Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah Metropolitan Jadetabek. Kota Bekasi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki 443 ha permukiman kumuh yang tersebar pada 118 lokasi. Permukiman kumuh pada penelitian ini dibedakan berdasarkan tipologi yaitu daerah komersil, perumahan penduduk, ruang terbuka hijau, sempadan rel kereta api, sempadan sungai, dan dekat TPA. Dari 118 lokasi pemukiman kumuh dilakukan sampling pada 33 titik yang tersebar merata dan mewakili masing-masing tipologi. Penelitian ini menggunakan metode AHP dan spatial multi criteria SMC untuk mengetahui tingkat sensitivitas kebakaran di permukiman kumuh. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis menunjukan bahwa permukiman kumuh dengan tingkat sensitivitas tinggi berada di sekitar wilayah komersil, tingkat sensitivitas sedang cenderung berada di sekitar wilayah komersil, sempadan sungai, dan rel kereta api. Sedangkan tingkat sensitivitas rendah cenderung berada di sekitar wilayah ruang terbuka hijau dan sekitar perumahan.

---

Bekasi City is one of the City that located in Jabodetabek Metropolitan area. Bekasi has a high population density and has 443 ha of slums area that spread in 118 locations. Slum settlements in this study are distinguished by typology of commercial areas, housing complex, green spaces, railway borders, river borders, and near landfill. Out of 118 slum dwellings, 33 samples were scattered and represented each typology. This research uses AHP method and Spatial Multi Criteria SMC to know slum rsquo s sensitivity level agains fires. Based on the results of data processing and analysis shows that slums with high sensitivity is around the commercial area, the medium level of sensitivity are around commercial areas, river borders, and railway lines. While the low sensitivity tends to be around the green space and housing complex."

"Meningkatnya laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Depok, telah mendorong terjadinya perubahan penutup lahan. Lahan yang paling rentan terhadap perubahan tersebut yaitu lahan permukiman karena posisi Kota Depok yang cukup strategis untuk pembangunan perumahan, sehingga diprediksi akan terjadi perkembangan kawasan permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi perkembangan kawasan permukiman di kota Depok serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model spasial dinamik dengan metode Cellular Automata CA dan metode Rantai Markov Markov Chain untuk prediksi perkembangan serta metode Multi Layer Perceptron Neural Network MLPN untuk menguji nilai transisi potensial dari setiap variabel dan faktor penggerak driving factor. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu koleksi data sekunder, ekstraksi data dan interpretasi citra penginderaan jauh, dan pengecekan lapangan. Analisis data meliputi perubahan penutup lahan, faktor penggerak driving factor, dan RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032. Secara spasial perubahan penutup lahan di Kota Depok menunjukan hasil yang cukup signifikan bahwa selama kurun waktu 15 tahun mulai dari periode tahun 2000-2015 diketahui bahwa telah terjadi perubahan penutup lahan antara Daerah Bervegetasi dengan Permukiman dan Bangunan yang berbanding terbalik dimana luas lahan Permukiman dan Bangunan semakin bertambah sedangkan luas lahan Daerah Bervegetasi semakin menurun di Kota Depok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman di Kota Depok adalah Jarak ke Jalan, Jarak ke Fasilitas Pendidikan, dan Jarak ke Kantor Pemerintah, sedangkan faktor lain yaitu Kelerengan dan Daerah Rawan Longsor tidak mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman di Kota Depok. Model spasial yang dibangun untuk memprediksi perkembangan kawasan permukiman di Kota Depok hingga tahun 2032 menunjukan bahwa kawasan permukiman di Kota Depok berkembang luas dengan persentase 73,12 dari seluruh luas wilayah yang ada dan dengan nilai validasi Kappa sebesar 87,73.

---

The increasing pace of development and population growth in Depok, has led to the change in land cover. Land most vulnerable to these changes, namely land settlement for the position of Depok strategic for the construction of housing, which is predicted to occur the development of residential areas. This research aims to create a predictive model development of residential areas in the city of Depok and analyzes the factors that influence these developments. The approach used in this study is a model of spatial dynamics method Cellular Automata CA and the method of Markov Chain Markov Chain for the prediction of the development as well as methods of Multi Layer Perceptron Neural Network MLPN to test the value of the transition potential of each variable and the drivers driving factor. Methods of data collection in this research is secondary data collection, data extraction and interpretation of remote sensing imagery, and field inspections. Data analysis included changes in land cover, driving forces driving factor, and the RTRW Kota Depok Year 2012 2032.

