Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai ditingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, dimana kelompokkelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

---

The research aims at explaining the terror of book bomb occuring in Jakarta Suchterror is a new modus operandi of terrorists in doing their actions because their targets are individuals If the police do not handle the case immediately such terror will psychologically affect communities in the forms of high anxiety and worriness Book bombings in the context of their victims and the quality of their explosions can not be compared with the previous bombings happening in certain buildings However both of bombing types have similar effects Moreover book bombings have nearly touched the psychological aspects of common people The fearness and panic attacking families are the forms of the terrorists success of committing book bombings leading to a terrorizing act

In accordance with formal law prevailing in Indonesia the act and perpetrator of book bombings can be categorized as a terrorism act Terrorists have currently cooperated with other groups and networks that posses good relationship and working mechanism either in the context of infra structural operation or supporting infrastructures.

By looking at such situation and condition the Indonesian National Police as stated in Law No 2 2002regarding Indonesian National Police is the front liner in providing protection and security to people in combating terrorism in Indonesia The Indonesian National Police does the responsibilities by arresting the perpetrators preventing investigating interrogating and even shooting death the perpetrators One of the Indonesian National Police efforts is the establishment of an special detachment 88Antiterror Special Detachment

It can be concluded that the role of the Indonesian National Police can not be separated from the three functions protector shelter and servant of public The Indonesian National Police must protect people from acts threatening their lives The Indonesian National Police through 88 Antiterror Special Detachment in conducting such duties and responsibilities must be guided by Law No 2 2002 regarding the Indonesian National Police "

"This paper is the result of research that discusses the conception of paramilitary policing and investigating their implementation within the body of the POLRI. Including identify the elements of paramilitary policing in a variety of functional unit (satfung) in departement of police in resort level.The results of this study indicate the necessity of paramilitary policing control in the execution of duty serving the interests of the general public, but still needed internally in order to improve discipline and unity of police personnel in facing the instability and uncertainty of duties in the field."

"Penelitian ini merupakan studi tentang penerapan pendekatan follow the money dalam investigasi kejahatan money laundering di Indonesia. Kejahatan money laundering sulit untuk dilacak keberadaannya karena para pelaku menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaan ilegal mereka dengan memanfaatkan sistem keuangan. Sehingga pengungkapan kejahatan money laundering membutuhkan pendekatan dengan mentrasir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan. Peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana mana proses investigasi kejahatan money laundering secara umum serta bagaimana penerapan pendekatan follow the money dalam proses investigasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan follow the money merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan. Pendekatan follow the money ini berguna membantu bagaimana membuktikan adanya aliran dana dalam rekening pelaku yang berasal dari kegiatan kriminal, untuk selanjutnya dijadikan bukti di pengadilan. Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri selama proses investigasi dengan pendekatan follow the money. Salah satunya adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang tidak bermutu, serta minimnya jumlah personel penyidik di Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri.

---

This research is a study about implementation of the approach ?follow the money in Indonesia money laundering investigation. Money laundering is difficult to be tracked because the perpretators hide their illegal wealth by utilizing financial system. Thus, the disclosure of money laundering concealment need an approach that can trace the origins of the crime. The conclusion of this study is that the approach of follow the money was part of investigation. Follow the money approach is useful to help help in proofing the existence of the funds flow in the account which comes from the perpetrators off criminal activity. It can be used as evidence in the court. But there are still obstacles that faced by Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri during the process of investigation with follow the money approach. A Suspicious Transaction Record (STR) which not qualified, as the inadequate number of personnel in Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri."

"Pemanfaatan Sistem Informasi Personel Polri dalam proses pembinaan karir personel Polri ditujukan pada terwujudnya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan, pendidikan pengembangan dan penggunaan personel secara tepat sesuai kebutuhan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan SIPP, menganalisis peran SIPP dalam pembinaan karier personel Polri dan untuk merumuskan upaya merevitalisasi SIPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data data didapatkan dengan mewawancarai beberapa pejabat sebagai penyelenggara SIPP pada Mabes Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SIPP terdapat beberapa permasalahan yaitu kualitas data yang dihasilkan oleh SIPP, keutuhan dan ketersediaan data, serta komponen komponen SIPP berupa operator, perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan. Permasalahan permasalahan tersebut berdampak terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan dalam proses pembinaan karier personel. Upaya revitalisasi SIPP dilakukan dengan melakukan validasi data SIPP, memperbaiki framework dan konponen dalam SIPP.

