Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasi ekonomi negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematik dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk "memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar perlu segera dibuat."

"Kurikulum merupakan kata “wajib” bagi setiap penyelenggaraan pendidikan, baik tingkat dasar hingga tingkat tinggi, sebab kurikulum inilah yang menjadi dasar pijakan arah pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Persoalannya adalah ketika adanya ketidakseragaman menentukan kurikulum diantara berbagai sekolah. Ketidakseragaman ini berimbas pada efek keluaran (output) yang tentu akan memiliki kompetensi yang berlainan sesuai dengan arahan kurikulum yang diterima. Pertanyaannya, apakah kemudian (khusus untuk bidang ilmu perpustakaan dan informasi) perlu penyeragaman di tingkat nasional, atau malah memiliki kurikulum tersendiri agar perguruan tinggi penyelenggara pendidikan ini memiliki kompetensi masing-masing menyesuaikan kebutuhan pasar kerja? "