Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas pola pembajakan pesawat udara aircraft hijacking dalam penerbangan sipil yang terjadi dalam periode 15 tahun 2002 hingga 2016. Pola tersebut dilihat melalui motif, modus operandi, jenis perjalanan, posisi pesawat, permintaan pelaku, jumlah pelaku, usia pelaku, dan tipe aircraft hijacking yang dilakukan. Pada tulisan ini, ditemukan 49 kasus aircraft hijacking dalam penerbangan sipil di seluruh dunia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, aircraft hijacking tersebut memiliki kecenderungan-kecenderungan membentuk sebuah pola yang dapat dikaji secara kriminologis. Pemahaman mengenai pola kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang ada di Indonesia untuk melakukan evaluasi dalam bidang keamanan penerbangan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the patterns of aircraft hijacking in civil aviation which occured in the period of 2002 to 2016 15 years. The pattern is seen through motives, modus operandi, types of flight, position of the aircraft, hijacker s demands, and the types of aircraft hijacking conducted by hijacker`s. In this thesis, 49 cases of aircraft hijacking were found in civil aviation aircraft around the world. As a form of transnational crime, these aircraft hijackings has tendencies that create some patterns which can be analyzed criminologically. Understanding the patterns of these cases is expected to be a consideration for Indonesia`s related stakeholders to evaluate its aviation security."

"Pesawat berpenumpang 19 orang dimodifikasi agar dapat mendarat di air dengan menggubah roda pendaratan dengan float. Float yang digunakan merupakan produk impor yang sebelumnya telah digunakan oleh pesawat sejenis. Float harus dapat menopang pesawat dan dapat menerima beban impak saat mendarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah float yang merupakan produk impor tersebut dapat digunakan pada pesawat berpenumpang 19 serta meneliti pengaruh yang terjadi pada pelampung ketika melakukan pendaratan dipermukaan air. Tegangan dan displacement merupakan keluaran simulasi yang menjadi fokus penelitian. Parameter tersebut didapat dengan cara simulasi numerik pendaratan float dengan beberapa parameter seperti: kecepatan pendaratan dan massa pesawat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa float dengan konfigurasi ketebalan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh produsen, struktur utama (keel, sisterkeel, chine, gunwall) sebesar 3,5 mm serta wear strip sebesar 12 mm dapat digunakan pada pesawat berpenumpang 19 orang pada kecepatan landing 54 knots dan maximum landing weight 6.940 Kg. Selain itu diketahui juga bahwa semakin cepat kecepatan dan massa semakin berat pesawat maka stress dari float menjadi lebih besar. Serta didapat bahwa kecepatan merupakan faktor paling berpengaruh dalam keluaran hasil simulasi. Dengan bertambahnya kecepatan sebesar 40,7% maka penambahan beban menjadi 98,1%, sedangkan peningkatan massa sebesar 4,8% tidak memberikan penambahan beban yang terlalu besar yaitu sebesar 3,2%.

---

The 19-person aircraft was modified so that it could land on water by changing the landing gear with a float. The float used is an imported product that had previously been used by similar aircraft. Float must be able to support the aircraft and be able to take impact loads when landing. This study aims to determine whether the float which is an imported product can be used on passenger aircraft 19 and examine the effect that occurs on the buoy when landing on the surface of water. Stress and displacement are the output of the simulation that is the focus of research. These parameters are obtained by numerical simulation of a float landing with several parameters such as: landing speed and mass of the aircraft.

From the results of the study found that the float with a thickness configuration in accordance with issued by the manufacturer, the main structure (keel, sisterkeel, chine, gunwall) of 3.5 mm and wear strip 12 mm can be used on 19 passenger aircraft at a landing speed of 54 knots and a maximum landing weight of 6,940 kg. It is also known that the faster the speed and the heavier mass of the plane, the greater the stress from the float. And it is found that speed is the most influential factor in the output of simulation results. With an increase in speed of 40.7%, the addition of the load to 98.1%, while an increase in mass of 4.8% does not provide an increase in the burden that is too large, amounting to 3.2%."

"ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi pesawat jet militer Sukhoi menjadi pesawat komersial. Beberapa tahun lalu, perusahaan Sukhoi memproduksi pesawat terbaru yang berjenis komersial. Sebelumnya, Sukhoi dikenal sebagai produsen pesawat khusus jet militer sekaligus produsen pesawat tempur pertama di dunia. Diversifikasi ini dianalisis melalui teori reorientasi oleh Stuart Hall. Berdasarkan analisis dapat dibuktikan perubahan pesawat jet militer menjadi pesawat komersial dilakukan setelah Rusia sukses menjalankan bisnis pesawat tempur.

---

ABSTRACTThe purpose of this article is to analyze the reorientation of Sukhoi military Jet into Commercial Aircraft. Several years ago, the company producing Aircraft Sukhoi latest commercial manifold. Previously, Sukhoi known as the aircraft manufacturer specialized military jet, at the same time the first manufacturer in the world. This diversification is analyzed through theoretical reorientation by Stuart Hall. Based on analysis of demonstrable changes in military jets into commercial aircraft made after Russian warplanes successfully run a business. "

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan proteksi terhadap Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada masa Orde Baru. IPTN merupakan salah satu industri strategis pengembangan teknologi maju yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini merupakan kebijakan untuk melindungi produksi pesawat IPTN sebagai industri yang sedang tumbuh dari persaingan industri-industri pesawat asing yang sudah besar. Penelitian sebelumnya dalam “Upaya Anak Bangsa Menciptakan Pesawat Terbang N-250 Tahun 1976-1995” milik Raedi Fadil hanya membahas mengenai perkembangan teknologi dibidang industri dirgantara di Indonesia pada masa tersebut. Melalui penelitian ini, maka dapat khusus menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk mengembangkan industri dirgantara melalui kebijakan proteksi dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Ijin Pengoperasian Pesawat Terbang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber dan selanjutnya akan diproses melalui tahapan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi memberikan kemajuan bagi IPTN. Kemajuan terdapat pada kenaikan intensitas penjualan pesawat-pesawat tertentu dan peningkatan SDM. Namun, kemajuan hanya bertahan hingga tahun 1996, hal ini disebabkan Indonesia memasuki krisis moneter mulai tahun 1997.

---

This research explains the application of protection policies to Nurtanio Aircraft Industry (IPTN) during the New Order era. IPTN is one of the strategic industries for developing advanced technology that gets special attention from the government with the issuance of protection policies. This protection policy is a policy to protect IPTN aircraft production as a growing industry from the already big competition foreign aircraft industries. Previous research in Raedi Fadil's "The Nation's Efforts to Build N-250 Airplanes in 1976-1995" only discussed technological developments in Indonesia aerospace industry. Through this research, it is specifically explain the government's efforts to develop the aerospace industry through protection policies with the issuance of Presidential Instruction Letter No. 1 of 1980 concerning the Prohibition of Entry and Granting of Aircraft Operation Permits. This research uses the historical method by collecting sources and next steps through the process of source criticism, interpretation, and historiography. These efforts show that the protection policy is making progress for IPTN. Progress is in increasing human resources and the intensity sales of aircraft. However, this progress only lasted until 1996, its because Indonesia entered a monetary crisis starting in 1997."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan apa yang seharusnya tersedia untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilihat dari praktek yang berlaku saat ini yaitu Debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena di dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan pelarangan komponen pesawat udara sebagai objek Jaminan Fidusia. Akan tetapi, tetap dibutuhkan pengaturan hukum jelas terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara dan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Ketika melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan peraturan mengenai tata cara hukum dari negara lain, salah satunya adalah Negara Singapura. Oleh sebab itu, skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Singapura dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan terdapat persamaan ataupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun Singapura. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Singapura semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun komponen- komponennya dapat dijadikan jaminan, dan di Singapura memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di Singapura lebih mengakomodir pesawatudara untuk dijadikan jaminan, meskipun kegunaan nya di Singapura belum banyak diketahui oleh pihak perusahaan penerbangan yang ingin menjaminkan pesawat.