---

Utilization of Information Systems of the Indonesian National Police Personnel in the process of fostering the career of Polri personnel aimed at realization of fulfillment of office norms, ranks, development education and personnel use appropriately according to the needs of the organization. This study aims to analyze the implementation of SIPP, analyze the role of SIPP in fostering career of Indonesian Police personnel and to formulate SIPP revitalization efforts. This study uses a qualitative approach. Data was obtained by interviewing several officials as SIPP organizers at the National Police Headquarters. The results of this study indicate that in the implementation of the SIPP there are several problems, namely the quality of data produced by the SIPP, the integrity and availability of data, and the SIPP components in the form of operators, hardware, software and networks. These problem problems have an impact on the quality of the decisions that are produced in the career development process of personnel. SIPP revitalization efforts are carried out by conducting SIPP data validation, improving the framework and components in the SIPP."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak pada adanya perubahan pola dalam terorisme. Terorisme manfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, sertameradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Dengan melihat pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masapra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saatini, timbul pertanyaan penting terkait apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relevan dipertahankan atau diperlukan adanya perubahan – perubahan signifikan di dalamnya. Dengan melakukan kajian terkait strategi penanggulangan terorisme, penilaian dan evaluasi kinerja, dan kejahatan terorisme, serta analisis dengan teoriperan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Hasilpenelitianinimenyimpulkanbahwabahwa relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, namun masih membutuhkan beberapa perbaikan. Hingga, pada akhirnya, peneliti merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

---

The spread of the COVID-19 virus also has an impact on changing patterns of terrorism. Terrorists take advantage of the disruption, uncertainty and economic hardship caused by COVID-19 to spread fear, hatred and division, and radicalize and recruit new followers. By looking at the various problems of shifting patterns of community interaction from the pre-COVID-19 period and during the current COVID-19 pandemic, an important question arises regarding whether the old-style counterterrorism strategy can still be maintained or significant changes are needed in it. By conducting studies related to counterterrorism strategies, performance assessment and evaluation, and terrorism crimes, as well as analysis with role theory, this study aims to explain the relevance of conventional counter-terrorism strategies during the COVID-19 pandemic. The results of this study conclude that the relevance of the counterterrorism strategy carried out conventionally by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, but still needs some improvement. In the end, researchers formulated an ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic."

"Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri, merupakan upaya Polri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja para personel Polri. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon sebagai upaya peningkatan kinerja personel Polres Cilegon.Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah meliputi bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai sistem penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon, apakah penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut berdampak pada peningkatan kinerja personel Polres Cilegon, serta apa saja evaluasi terhadap penerapan sistem penilaian kinerja personel Polres Cilegon dengan metode Sistem Manajemen Kinerja Polri.Penelitian tentang penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dan snowball sampling yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode yaitu : observasi terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon dan Jajarannya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan - tahapan pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Pelaksanaan penilaian kinerja masih bersifat hanya mengejar formalitas dan menggugurkan kewajiban saja. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari personel terhadap Perkap Nomor 16 tahun 2011 membuat pelaksanaan penilaian kinerja menjadi tidak maksimal. Belum berpengaruhnya penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja terhadap gaji dan tunjangan kinerja turut memperngaruhi pelaksanaan penilaian kinerja. Dan kesimpulan akhirnya adalah penerapan penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum berpengaruh terhadap kinerja personel pada Polres Cilegon.

---

INP Regulation (Perkap) number 16 year 2011 concerning INP's government officer performance assessment system using INP Performance Management System, is an effort to manage and increase INP personal performance. This research studies the implementation of performance personal assessment using INP Performance Management System in Resort Police of Cilegon as an effort to incease personal performance in Cilegon Resort Police.

The issues of the research are including how the implementation of INP Performance Management System as a personal performance assessment system in Cilegon Resort Police, does it effect the personal performance improvement, and what are the evaluations due to personal performance assessment application in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System.

This research uses descriptive qualitative approach. Data source is selected by using purposive method and snowball sampling which adjusting based on information necessity trend in field. Data collecting uses three methods including observation, interview and document study. Data analysis uses three steps method including data reduction, data presentation dan data verification.

