Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article aims at discussing 2 main problems: 1) in how far harm done by corporate crime in Indonesia; and 2) how is the criminal policy passed in overcoming corporate crime in Indonesia? The result of this discussion points: First, corporate crime is a kind of crime that makes society restless and that is risks the interests of State. The harm done is in the form of material an immaterial things for citizens, State and other corporations. Second, corporate crime should be included in the Code of Criminal Laws as a criminal act by the offender. In line with this, the subject of offence in the Code of Criminal Laws should be widened to include corporations with a threat of either grave punishment by prison or fine punishment, or both of them. However, said penal efforts should be integrated with the overcoming of non penal ones."

"Compared to the trial process which only consider legal facts and criminal actions which have been carried out, mediation has the advantage of considering the interests of the future of the family and keep the family together especially for the benefit of thechildren, religion also teaches the peaceful settlement of disputes. The mediation process is conducted in a closed manner and only attended by related parties and mediator, who is bound with ethics and code of ethics to maintain confidentiality. This process can makecriminal avoid jail time, stigmatization, and prison life, which tends to make people become recidivist. Penal mediation has not been widely used for KDRT cases because there is no formal legal protection that provides a strong foundation for the use of penal mediation in the resolution of KDRT cases. Therefore there will be a need to re-evaluateand re-orient the laws, which will lead to the need for a criminal law reform especially concerning KDRT."

"Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat. Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebegai penyesatan informasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ada dugasn terdapat penyesatan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penawanan umum, dan bagaimana penyelesaian dalam hal adanya dugaan penyesatan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh korporasi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pembeli saham. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Umum di Pasar Modal, dengan contoh kasus PT Adaro dan Penegakan hukum pidana oleh Bapepam. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal dilengkapi dengan data primer berupa wawancara kepada beberapa pihak. Penelitian ini sampai kepada kesimpulan, korporasi melakukan penyesatan informasi kepada publik karena tidak menyampaikan fakta material dari segi hukum di dalam prospektus walaupun korporasi telah menyampaikan laporan keuangan kepada publik, penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, penyidikan dilakukan oleh Bapepam berkoordinasi dengan kepolisian selaku korwas, sanksi yang sering diterapkan oleh Bapepam adalah sanksi administratif walaupun adanya sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut; perlunya diamandemen UUPM dengan memasukkan upaya pengembalian kerugian korban melalui disgorgement, di reposisinya Bapepam dan dijadikan satu atap dengan kepolisian dan kejaksaan, sena Bapepam harus bijaksana dalam penegakan hukum dengan tidak hanya melindungi investor namun juga masyarakat.The development of economics has an impact on the corporate crime in the society that unconsciously have becn caused a loss to the society. One type of this crime is a Capital market. This research has a purpose to know when an disclosure from a Corporation in the case of initial public offering can be categorized as misleading information to public, who the authorised side carries out preliminary investigation and investigation if having the assumption is gotten misleading information against the public in the public offer, and how solution in the matter of the existence of the assumption misleading information that is carried out by the Corporation and the action that can be done to protect the buyers of the share. This Research has the character of descriptive analytical that is depicting and analysing of law the rules of disclosure in order to initial public offering in Capital market, with the example of the PT. Adaro case and criminal Law Enforcement by Bapepam. The research that uses the juridical approach normative that is by studying the secondary data that is linked with disclosure in initial public offering in Capital Market; is supplemented with the primary data take the form of the interview to several sides. This Research till to conclusion, Corporation conducts misleading information to the public because not submit the material fact from the aspect of the law in the prospectus although Corporation have submitted financial statement to the public, preliminary investigation is conducted by police force, investigation is conducted by Bapepam coordination with police force as the supervision co-ordinator, sanction that often applied by Bapepam is administrative sanction although existence of crime sanction. based on this conclusion can be suggested by matters as follows; the need in the UUPM arnendment by putting retum efforts of casualties’s loss through disgorgement, in his re-position of Bapepam and is made to be under the same roof with police and the attomey general's office, as well as Bapepam must be wise in law enforcement with only do not protect the investor but also the society."

"ABSTRAKPembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatankorporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat.Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatukorporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebagai penyesataninformasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang melakukanpenyelidikan dan penyidikan apabila ada dugaan terdapat penyesatanketerbukaan informasi terhadap publik dalam penawaran umum, danbagaimana penyelesaian dalam hal adanya dugaan penyesatan keterbukaaninformasi yang dilakukan oleh korporasi dan tindakan yang dapat dilakukanuntuk melindungi para pembeli saham. Penelitian ini bersifat deskriptifanalitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukumyang berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam rangka PenawaranUmum di Pasar Modal, dengan contoh kasus PT. Adaro dan Penegakanhukum pidana oleh Bapepam. Penelitian yang menggunakan pendekatanyuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan denganketerbukaan informasi dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal;dilengkapi dengan data primer berupa wawancara kepada beberapa pihak.Penelitian ini sampai kepada kesimpulan, korporasi melakukan penyesataninformasi kepada publik karena tidak menyampaikan fakta material dari segihukum di dalam prospektus walaupun korporasi telah menyampaikan laporankeuangan kepada publik, penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, penyidikandilakukan oleh Bapepam berkoordinasi dengan kepolisian selaku korwas,sanksi yang sering diterapkan oleh Bapepam adalah sanksi administratifwalaupun adanya sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatdisarankan hal-hal sebagai berikut; perlunya diamandemen UUPM denganmemasukkan upaya pengembalian kerugian korban melalui disgorgement, direposisinya Bapepam dan dijadikan satu atap dengan kepolisian dankejaksaan, serta Bapepam harus bijaksana dalam penegakan hukum dengantidak hanya melindungi investor namun juga masyarakat.

---

ABSTRACTThe development of economics has an impact on the corporate crime inthe society that unconsciously have been caused a loss to the society. One type ofthis crime is a capital market. This research has a purpose to know when andisclosure from a corporation in the case of initial public offering can becategorized as misleading information to public, who the authorised side carriesout preliminary investigation and investigation if having the assumption is gottenmisleading information against the public in the public offer, and how solution inthe matter of the existence of the assumption misleading information that iscarried out by the corporation and the action that can be done to protect the buyersof the share. This Research has the character of descriptive analytical that isdepicting and analysing of law the rules of disclosure in order to initial publicoffering in Capital market, with the example of the PT. Adaro case and criminalLaw Enforcement by Bapepam. The research that uses the juridical approachnormative that is by studying the secondary data that is linked with disclosure ininitial public offering in Capital Market; is supplemented with the primary datatake the form of the interview to several sides. This Research till to conclusion,corporation conducts misleading information to the public because not submit thematerial fact from the aspect of the law in the prospectus although corporationhave submitted financial statement to the public, preliminary investigation isconducted by police force, investigation is conducted by Bapepam coordinationwith police force as the supervision co-ordinator, sanction that often applied byBapepam is administrative sanction although existence of crime sanction, basedon this conclusion can be suggested by matters as follows; the need in the ULJPMamendment by putting return efforts of casualties's loss through disgorgement, inhis re-position of Bapepam and is made to be under the same roof with police andthe attorney general's office, as well as Bapepam must be wise in law enforcementwith only do not protect the investor but also the society."