Spatial changes in land cover in Depok showed a significant result that over a period of 15 years starting from the period 2000 to 2015 is known that there have been changes in land cover between Vegetated Regions with settlements and buildings are inversely where the vast land and building more settlements increased while the area of land Vegetated Regions declined in Depok. Factors that influence the development of residential areas in Depok is the distance to the road, distance to the Educational Facilities and Distance to the Office of the Government, while another factor is the Slope and landslide prone regions does not affect the development of residential areas in Depok. The spatial model built to predict the development of residential areas in Depok until 2032 showed that residential areas in Depok widespread with a percentage of 73.12 of the entire area of the existing and the validation value Kappa amounted to 87.73 ."

"Studi ini mencoba mengkaji pola-pola interaksi sosial dalam komuniti di permukiman kumuh sebagai tempat tinggal dan usaha pendatang di sekitar kawasan industri, dengan fokus studi pada motivasi penduduk dalam menetap di permukiman, pengelompokan yang terjadi. Adaptasi pendatang di permukiman baru serta peluang dan kendala yang menghambat keserasian sosial dalam menunjang ketahanan lingkungan.Penelitian ini dilakukan di kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur pada bulan Nopember 1997 hingga Januari 1996. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan Disktiptif. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sebanyak 100 responden dan 10 informan atau tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur dan wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan pengamatan biasa, serta Studi Pustaka.Data yang terkumpul di Edit, Code, Tabulasi dan dianalisa dengan bentuk distribusi frekuensi dan tabel silang berdasarkan perhitungan proporsi persentase dan pengukuran Skala Bogardus. Hasil penelitian didapat bahwa motivasi utama penduduk menetap di permukiman kumuh sebagian besar karena masalah ekonomi dan merasa aman, dan sebagian kecil karena panggilan kerja dan keluarga. Pengelompokan tempat tinggal dengan alasan untuk menghemat biaya sewa rumah, menghemat biaya ke tempat kerja, satu profesi/pekerjaan dan bisa menitipkan uang ke kampung. Dalam adaptasi di permukiman, umumnya mengikuti kegiatan sosial yang terwujud, yaitu Kerja Bakti, Pengajian, olah raga, Karang Taruna, Arisan, Siskamling dan PKK. Namun ada yang tidak mengikuti kegiatan sosial formal tersebut karena kesibukan dan kelelahan kerja sehari-hari, sehingga fungsi rumah / tempat tinggal hanyalah untuk beristirahat. Kesertaan penduduk dalam kegiatan sosial ini sangat dipengaruhi oleh lama tinggal di permukiman, status kependudukan, tingkat penghasilan dan pendidikan. Peluang untuk memperkuat keserasian sosial adalah kegiatan non formal yang tercipta di permukiman sedang yang menjadi kendala dalam keserasian sosial adalah konflik yang terjadi dan kejadian yang bersifat negatif.Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penduduk permukiman kumuh di sekitar kawasan industri Pulo Gadung ,ini relatif heterogen dan pola interaksi yang berlangsung bersifat simbiotik konflik terbuka dan tertutup, dan masing-masing menjaga jarak serta terdapat peluang untuk memperkuat keserasian sosial melalui kegiatan non formal sehingga akan memperkuat solidaritas sesama yang akhirnya akan memperkuat ketahanan lingkungan. Namun sangat lemah / rawan bagi katahanan wilayah mengingat penduduknya relatif rendah pondidikannya dan miskin dalam bidang ekonominya, sehingga mudah digerakkan untuk tujuan yang bersifat negatif."

"ABSTRAKKawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian.Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman.Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2.Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT

Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources.

The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis.

Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose.

The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2.

From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement."

"Sistem drainase konvensional kawasan atau kota sudah tidak kondusif untuk menangani genangan air atau banjir saat ini. Konsep drainase berwawasan lingkungan harus segera diterapkan di lingkungan permukiman. Untuk itu harus didukung dengan kriteria desain yang cukup lengkap. Sasaran penelitian antara lain untuk mendapatkan kriteria umum dan teknis desain drainase kawasan atau drainase kota berwawasan Iingkungan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode deskriptif dan hasil deskripsi data sekunder dan data primer hasil survei disusun dalam tabel dan matrik data, yang sudah diisi dengan rumusan konsep kriteria, kemudian dibandingkan dengan standar terkait. Hasil kajian : (1) kriteria umum terdiri atas 2 (dua) parameter penentu, sebagai landasan kebijakan dan pembuatan master plan drainase berwawasan lingkungan, 10 (sepuluh) elemen penentu dan 29 (dua puluh sembi/an) kriteria peneritu, (2) kriteria teknis terdiri atas sekitar 3 (tiga) parameter penentu, 20 (dua puluh) elemen penentu dan 56 (lima puluh enam) kriteria penentu, (3) penerapan drainase kawasan atau kota berwawasan lingkungan perlu didukung dengan subsistem tampungan, resapan, manfaat dan alirkan (TRMA) sisa limpasan keluar"