Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa kebijakan penentuan pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi dimaksudkan untuk menjangkau wajib pajak yang belum masuk dalam sistem pajak. Kebijakan pengenaan pajak ini dianggap mudah bagi sektor yang tergolong hard to tax. Dari asas ease of administration kebijakan ini telah memenuhi aspek certainty, simplicity, convenience dan efficiency sebagai unsur pembentuk dari asas ease of administration tersebut.

---

This research analyzes the policy determining the imposition of final income tax for personal taxpayers that have certain gross circulation. This research was conducted with qualitative approaches and qualitative methods. The results showed the policy imposition of final income tax for personal taxpayer intended to reach out taxpayers who have not entered into the tax system. The imposition of this tax policy is considered easier for sectors that are relatively hard to tax. From the principle of ease of administration this policy has complied aspect of certainty, simplicity, convenience and efficeincy as an element of fundamental shaper of ease of administration."

"Masalah keadilan bagi wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baik adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tetapi untuk tercapainya keadilan tersebut akan berhadapan dengan kepentingan pemerintah yaitu kecukupan penerimaan. Tarik menarik antara dua kepentingan tersebut mewarnai kebijakan perpajakan tentang penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu suatu biaya hidup minimum untuk diri wajib pajak dan anggota keluarga wajib pajak.Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah ukuran apa yang sebaiknya digunakan untuk penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah suatu jumlah standar minimum yang diperlukan untuk biaya hidup wajib pajak dan keluarganya, agar wajib pajak dan keluarganya dapat mencari penghasilan yang dapat dikenakan pajak.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitan deskriptif analistis, dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan cara wawancara. Sesudah menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian mengadakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sekarang ini tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan penentuan jangka waktu penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak juga tidak didasarkan pada ukuran yang objektif. Menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sama pada semua daerah tidak tepat karena tidak memperhitungkan perbedaan biaya kebutuhan hidup minimum di masing-masing daerah. Kebijakan tentang penghasilan sampai dengan upah minimum Propinsi ditanggung pemerintah tidak sesuai dengan maksud semula yaitu melindungi golongan wajib pajak tertentu dan hal tersebut memberi ketidak adilan bagi golongan wajib pajak yang lain.Dari hasil penelitian, disarankan seyogyanya pemerintah menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak didasarkan pada kebutuhan hidup minimum yang besarnya berbeda pada setiap daerah dan pemerintah membuat aturan yang objektif agar dapat dijadikan patokan tentang waktu perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Aturan yang berpihak pada golongan wajib pajak tertentu disarankan untuk dihapuskan karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang lain."

"ABSTRAKThis paper aims to analyze the factors affecting taxpayer compliance of individuals who perform free work in KPP Pratama Medan East and East Medan District as the sample. this paper is the result of a study with a single instrumental case study that attempts to dig deeper into one case/phenomenon about the effect of taxation socialization, taxation knowledge and tax sanction on taxpayer compliance of individual who perform free work at KPP Medan Medan East. this study uses primary data source questionnaires derived from the taxpayers of individuals who conduct business activities and free activities registred in KPP Pratama East Medan.The result showed that partially socialization taxation has a negative and not significant effect on taxpayer compliance who do free work partialy knowledge of taxation have a positive and significant effect on taxpayer compliance who do free work. partially the tax sanction has a positive but not significant effect on taxpayer compliance that performs free work. simultaneously variable socialization taxation, knowledge taxation and tax penalties have a positive and significant impact on taxpayer compliance of individuals who perform free work."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto, khususnya bagi Notaris yang menyelenggarakan pembukuan dengan meninjau implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut dengan asas-asas perpajakan, yaitu asas keadilan dan asas kesederhanaan dan besarnya pajak yang terhutang bagi Notaris apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan apabila menyelenggarakan pembukuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan asas kesederhanaan tidak dapat berjalan seiringan dan terpenuhi atau tidaknya asas keadilan tergantung sudut pandang pihak-pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka asas kesederhanaan sudah terpenuhi. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya penyesuaian atas ketentuan peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

---

This thesis discusses the implementation of the deemed profit, especially for Notaries who keep books with reviewing the implementation of the deemed profit with principles of taxation, namely the principles of equality and the principles of ease of administration and the amount of tax due for the notary when using deemed profit and if the bookkeeping. This research is quantitative descriptive design.

