Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4754 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
cover
Muhammad Abdul Ulum
Bandung: Marja, 2008
297.204 MUH m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Fridolin Theodory Gabriant
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perpajakan terkait transfer pricing di Indonesia. Transfer pricing merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu perusahaan melakukan transfer barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antara entitas anak perusahaan atau afiliasi yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks perpajakan, transfer pricing menjadi penting karena dapat mempengaruhi alokasi laba dan pembayaran pajak perusahaan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait transfer pricing, termasuk aspek hukum dan peraturan yang mengatur pelaporan, dokumentasi, dan penentuan harga transfer antara entitas yang terkait. Penelitian ini juga membahas kerangka kerja yang digunakan oleh otoritas pajak Indonesia dalam mengendalikan transfer pricing, termasuk pemeriksaan dan sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian eksplanatoris dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari aturan perundang-undangan, literatur, serta bahan kepustaan lainnya. Penelitian ini juga mengacu pada studi perbandingan dengan peraturan perundangan negara asing yakni Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang baik terkait transfer pricing, dengan adopsi pedoman dan standar internasional seperti pedoman OECD tentang Transfer Pricing. Peraturan perpajakan di Indonesia mewajibkan perusahaan untuk melaporkan transaksi transfer pricing, menyusun dokumentasi transfer pricing, dan mengikuti prinsip kepatuhan yang ketat. Otoritas pajak Indonesia juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberlakukan sanksi jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan terkait transfer pricing di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mendorong transparansi dalam praktik transfer pricing di Indonesia
.The purpose of this research is to analyze the tax regulations related to transfer pricing in Indonesia. Transfer pricing is a phenomenon that occurs when a company transfers goods, services, or intellectual property rights between subsidiary entities or affiliated entities with associated enterprise. In the context of taxation, transfer pricing is important as it can affect profit allocation and corporate tax payments. This research aims to explain the applicable tax regulations in Indonesia regarding transfer pricing, including the legal aspects and regulations governing reporting, documentation, and determination of transfer prices between related entities. The study also discusses the framework used by the Indonesian tax authorities to control transfer pricing, including audits and sanctions imposed in case of violations. This research is classified as explanatory research, and the research method used is normative juridical method. The research materials used consist of secondary data derived from legislation, literature, and other relevant sources. This study also refers to comparative studies with the legislation of another country, namely Singapore. The results of this research indicate that Indonesia has established a sound legal framework regarding transfer pricing, adopting international guidelines and standards such as the OECD Transfer Pricing Guidelines. Indonesian tax regulations require companies to report transfer pricing transactions, prepare transfer pricing documentation, and adhere to strict compliance principles. The Indonesian tax authorities have the authority to conduct audits and impose sanctions in case of violations. This research provides a better understanding of the tax regulations related to transfer pricing in Indonesia. It is expected that the findings of this research can enhance corporate compliance with tax regulations and promote transparency in transfer pricing practices in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Togatorop, Ginda
"Sistem self assesment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, termasuk melakukan perencanaan pajak. Sedangkan administrasi pajak hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak dengan tujuan meminimalkan jumlah beban pajak terutang yang harus dibayar. Praktik ini dilakukan dengan cara menentukan harga jual barang ke perusahaan afiliasi di Negara Tax Havens Country dengan harga di bawah pasar, sehingga perusahaan di Indonesia mengalami kerugian Disisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries).
Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pemeriksaan pajak sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan. Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Kedua hasil pemeriksaan diatas akan menentukan pilihan sanksi perpajakan yang akan diterapkan dalam kasus PT. ABC.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran analisis upaya pembuktian oleh pemeriksa pajak atas abuse of transfer pricing yang dilakukan dilakukan PT. ABC, dan menetapkan hasil pemeriksaan serta melakukan analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi perpajakan.
