Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dibentuknya Propinsi Maluku Utara yang tercantum dalam UU No,46 tahun 1999 diantaranya adalah untuk pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat masyarakat daerah. Demikian juga dengan amanat UU No 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai propinsi hasil pemekaran dan propinsi Maluku, dimana pemerintah daerah dituntut harus membangun infrastruktur dan suprastruktur daerah, dalam menunjang aktivitas publik dan investasi daerah. Namun dalam kondisi baru mempersiapkan sarana penunjang pemerintahan, tiba-tiba daerah ini diperparah dengan adanya konflik sosial (kemanusiaan) yang melanda Kabupaten Kota di Wilayah tersebut. Kondisi Maluku Utara yang terpuruk, di tambah belum banyaknya penelitian tentang investasi daerah, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis (tesis), dengan tujuan untuk melakukan analisa terhadap beberapa variabel yang dipandang dapat mempengaruhi daya tarik investasi daerah Maluku Utara. Untuk mengkaji determinan daya tarik investasi, dan menentukan rangking daerah dipakai sarana pendekatan The Analytical Hierarchy Process (AHP).Maksud dalam penelitian ini, adalah menentukan prioritas variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi di Maluku Utara yang secara teoritis dapat mempengaruhi minat investasi. Kemudian membuat rangking atau urutan prioritas daya tarik investasi sesuai variabel-variabel tersebut dan rangking secara umum. Determinan Daya Tarik Investasi di Maluku Utara, diperoleh prioritas, kriteria Keamanan daerah menempati urutan pertama dengan nilai (0,213), kemudian kedua Kelembagaan Daerah sebesar (0,198), ketiga Tenaga Kerja dan Produktivitas sebesar (0,151), kemudian berturut-turut Perekonomian Daerah sebesar (0,140) dan Kepabeanan (0,116). kemudian Infrastruktur Daerah sebesar (0,107), dan yang terakhir Variabel Lain sebesar(0,076). Urutan Daya Tarik Investasi di Daerah secara umum untuk Kabupaten/Kota, maka Kota Ternate menempati urutan pertama dengan niiai tertinggi (0,192), urutan kedua Kabupaten Halut sebesar (0,143), urutan ketiga Kabupaten Halsel sebesar (0,141), urutan keempat Kota Tidore sebesar (0,123), urutan kelima Kabupaten Kep. Sula sebesar (0,122). Urutan keenam Kabupaten Halbar dengan nilai sebesar (0,093), urutan ketujuh Kabupaten Haiteng sebesar (0,092), urutan kedelapan Kabupaten Haltim sebesar (0,091)."

"Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan menyajikan indeks komposit insiden kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sehingga dapat terlihat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupatenikota. Penelitian ini juga melakukan analisis Iduster menggunakan indikator insiden kemiskinan aspek ekonomi (4 variabel) dan aspek bukan ekonomi (6 variabel) untuk membentuk kelompok gabungan dari beberapa kabupaten/kota. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.Variabel tunggal (univariate) yang diperhatikan sebanyak 10 variabel kemiskinan yang terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek bukan ekonomi. Variabel kemiskinan aspek ekonomi mencakup 4 variabel (EK1,EK2,EK3,EK4) dan aspek bukan ekonomi mencakup 6 variabel yang melihat dari sisi kesehatan (NEI, NE2) , perumahan (NE3, NE4), dan pendidikan (NE5, NE6). Penelitian mendapatkan fungsi faktor insiden kemiskinan aspek ekonomi (FAE), fungsi faktor insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi (FBE), dan fungsi faktor insiden kemiskinan keseluruhan (FIK) dari analisis faktor. Selanjutnya, melakukan pembentukan indeks komposit yaitu IAE (indeks insiden kenskinan aspek ekonorni), IBE (indeks insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi), dan IIK (indeks insiden kemiskinan). Nilai koefisien korelasi antara IAE, IBE dan IIK dengan HPI (Human Poverty Indeks) masing-masing adalah 0.822 , 0.793 dan 0.87 dengan tingkat signifikasi yang sangat kecil. Sementara itu, hasil analisis kluster membentuk tiga kelompok wilayah di provinsi Jawa Barat yaitu kelompok wilayah mencakup sebanyak 4 kota, wilayah II mencakup sebanyak 10 kabupaten dan wilayah III mencakup 8 kabupatenikota.Kabupaten/kota yang mempunyai nilai IIK terendah adalah kota Bekasi dan nilai IIK tertinggi adalah kabupaten Sukabumi. Kemiskinan pada kelompok wilayah II menunjukkan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan provinsi Jawa Barat (Nilai IIK diatas 100). Tujuh kabupaten yang terklasifikasi buruk dan sangat buruk sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam program pengentasan/penanggulangan kemiskinan yaitu kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon dan Bogor."