The findings of this study are the principles of justice and the principle of ease of administration cannot go hand in hand and the requirements of principle of justice are depends on the point of view that the parties implement their tax obligations as well as the deemed profit, and by implementing the deemed profit then the requirements of principle of ease of administration has been fulfilled.

The studiy's findings also suggest to continue to do an adjustment to the rules and regulations regarding the deemed profit is set out in the Directorate General of Taxation Number KEP-536/PJ./2000, so as to approach the actual situation."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung penghasilan lain-lain sesuai dengan ketentuan PPh badan dan final sesuai jenis penghasilannya, PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli, dan PT X memilih alternatif upaya yang dilakukan dalam kasus tanah yang dikembangkan bukan milik atau atas nama PT X.

---

The focus of this study is implementation of final income tax procedure for tax payer which its core business in transferring of land and/or building, some problems which often occurred, and he way to solve the problems. This research is qualitative descriptive interpretive through case study in X company. The researches suggests X company to count other income based on corporate income tax and final procedure, they should pay tax payable as some as the amount in transaction, deposit just in time when paid form costumer occurred, and they should choose another alternative ways in case land are built but not by name of X company in the lands document."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan asas sistem pemungutan perpajakan equlity dan ease of administration atas kegiatan usaha Artis dan faktor yang dijadikan acuan dalam memilih metode pencatatan dan pembukuan Artis penyanyi dan perancang busana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan kesederhanaan terhadap wajib pajak orang pribadi kegiatan usaha artis baik penyanyi maupun perancang busana sudah terpenuhi dimana setiap wajib pajak diberikan keistimewaan untuk memilih menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto sebagai kewajiban untuk memenuhi perpajakannya, serta faktor-faktor memilih salah satu metode penghitungan pencatatan atau pembukuan. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya penyesuaian atas ketentuan peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

---

This thesis discusses the analysis of the application of the norm calculation is based on the principle of net income tax collection system equlity and ease of administration on business activities Artist and factors referenced in choosing the method of recording and bookkeeping Artists singer and designer. This research is quantitative descriptive method. The findings of this study are the principles of fairness and simplicity to the individual taxpayer singer and designer has been fulfilled which every taxpayer is given the privilege to choose to keep books or norm calculation of net income to meet their tax obligation, as well as factors choose one method of calculating the recording or bookkeeping. The study finding also suggest that continued to do an adjustment to the provisions of the deemed profit stipulated in the Directorate General of Taxation Number KEP-536/PJ./2000, so as to approach the real situation."

"Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %. Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%. Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penentuan penatapan kegiatan Bentuk Usaha Tetap atas Agen yang tidak Bebas pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan kegiatan atas Agen yang tidak bebas sebagai Bentuk Usaha Tetap serta menentukan alat uji yang digunakan untuk penetapan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan alat uji yang masih bersifat primer atau dasar yakni tempat tetap dan keterikatan dalam penentuannya seperti disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 2(5) huruf n, penentuan dalam memori tersebut memasukkan pua ketrikatan sebagai alat uji namun alat uji tersebut tidak cukup guna menyikapi perubahan aktivitas usaha yang bersifat dinamis, sehingga membawa konsekuensi perubahan dalam Undang-Undang Pajak

---

In International transaction nowadays that use by foreign enterprises make tax consequences, main criterion wether a source country can have power to tax for the profit that the enterprise earn from the source is, if the source country can prove that the foreign enterprise when running their own business using a permanent establishment in there. A clear tax policy that the government have made will help the tax authority to consitute it. Now a basic rule for permanent establishment that using a fixed base test are going to change and replace by a person as a subtitute the place test. A dynamic change have been take by countries to adjust a basic rule to a specific rule is called an agency clause. By using an agency clause the source country have already to make effort to face the situation hopefully.

The result from this research is that tax law contains rules which consisted of main part and explanation. Constriction and expansion of the subject matter can not be done in explanation. But, the condition in explanation of income tax law Sec. 2 (5) (n) about a dependent agent, especially about the the tools that used for determined a dependent agent as a permanent establishment. Determination of dependent agent which is include as a permanent establishment using the regulation mentioned in explanation. The condition fulfilled by a fixed base test and dependency test to constitute a dependent agent as a permanent establishment."