidang perikanan itu."

"Memang ada yang khas pada pemberontakan yang berlangsung antara tahun 1958-1961 di Pulau Sumatera dan Sulawesi tersebut. Latar belakang, aksi serta proses penyelesaian pemberontakan yang terjadi pada saat Indonesia mempergunakan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tersebut, jauh lebih kompleks dari pemberontakan-pemberontakan lainnya. Jika pemberontakan-pemberontakan lainnya hampir sepenuhnya berkenaan dengan masalah-masalah dalam negeri yang sebagian besar lokal PRRI-Permesta selain berkenaan dengan masalah politik nasional dan menyangkut mantan tokoh-tokoh penting angkatan darat dan politisi di tingkat nasional, juga menyangkut para komandan militer daerah. Selain itu pemberontakan ini mempunyai dimensi internasional dalam perang dingin, dengan keterlibatan operasi intelejin pemerintah Amerika Serikat dalam skala besar melalui Central Intelligence Agency (CIA). Dalam operasi CIA ini juga terlibat pemerintah beberapa negara tetangga saat itu."

"Perekonomian Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama ( PJPT I) telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan di dalam sistem pengelolaan maupun perubahan dalam strategi dan kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan ekonomi yang telah diterapkan, telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang diikuti oleh perubahan social.Sejak Pelita I ( Pembangunan Lima tahun), yang dimulai pada tahun 1969, melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1969, terlihat beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dirumuskan dan diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagai kebijaksanaan yang telah diterapkan tersebut bila dilihat dari sudut kharakteristik pembangunan ekonomi dapat diajukan tiga tahap kebijaksanaan. Tahap pertama, merupakan tahap rehabilitasi. Strategi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi pada masa pertama Orde Baru memberi prioritas kepada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1. Rehabilitasi ini ditandai dengan memulihkan?"

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi/peluang pemberdayaan industri TPT, mengingat kelangsungan industri TPT terkait erat dengan lingkungan strategis global, faktor eksternal dan internal pemerintahan serta manajemen TPT nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pengaruh pilihan konsumen, kebijakan pemerintah, besarnya devisa yang hilang dan relevansi industri TPT terhadap ketahanan ekonomi nasional. Teori untuk mengidentifikasi permasalahan, konsepsi ketahanan nasional, tugas pokok dan fungsi leading sector sebagai pengendali kebijakan dan instansi terkait lainnya.Metode analisis, digunakan AHP dengan melibatkan 30 (tigapuluh) orang expert (responder). Adapun hasil temuan menunjukkan, faktor dominan dalam preferensi konsumen adalah desain, harga, motif, merek dan kualitas. Besarnya konsumsi masyarakat terhadap produk TPT impor (baru, illegal dan bekas), sangat merugikan. Upaya pemerintah untuk mengamankan industri TPT belum optimal, mengingat hadirnya pesaing baru didukung pemerintahnya untuk mendapatkan devisa. Relevansi industri TPT dengan ketahanan ekonomi nasional sangat signifikan mengingat besarnya angkatan kerja dan devisa yang dihasilkan, peran produktivitas dan konsumsi di dalam negeri.Solusi bersama untuk menumbuhkembangkan industri TPT sebagai perkuatan ketahanan ekonomi nasional, adalah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membentuk nasionalisme baru. Kebijaksanaan yang sinkron dengan dinamika usaha, dan diikuti pendekatan dengan multi disiplin ilmu pengetahuan. Transparansi, kepastian hukum dan berusaha, dapat menstimuli lapangan usaha dan pekerjaan, sebagai dasar lahirnya produktivitas dan kreativitas dengan memfasilitasi bidang perbankan dan Iptek guna meningkatkan kemampuan industri lokal dalam penyediaan bahan baku, restrukturisasi mesin guna memenangkan persaingan.

