Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cengkeh adalah tanaman primadona dari Propinsi Sulawesi utara; khususnya Minahasa. Untuk itu sebagian besar kehidupan petani tergantung dari pendapatan hasil panen komoditi cengkeh. Apalagi dalam perkembangan sejarah perdagangan, cengkeh merupakari komoditi yang sangat laku di pasaran terutama dikonsumsi oleh pabrik rokok kretek.Ketika pemerintah menjalankan kebijaksanaan yang baru dalam tata-niaga cengkeh dengan diberikan semua tanggungjawab kepada BBPC sebagai satu-satunya pembeli dan penjual, menyebabkan baik dari segi pendapatan petani maupun dari segi mekanisme pemasaran mengalami perubahan yang sangat drastis. Oleh sebab itu untuk panen tahun 1991 dan 1992 terjadi kemelut dalam tata-niaga cengkeh. Kendati sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah mengatur pemasaran cengkeh yakni pada tahun 1976 dan tahun 1980. Jadi campur tangan pemerintah bukanlah penyebab dari kemelut yang terjadi.Dalam situasi tata-niaga cengkeh yang kacau, Ketua BPPC; Hutomo Mandala Putra menegaskan untuk melepaskan antara lain BPPC Cabang Sulawesi Utara dari BPPC. Penegasan ini menyebabkan, sejak tahun 1993 pembelian cengkeh terpaksa diambil alih oleh pemerintah dengan nama UTNC. AAtan tetapi dalam strategi pemasaran, UTNC tetap melaksanakan ketentuan yang diterapkan oleh BPPC sehingga tidak terlihat adanya perbedaan antara BPPC dengan UTNC.Permasalahan yang dihadapi petani produsen disebabkan oleh mekanisme dari pemasaran itu sendiri. Sistem monopoli tidak diterapkan sebagai suatu kebijaksanaan yang bertujuan rnengangkat pendapatan petani, sebaliknya hanya merugikan petani. Pihak-pihak yang ditugaskan oleh BPPC dan UTNC tidak bekerja secara efektif serta efisien. Untuk itu peran yang diberikan pemerintah kepada KUD perlu ditinjau kembali.Dengan demikian perubahan dari sistem perdagangan sebagai tujuan daripada perbaikan ekonomi nasional ternyata tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Namun bagaimanapun keberadaan BPPC sebagai pelaksana tata-niaga cengkeh, rneskipun perannya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat ternyata mampu merubah sistem pemasaran tradisional dari petani."

"Krisis ekonomi tahun 1997 membawa perubahan yang mendasar dalam tata niaga semen dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat nomor 48/MPP/1/1998 tanggal 21 Januari 1998 mencabut peraturan tetang tata niaga semen di dalam negeri. Pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsekuensi dari diambilnya kebijakan tersebut adalah pernerintah menyerahkan tata niaga perdagangan semen dalam negeri kepada proses mekanisme pasar. Pemerintah tidak lagi menetapkan harga semen dengan mekanisme HPS (Harga Patokan Setempat) yang selama ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) terjadinya perubahan struktur dalam industri semen dalam negeri, dan (2) terjadinya Perubahan conduct dalam industri semen dalam negeri akibat berakhirnya tata niaga tersebut.Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1995-2004. Analisis dilakukan secara diskriptis dengan menggunakan pendekatan Structure, Conduct and Performent Analysis untuk mengetahui adanya perubahan struktur dan conduct perusahaan dalam industri semen di Indonesia. Pengujian perubahan struktur dengan menguji perubahan jumlah perusahaan, konsentrasi rasio, indek herfindalh dan indeks lerner dalam industri semen. Dalam pasar yang kompetitif akan ditunjukkan dengan jumlah pelakunya akan semakin banyak, rasio konsentrasi, indeks herfindalh dan indeks lerner yang semakin mengecil.Sedangkan pengujian perubahan perilaku (conduct) dengan rnenguji terjadinya prektek limit price dan leadership price dalam industri semen. Pasar yang kompetitif akan ditunjukan dengan terjadinya praktek limit price atau leadership price yang bersaing dalam industri semen, sebaliknya pelaku pasar yang monopolis akan ditunjukan dengan praktek leadership yang kolusif.Berakhirnya kebijakan tata niaga semen tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dalam industri semen tetapi berakhirnya kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku (conduct) perusahaan dalam industri semen. Perilaku perusahaan berubah dari perilaku oligopoli kolusif menjadi perilaku oligopoli yang bersaing. Perubahan tersebut di dukung dengan perubahan indeks lerner dan rasio keuntungan yang menunjukan penurunan dari tahun ke tahun selama periode penelitian."

