Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pemanfaatan teknologi informasi yang kritikal seperti e-commerce dan e-government, dibutuhkan sistem transaksi elektronik yang aman dan handal. Aman dan handal berarti memberikan jaminan terhadap keontentikan dari data atau transaksi elektronik, integritas data atau transaksi elektronik, dan nir-sangkal kepemilikan data atau transaksi elektronik.Untuk mengatur hal itu maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang di antaranya mengatur tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik.Untuk menjalankan amanat hukum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun Infrastruktur Kunci Publik (IKP) Nasional dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Induk sebagai root anchor-nya. Untuk hal itu Kemenkominfo perlu menyusun Certificate Policy (CP) dan Certification Practice Statement (CPS).Penelitian dilakukan di PSrE Induk Infrastruktur Kunci Publik Nasional Indonesia di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah action research, untuk membangun CP dan CPS digunakan kerangka kerja RFC 3647. Metode wawancara, telaah dokumen digunakan untuk mendapatkan data. Metode focus group discussion digunakan untuk validasi konsep rancangan.Hasil dari penelitian ini adalah satu dokumen CP IKP Nasional yang dapat digunakan oleh Kemenkominfo untuk mengatur kebijakan untuk pengelolaan seluruh sertifikat yang diterbitkan dalam IKP Nasional Indonesia, dan satu dokumen CPS Root CA Indonesia yang mendefinisikan prosedur dan praktek yang dilakukan oleh PSrE Induk dalam administrasi dan pengelolalaan sertifikat

---

ABSTRACTIn the critical use of information technology such as e-commerce and e-government, electronic transaction system needs safe and reliable. Safe and reliable means providing assurance for authencity of data or electronic transactions, data integrity or electronic transactions, and non-repudiation of data or electronic transactions.To set it, the government of Republic of Indonesia issues Law (UU) No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Government Regulation (PP) No. 82 of 2012 on the Implementation of Systems and Electronic Transaction, of which regulates the electronic signature and electronic certificate.To execute the mandate of the law, the Ministry of Communications and Information Technology (Kemenkominfo) build a Public Key Infrastructure (IKP) and Root CA Indonesia as its root anchor. For that matter Kemenkominfo needs to write a Certificate Policy (CP) and Certification Practice Statement (CPS).The study was conducted at the Indonesia National Public Key Infrastructure under the responsibility of the Ministry of Communications and Information Technology.The research methodology used was action research, to build the CP and CPS we used RFC 3647 as framework. Interviews, and review of documents was methods used to obtain data. Focus group discussion method was used to validate the design.The result of this study is a CP document, which regulates the life cycle all over certificates issued in IKP National and a CPS document, which defines the procedures and practices conducted by rooted CA in the administration and management of certificate."

"Key Concepts in Public Health identifies fifty key concepts used across the discipline of public health in order to give the reader a broad perspective of the core topics relevant to training and practice. From epidemiology to health promotion, and ethics to leadership, the book offers an exciting guide to the multi professional field. Each entry features a snapshot definition of the concept, a broader discussion addressing the main issues and links to practice, key points relevant to the entry, case studies to illustrate the application to practice, and examples of further reading."

"Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data serta dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik.

---

The existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authority enforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's role are examined in relation to the certification authority whether it can ensure the certainty of an identity and examined the need of a notary’s role in the SiVION program which is held by the Ministry of Communication and Information. This Research is a normative legal study that utilize data analysis and general principles of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.

Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relatively powerful law recognition because the opportunities of someone's denial is eliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanation of article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary is given an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary. Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVION program will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction. Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's role is also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user's identity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary's role in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian Notary League to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for a better Certification Authority service."

"ABSTRAKKeberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalampenyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatuidentitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dariKementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatupenelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data sertadilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untukkemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum.Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris didalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluangpenampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanyaketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notarisdimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalamtindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranannotaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinyalemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam PenyelenggaraanSiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitaspengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasanoleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku RegistrationAuthority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik

---

ABSTRACTThe existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authorityenforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's roleare examined in relation to the certification authority whether it can ensure thecertainty of an identity and examined the need of a notary?s role in the SiVIONprogram which is held by the Ministry of Communication and Information. ThisResearch is a normative legal study that utilize data analysis and generalprinciples of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relativelypowerful law recognition because the opportunities of someone's denial iseliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanationof article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary isgiven an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary.Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVIONprogram will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction.Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's roleis also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user'sidentity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary'srole in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian NotaryLeague to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for abetter Certification Authority service."

"This book is in many ways a manual for the public health decathlete, althoughthe editors have gone much further by including 15, not 10, items. These items covermany of the contemporary challenges confronting population health. Seven chaptersreview the changing burden of disease and injury, providing many examples ofthe tremendous successes of the public health community. The most celebrated havebeen those in the struggle against communicable disease, with the authors notingachievements in transforming acquired immune deficiency syndrome (AIDS) intoa condition that those infected die with rather than from. However, there are others,less well-recognised, such as the 50 % decline in mortality from cardiovasculardisease in North Western Europe in the past four decades. Yet, as the authors of allof these chapters note, progress is not inevitable. Communicable diseases that onceseemed to be coming under control are reappearing, such as tuberculosis, but nowin a much more alarming drug-resistant form. Indeed, antimicrobial resistance isnow recognised as a global threat, potentially posing an existential threat to humanity,just like climate change. Failure by governments to act against the vectors ofnon-communicable disease, and especially the major corporations that profit fromsales of unhealthy products, for example by placing considerations of health abovethose of trade liberalisation, has permitted the spread of obesogenic and alcogenicenvironments, with profound consequences for our future health."