---

Development Policy of Textile and Product Textile Industry with Domestic Customer Preferences Toward Its (A Study of Economic National Tenacity Point of View)This research purpose is to know opportunities of TPT industry empowerment, consider with TPT's industry persistence tight-related by global strategic environment, internal and external factors have governmental and national's TPT management. Also to know influence of customer preference, government policy, amounts have Foreign exchange and relevancy of TPT industry toward national tenacity. The theory to identify problems, national tenacity conception, and other agencies related. Analytical methods use of AI-IP involved 30 (thirty) respondent (who expert). There coming out shown, dominant factor in customer preference is design, price, motive, merk and quality. Have a lot of public refreshment toward import textile-product (newest, illegal and former), quiet suffer financial lost. Government efforts' to safe TPT industry not optimal yet, remain arose of new competitor that support by government to gain the foreign exchange. Significance between TPT industry and national economic tenacity is interrelated, consider with field of endeavor and foreign exchange outcome, productivity role and domestic consumption.

A collective solution to flourish TPT industry as strengthen of national economic tenacity is awareness of new nationalism in sense of having a nationality and state-owned. Policy that synchronized with business in dynamic, follow by multidiscipline of science approaches. Transparency, law enforcement and good business condition, can stimulate business field and job opportunities as ground of increase productivity and creativity by facilitate it banking sector and technology in order to extent local industrial capability to provide raw material, machine restructurization to win competition."

"Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan penampilan awal perwujudan nyata aspirasi bangsa Indonesia secara formal. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan itu harus diisi melalui perjuangan-perjuangan nasional berikutnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang diinginkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Perjuangan pengisian kemerdekaan itu baru dilakukan secara terarah dan terkonsepsional setelah Orde Baru ingin kembali secara murni dan konsekwen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Berlandaskan kepada ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan dasar strategi nasional yaitu Pancasila dan dari tempaan pengalaman hidup yang dialami lewat seragkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, agar dapat hidup layak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan bangsa - bangsa lain, maka bangsa Indonesia menentukan pandangan hidupnya sendiri sesuai falsafah yang dianut. Disamping itu dengan mensyukuri rakhmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia-bumi, tanah air yang terletak di daerah katulistiwa dengan daerah tropisnya, yang berbentuk negara kepulauan dengan posisi silangnya yang bernilai strategis tinggi serta kekayaan alam yang melimpah ruah, maka bangsa Indonesia telah menetapkan cara pandang atau wawasan tentang dirinya sendiri dan lingkungannya.Cara pandang atau wawasan itu adalah apa yang dinamai dengan "Wawasan Nusantara". Wawasan Nusantara itu adalah pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia dengan segala apa yang terdapat di atmosfir, di permukaan dan di dalam bumi/tanah serta di dalam laut/tanah laut sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dengan segenap potensi kekuatan bangsa. Wawasan.husantara ini tidak lain merupakan penerapan dan pengejaan dari Pancasila serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu wawasan nusantara diberi kedudukan sebagai doktrin nasional dalam upaya bangsa Indonesia untuk mencapai cita - cita nasionalnya.Wawasan Nusantara sebagai doktrin nasional yang digunakan sebagai landasan operasionalisasi seluruh kegiatan kehidupan nasional, memiliki penjabaran wajah sebagai berikut:a. Wawasan wilayah, melandasi kewilayahan nasional.b. Wawasan pembangunan nasional, melandasi dan berperan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.c. Wawasan nasional, melandasi konsepsi ketahanan nasional.d. Wawasan pertahanan keamanan nasional, melandasi dan berperan untuk pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta.Penampilan penjabaran wajah yang demikian rupa itu maka wawasan nusantara akan memberikan peranannya dalam kehidupan nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga menumbuhkan rasa tanggung-jawab atas pemanfaatan lingkungan, membangun dan menegakkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasional. Serta merentang kendali antar hubungan internasional dalam rangka keikutsertaan bangsa Indonesia menegakkan ketertiban dan kebahagiaan umat manusia dunia."

"Karakter negara kepulauan seperti Indonesia mengandung potensi disintegrasi yang tinggi, dengan minimal mengandung potensi fragmentasi dan atau kontraksi negara yang sangat tinggi pula. Dapat dilihat dari upaya pemekaran wilayah (administratif) yang menggebu-gebu, untuk tingkat provinsi ke bawah. Diselenggarakan pemilihan umum pada berbagai jenjang, mulai dari nasional hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai ajang konpetisi terbuka. Secara hipotesis maupun faktual, potret seperti itu menimbulkan serangkaian pertanyaan mengenai instrumen apa yang dapat meredusir dan meredam kecenderungan fragmentasi sosial-politik, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional yang mana salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan iptek, khususnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, sistem sebagus apapun tidak ada yang sempurna. Semua akan kembali kepada manusia yang membangun, menerapkan, dan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk iptek, bagi peningkatan ketahanan nasional yang muaranya adalah kemaslahatan publik. "