---

Law No. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be available for the imposition of aircraft guarantees in Indonesia. After doing the research, based on the Academic Paper of the National Legal Development Agency, the current practice shows that the debtor uses the Fiducia Security because in the Law No. 42 of 1999 are no provisions prohibiting aircraft components as objects of fiduciary guarantees. However, there is still necessary for specify arrangements regarding the law on guarantees for aircraft and according to the needs in Indonesia. When renewing aircraft guarantee law arrangements, the Indonesian government needs to pay attention to legal procedures from other countries, one of which is Singapore. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and Singapore under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in Singapore has similarities and differences. The main visible difference is that in Singapore, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and Singapore has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in Singapore are accommodative to the parties that want to charge an aircraft as collateral for the debt, even though its use in Singapore is not widely known by the airline companies who want to guarantee the aircraft."

"Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yang setidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapat dilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatan jaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalam pembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakah perlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan. Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturan dalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untuk menjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangan tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaan yang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan berdasarkan UU Penerbangan. Penulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

---

The extension of credit by banks, requires the support of at least the legal certainty which includes certainty about the form of security that can be exercised, the avalibility of institutions that support the implementation of the execution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral, The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in the imposition of international interest on aircraft object arising from the security agreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as the holders of international interest againts aircraft arising from the security agreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approach with secondary data as the primary data source obtained through library research. In conducting the analysis, the main source of primary law used is Law No. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of 1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although the Aviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraft object arising from the security agreement granting the right of priority to the recipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about the position creditors who receive the imposition of international interest arising from security agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because the legislation does not define the form of security interest that might be used in the in the security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has the aim to obtain answers to these problems. "

"Kegiatan Leasing pesawat terbang merupakan salah satu kepentingan internasional. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakan leasing dalam pembiayaan pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenai leasing pesawat terbang kurang memadai. Dengan adanya Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing dan Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment diharapkan dapat mempermudah para pihak untuk melakukan kegiatan leasing pesawat terbang. Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai perbandingan peraturan leasing pesawat terbang di Indonesia dengan Konvensi Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial dan Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment sehingga metode penelitian yang digunakan ialah perbandingan dan peraturan perundang-undangan serta jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.

---

Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method."

"Industri pesawat terbang adalah industri teknologi tinggi dengan sistem industri yang kompleks. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem yang kompleks, dibutuhkan pandangan yang menyeluruh terhadap struktur sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan System Dynamics untuk memahami sistem industri pesawat terbang Indonesia serta mengeksplorasi struktur kebijakan yang dapat mengembangkan industri tersebut. Dengan menguji alternatif-alternatif kebijakan dan berbagai skenario pada model kuantitatif yang telah dibuat, dihasilkan kesimpulan bahwa industri pesawat terbang Indonesia perlu memiliki kebijakan yang dapat mendorong peningkatan pembelian pesawat komersial, karena selama ini industri ini terlalu bergantung kepada pihak militer untuk penjualannya. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas model dengan menggunakan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang dimiliki oleh berbagai pihak yang merupakan para aktor di industri ini. Dengan data yang lebih banyak dan luas, pemodelan untuk dapat dilakukan untuk pengujian alternatif-alternatif kebijakan lainnya dengan lebih luas.

---

Aircraft industry is a high-tech and complex industry. When solving problems in complex system, a holistic view of the system structure is needed. This research use System Dynamics approach to understand the system structure of Indonesian aircraft inudstri and to explore policy structure that can drive the development the industry. The policy alternatives have been set and simulated in the quantitative model of system dynamics with several scenario conditions that may happened in the future. The result of the simulation shows that Indonesian aircraft industry needs policies that can drive the sales of commercial aircraft since currently the industry still highly depended in the sales of aircraft for military uses. In the future research, the model can be expanded by using the data, both qualitative and quantitative, that hold by several actors of the industry. The more variety of data can be used to expand the model and run other policy alternatives and scenario with more level of confidence."