"AbstractSalah satu aspek penting dari kebijakan desentralisasi skal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan dana publik ke pemerintah daerah, khususnya kota/kabupaten. Sesudah lebih dari sepu-luh tahun diimplementasikan, ketersediaan informasi dan data memungkinkan untuk melakukan evaluasisejauh mana dampaknya pada pembangunan ekonomi regional. Studi ini ingin mengetahui apakah kinerjapengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaaninfrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode data panel,studi ini mengonrmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaaninfrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubunganantara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuanini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untukmengurangi angka kemiskinan."

"Terus menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah antara 2002 sampai 2004 dan dimulainya otonomi daerah sejak 2001, kemungkinan memiliki keterkaitan. Karena atas dasar desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana yang cukup besar dan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun kepada pemerintah daerah.Penelitian ini ingin menjawab apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan anggaran belanja pembangunan daerah, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, digunakan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan teori yang dikemukakan Todaro bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah rata-rata dan distribusi pendapatan di daerah tersebut (Todaro, 2000) dan strategi mengatasi kemiskinan menurut World Bank, yaitu: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) human capital invesment; dan (3) menyediakan jaminan sosial (World Bank, 1990 dan World Bank, 2001) maka anggaran belanja pembangunan daerah diduga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.Penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalarn rangka pertumbuhan ekonomi.Selanjutriya, penelitian ini juga mendukung argumentasi inverted U-curve dari Simon Kuznets bahwa pada awal pembangunan pertumibuhan ekonomi akan mengakibatkan membesarnya ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang positif antara kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini juga mendapatkan basil bahwa alokasi pengeluaran untuk human capital investment belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan, walaupun tingkat keparahan kemiskinan dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk human capital investment dan hubungan negatif antara tingkat keparahan kemiskinan dengan jenis pengeluaran tersebut.Sementara itu, alokasi pengeluaran untuk kepentingan menyediakan jaminan sosial telah berhasil memperbaiki tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial. Alokasi ini juga mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan memperbaiki tingkat distribusi pendapatan antar penduduk miskin. Hal ini terbukti dengan hubungan yang juga negatif antara tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan pengeluaran untuk jenis alokasi ini.Mengingat masih beaarnya jumlah kemiskinan pada sebagian besar kabupaten/kota di )awa Tengah maka pola anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota sudah seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. Alokasi anggaran yang bersifat pro-poor, artinya lebih memberi keuntungan bagi keiompok masyarakat yang miskin mesti didefinisikan dalam usaha pengentasan kemiskinan ini.Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota perlu m.engorientasikan anggaran belanja pembangunannya pada tiga program berikut, yaitu: pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja; kedua, meningkatkan human capital investment, dan ketiga, menyediakan jaminan sosial. Anggaran untuk ketiga program ini perlu diprioritaskan dengan dan implementasinya perlu diawasi sehingga benar-benar mencapai target kelompok miskin dan lebih memberi manfaat kepada kelompok ini ketimbang kelompok tidak miskin.Tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan (Po, P1, dan P2) menunjukkan hal yang berbeda namun berfungsi saling melengkapi, ketiganya sangat penting menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan masalah kedalaman dan intensitas dari kemiskinan tersebut (P1, dan P2), tidak hanya berorientasi pada jumlah absolut kemiskinan (Po)."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."

"Tesis ini membahas analisis ketergantungan spasial dalam mengetahui faktorfaktor penentu kemiskinan di Sumatera dan Jawa dengan memasukkan fenomena interaksi antar kabupaten/kota ke dalam model spasial lag. Fenomena interaksi tersebut didekati dengan migrasi risen bruto yang masuk kedalam pembobot spasial sebagai socio-economic distance. Oleh karenanya hubungan kedekatan antar kabupaten/kota bukan berdasarkan jarak fisik antar kabupaten/kota, melainkan berdasarkan jarak sosial ekonominya yang diukur dari intensitas penduduk bermigrasi keluar dan bermigrasi masuk.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, gender dan akses pelayanan dasar serta infrastruktur signifikan sebagai penentu kemiskinan. Selain itu peran interaksi antar kabupaten/kota perlu dipertimbangkan untuk menangkap kondisi realitas di lapangan, dimana kabupaten/kota memang benar melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian nilai rho sebagai koefisien spasial lag menjelaskan seberapa besar kemiskinan di kabupaten/kota saling berhubungan, dan bukan merupakan bentuk dari pengaruh ataupun sebab akibat. Melalui model spasial lag maka koefisien variabel penentu kemiskinan menjadi lebih bersih dengan memasukkan peran interaksi antar kabupaten/kota kedalam model tersebut.Hasil penelitian ini juga menyarankan pemerintah daerah maupun pusat untuk memperhatikan arus migrasi dengan lebih seksama agar migrasi tersebut benar-benar menjadi solusi didalam pengentasan kemiskinan dan bukan sebaliknya.