Metode penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analis dengan mengumpulkan gambaran fakta di lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, observasi, wawancara untuk mengetahui pilihan sanksi hukum perpajakan yang seharusnya diterapkan menurut administrasi pajak, praktisi pajak, pengadilan pajak, atas ada tidaknya tax avoidance pada PT ABC.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan penerapan sanksi pidana perpajakan adalah , faktor revenue aproach (pendekatan penerimaan), faktor cost and benefit analysis (analisis biaya yang dibutuhkan untuk pembuktian tindak pidana perpajakan), faktor fungsi budgeter (bahwa tugas utama Ditjen Pajak adalah untuk mengamankan penerimaan negara, bukan untuk menghukum )

Self assesment system emplayed by Indonesian taxation system gives freedom to tax payer to comply tax obligation independently including tax planning. Whereas, tax administration is only as controller ensuring every Tax Payer has done their obligation and rights as perform on the tax laws dan other requirements.
Transfer pricing usuallys used for tax management aiming at minimizing the amount tax payable must be pe paid. This practice is conducted by deciding goods selling price to affiliation company in Tax Havens Country with below market price so that company in Indonesia become lose. On the goverment side, transfer pricing is convinced to come to decrease or lose the potency of tax receive in a country because of the tendency from multinational company shifting their tax obligation from high tax countries to low tax countries. Thus, it is necessary to examine whether tax payer has done their tax obligation periodically or any exception if supposing that happened an abuse. The examine of tax compleiment as its mentioned is tax inspection. Analisys tax audit related with transaction associated ini uses theory and tax circulation as comparibel element. The Final tax audit finding can be categorized in two. First, SKP publishing and found indicated crime in taxation field. If finding tax evasion continue to audit investigation.
The method of this study is qualitative approach and descriptive analysis with collecting data and fact in field by document compiling, observation, interview, to know choose the tax law doubt should be implemented by tax administration, tax practitioners, tax court, tax avoidance at PT. ABC.
The result form research is administrative penalty should be implementation in this case. The advantage from revenue approach is result iddle money to financing public expenditure, cost and benefit analysis result effectively benefit from tax revenue compare the cost."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25849
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Darussalam
Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008
339.525 DAR k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Arif Ilyas
"Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini merupakan pasangan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional untuk berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Walau sudah memiliki pemilih tetap, latar belakang Hidayat dan Didik yang notabenenya adalah agamawan, birokrat, dan akademisi belum begitu termaktub dalam keseharian swing voters.
Tugas karya akhir ini membahas program perencanaan kampanye untuk Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini agar dapat meraih suara dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Periode 2012 - 2017. Untuk dapat mencapai tujuan ini maka disusun sebuah strategi kampanye yang dapat meningkatkan awareness calon pemilih, menguatkan positioning , serta menciptkan emotional bounding. Pada kampanye ini, calon pemilih diajak untuk turut terlibat dalam secara aktif dalam setiap tahapan kampanye. Hal ini akan membawa calon pemilih lebih dekat dengan Hidayat dan Didik baik secara personal maupun pemahaman akan program dan janji calon. Program kampanye ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 608.758.000, 00 selama dua minggu masa kampanye.

Hidayat Nur Wahid and Didik J Rachbini the candidates promoted by the Partai Keadilan Sejahtera and Partai Amanat national to participate in the election of Jakarta in 2012. While it has a permanent voter, Hidayat and Didik backgrounds, that are clergy, bureaucrats, and academics have not been so rooted in the everyday swing voters.
This final paper discusses the task of planning a campaign program to Hidayat Nur Wahid and Didik J Rachbini order to achieve voice in the election of governor and deputy governor of Jakarta period 2012 to 2017. In order to achieve this goal it organized a campaign strategy that can increase voter awareness, strengthen the positioning, and creating emotional bounding. On this campaign, voters were invited to participate actively involved in every stage of the campaign. This will bring voters closer to Hidayat and Didik both personally and understanding of the program and the appointment of candidates. The Campaign is cost of Rp. 608 758 000, 00 for two weeks of the campaign.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>