"Wilayah Bandung luasnya k.l. 400.000 ha. berpenduduk l. 3,5 juta jiwa, terdapat 1.379 buah industri/pabrik, yang memanfaatkan air bawah tanah dari 1.900 buah sumur bor. Keseimbangan neraca air di wilayah ini sudah defisit, karena berbagai pelanggaran yang dilakukan pemakai air, antara lain perizinan (SIPA dan SIPPAT); pembayaran retribusi; pengambilan air yang melebihi batas; pembayaran retribusi; pencemaran lingkungan. Defisit neraca air ini semakin dipercepat dengan adanya pembangunan villa, rumah mewah, hotel dan obyek wisata secara besar-besaran oleh "developer" yang menanam modalnya di kawasan Bandung Utara yang ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan tangkapan/peresapan air hujan.
Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijaksanaan pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah di wilayah Bandung, yang dijadikan subyek dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu : (1) Kamunikasi dan koordinasi; (2) Sumberdaya; (3) Sikap aparat pelaksana dan masyarakat yang terkait; serta (4) Struktur Birokrasi instansi pelaksana kebgaksanaan.
Metoda penelitian yang digunakan ialah penelitian empirik berupa studi kasus dengan metoda deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan mengajukan kuesioner kepada beberapa pejabat. Sebagai pengontrol, penulis mengajukan kuesioner kepada pengusaha, pakar dan masyarakat. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif terhadap jawaban kuesioner.
Hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah serta alternatif pemecahannya antara lain sebagai berikut :
1. Perubahan Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dept. Pertambangan dan Energi; Dirjen GSM/Dit. GTL tentang pengelolaan air bawah tanah terutama mengenai :
· Lebih memperjelas dan mempertegas mengenai batasan/pengertian industri ;
· Wewenang pemberian SIPA industri dan pertambangan galian golongan C, serta pengawasan dan pengendaliannya diserahkan kepada Daerah Tk. II;
2. Merubah Perda Propinsi DT. I Jawa Barat No. 3/1988, terutama yang menyangkut mekanisme dan prosedur perizinan agar lebih disederhanakan dan diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
3. Perlu dibuat Perda Propinsi DT. I Jawa Barat, yang mengatur pelestarian dan konservasi sumber daya air disertai dengan sanksi yang tegas baik berupa denda maupun ancaran hukuman kurungan.
4. Upaya kongkrit lainnya yang perlu dilaksanakan oleh aparat dalam rangka implementasi kebijaksanaan agar lebih efektif antara lain ialah :
· Upaya pemasyarakatan dan komunikasi yang lebih meluas sampai ke tingkat aparat pemerintahan terendah (Kelurahan dan Kecamatan);
· Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi antar instansi;
· Mengadakan penataran singkat tentang kebijaksanaan pengelolaan air bawah tanah bagi aparat yang langsung melayani masyarakat, untuk menjadi media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat industri, penduduk dIl. Penyesuaian tarif retribusi air yang terlalu rendah. Hasilnya, selain meningkatkan PAD, perlu disisihkan sebagian guna membiayai kegiatan usaha pelestarian sumber daya air. Formulasi kebijaksanaannya perlu dipertimbangkan secaramatang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk itu perlu ada konpensasi berupa pemberian insentif pengembalian sebagian retribusi bagi pengusaha yang mengolah air limbah sendiri dan mengembalikannya ke dalam tanah;
· Kepada masyarakat kelas menengah ke atas (dikaitkan dengan permohonan SIMB) diwajibkan membuat sumur resapan air hujan untuk pelestarian air;
4. Untuk Upaya pelestarian jangka panjang, perlu dikembangkan teknologi daur ulang air limbah, sumur injeksi, dan danau buatan. Sedangkan industri yang banyak menggunakan air bawah tanah yang izin usahanya habis, maka tidak perlu diberikan izin perpanjangan, akan tetapi diberi kemudahan untuk merelokasi usahanya ke daerah lain yang lebih cocok dan prospektif."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