---

The focus of this study is the analysis of spatial dependence in knowing the determinants of poverty in Sumatra and Java by incorporating the phenomenon of interaction between region into a model of spatial lag. The proximity of interaction phenomenon is approached with gross recent migration into a spatial weighted as socio-economic distance. Therefore, the relationship between the the region is not based on the physical distance, however by the socio-economic distance that measured from the intensity of the out and in migration.

The study concluded that the factors of education, occupation, gender, access to basic services and infrastructure as a determinants of poverty. Interaction between region need to be considered to capture the reality of conditions on the social economic phenomenon, where the region indeed interact with each other. Then the value of rho as a spatial lag coefficient describes how much poverty in the region correlated. Through spatial lag model for the determinants of poverty, coefficients variable to be better the fit by incorporating the role of the interaction between the regions into the model.

The researcher suggests that national and local governments to pay attention for the migration flows more carefully so that the migration as a solution in the alleviation of poverty in Sumatera and Java."

"Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006, 2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi three stage least square (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

Poverty problem is the main obstacles in national economic growth. Since decentralization , it provide opportunities to regional government to set their budgets. This condition is used by some people to commit the act of corruption. This study analyzed the relationship of corruption and poverty at 60 municipalities’ in indonesia period of 2006, 2008, and 2010 using the direct and indirect models. Indirect model use the model of government as an intermediary between corruption and poverty with three stage least square (3SLS) as a estimation methods. The results of this study explain that both direct and indirect models of corruption does not affect poverty at municipalities’ level in indonesia."

"Dengan menggunakan panel data dari 514 kabupaten/kota, dalam rentang tahun 2010 hingga 2020, penelitian ini menginvestigasi dampak penggunaan internet terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan model instrumental variable generalized method of moments (IV-GMM) untuk mengevaluasi dampak dan mengatasi potensi masalah endogenitas, khususnya pada data internet. Variabel instrumental yang digunakan meliputi kehadiran Base Transceiver Station (BTS), akses listrik, persentase populasi perkotaan, dan pengeluaran pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa internet, dengan lag satu tahun, memiliki dampak signifikan secara statistik dan negatif terhadap kemiskinan. Dengan mengontrol berbagai faktor sosial-ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan penggunaan internet sebesar 1% berhubungan dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,78%. Hasil penelitian ini juga konsisten tanpa lag dan dengan regresi lag dua tahun. Penelitian ini menekankan peran potensial akses internet dalam upaya pengurangan kemiskinan dan memberikan wawasan mengenai saluran penggunaan internet yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui studi ini, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses internet, literasi digital, dan pemanfaatan ekonomi digital guna mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

---

Using a panel dataset of 514 districts from 2010 to 2020 (a 10-year period), this study investigates the impact of internet use on district-level poverty rate. The study engaged the instrumental variable generalized method of moments (IV-GMM) model to assess the impact and accommodate the potential of endogeneity problems especially on internet data. The instrumental variables include measures of Base Transceiver Station (BTS) presence, electricity access, urban population percentage, and education expenditure. The findings indicate that internet, with a 1-year lag, has a statistically significant and negative impact on poverty. Controlling for various socio-economic factors, the study finds that a 1% increase in internet use is associated with a 0.78% decrease in poverty. The results are also consistent without a lag and with the 2-years lag regression. This study highlights the potential role of internet access in poverty reduction efforts and provides insights into the channels through which internet use influences poverty levels in Indonesia. By understanding these mechanisms, policymakers can develop strategies to enhance internet access, digital literacy, and the utilization of digital economy to foster economic development and reduce poverty."

"Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam potensi ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adalah infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur dan kemiskinan  Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2013-2022. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel infrastruktur yang terdiri dari jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan. Hasil statistik mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian ini adalah variabel air minum layak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan memiliki koefisien terbesar sehingga Pemerintah Kab/Kota Kalimantan Timur disarankan untuk berfokus pada penyediaan akses air minum kayak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  

---

East Kalimantan is a province that has various economic potentials. However, the number of poor people in regencies/cities in East Kalimantan Province still shows an increasing trend. One of the reason is thought to be infrastructure, which is an important factor in development. This study aims to determine the relationship between infrastructure and poverty in Regencies/Cities in East Kalimantan in 2013-2022. The model in this study uses panel data with infrastructure variables consisting of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities. Statistical results confirm that there is a negative significant relationship between the variables of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities with the number of poor people. The result from this study is that the variables of proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities have the largest coefficient so that the Regency/City Government of East Kalimantan is advised to focus on providing access to proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities to reduce the number of poor people in the Regencies/Cities in East Kalimantan Province."