The conclusion of the research is that the implementation of Perkap number 16 year 2011 concerning personal performance assessment system in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System, has not been applied based on holding regulation. Each stage of application has not been performed as it should be. The implementation of performance assesment is only a formality. The lack of personal knowledgement and consciousness against Perkap number 16 year 2011 causes the lack of performance assessment implementation. Final conclusion of the research is that the performance assessment implementation using INP Performance Management System has not influence personal performance in Cilegon Resort Police."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan kinerja Bhabinkamtibas yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam mewujudkan Polri yang professional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selain itu, juga dikaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Sehingga dengan mengetahui kedua faktor tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan kinerja Bhabinkamtibmas yang tepat serta dapat mengurangi kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi pasif, wawancara, dan telaah dokumen. Analisa data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selain memiliki tugas rutin, juga sering dihadapkan dengan tugas adaptif.  Dalam melaksanakan tugasnya, secara umum anggota Bhabinkamtibmas sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat (polmas) juga telah dilakukan dengan membangun sinergitas dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, anggota Bhabinkamtibas dalam mewujudkan kamtibmas juga menghadapi berbagai kendala baik dari dalam maupun dari luar Polri. Dari hasil termuan di atas, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan deklaratif dan prosedural anggota Bhabinkamtibmas melalui pelatihan, pendidikan, maupun berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggota. Motivasi anggota Bhabinkamtibas juga perlu ditingkatkan melalui pemberian penghargaan atas kinerja yang efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat dan mencegah preemtif terjadinya kejahatan dan gangguan kemtibmas.

---

This study aims to conduct a study of the management of Bhabinkamtibas performance that has been carried out by the Central Jakarta Metro Police department in realizing the professional, modern, and trusted national police. In addition, various constraints faced in implementing the performance management were also examined. By knowing these factors, the proper performance management can be formulated and can reduce the obstacles faced. This research was conducted with a qualitative approach through passive observation, interviews, and document study. Data analysis was perfomed through data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that Bhabinkamtibmas members in addition to having routine assignments, are also often faced with adaptive tasks. In carrying out their duties, Bhabinkamtibmas personnels, in general, have shown positive attitudes and behavior. The task of community policing (polmas) has also been carried out by building synergy and partnership with all components of the community. However, members of Bhabinkamtibas in creating community security and order also faced various obstacles both from within and from outside the National Police. From the results, it is recommended to increase the declarative and procedural knowledge of members of Bhabinkamtibmas through training, education, and sharing experiences and knowledge among members. The motivation of Bhabinkamtibas members also needs to be improved through giving awards for effective performance. Community empowerment in order to support the implementation of community policing and prevent (pre-emptive) the occurrence of crimes and community disorders."

"Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan bentuk wildlife crime dan berbagai upaya untuk penanganan telah dilakukan, namun perburuan satwa liar tetap marak terjadi. Salah satu bentuk upaya penanganan adalah pencegahan perburuan liar dengan mempermudah masyarakat membuat e-Pelaporan atas kasus perburuan liar. Terdapat pula bentuk edukasi terhadap masyarakat dengan menggunakan metode visualisasi guna membantu penegakan hukum atas perburuan liar. Penulisan ini akan menggunakan gambar dari website, instagram, twitter WWF-Indonesia dan juga gambar dari aplikasi e-Pelaporan. Kemudian kumpulan gambar yang sudah penulis kumpulkan akan dibahas dalam kerangka berpikir pencegahan kejahatan dan kriminologi visual. Hasil dari penulisan ini melihat bahwa gambar dapat berfungsi sebagai bentuk bukti dari dilakukannya pencegahan kejahatan dan gambar melalui website dan media sosial menjadi suatu bentuk edukasi mengenai perburuan liar.

---

The hunting of protected wildlife in Indonesia is a form of wildlife crime and various efforts for overcoming this issue have been carried out, but the huming of wild animals is still widespread. One form of approach in overcoming this problem is creating a prevention of illegal hunting by making it easier for people to make e-Pelaporan on cases of poaching. Another approach is through educating the community by using visualization methods to help enforce the law on poaching. This writing will use images from the website, Instagram, WWF-Indonesia's official twitter account and also images from the e-Reporting application. Then these images that the authors have collected will be discussed in the thinking framework of crime prevention and visual criminology. The results of this paper concludes that images can function as a form of evidence of crime prevention and images through websites and social media becomes a form of education regarding poaching."