"Pada prinsipnya, Pemerintah tidak akan mengatur tata niaga suatu komoditi. tetapi menyerahkannya pada mekanisme pasar. Pengaturan Baru akan dilakukan apa bila terjadi ketimpangan pasar, yang merugikan kepentingan perekonomian nasional. baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangPengaturan tata niaga cengkeh. dimaksudkan untuk menyeimbangkan produkai cengkeh dalam negeri dengan permintaan konsumen. khususnya pabrik rokok kretek. Tercapainya keseimbangan permintaan dan penawaran tersebut. akan menjamin harga cengkeh di tingkat petani stabil dan menguntungkan. Namun demikian, perlu untuk' dikaji, apakah pelaksanaan Peraturan di bidang tata niaga cengkeh dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan yang hendak dicap.ai, yaitu antara lain meningkatkan pendapatan petani cengkeh. dapat terwujud. Pengkajian ini perlu dilakukan mengingat saah satu tujuan di.keluarkannya suatu Peraturan adalah untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.Untuk sampai pada kesimpulan. apakah pengaturan rata niaga cengkeh dapat meningkatkan pendapatan petani cengkeh atau justru sebaliknva- perlu dilakukan.penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah diskriptif kualitatif. Pemilihan Jenis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data atau gambaran yang selengkap mungkin serta mendalam. Penelitian yang dilakukan, meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dengan cara metakukan wawancara dan observasi, dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan metode con-tent of analysis. Setelah data yang diperlukan terkumpul, dianalisis dengan menggunakan interactive model of analysis.Dari penelitian yang telah dilakukan. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata niaga cengkeh di Kabupaten Karanganvar. belum dapat mewuiudkan tujuan diaturnya tata niaga cengkeh. Demikian pula terhadap upaya untuk peningkatan pendapatan petani cengkeh, juga belum berhasil. Dengan kata lain. pelaksanaan tata niaga cengkeh di Kabupaten Karanganyar belum berpengaruh terdapat peningkatan pendapatan petani cengkeh di Kabupaten karanganyar.Implikasi dari penelitian ini, dihadapkan Pemerintah mau meninjau kembali pengaturan tata niaga cengkeh, dan kembali menyerahkannya pada mekanisme pasar."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan dampak transformasi suatu kebijakan, khususnya menyangkut kebijakan tata niaga menuju kebijakan mekanisme pasar pada industri pupuk di Indonesia pada tatanan pengadaan dan penyaluran. Mengamati komoditas pupuk yang saat ini seolah-olah berkembang menjadi komoditas politik, artinya harga dan ketersediaan produk pupuk berpengaruh besar dalam mendinginkan sekaligus memanaskan suhu politik dan pilar ekonomi mikro, maka dalam kondisi seperti ini campur tangan pemerinath menjadi sangat penting dalam kapasitas pemerintah sebagai regulator dan stabilisator pembangunan.Melalui pendekatan ekonomi, politik dan kebijakan, penelitian ini bertujuan : pertama, untuk mendeskripsikan model kerangka analisis structure, consuct, performance (SCP) industri pupuk di Indonesia. Kedua, menelusuri dampak transformasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk pada tatanan industri pupuk di Indonesia dari kebijakan tata niaga menuju mekanisme pasar, di mana pada tatanan era mekanisme pasar distributor tidak diwajibkan memenuhi region tertentu, tetapi bebas menjual pada pasar yang dikehendakinya, kondisi ini berpotensi memunculkan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Ketiga, melihat sejauh mana urgensi keberadaan pupuk khususnya pupuk urea bagi kebutuhan sektor pertanian. Sehingga dengan bantuan koefisien nilai-nilai elastisitas harga, elastisitas silang, maupun elastisitas pendapatan terhadap permintaan pupuk urea, kita dapat menarik kesimpulan seberapa besar arti pentingnya pupuk bagi petani dan sektor pertanian. Ketiga, menelaah solusi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam kondisi sulit di tengah-tengah kelangkaan pupuk yang semakin meluas akhir-akhir ini."