Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization), secara hukumIndonesia telah terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas kekayaan. Intelektual dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Salah satu lampiran dari Persetujuan GATT adalah Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) disingkat TRIPs, yang merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI}. HAKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Disain Industri, Paten, Hak atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor, Perlindungan mengenai Undisclosed Information, dan Pengawasan Terhadap Praktek yang Membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi.Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma dan standar, dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip ?full compliance" terhadap konvensi-konvensi HAKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal. Keterkaitan TRIPs yang erat dengan perdagangan intemasional, maka TRIPs memuat dan menekankan dalam derajat yang tinggi mengenai mekanisme penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang atau cross-retaliation. "

"Perlindungan atas informasi rahasia atau lebih dikenal dengan istilah rahasia dagang, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang tersebut sangat singkat dan padat,dibandingkan peraturan perundangan di bidang HKI lainnya. Akibatnya berpotensi untuk menimbulkan berbagai intepretasi dan ketidakjelasan bagi pelaku industri di lapangan. Fakta menunjukkan, perlindungan atas rahasia dagang ini menjadi semakin penting akhir-akhir ini sejalan dengan perkembangan trend bisnis yang menuju ke arah bisnis yang berbasis informasi.Informasi yang dirahasiakan menjadi aset perusahaan yang penting dan harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan saingan bisnisnya. Permasalahan muncul akibat pengaturan perlindungan rahasia dagang dalam undang-undang yang tidak cukup memadai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari kalangan industri tentang bagaimana bentuk nyata dari melindungi sebuah informasi rahasia,dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari persaingan curang, dsb. Pengelolaan Rahasia Dagang menjadi kebutuhan dan sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan, industri, atau pelaku bisnis lainnya, sebab banyak keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh. Salah satunya adalah sang pemilik suatu rahasia dagang dapat mencegah penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh rahasia dagang tersebut melalui cara-cara yang tidak layak.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan didukung dengan data yang relevan. Hasilnya, dikaji dari aspek hukum ekonomi perlindungan atas Rahasia dagang merupakan aset bisnis yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari persaingan curang. Sementara, kegiatan sosialisasi tentang Rahasia Dagang harus terus menerus dilakukan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk lebih memperjelas ,pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang perlu diusulkan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya."

"Globalisasi atau pasar bebas terjadi paling lambatsebelum tahun 2020. Pasar yang sangat potensial ini akanmemungkinkan usaha restoran berkembang dengan pesat.Kemampuan pelaku usaha dalam bersaing akan tergantung padamekanisme pasar bebas. Untuk melihat sejauh mana kesiapanpara pelaku usaha nasional dan efektivitas dari rahasiadagang, Penulis mengadakan penelitian pada beberapa restoran.Antara lain, tiga rumah makan Padang di Jakarta (RestoranNatrabu, Simpang Raya serta Sari Bundo) dan satu restoran fastfood yang masuk ke Indonesia dengan sistem waralaba,Kentucky Fried Chicken. Dalam penelitian yang menggunakanmetode empiris dengan analisa kualitatif, Penulis menemukanfaktor-faktor penghambat sosialisasi rahasia dagang padarestoran Padang yakni, kurangnya pengetahuan pelaku usahabahwa resep masakan adalah bagian dari rahasia dagang yangdilindungi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang RahasiaDagang, adanya kepercayaan dalam diri pelaku usaha restoranPadang bahwa rasa dan mutu makanan Padang tergantung darijuru masaknya, ikatan kekeluargaan yang kuat pada masyarakatSumatera Barat dan azas keterbukaan yang dianut. Faktor-faktortersebut menyebabkan pelaku usaha restoran Padang kurangmenganggap penting upaya melindungi kerahasiaan resep masakan.Padahal rahasia dagang yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, memilikiperanan besar untuk membantu mengembangkan dan memperluasusaha dengan sistem waralaba. Kemampuan rahasia dagang sebagaikunci sukses usaha clapat dilihat dengan jelas pada restoranKentucky Fried Chicken, yang merupakan restoran fast foodnomor satu di dunia. Strategi yuridis ini akan lebih efektifjika perjanjian waralaba yang memberikan hak untukmemanfaatkan rahasia dagang kepada penerimanya, dikukuhkankedalam akta otentik. Dengan begitu, para pelaku restoranPadang akan lebih mudah untuk melakukan penetrasi pasar dalamdan luar negeri."