"Kelompok Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu pelaku perekonomian nasional yang mempunyai posisi strategis untuk terus dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh daya serapnya terhadap tenaga kerja cult-up besar. Selain itu, diketahui bahwa kelompok usaha skala ini ternyata lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan kelompok usaha besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah katup pengaman perekonornian nasional ketika kelompok usaha besar menghadapi kesulitan saat terjadinya krisis ekonomi. Maka perlulah kiranya dilakukan penelitian secara mendalam tentang posisi UKM dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam ekonomi makro, terdapat keterkaitan yang kuat antar sektor ekonomi. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lainnya. Hubungan antar sektor ini dapat dianalisis dengan menggunakan model input-output, yaitu dengan metode dekomposisi fields of influence.Model dekomposisi fields of influence dalam hal ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari perubahan struktur di sebuah kelompok sektor (skala usaha) dalam sistem perekonomian multisektor, baik pengaruh terhadap intra¬kelompok skala usaha itu sendiri maupun terhadap kelompok skala usaha sisa perekonomian.Dan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap sektor di masing¬masing kelompok skala usaha dikctahui bahwa persentase perubahan total output terbesar terjadi jika simulasi dilakukan pada kelompok usaha skala besar. Simulasi dengan perubahan koefisien direct input sebesar 5 persen maka menghasilkan perubahan terhadap total perekonomian untuk kelompok usaha skala besar sebesar 5.21 persen; menengah 1.42 persen dan kecil sebesar 2.83 persen. Khusus untuk melihat dampak perubahan terhadap UKM maka dapat dilakukan dengan membandingkan perubahan pada kelompok usaha skala kecil akibat perubahan di kelompok usaha skala kecil sendiri yaitu sebesar 1,368 persen, perubahan pada kelompok usaha skala menengah akibat perubahan di kelompok dirinya sendiri sebesar 0.651 persen serta dampak terhadap perubahan kelompok sisa (gabungan kecil dan menengah) akibat perubahan di kelompok usaha besar yaitu sebesar 1,782 persen.Berdasarkan temuan tersebut di atas dapat disimpulkan secara ekonomi akan lebih menguntungkan jika shock diberikan pada kelompok usaha skala besar saja, karena ini akan menghasilkan tingkat pertumbuhan output paling tinggi. Hal ini terjadi karena biasanya sektor dalam kelompok usaha besar mempunyai forward dan backward linkage yang besar. Sehingga jika tejadi perubahan pada kelompok ini akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Sedangkan jika shock diberikan pada kelompok UKM maka menghasilkan perubahan total output yang lebih kecil. Hal ini terkait bahwa kelompok usaha UKM menghasilkan output berupa barang-barang final demand.Tapi jika hanya menekankan pada kelompok usaha skala besar saja maka akan muncul potensi permasalahan baru yaitu masalah disparitas. Agar kelompok UKM tidak tertingal jauh dengan pertumbuhan kelompok usaha besar maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat linkage antara kelompok usaha skala besar dengan kelompok UKM. Fenomena missing of the middle (MoM), yang terjadi secara universal di beberapa negara maju, juga terjadi di Indonesia, di mana terjadi kegagalan kelompok usaha skala menengah menjadi penggerak perekonomian nasional."

"Gejala NESO diketahui dari indeks Osilasi Selatan. Variasi aktivitas matahari tidak secara lansung berpengaruh pada variasi SOI tersebut. Dalam penelitian ini terungkap bahwa paket variasi sunspot bulanan yang menumpang pada siklus 11 tahunan menunjukkan adanya perioda yang sepadan dengan variasi SOI yaitu pada perioda -3-4 tahun, -6-8 tahun dan perioda -30 tahun. Bentuk paket ini diinterpretasikan sebagai paket energi keluaran matahari yang berlangsung untuk perioda tersebut dan berpengaruh pada perbedaan teanan udar antara pasific selatan dan daratan Australia yang dinyarakan dalam SOI."